., Alias Rido tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

WAGIMAN,MT Bin TUAH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa Ir. WAGIMAN,MT Bin TUAH dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Ir.

Wagiman binTuah, MT.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta yang diperolehdi persidangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan kesesuaiannyadengan pasalpasal yang didakwakan kepada Terdakwa.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dalam bentukSurat Dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001.Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo.

WAGIMAN,MT Bin TUAH tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan680UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;. Membebaskan Terdakwa Ir. WAGIMAN,MT Bin TUAH dari DakwaanPrimair tersebut;. Menyatakan Terdakwa Ir.

M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa Rahmad Fauzi Batubara tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Register : 20-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019 Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum: MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H Terdakwa: Ir. H. SISWO IRYANA 228 — 59 SISWO IRYANA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair SISWO IRYANA sebesar Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) atau setidak tidaknya sejumlah itu.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telahdidakwa melakukan tindak pidana yaitu :PRIMAIR :melanggar pasal 2 ayat (1)jo. pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Siswo Iryana terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanayangdiatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, sebagaimana dalamDakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;Putusan Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Register : 13-06-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 01-11-2023 Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr Tanggal 31 Oktober 2023 — Penuntut Umum: 1.ALEXANDER JOSUA HUTAGALUNG, S.H.,M.H. 2.FREDERIC DANIEL TOBING, S.H. 3.RUDI HERYANTO, SH., MH. 4.Dr. ZULKIFLI, SH., MH. 5.REFLEN, SH. 6.SITI RAHAYU, SH. 7.DELMAWATI, S.H. Terdakwa: AHMAD WAHYU QUSYAIRI 77 — 57 M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa AHMAD WAHYU QUSYAIRI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan PrimairPasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 jo. Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi Register : 10-12-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 31-05-2016 Putusan PT JAKARTA Nomor 44/PID/TPK/2015/PT.DKI Tanggal 19 Januari 2016 — HASBI HASIBUAN, SH. MSC 73 — 42 ., sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Register : 14-08-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 19-12-2023 Putusan PN SURABAYA Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby Tanggal 19 Desember 2023 — Penuntut Umum: NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H. Terdakwa: ENY RUSTIANA, S.E., M.M., M.M.Pd. BINTI BINGAN RIJANTO 175 — 104 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Register : 21-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 22-05-2019 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst Tanggal 19 Januari 2017 — Penuntut Umum: ARIF RAHMAN Terdakwa: RADEN SUGIYARTO 132 — 25 MENGADILI: Menyatakan terdakwa RADEN SUGIYARTO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primiair. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas. Menyatakan terdakwa RADEN SUGIYARTO tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangHalaman 2 Putusan Nomor 89/Pid.SusTPK/2016./PN.Jkt.Pst.perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:0 Menyatakan terdakwa RADEN SUGIYARTO tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangHalaman 621 Putusan Nomor 89/Pid.SusTPK/2016./PN.Jkt.Pst.perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Register : 16-08-2023 — Putus : 22-12-2023 — Upload : 22-12-2023 Putusan PN SURABAYA Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby Tanggal 22 Desember 2023 — Penuntut Umum: NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H. Terdakwa: 1.ENDANG KUMORO 2.AHMAD PURWANTO bin SAKIMAN 286 — 327 MENGADILI: Menyatakan Terdakwa I Endang Kumoro dan Terdakwa II AHMAD PURWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Register : 19-10-2022 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 26-05-2023 Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr Tanggal 25 Mei 2023 — Penuntut Umum: DEWI SHINTA DAME SIAHAAN,SH,MH Terdakwa: FAUZAN,A.Md Bin MAHYUDIN JAMAN 134 — 24 Bin MAHYUDIN JAMAN tersebut diatas terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan PrimairPasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat ( Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Register : 08-07-2024 — Putus : 25-11-2024 — Upload : 26-11-2024 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Tanggal 25 Nopember 2024 — Penuntut Umum: Muhammad Fadil Paramajeng, S.H. Terdakwa: AKHMAD AFIF SETIAWAN, ST 57 — 47 Menyatakan Terdakwa Akhmad Afif Setiawan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; 2. Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Register : 06-09-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 03-10-2023 Putusan PT JAKARTA Nomor 35/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI Tanggal 3 Oktober 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : WAZIR IMAN SUPRIYANTO, S.H., M.H. Terbanding/Terdakwa : Octavianus Jontam Priatno 272 — 156 Jkt.Pst. tanggal 20 Juli 2023 sepanjang mengenai lamanya pidana sebagai pengganti kewajiban pembayaran uang pengganti kerugian negara yang dijatuhkan dan status barang bukti sertifikat tanah, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Octavianus Jontan Priatno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Register : 16-08-2023 — Putus : 22-12-2023 — Upload : 22-12-2023 Putusan PN SURABAYA Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby Tanggal 22 Desember 2023 — Penuntut Umum: NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H. Terdakwa: EKSI ANGGRAENI 551 — 0 MENGADILI: Menyatakan Terdakwa EKSI ANGGRAENI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Register : 16-02-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 03-06-2021 Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum: LINGGA NUARIE, SH., MH Terdakwa: BAMBANG SUGENG 151 — 60 MENGADILI Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGENG tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Register : 10-01-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 24-08-2016 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 28 Mei 2014 — Pidana Korupsi - ZAITUL AKMAM alias IMAM 99 — 46 Menyatakan Terdakwa ZAITUL AKMAM Als IMAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Primair, 2. Menyatakan Terdakwa Zaitul Akmam als Imam, TIDAK TERBUKTI secarasah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dalamdakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) HURUF a, b UU No 31tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 JO. pasal 55 .ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1)2. Menyatakan Terdakwa Zaitul Akmam als Imam TIDAK TERBUKTI secara sahmelakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan didalam dakwaansubsidair Pasal 3 Jo. Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Register : 16-11-2022 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 19-09-2023 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst Tanggal 21 Agustus 2023 — Penuntut Umum: JEFRI LEO CANDRA, S, SH. Terdakwa: EDDY K 132 — 68 MENGADILI: MenyatakanTerdakwa Eddy Kurniawantersebut diatas,tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangperubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Register : 01-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 10-05-2021 Putusan PN SURABAYA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum: DODIK MAHENDRA, SH Terdakwa: ERWAN SUPRIYANTO Bin SUPRIYO 135 — 48 Menyatakan Terdakwa ERWAN SUPRIYANTO Bin SUPRIYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pengadilan PN GRESIK Pidana Khusus Register : 04-10-2024 — Putus : 21-10-2024 — Upload : 04-11-2024 Putusan PN GRESIK Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Gsk Tanggal 21 Oktober 2024 — Pemohon: H. Nurhasim, S.H., M.M. Termohon: JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA QQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SURABAYA QQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK 22 — 17 Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Kesatu Primer : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; Subsider : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Register : 08-07-2024 — Putus : 25-11-2024 — Upload : 26-11-2024 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Tanggal 25 Nopember 2024 — Penuntut Umum: Muhammad Fadil Paramajeng, S.H. Terdakwa: RIEKI MEIDI YUWANA 82 — 68 M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa Rieki Meidi Yuwana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Register : 10-11-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 20-10-2014 Putusan PN BANDUNG Nomor 94/Pid.Sus /TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 14 Februari 2012 — ASEP SUHANDI Bin OLI SUHANDI 99 — 11 Menyatakan terdakwa ASEP SUHANDI Bin OLI SUHANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah tentangKekuasaan Kehakiman yang menyatakan Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana,kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undangundang mendapatkeyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atasperbuatan yang didakwakan atas dirinya.Menimbang, bahwa untuk menentukan salah tidaknya terdakwa, maka perlu dibuktikanunsurunsur pasal dakwaan Penuntut Umum, dan melihat konstruksi surat dakwaan PenuntutUmum.105Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU RINo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah denganUU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP sebagaimana diuraikan dalam Primair. Sebaliknya, apabila dakwaan primairtelah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 (1) Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Menyatakan terdakwa ASEP SUHANDI Bin OLI SUHANDI tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu secaramelawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atauorang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan