Ditemukan 447 data
144 — 109
Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 beserta Laporan Auditor Independen;10) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan KUD Marga Jaya Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 beserta Laporan Auditor Independen;11) Uang tunai sejumlah Rp. 46.322.589 ( empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah ). 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01 /Kep/M.KUKM
/I/2007 tentang Penetapan Pengelola Anggaran 2007;13) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia Nomor 56/KEP/ M.KUKM/VII/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 01/KEP/M.KUKM/ I/2007 tentang Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2007;14) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dan Pengawas KUD Marga Jaya Tahun Buku 2006 pada Rapat Anggota tanggal 28 Juni 2007 Nomor
UntukTahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007 Beserta LaporanAuditor Independen.10)1 (Satu ) Bundel Dokumen Laporan Keuangan Kud Marga Jaya UntukTahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 Beserta LaporanAuditor Independen.11)Uang Tunai Sejumlah Rp. 46.322.589 ( Empat Puluh Enam Juta TigaRatus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah.12)1 (Satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Menteri Negara KoperasiDan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Kep/M.KUKM
//2007 Tentang Penetapan Pengelola Anggaran 2007.13)1 (Satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Menteri Negara KoperasiDan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia Nomor : 56/KEP/M.KUKM/VIV2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan MenteriNegara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor :01/KEP/M.KUKM///2007 Tentang Pengelola Anggaran Tahun Anggaran2007.14)1 (Satu ) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan PengawasKud Marga Jaya tahun buku 2006 Pada Rapat Anggota Tanggal 28 Juni2007.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 18 / Per / M.KUKM /Vill / 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan UKM nomor : 19 / Per / M.KUKM / Ill / 2007 tentangPedoman teknis bantuan Perkuatan dalam Bidang produksi kepadaKoperasi :a. Pasal 2 tujuan pemberian bantuan perkuatan adalah untukmengembangkan usaha koperasi dan / atau anggotanya dalamupaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguranb.
73 — 27
Bahwa perbuatan saksi RUDI PURWANTO,saksi DENI BASTIANMANDAYA,saksi SIT RAMLAH,terdakwa 1 UMI HASANAH dan terdakwa 2 BAYUSETIYONO melanggar peraturan yaitu :e UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;e Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINo.02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.15/Per/M.KUKM/II/2015tentang uusaha simpan pinjam koperasi Pasal 8 dan Pasal 9 ;e PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan
saksi DENI BASTIANMANDAYA,saksi SIT RAMLAH,terdakwa 1 UMI HASANAH dan terdakwa 2 BAYUSETIYONO membuat kerugian kepada saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAHmengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;Bahwa perbuatan saksi RUDI PURWANTO,saksi DENI BASTIANMANDAYA,saksi SIT RAMLAH,terdakwa 1 UMI HASANAH dan terdakwa 2 BAYUSETIYONO melanggar peraturan yaitu :e UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;e Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINo.02/Per/M.KUKM
/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.15/Per/M.KUKM/II/2015tentang uusaha simpan pinjam koperasi Pasal 8 dan Pasal 9 ;e PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjamoleh koperasi pasal 7 serta ;e Kepmen No.351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatanusaha simpan pinjam oleh koperasi ;e ART (Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)BMT MUAMALAH SEJAHTERA.
1.I Ketut Suanaya
2.Ni Luh Sumartini
3.Ni Made Dwi Damayanti, SS
4.NI Luh Gede Eka Suryani,, SE
5.Ni Luh Kadek Muliati
6.Ni Wayan Lestari AMD , Par
7.Si Putu Sukandra
8.Made Purwanta
9.Si Nyoman Soma Arya, ST
10.Si Putu Widia
11.Si Made Rai Duaja
12.Anak Agung Dwi Yudha
13.Nelly Agusfian Al Parasada, M.Si
14.I Made Kutha
15.I Nyoman Parka
16.I Nyoman Sukana
17.I Ketut Sutama
18.I Nyoman Rasmen
Tergugat:
I Nyoman Urip
61 — 22
kembalidalam dalil bantahan/jawaban dalam pokok perkara;Bahwa berdasarkan UU Perkoperasian yang dimaksud Koperasiadalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badanhukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkanprinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yangberdasar atas asas kekeluargaan;Bahwa banyak terdapat pengertian mengenai Koperasi Simpan Pinjam,satu diantaranya adalah PERATURAN MENTERI KOPERASI DANUSAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR15/Per/M.KUKM
Pengurus berwenang:a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru sertapemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalamHalaman 14 dari 34 PutusanPerdata Gugatan Nomor 174/Pat.G/2019/PN Dps1.6.I.7.1.8.Anggaran Dasar;c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dankemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dankeputusan Rapat Anggota.Bahwa PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DANMENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR15/Per/M.KUKM
bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 1 definisi dariKoperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badanhukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsipKoperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asaskekeluargaan.Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwaKoperasi Simpan Pinjam Tribrata Sedana termasuk dalam jenis KoperasiSimpan Pinjam, maka mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Koperasi danUsaha Kecil Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM
/IX/2015 tentang Usaha SimpanPinjam Oleh Koperasi:(1) Pendirian KSP dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundangundangan dengan memperhatikan kelayakan usahaserta manfaat bagi anggotanya.(2) Pengesahan akta pendirian KSP diberikan dengan menerbitkan2 (dua) dokumen yaitu dokumen pengesahan badan hukum dandokumen jjin usaha simpan pinjam.(3) KSP sekunder didirikan oleh sekurangkurangnya 3 (tiga) badanhukum koperasi simpan pinjam.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2)15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang
diajukan tidak memiliki dasar hukum, maka terhadapgugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onvankelijkeverklard;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut, maka gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor15/Per/M.KUKM
32 — 17
Pengadilan Nomor : 01/Pen.Pid/2012/PN.Pml,tanggal 10 Juli 2012 yang menetapkan memberi iin kepadaPenyidik pada Kepolisian Resor Pemalang untuk menunjuk BPKPPerwakilan Jawa Tengah sebagai auditor adalah bertentangandengan aturan hukum yang berlaku;Bahwa menurut ketentuan UndangUndang Nomor 25 tahun 1992tentang Perkoperasian dalam pasal 40 menyebutkan :"Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik,kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah RI No : 19/Per/M.KUKM
menyebutkan :"Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, kemudiandipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dalam Pasal 26ayat (2) menyebutkan "Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan bagiKoperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebihdahulu di audit oleh akuntan publik dan diumumkan", dan lebih khusus lagidiatur oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No : 19 /Per / M.KUKM
2012 dikeluarkan untuk kepentinganpemeriksaan ahli (sebagai audit investigasi) dalamproses penyidikan terhadap dugaan terjadinyaperkara pidana.Penetapan Pengadilan dimaksud telahsesuai/ serasi/selaras dengan ketentuan pasal 7UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana dan MOUantara Polri dengan BPKP;2) Sedangkan pasal 40 Undang Undang Nomor 25Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pasal 26 ayat1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI No. 19/Per/M.KUKM
Sehingga tidak dapat dipersamakan dengan auditkeuangan atas Neraca dan Perhitungan Hasil Perhitungan Hasil UsahaTahunan KSP dan USP Koperasi yang dilakukan oleh Akuntan Publiksebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah RI No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentangPedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120KUHAP yang menyatakan bahwa
78 — 17
/IX/2004 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/X1/2008.
Bahwa bentuk dan format laporan pengelolaan keuangan unit simpan pinjamharus memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 23 Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/X1/2008. Bahwa dalam Koperasi harus ada SOP (standar operasioanal prosedur) dan SOM(Standar Operasional Managemen). Bahwa SOM meliputi Kelembagaan , SKP/USP ,Keuangan dan Management Aset.
Berdasar Pasal 32 Kepmen Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman StandarOperasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi danPermen Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 dalam Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Pengurus Koperasiyang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) harus mengangkat pengelola atau menugaskansalah satu pengurusnya sebagai pengelola dengan
Bahwa bentuk dan format laporan pengelolaan keuangan unit simpan pinjamharus memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 23 Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XJ/2008 dan lampirannya sedangkan bukti T.TT.1, Hl, HI1 dan T.TT.1, UW, HI 2 tidakmemenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI1/2008 ;Menimbang, bahwa dalam pengelolaan
koperasi KSU Mitra Kencana dan unitsimpan pinjam KSU Mitra Kencana selama Tergugat menjadi Ketua dan pengelola unitsimpan pinjam tidak ada SOP dan SOM sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 dan lampirannya.
78 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1902 K/Pid/SUS/200858.1/Kep/M.KUKM/VV/2003 tanggal 4 Juni 2003 yang menyatakan untukspesifikasi teknis bakalan sapi potong impor berumur 30 s/d. 36 bulan;Bahwa penerimaan bantuan Koperasi Peternakan Sapi Manalagi (KPSM)Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pedoman teknisKeputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNo.58.i/Kep/M.KUKM/VV/2003 tanggal 4 Juni 2003 selanjutnya ketentuantersebut direvisi
dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah No.145.i/Kep/M.KUKM/XI/2003 tanggal 20 November2003 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah No.166/Kep/M.KUKM/XIV/2003 tanggal 22 Desember 2003 yangmenetapkan bahwa dana yang tersedia hanya untuk pengadaan sapi importidak boleh digunakan untuk mengadakan pakan konsentrat, vitamin/ obatobatan dan biaya asuransi.
Emi dan tidak sesuai dengan Pedoman teknis KeputusanMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNo.58.i/Kep/M.KUKM/VV2003 tanggal 4 Juni 2003 selanjutnya ketentuanHal. 8 dari 131 hal. Put.
/VV/2003 tanggal 4 Juni 2003 selanjutnya ketentuantersebut direvisi dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah No.145.i/Kep/M.KUKM/XV/2003 tanggal 20 November2003 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah No.166/Kep/M.KUKM/XIV/2003 tanggal 22 Desember 2003 yangmenetapkan bahwa dana yang tersedia hanya untuk pengadaan sapi importidak boleh digunakan untuk mengadakan pakan konsentrat, vitamin/ obatobatan dan biaya asuransi.
No. 1902 K/Pid/SUS/2008No.58.i/Kep/M.KUKM/VV/2003 tanggal 4 Juni 2003 selanjutnya ketentuantersebut direvisi dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah No.145.i/Kep/M.KUKM/XIV/2003 tanggal 20 November2003 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah No.166/Kep/M.KUKM/XII/2003 tanggal 22 Desember 2003;Bahwa menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah No.149/Dep.2/VI/2004 tanggal 30 Juli 2004 untuk pengalihanusaha penggemukan
Antonius Ibi Lebuan
Tergugat:
1.Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman
2.Retno Palupi
3.Insinyur Hasyim
119 — 43
Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan Koperasi Jasa KeuanganSyariah (KJKS) maka pelaksanaannya harus sesuai dengan PeraturanMenteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Sesuai dengan pasal 21yang berbunyi:Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi :a. menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankankegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akadwadiah atau mudharabah
Melanggar pasal 21Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha KecilMenengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;Dengan demikian maka tidak terpenuhinya syarat Obyektif Pasal 1320KUHPerdata mengakibatkan Akad butir 3 huruf a sampai dengan hurufe diatas batal demi hukum karenabertentangan dengan Peraturanperundangundangan yang berlaku.10.
sampaidengan huruf e diatas, dan membiarkan Akad tersebut ditandatanganimeskipun seharusnya mengetahui secara pasti bahwa TERGUGAT tanpa izin menghimpun dana dari masyarakat, jelas merupakanpelanggaran pasal Pasal 16 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 1992 TentangPerbankan, pelanggaran Pasal 9 ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 2013Tentang Lembaga Keuangan Mikro, pelanggaran Pasal 5 UU RI No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan dan pelanggaranpasal 21Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RINo. 16/Per/M.KUKM
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
.75.000.000,00 ;Koperasi BEC (Basis Ekonomi Center) Kecamatan Langsa KotaRp.100.000.000,00 ;Kopwan ANNISA Kecamatan Langsa Barat Rp.75.000.000,00 ;Bahwa setelah sebanyak 14 (empat belas) koperasi di wilayah Kota Langsatersebut diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha KecilMenengah Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi dan Pengusaha KecilMenengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam kemudian KementerianKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 143/Kep/M.KUKM
No. 1477 K/Pid.Sus/2009tentang penetapan namanama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)danSurat Keputusan Nomor : 144/Kep/M.KUKM/XI/2005 tanggal 21November 2005 tentang penetapan namanama Koperasi untuk polaKonvensional ;e Bahwa kemudian untuk memudahkan penyaluran dana bantuan bergulirkepada koperasi dan usaha kecil menengah di wilayah Kota Langsa laludibuatlah Naskah Kesepakatan Bersama antara Menteri Koperasi dan UsahaKecil Menengah Republik Indonesia dengan PT.
.75.000.000,00 ;Koperasi BEC (Basis Ekonomi Center) Kecamatan lLangsa KotaRp.100.000.000,00 ;Kopwan ANNISA Kecamatan Langsa Barat Rp.75.000.000,00 ;e Bahwa setelah sebanyak 14 (empat belas) koperasi di wilayah Kota Langsatersebut diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha KecilMenengah Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi dan Pengusaha KecilMenengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam kemudian KementerianKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 143/Kep/M.KUKM
/XI/2005 tanggal 21 November2005tentang penetapan namanama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)danSurat Keputusan Nomor : 144/Kep/M.KUKM/XI/2005 tanggal 21November 2005 tentang penetapan namanama Koperasi untuk polaKonvensional ;e Bahwa kemudian untuk memudahkan penyaluran dana bantuan bergulirkepada koperasi dan usaha kecil menengah di wilayah Kota Langsa laludibuatlah Naskah Kesepakatan Bersama antara Menteri Koperasi dan UsahaKecil Menengah Republik Indonesia dengan PT.
/XI/2005 tanggal 21 November2005tentang penetapan namanama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) danSurat Keputusan Nomor : 144/Kep/M.KUKM/XI/2005 tanggal 21November 2005 tentang penetapan namanama Koperasi untuk polaKonvensional ;e Bahwa kemudian untuk memudahkan penyaluran dana bantuan bergulirkepada koperasidan usaha kecil menengah di wilayah Kota Langsa laludibuatlah Naskah Kesepakatan Bersama antara Menteri Koperasi dan UsahaKecil Menengah Republik Indonesia dengan PT.
ACHMAD FAUZI THAHA
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN
2.PT. BANK BUKOPIN, Kantor Cabang Samarinda
3.Hj. RAHMI JAMILAH
4.IR. SANJAYA
5.Hj. FARIDAH
6.Hj. SITI FATIMAH,
7.Hj. RAHMAWATI
8.Hj. NURJANAH THAHA BAKRIE
9.SITI AISYAH, SH.,M.Kn
10.RUDDIYANTHO TANTRY, SH
47 — 10
Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah RI No. 67/Kep/M.KUKM/V1I/2006, tanggal 26Juni 2006, beralamat di JI. Milono No. 1 RT. 06 Telp/Fax. (0541) 200041,Flexi (0541) 7084111 Samarinda 75121. Kel. Jawa. Kec. Samarinda Ulu.Kota Samarinda.Prov. Kaltim, selanjutnya disebut Tergugat IX;10. RUDDIYANTHO TANTRY, SH selaku~ Notaris di Samarinda,berdasarkanSK. Menteri Kehakiman RI. No. C84. HT.03.01.Th 1992, SK.Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.
88 — 12
: 10/KSP-KPKB/OG/III/2007 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2006 ;13. 1 (satu) bundel fotocopy Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang telah dilegalisir ;14. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koprasi ;15. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 18.2/Kep/M.KUKM
BUHRANG M selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKBKecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli berdasarkan pasal 29 huruf a Keputusan MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah republik Indonesia Nomor:18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis ProgramPengembangan Pengusaha Mikro dan kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir BagiKoperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004, memiliki tugas:1.
Bahwa dalam hal pengelolaan dana agribisnis tahun 2004 KSP KPKB berdasarkan pada KeputusanMentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikrodan Kecil melalui bantuan perkuatan dana bergulir bagi koperasi siman pinjam di sektor agribisnistahun 2004.
Bahwa Dasar pelaksanaan kegiatan dana agribisnis berdasarkan ketentuan Keputusan MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang petunjuk teknis program pengembangan pengusaha mikrodan kecil melalui bantuan perkuatan dana bergulir bagi koperasi simpan pinjam di sektor agribisnistahun 2004.
Tashm 50 Lk Wiras wasta Kombo 09122004 Bahwa berdasarkan pasal 5 Juknis No. 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2014 penerima pinjaman dari KSPwajib memenuhi syarat sebagai berikut:a) Terdaftar sebagai anggota KSPb) Mempunyai aktifitas usaha produktif di bidang Agribisnis yang menciptakan nilai tambahsehingga berkemampuan untuk mengembalikan/melunasi pinjamanc) Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP Halaman 160 dari 193 halaman Perkara Nomor : 10/Pid.SusTPK/2016/PN.
,BUHRANG Ms sendiri, diterangkan bahwa Unit Simpan Pinjam(USP) KPKB tersebut berubah nama menjadi KSPKPKB setelah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, padahalsesuai ketentuan dari Keputusan Kementrian UKM Nomor :18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tersebut, Halaman 181 dari 193 halaman Perkara Nomor : 10/Pid.SusTPK/2016/PN.
107 — 28
keuntunganbagi hasil/nisbah ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENIBASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITl RAMLAH membuat kerugiankepada saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH mengalami kerugiansebesar Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ; Bahwa perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENI BASTIANMANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH melanggar peraturan yaitu :e UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;e Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINo.02/Per/M.KUKM
/IV2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.15/Per/M.KUKM/I/2015tentang uusaha simpan pinjam koperasi Pasal 8 dan Pasal 9 ;e PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjamoleh koperasi pasal 7 serta ;e Kepmen No.351/KEP/M/XIV1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatanusaha simpan pinjam oleh koperasi ;e ART (Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)BMT MUAMALAH SEJAHTERA.
/PID/2018/PT KDI Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENIBASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITl RAMLAH membuat kerugiankepada saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH mengalami kerugiansebesar Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ; Bahwa perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENI BASTIANMANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH melanggar peraturan yaitu :e UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;e Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINo.02/Per/M.KUKM
/IV2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.15/Per/M.KUKM/IV2015tentang uusaha simpan pinjam koperasi Pasal 8 dan Pasal 9 ;e PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjamoleh koperasi pasal 7 serta ;e Kepmen No.351/KEP/M/XIV1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatanusaha simpan pinjam oleh koperasi ;e ART (Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)BMT MUAMALAH SEJAHTERA.
Pembanding/Tergugat II : Tn. Nusirwan Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Pembanding/Tergugat III : Tn. Albeni Yuliandra Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Pembanding/Tergugat IV : Tn. Aang Sunandar Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Pembanding/Tergugat V : Tn. Bungaran Marbun Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Pembanding/Tergugat VI : Tn. H. Kosim Harahap Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Pembanding/Tergugat VII : Tn. H. Iswan Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Pembanding/Tergugat VIII : Tn. Viving Haryanto Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Pembanding/Tergugat IX : Ny. Dr. Meizaningsih Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Terbanding/Penggugat I : Tn. H. Ronni Abdi, ST.MM
Terbanding/Penggugat II : Tn. Tasri, SE
Terbanding/Penggugat III : Tn. Reza Albi, SH
Turut Terbanding/Tergugat X : Dinas Koperasi dan UKM provinsi Riau
190 — 142
UndangUndang RI No.25 Tahun 1992 tentang PerkoperasianPasal 29 Ayat (1) berbunyi Pengurus dipilih dari dan olehanggota Koperasi dalam Rapat Anggota .Demikian pula bahwa dalam susunan kepengurusan koperasi tidakdibenarkan ada pertalian darah ; Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil DanMenegah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/X1/2008, Pasal 10 Ayat (2) huruf d menyatakan :Persyaratanuntuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus KSPditetapkan dalam anggran dasar dengan ketentuan
palingsedikit mencakup :d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dansemenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain,pengawas dan pengelola; Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha KecilDan Menegah Republik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Pasal 11 Ayat (2) huruf c menyatakan :Persyaratanuntuk masa jabatan pengurus periode selanjutnya sebagaiberikut :c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dansemenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain,pengawas dan pengelola;8.
/XI/2008, Pasal 10 Ayat (2)huruf d menyatakan :Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadiPengurus KSP ditetapkan dalam anggran dasar dengan ketentuan palingsedikit mencakup :d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampaiderajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;Halaman 37 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBRPeraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan MenegahRepublik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Pasal 11 Ayat(2) huruf
/XI/2008, Pasal 10 Ayat(2) huruf d menyatakan :Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkatmenjadi Pengurus KSP ditetapbkan dalam anggran dasar denganketentuan paling sedikit mencakup :d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampaiderajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola; Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan MenegahRepublik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Pasal 11 Ayat(2) huruf c menyatakan :Persyaratan untuk masa jabatan pengurusperiode
/XI/2008,Pasal 10 Ayat (2) huruf d menyatakan :Persyaratan untuk dapatdipilih dan diangkat menjadi Pengurus KSP ditetapkan dalamanggran dasar dengan ketentuan paling sedikit mencakup :d. tidak mempunyali hubungan keluarga sedarah dan semendasampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas danpengelola;Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil DanMenegah Republik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015,Halaman 85 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBRPasal 11 Ayat (2) huruf
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH LPDB KUMKM
Tergugat:
1.KOESNAN
2.RIANG KULUP PRAYUDA
3.SARMADUN
91 — 18
Braman Setyo,M.Si. selaku Pelaksana Tugas (PIt) Direktur Utama berdasarkan Surat PerintahMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaNomor: 804/ SP/ M.KUKM/ VII/ 2018 tanggal 10 Juli 2018 beralamat di JalanMT. Haryono, Kav. 5253, Jakarta Selatan 12770, memberikan kuasa kepadaBinsar Ronitua Sundoro, S.H., Marusaha, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M.
55 — 20
peraturan perundangundangan tentang Perkoperasian dengan segalakonsekwensi hukumnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Karyawan Yayasan RanakaManggarai disahkan oleh Bupati Manggarai dengan Nomor: 11/BH/ XXIX.8/PERINDAGKOP/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012, maka telah tepat dan sesuai bahwaKoperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai disahkan oleh Bupati Kepala DaerahKabupaten Manggarai, sesuai dengan Poin Kedua Keputusan Menteri Negara Koperasi danUsah Kecil dan Menengah RI Nomor: 123/Kep/M.KUKM
pada Propinsi dan Kabupaten / Kota, yang berbunyi menunjukBupati/ Walikota sebagai Pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Penyelanggara tugas pembantuan dalamrangka pengesahan akta Pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran KoperasiPrimer dan Koperasi Sekunder yang anggotanya berdomisili di Wilayah Kabupaten / Kotayang bersangkutan dan Pasal 10 (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah RI Nomor: 01/Per/M.KUKM
mengikuti peraturan perudangundangan yang menjadi dasar hukumnya, danberdasarkan pada Pasal 124 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 tahun 2012 tentangPerkoperasian sebagaimana tersebut di atas, maka Koperasi Karyawan Yayasan RanakaHalaman 25 dari 31halaman.26Manggarai harus tunduk pula pada Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 1994 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran DasarKoperasi, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.01/Per/M.KUKM
Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan AktaPendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ;Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggaraitunduk dan mengikuti pada peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UU No. 17tahun 2012 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 1994 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran DasarKoperasi, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.01/Per/M.KUKM
para Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima, maka kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditaksirsebesar Rp. 391.000, (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah) ; Memperhatikan, ketentuan Pasalpasal dalam Rbg, UU No. 17 tahun 2012 tentangPerkoperasian, Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata CaraPengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, serta PeraturanMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 01/Per/M.KUKM
116 — 22
SAFEImenyatakan bahwa Koperasi koperasi' tersebut telah memenuhisyarat untuk diberikan rekomendasi mengenai' kelayakan koperasidan usaha, serta layak untuk menerima program bantuan~ danaperkuatan program budidaya jarak pagar dari Kementrian Koperasidan Usaha Kecil Menengah RI di Jakarta, padahal berdasarkanPeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil MenengahRepublik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1Agustus 2006 seharusnya terdakwa I. Drs. H. FACHRI HIDAYAT M.SiBin H.
Drs LILI GOZALI alias LILI alias SYIFULLAH mencairkan danatersebut di BNI 46 Cabang Rangkasbitung ;Bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang PedomanTeknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasiseharusnya Sdr H. SAPUDIN Als. UDIN als. ABAS bin H. AHMAD,Sdr. MUHAMAD alias MAMAT alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADIalias RONI, Sdr.
SAFEImenyatakan bahwa Koperasi koperasi tersebut telah memenuhisyarat untuk diberikan rekomendasi mengenai' kelayakan koperasidan usaha, serta layak untuk menerima program bantuan danaperkuatan program budidaya jarak pagar dari Kementrian Koperasidan Usaha Kecil Menengah RI di Jakarta, padahal berdasarkanPeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil MenengahRepublik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1Agustus 2006 seharusnya terdakwa I. Drs. H. FACHRI HIDAYAT M.SiBin H.
SUHADA S.Sos Bin YUSUP tturun kelapangan dengan maksud untuk melakukan penilaian kembaliterhadap koperasi yang diusulkan ~ sebagai penerima bantuanperkuatan dan meneliti kelengkapan administrasi permohonanpenyaluran dana yang diajukan koperasi sebagai mana diatur dalamketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil Menengah Republik Indonesia Nomor18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang PedomanTeknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasi ;Bahwa
1.RUSDAN NASUTION
2.SYAHROUL ALAM KOTO
Tergugat:
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal
Intervensi:
1.NAJAMUDDIN
2.MUHAMMAD IKHSAN
3.MAHRIZA SE
167 — 81
mengembangkan lembaga keuangan koperasi;d Membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yangsaling menguntungkan antar koperasi;e Memberikan bantuan konsultasi guna menyelesaikanpermasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetapmemperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi;Bahwa dalam undangundang tersebut tidak ada mengatur tentangkewenangan Kepala Dinas untuk memberhentikan dan mengangkatpengurus koperasi.Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor :10/Per/M.KUKM
Bahwa jikapun dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkanKeputusan Rapat Anggota Luar Biasa Jarak Jauh maka seharusnyapemberitahuan keputusan rapat tersebut wajib disampaikan kepadaseluruh anggota khususnya Penggugat dan Penggugat II sebagaimanadiataur dalam Permen No. 19/ PER/ M.KUKM/ IX/ 2015TentangPenyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi khususnya Pada Bab VIPasal 18 ayat ( 4) dan ayat (5) yang berbunyi :Ayat (4) : Keputusan hasil Rapat Anggota yang bersifat strategis danmengikat seluruh
Koperasi Unit SetiaAbadi dalam hal Rapatrapat yang dilakukan khususnya terkait denganRAT ( Rapat Anggota Tahunan ) tentang pergantian pengurus KoperasiPutusan Nomor : 76/G/2020/PTUNMDN Halaman 18Unit Desa Setia Abadi dimana Tergugat Pernah menerbitkan SuratKeterangan Nomor : 518/124/DKUKM/2019 yang menerangkan bahwaPengurus Koperasi Setia Abadi Desa Batu Sondat Kecamatan Batahanmasa bakti 20192022 dimana Penggugat dan Penggugat II adalahPengurus yang sah sebagaimana tertuang pada Permen No. 19/PER/M.KUKM
Bahwa keseluruhan rangkaian terbitnya keputusan Tergugat tentangObjek Sengketa telah cacat hukum dan bertentangan dengan PermenNo. 19/PER/M.KUKM/IX/2015Tentang Penyelenggaraan Rapat AnggotaKoperasi.Vi. PERMOHONAN PENUNDAAN1. Bahwa Objek Sengketa telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020,sehingga terdapat keadaan mendesak.2.
:::::::sseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees (Bukti P11) ;12.Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahNomor : 10/PER/M.KUKM/IX/2015, Tentang KelembagaanKoperasi, tanggal 23 September 2015, selanjutnya diberiPutusan Nomor : 76/G/2020/PTUNMDN Halaman 3113.Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahNomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015, Tentang PenyelenggaraanRapat Anggota Koperasi, tanggal 28 September 2015, selanjutnyaCIDE CANA 2... eee e cece cece ccc ee cece eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeess
47 — 22
Laporan Keuangan KUD Marga Jaya Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 beserta Laporan Auditor Independen;Dikembalikan kepada KUD MargaJaya;11) Uang tunai sejumlah Rp. 46.322.589 ( empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah );Dirampas untuk negara sebagai pengembalian atas kerugian keuangan negara;12) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Kep/ M.KUKM
/I/2007 tentang Penetapan Pengelola Anggaran 2007;13) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia Nomor 56/KEP/ M.KUKM/VII/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 01/KEP/ M.KUKM//I/2007 tentang Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2007;Tetap terlampir dalam berkas perkara;14) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dan Pengawas KUD Marga Jaya Tahun Buku 2006 pada
/V/2007 Tentang Penetapan PengelolaAnggaran 2007.1 (Satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia Nomor: 56 /KEP/M.KUKM/VIV/2007 Tentang Perubahan Atas KeputusanMenteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor :01/KEP/M.KUKM///2007 Tentang Pengelola Anggaran TahunAnggaran 2007.1 ( Satu ) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus DanPengawas Kud Marga Jaya tahun buku 2006 Pada Rapat AnggotaTanggal 28 Juni 2007 Nomor BH : 847
/PN.JmbUsaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia Nomor : 56/KEP/M.KUKM/VIV2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 01/KEP/M.KUKM///2007Tentang Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2007.14)1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas KudMarga Jaya tahun buku 2006 Pada Rapat Anggota Tanggal 28 Juni 2007.Nomor BH : 847 / BH/ XV/ 1988, Tanggal 30 Nopember 1988 Alamat DesaPetaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kab.
Perbuatan terdakwa yang membuat proposal bersertalampirannya seperti daftar Calon Petani Calon Lahan (CPCL) atas nama KUDMarga Jaya, padahal terdakwa mengetahui KUD tersebut tidak pernahmelakukan rapat anggota terkait rencana pengembangan usaha adalahbertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (f) Peraturan MenteriNegara Koperasi dan UKM Nomor 18/Per/M.KUKM/VIIV 2006 sebagaimanadiubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor19/Per/M.KUKM/II/2007 tentang Pedoman Teknis Bantuan
Perbuatanterdakwa tersebut menyebabkan pemberian bantuan perkuatan modal koperasiuntuk budidaya karet menjadi tidak tepat tujuan yakni mensejahterakan anggotakoperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Koperasidan UKM Nomor 18/Per/M.KUKM/VII/2006 sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IIV2007tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi KepadaKoperasi, yang menegaskan *Tujuan pemberian bantuan perkuatan adalahuntuk
/V2007 tentang Penetapan Pengelola Anggaran 2007;13) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara KoperasiDan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia Nomor 56/KEP/M.KUKM/VI/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 01/KEP/M.KUKM///2007 tentang Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2007;Tetap terlampir dalam berkas perkara;14) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dan PengawasKUD Marga Jaya Tahun Buku 2006 pada Rapat Anggota
81 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 43 PK/Pid.Sus/2013mengenai kelayakan koperasi dan usaha, serta layak untuk menerimaprogram bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dariKementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI di Jakarta, padahalberdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha KecilMenengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1Agustus 2006 seharusnya Terdakwa . Drs. H. FACHRI HIDAYAT M.Si BinH. SAFEI dan Terdakwa II.
TAMRIN dan Terdakwa Il.SUHADA S.Sos Bin YUSUP turun ke lapangan dengan maksud untukmelakukan penilaian kembali terhadap koperasi yang diusulkan sebagaipenerima bantuan perkuatan dan meneliti kelengkapan administrasipermohonan penyaluran dana yang diajukan koperasi sebagai mana diaturdalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatandalam Bidang Produksi
DrsLILI GOZALI alias LILI alias SYIFULLAH mencairkan dana tersebut di BNI46 Cabang Rangkasbitung ;Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis BantuanPerkuatan Dalam Bidang Produksi Kepada Koperasi seharusnya Sdr H.SAPUDIN Als. UDIN als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD aliasMAMAT alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI alias RONI, Sdr. DrsLIL!
SAFEI menyatakan bahwa koperasikoperasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasimengenai kelayakan koperasi dan usaha, serta layak untuk menerimaprogram bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dariKementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI di Jakarta, padahalberdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha KecilMenengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1Agustus 2006 seharusnya Terdakwa . Drs. H.
DrsLILI GOZALI alias LILI alias SYIFULLAH mencairkan dana tersebut di BNI46 Cabang Rangkasbitung ;Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis BantuanPerkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasi seharusnya Sdr H.SAPUDIN Als. UDIN als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD aliasMAMAT alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI alias RONI, Sdr. DrsLIL!
82 — 14
PanggaranganKabupaten Lebak atau setidak tidaknya pada suatu tempat laindi daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara tesebut, telahsecara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yangdilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Nomor : 18/Per/M.KUKM
SAFEI menyatakan bahwa Koperasi koperasi tersebuttelah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi mengenaikelayakan koperasi dan usaha, serta layak untuk menerima10program bantuan dana perkuatan program budidaya jarakpagar dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RIdi Jakarta, padahal berdasarkan Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006seharusnya Sdr. Drs. H.
Rp. 850.025.000,00 (delapan ratuslima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor1418/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentangPedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksikepada Koperasi seharusnya terdakwa Drs. Lili Gozali aliasSyifullah alias Lili Bin H. Gobang Rana Wijaya, Sdr H.SAPUDIN Als. UDIN als. ABAS bin H. AHMAD, Sdr.
SAFEI menyatakan bahwa Koperasi koperasi tersebuttelah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi mengenaikelayakan koperasi dan usaha, serta layak untuk menerimaprogram bantuan dana perkuatan program budidaya jarakpagar dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RIdi Jakarta, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Negara24Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006seharusnya Sdr. Drs. H.
Rp. 850.025.000,00 (delapan ratuslima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan i pasal 10 Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentangPedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksikepada Koperasi seharusnya terdakwa Drs. Lili Gozali aliasSyifullah alias Lili Bin H. Gobang Rana Wijaya, Sdr H.28SAPUDIN Als. UDIN als. ABAS bin H. AHMAD, Sdr.
Terbanding/Tergugat : KSP SAHABAT MITRA SEJATI SUNGGUMINASA II
Turut Terbanding/Penggugat II : Hasniah
84 — 40
Oleh sebabitu setiap tindakan yang tidak sah dan Batal Demi Hukum,merupakan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa sesuai buktibukti SuratSurat Penggugat/Pembanding Ajukandalam Persidangan yaitu Asli fotokopi Surat dari Dinas Koperasi KotaMakassar dan Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan Bukti P3 ( tiga) yang menyatakan bahwa sesuai UdangUndang Koperasi No. 25Tahun 1992 dan PERATURAN MENTERI KOPERASI USAHA KECIL DANMENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/ PER / M.KUKM / II /2017TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
Selanjutnya Pasal 2:Koperasi Simpan Pinjamadalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.Dipertegas lagi Pasal 20 ayat 1 :Dalam melaksanakan usahasebagaimana dimaksud dalam Passal 19 huruf b, Koperasi SimpanPinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota.Bahwa sebagai syarat keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam telahdiatur dalam Berita Negara RI No. 257, 2017 KEMENKUKM, USP OlehKoperasi Perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha KecilMenengah RI No. 02/PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Perubahan
AtasPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menangah No.15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI,dalam Pasal 1 angka 1015 syarat keanggotaan harus memiliki Simpan,Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Tabungan Koperasi, SimpananBerjangka dan Sisa Hasil Usaha.
Itu Artinya, KSPSahabat Mitra Sejati telah melabrak dan melanggar Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 02/PER/M.KUKM/II/2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecildan Menangah No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang SIMPAN PINJAMOLEH KOPERASI, terutama Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 31 angka 2huruf b, dan Di Perparah lagi Surat Inzin Tempat Usaha (SITU) sudahTidak Belaku lagi di Kabupaten Gowa dan Tidak Ada Izin /atau TidakTerdaftar Pada Kantor Penanaman Modal
/II/2017 tentang Perubahan atas Permenkopdan UKM No.15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan PinjamOleh Koperasi.Menyatakan Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat ( Satu ) Maupun Peringkat II (Dua) yang dilakukan oleh TERGUGAT/TERBANDING di bawa tangan yang buat dan ditanda tanganidihadapan Anastasia Dian Christianti, SH, Notaris/PPAT dan IreneLidjaja, SH, MKn Noaris/PPAT Kab.Gowa Pada Tanggal 17 Februari,Tanggal 12 April, Tanggal 12 Mei dan Pada Tanggal 11 Juli Tahun 2016tidak sah