Bahwa menurut hukum oleh karena tanah sengketa adalah merupakanbarang warisan milik Penggugat maka patutlah para tergugat dan siapasaja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan danmengosongkan tanah sengketa kepada Penggugat dan bila perlu denganbantuan Polisi; Bahwa tanah sengketa pada point 3a, b, c, d dihaki dan dikuasai olehPara Tergugat bahkan nama pajak tanah sengketa tercatat atas namaPenggugat telah diubah dibaliknamakan atas nama para Tergugat danperolehan sertifikat atau surat

Sel1.Bahwa Penggugat, memiliki sebidang tanah kebun yang dihaki denganjalan membeli dari HAJJAH MAMNUNAH seluas 2160 m? dan dari INAQSARIPUDIN seluas 350 m?, yang terletak di Subak Kebun Lembak, DesaWanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, luaskeseluruhannya 2510 m?

Tergugat 3,kepada Tergugat 1 (AMAQ USWATUN alias P DENAN) dan 2(SUPRATMAN, S.Pd.), berkalikali Penggugat meminta untukmenyerahkan uang hasil pembayarannya kepada Tergugat 3 (SUTINAHalias IBU TUT), tetapi tetap dijanjijanji yang tidak ada kepastiannya,sampai Penggugat mengajukan gugatan perdata Perbuatan MelawanHukum (PMH) ini;Bahwa Penggugat telah meminta secara baikbaik kepada para Tergugatuntuk mengembalikan tanah obyek sengketa yang merupakan sebidangtanah, yaitu tanah kebun milik Penggugat yang dihaki

Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugatyang dihaki berdasarkan beli dari HAJJAH MAMNUNAH dan INAQSARIPUDIN;d. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang mengadakanjual beli, menguasai, mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa dalamHalaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2016/PN. Selperkara a quo adalah dengan tanpa alas hak yang syah/jelas danmerupakan perbuatan melawan hukum;e.

Penggugat dan seluruh anak keturunan selaku ahli waris darimoyang almarhum Mehram Pary, juga tanah/Dusun Woosa yang letak dankedudukannya pun berada dalam Hak Adat Petuanan Negeri Liang,Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang dimiliki, dikuasaidan dinikmati secara turuntemurun hingga sekarang ini secara bersamasama secara aman tanpa hambatan, keberatan dan atau pencegahan daripihak manapun;Bahwa bidang tanah/Dusun Tihu hak waris peninggalan almarhum moyangMehram Parry yang diwarisi dan dihaki

Nomor 69 K/Pdt/2017Dusun Tihu tersebut harus didasarkan atas persetujuan seluruh ahli warisdan diputuskan dalam musyawarah keluarga besar Pary atau marga/famPary atau rumah Tau Pary;Bahwa penguasaan dan pemilikan bagian dari tanah/Dusun Tihupeninggalan leluhur Para Penggugat moyang Mehram Pary tersebut, tidakdapat dimungkinkan atau tidak dibenarkan dihaki oleh pihak lain selain anakketurunan yang berasal dari marga atau fam Pary yang berasal dari rumahTau Pary;Bahwa Tergugat telah menguasai dan memiliki

I Maluku sesuai Turunan Surat Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum Daerah Tk.I Maluku Nomor 1481/DPU/Pr/N Ged.Ib2/7273 tanggal 6 Februari 1973, adalah tidak jelas dan Kabur (obscuur libel);Bahwa ketidakjelasan obyek sengketa tersebut, selain karena obyek sengketa tidakjelas letak, Kedudukan dan batasbatasnya, obyek sengketa bangunan rumah dantanah yang dihaki oleh Tergugat adalah peninggalan Suami Tergugat almarhumDjasahan Surai Jushar, BE yang di peroleh berdasarkan surat Keputusan GubenurMaluku

Sirimau Kota Ambon, dengan batasbatas sebagai berikut:e Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;e Sebelah Selatan Berbatas dengan Jurang (tanah Negara);e Sebelah Timur berbatas dengan tanah pekarangan milik Djumintar Haro,SE;e Sebelah Barat berbatas dengan tanah pekarangan milik KeluargaSimanjutak, ST.2 Bahwa karena obyek sengketa merupakan harta peninggalan SuamiPenggugat almarhum Dyasahan Surai Jushar,BE maka hak dankepemilikan atas obyek sengketa dimaksud merupakan harta warisanyang dimiliki dan dihaki

KabupatenDeli Serdang berupa antara lain : penggusuran bangunanpasar tradisional milik Para Penggugat dan pedagangpedagang lain yang berjualan di Pasar diatas tanah yangdisebutkan dalam objek sengketa;Bahwa benar kendati Para Penggugat tidak memiliki alashak, berupa Sertifikat Hak atas tanah akan tetapi terdapatkondisi yang tak terbantahkan bahwa Para Penggugat lebih20 (dua puluh) tahun menggarap tanah yang disebutkandalam objek sengketa; Bahwa benar prinsip hukum pertanahan nasional atastanah yang belum dihaki

Bahwa sekira bulan Agustus 2009 setelah Ismail bin Solihin meninggaldunia, tanah tersebut dihaki oleh para Tergugat dengan cara menyerobottanah tersebut serta menempatinya;. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut telah Penggugat tegur danminta diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi para Tergugat tidakmengubrisnya dan juga minta diselesaikan kepada Pemerintah setempatjuga tidak ada hasilnya;.

Serta karena perusahaan membeli tanah yang dikoordinirpemohon, dalam perkara ini tidak ada saksi satupun yang menerangkanberapa luas tanah milik perusahaan PT Agro Bumi Mas (ABM) yang ada diDesa Hanakau Jaya.Majelis Hakim Agung yang Mulia.Dalam perkara ini melalui memori kasasi ini perlu pemohon kasasikemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa atas permasalahan ini adalah masalah tanah Desa HanakauJaya yang dihaki / dikuasai Oleh PT Agro Bumi Mas (ABM) yangbertujuan untuk meniadakan tanah aset Desa

Hanakau Jaya olehperusahaan PT Agro Bumi Mas (ABM) dengan dalih pengrusakankarena atas tanah tersebut telah dibeli oleh PT Agro Bumi Mas (ABM).Bahwa dalam permasalahan ini yang dibeli oleh perusahaan PT Agro BumiMas (ABM) penghakkannya melebihi dari 71,8 hektar sedangkan atastanah yang dijual yang dikoordinir oleh Terdakwa 71,8 hektar namun tanahyang dihaki oleh perusahaan saksi adalah 90 hektar.Atas hal tersebut namun perusahaan tetap ingin mengajukan 90 hektarsebagaimana yang telah diterangkan

Matnawi Suamna, dan dikuasai dan dihaki oleh Tergugat ,sedangkan, Tergugat Il, tidak pernah menguasai terhadap tanah sengketasecara fisik hingga gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Sumenep;Bahwa Penggugat dan II Rekonvensi/Tergugat dan II Konvensi terhadapTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah melakukanmemanipulasi dan perubahan tanah, akan tetapi dengan itikad baik melaluiProsedural hukum seperti yang tertuang dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaraan tanah

Matnawi Suamna, dan dikuasai dan dihaki olehPenggugat dan II Rekonvensi/Tergugat dan Il Konvensi, sedangkan,Penggugat dan II Rekonvensi/Tergugat dan II Konvensi, tidak pernahmenguasai terhadap tanah sengketa secara fisik hingga gugatan diajukandi Pengadilan Negeri Sumenep;Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidakpernah melakukan memanipulasi dan perubahan tanah, akan tetapidengan iktikad baik melalui Prosedural hukum seperti yang tertuang dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

Asikin dengan gelar Sultan AntaraMaedani kepada ayah Penggugat/ Pemohon (La Muu alias Maamera),atas jasanya sebagai juru bahasa Kesultanan Buton disaat itu sertalokasi tanah tersebut berstatus tanah Turakia dan menurut AdatKesultanan Buton, tanah tersebut dihaki dengan milik secara turuntemurun dari generasi pertama ke generasi kedua dan selanjutnya ;2.

sendiri oleh Made Sebet sampai tahun 1979 ;Bahwa pada tahun 1980 tanah sawah sengketa digarap paksa olehTergugat tanpa persetujuan dari pihak Penggugat ;Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan hasil dari tanahsengketa, maka tanah sengketa diminta oleh Penggugat, akan tetapi denganalasan yang dicaricari dan tidak masuk akal, Tergugat selalu berkelit untukmenyerahkan hasil tanah sengketa dan tidak mau mengembalikan tanahsengketa kepada Penggugat dan sampai saat ini tanah sengketa masih dikuasaidan dihaki

PAK MAISE ;Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil di sini adalah perbuatan menguasaisesuatu barang seakanakan miliknya sendiri dan barang tersebut dipindah dari tempat semuladi mana barang berada untuk dikuasai dihaki selayaknya barangnya sendiri ;Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan berdasarkan keteranganpara saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, terdakwa baru saja mencongkel pintu rumahsaksi SUBANDRIYO dan MUNAWARAH, dan belum masuk ke dalam rumahSUBANDRIYO, dan saksi MUNAWARAH

Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam artifisik, juga dalam arti yuridis juga beraspek privat dan publik.Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yangdilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemeganghak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanahmempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkankepada pihak lain.Ada penguasaan yuridis yang memberikan kewenangan untuk menguasai tanahyang dihaki

memperalat alat negara menguasai tanah rakyatdengan dalih mendata tanah tanah rakyat untuk dijadikan tanahperusahaan ;Bahwa atas putusan a quo Terdakwa/Pembanding sangat keberatan dimanaatas permasalahan ini Terdakwa telah diajukan Pelapor pada DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dimana atas tanahyang ditanami oleh Terdakwa yang selama ini ditanami oleh PerusahaanPelapor tidak masuk dalam hakhak atas penggunaan tanah yang dikuasaloleh Perusahaan Pelapor namun tanah orang tua Terdakwa dihaki

Ranu Pranjono disebelah Utara dan batas akhir jalan sebelah kiri dimana badan jalanberada di sebelah Selatan tanah milik Ami alias Ny, Ranu Pranjono; Pipa besi Ill berada di sebelah Tenggara menjadi penanda pojok antaraTanah Penggugat dengan tanah pekarangan yang sekarang dihaki olehEddy Setyohardono dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM)atas tanah Nomor 8134/Condongcatur, tertanggal 10 Februari 2001,Surat Ukur Nomor 582/2000 tertanggal 22 November 2000, Luas 440Halaman 8 dari 40 halaman

, terletak di Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah IstimewaYogyakarta, di sebelah Selatan dan sebagai penanda akhir/batas jalansebelah Selatan: Pipa besi IV berada di sebelah Barat Daya menjadi penanda batasantara tanah Penggugat dengan tanah milik Suwardi di sebelah Baratdengan tanah pekarangan yang sekarang dihaki oleh Edy Setyohardonodengan tanda bukti hak Sertifikat hak milik (SHM) atas tanah Nomor8134/Condongcatur, tertanggal 10 Pebruari 2001, surat ukur Nomor:582/2000 tertanggal 22 November

Pipa besi Ill IV menandai batas antara tanah Penggugat dengan tanahmilik Suwardi;Jika Tergugat seksama dan cermat memperhatikan hal demikian dapatlahdipastikan bahwa Tergugat tidak akan menerbitkan Objek Gugatan denganmemasukkan sebagian dari tanah yang dihaki oleh Penggugat berdasarkanbukti hak milik sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat juga.

Kesalahan ini dapatlah menjadi alasan bahwa Keputusantergugat untuk menerbitkan Objek Gugatan ini adalah mengandung cacatsecara materiil sehingga layak untuk dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;Bahwa tindakan tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukumkarena telah nyata tidak mempedomani dan memperhatikan bahwa di atastanah yang akan diterbitkan sertifikat yang kemudian menjadi Sertifikat 8134tersebut telah dihaki oleh orang lain dengan Buku Tanah (Sertifikat) 5020,sehingga dengan diterbitkannya

almarhumorang tua Para Penggugat mantan pejabat di Kantor Bea dan Cukai, jadisangat tidak mungkin Hadji Muhammad Sulaiman (almarhum) berbuatceroboh menyerahkan begitu saja secara cumacuma sebagian apalagiseluruhnya tanah miliknya itu yang kemudian sangat merugikan hakhakwaris Para Penggugat, dan jikalau pun itu benar terjadi sangat patut ituterjadi karena ada rekayasa pihak tertentu sehingga kalau ada kemudiansuratsurat yang isinya seakanakan tanah itu telah diserahkan oleh orangtua Para Penggugat untuk dihaki

Nomor 511 K/Padt/201410.11.12.13.pada butir 1 posita gugatan ini baik sebagian maupun seluruhnya untuk dihaki atau dimiliki oleh pihak lain termasuk kepada Ismail Usup maupunDinariyah, karena orang tua Para Penggugat hanya pernah meminjamkansebagian tanah miliknya itu kepada Ismail Usup maupun Dinarijah itupunsifat peminjaman itu adalah sementara saja sebagaimana diuraikan dalamposita gugatan ini pada butir 5 dan 6 di atas;Bahwa saat ini yang menguasai sebagian tanah sengketa tidak lagi olehIsmail

Terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat menolak danmenyanggah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dengan penjelasansebagai berikut:e Bahwa bidangbidang tanah yang diakui dan dihaki Para Penggugattersebut, adalah sebagian dari sebidang tanah milik Tergugat,yangkeseluruhan bidang tanah milik Tergugat seluas + 13.200 M2 (tigabelasribu duaratus meter persegi), yang diperoleh dari Hibah orang tuanya,bernama NY.

No.2057 K/PID/2007 ;Berdasarkan uraian dalildalil tersebut, telah terbukti bahwa Tergugatmemiliki sebidang tanah seluas + 13.200 M2 (tiga belas ribu duaratusmeter persegi) yang sebagian diakui dan dihaki oleh Para Penggugat,dan karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua PengadilanNegeri Liwa cq.

telah terbukti Kantor Pertanahan Kabupaten LampungBarat membenarkan gugatan Penggugat (Sekarang Tergugat), dankarena itu juga Pengadilan Negeri Liwa tidak salah dan telahmenjalankan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya ParaPenggugatlah yang salah, yang tidak menegakkan hukum, dan justrumelanggar hukum.e Bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan sebelum perkara ini, denganNomor Perkara 06/Pdt.G/2010/PN.LW tanggal 5 Agustus 2010, karenabidang tanah milik Tergugat (sebelumnya sebagai Penggugat) dihaki

merantau ke Papua(dahulu Irian Jaya) untuk mencari nafkah dan bekerja di PerusahaanFreeford, dan sebidang tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebutdititipkan kepada Paman Buri, namun pada saat bekerja di PapuaPenggugat Rekonvensi mengalami musibah kerja yang mengenai mata,sehingga susah untuk melihat, dan karena itu Penggugat Rekonvensimemutuskan pulang ke Lampung lagi, akan tetapi setelah pulang keLampung, ternyataPaman Buri telah meninggal dunia dan bidang tanahmilik Penggugat Rekonvensi tersebut dihaki

hatihatinya, dan karenaPara Tergugat Rekonvensi tidakmenyerahkan tanah/mengosongkan rumah/bangunan yang ada diatastanah milik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telahmengalami kerugian materiil antara lain telah kehilangan penghasilan darisebidang tanah tersebut, telah mengeluarkan biayabiaya untuk proseshukum dan biaya berkaitan beracara di pengadilan dan biayabiaya proseseksekusi, membayar sewa alat berat, dan kerugian Immateriil akibat tanahmilik Penggugat Rekonvensi yang dikuasai dan dihaki

gugatan Penggugat tidaklah secara tegas dan terperinci tanahmana yang dimaksud Penggugat seluas 300 ha tersebut, dengan hanyamenyebutkan terletak di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang KelapaKabupaten Banyuasin, yang diantaranya diatasnamakan Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (posita angka 5), tanpamenyebutkan secara terinci letaknya baik berapa ukuran panjang dan lebarserta letak kedudukannya berupa batasbatas atas tanah tersebut,termasuk yang dimaksud Penggugat seluas 15 ha yang dihaki

Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I, TergugatII, Tergugat III dan Tergugat IV tidak berhak untuk menawarkan ..... dstadalah tidak tepat, karena secara hukum tanah sebagaimana diuraikan diatasadalah sah dihaki oleh Pembanding I/Tergugat I, Turut Terbanding I/TergugatII dan Turut Terbanding I/Tergugat III, dan terhadap keterangan saksi Salimbin Kertodiman yang menyebutkan ada GSGS yang terbit atas nama paraTergugat merupakan tanah almarhum H.

Bahwa bidang tanah usaha milik PEMOHON INTERVENSI 1 seluas + 20.982 M2 (dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi)yang sebagiannya yaitu seluas 7.000 M2 sedang dalam proses hukumtingkat KASASI di Mahkamah Agung RI dimaksud dan dihaki dan diakuisebagai milik TERGUGAT INTERVENSI 5, ternyata juga dihaki dandiakui sebagai milik TERGUGAT INTERVENSI 1, dan sebagian lainnyadihaki dan diakui sebagai milik TERGUGAT INTERVENSI 2,TERGUGAT INTERVENSI 3 dan TERGUGAT INTERVENSI 4;sehingga tindakan

Sukajaya, Surat Ukur Nomor: 19/Sukajaya/200tanggal 08 Februari 2007, tercatat atas nama pemegang haknya: SARMIDI(TERGUGAT INTERVENSI 3); untuk tanah seluas 10.058 M2 (sepuluhribu lima ratus meter persegi);Selain itu pula,tanpa sepengetahuan dan Izin dari PENGGUGAT INTERVENSI 2,ternyata sebagian lainnya dari bidangbidang tanah milikPENGGUGAT INTERVENSI 2 tersebut dihaki dan diakui sebagaimilik TERGUGAT INTERVENSI 6, bahkan TERGUGAT INTERVENSI6 telah juga mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat

(tujuh puluhsembilan ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) juga dihaki dan diakuisebagai milik TERGUGAT INTERVENSI 1, sebagian lainnya dihaki dandiakui sebagai milik TERGUGAT INTERVENSI 2, TERGUGATINTERVENSI 3, TERGUGAT INTERVENSI 4, dan TERGUGATINTERVENSI 6;Halaman 35 Putusan Perkara Nomor.118/Pdt.G/2014/PN.Plg11.12.13.Bahwa tindakan TERGUGAT INTERVENSI 3 yang mengaku sebagaipemilik bidang tanah atas sebagian dari bidang tanah milik PENGGUGATINTERVENSI 2 dan mendaftarkan/mensertifikatkan sebagian

Putusan PTUN Palembang No. 37/G/2011/PTUNPlgtertanggal 14 Maret 2012 Jo. putusan tingkat banding Pengadilan TinggiTata Usaha Negara (PTTUN) Medan dengan putusan No: 61/B/2012/PTTUNMDN tanggal 27 Juni 2012 dan dikuatkan pula pada tingkat Kasasioleh Mahkamah Agung RI, dengan putusan No. 380 K/TUN/2012 padatanggal 27 November 2012 dan saat ini putusan perkaranya sudahberkekuatan hukum tetap (/ncrach Van gewijde) dimaksud dihaki dandiakui sebagai milik TERGUGAT INTERVENSI 3. dan TERGUGATINTERVENSI 6,

ternyata juga dihaki dan diakui sebagai milikTERGUGAT INTERVENSI 1, dan sebagian lainnya dihaki dan diakuisebagai milik TERGUGAT INTERVENSI 2, TERGUGAT INTERVENSI3, TERGUGAT INTERVENSI 4 dan TERGUGAT INTERVENSI 6;sehingga tindakan TERGUGAT INTERVENSI 1, 2, 3,4 dan 6 yangmenghaki dan mengakui dan bertindak seolaholah sebagai pemilik atasbidang tanah usaha milik PENGGUGAT INTERVENSI 2 tersebut adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum;14.Bahwa bidang tanah yang menjadi Objek Sengketa antara TERGUGATINTERVENSI

persegi yang terletak di Dusun Slangkingrejo, Desa Blaru,Kecamatan Pare (sekarang Kecamatan Badas), Kabupaten Kediri dengan batasbatas sebelah: Utara: sawah Pak Minar; Timur : tanggul Sungai Konto;Selatan : sawah Pak Suroto; Barat : Jalan Raya PareJombang;Selanjutnya untuk menyingkatnya disebut sebagai tanah sengketa;Bahwa kemudian Kardjo alias Kasmoredjo alias Handono Sastroredjomeninggal dunia pada tahun 1961;Setelah Kardjo alias Kasmoredjo alias Handono Sastroredjo meninggal dunia,tanah sengketa dihaki

MARSINAH DAN MUNIH TIDAK SAH; BahwaTERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan pembagian sebagianwarisan tersebut untuk dihaki secara pribadi berupa membuat surathibah seluas 80 m2 untuk dihaki secara pribadi diantara N. MARSINAH(TERGUGAT II) dan MUNIH (TERGUGAT III) seluas 40 m2 per orangadalah TIDAK SAH.