(empat puluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi)dari Otorita Batam, dan sekarang telah berganti nama menjadi BadanPengusahaan Kawasan Batam (BP.

SinarBatamas Karya Bersama dan lokasi tanah Tergugat dijadikan Rusun yang dibangun Oleh Otorita Batam; (Vide Bukti T.I.)

eh Otorita Batamsetelah Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Otorita Batam,Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam dengan Perwakilan WargaKelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong ditandatangani yaitu pada tanggal13 Agustus 2007;Bahwa padahal jelas di dalam Kesepakatan Bersama SKB disebutkan akandibentuk Tim yang terdiri dari Otorita Batam, Pemko Batam dan DPRD KotaBatam dan Perwakilan Warga Masyarakat Kota Batam untuk mencari solusipenanganan masalah yang mana ada 2 (dua) alternatif yang akan dilakukanyaitu

Otorita Batam akan melakukan pembicaraan dengan investor untukmencari solusi lahan pengganti;b.

satu) lembar surat keterangan saksi sempadan, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan ;- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari BP Kawasan Batam dengan Nomor : B/891/BP-BTM/A.1/2/2011 tanggal 17 Februari 2015 tentang pemberitahuan yang ditujukan kepada Sdr.Hetdin Manurung ;- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.6.768.350,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang sudah diteliti dan sesuai dengan aslinya dari BP Batam, dari Kasatlak Otorita

ditandatangani oleh Arsudin S pada tanggal 29 Januari 1992;- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pelepasan Hak No.348/PPT.PB/1992 tanggal 29 Januari 1992 atas nama Arsudin, yang terdiri dari 3 (tiga) lembar meliputi 1 (satu) lembar akta pelepasan hak, 1 (satu) lembar pembayaran ganti rugi tanah/ tumbuh-tumbuhan/ bangunan/kuburan dan 1 (satu) lembar daftar Inventarisasi ;- 1 (satu) lembarFotocopy Gambar Penetapan Lokasi PT Dharma Bandar Mandala dengan Nomor 29050304 tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Otorita

bahwa terdakwa dan suaminya memiliki lahantersebut namun telah dibebaskan oleh Otorita Batam karena pada saatpembebasan tanah tersebut, semua tanah yang ada didaerah KavlingNongsa, atau dibelakang SMP Negeri 8, atau disamping bangunan PLNdan atau berseberangan dengan DAM Nongsa semuanya tidak memilikisurat , karena akan dibebaskan dan agar tidak terjadi tumpang tindihganti rugi, pihak Otorita Batam membuatkan suratnya dan setelah gantirugi, suratsurat tersebut ditarik kembali oleh pihak Otorita Batam

ARSUDINSAPAR ( suami dari Terdakwa ) menyatakan bahwa lokasi tanah tersebutbersempadan :Sebelah Barat dengan : ABU BAKARSebelah Timur dengan : Jalan SetapakSebelah Utara dengan : Jalan HitamSebelah Selatan dengan : Sungai SaparSesuai dengan PETA GS 1997 KAV SAMBAU yang dimiliki pihak OtoritaBatam sudah dilepaskan haknya oleh pihak Otorita Batam/ BP KawasanBatam pada hari Rabu tanggal 29 Januari 1992Bahwa tanah tersebut telah dibebaskan leh Otorita Batam berdasarkansuratsurat yang dimiliki oleh Otorita

Alm MANAN SASMITA, sebagian lokasi tanah ARSUDINSAPAR yang telah dibebaskan sudah dialokasi pihak Otorita Batam/ BPKawasan Batam kepada PT. DHARMA BANDAR MANDALA.Bahwa selain kepada PT.

DHARMAN BANDAR MANDALA, berdasarkanPETA GS 1997 KAV SAMBAU yang dimiliki pihak Otorita Batammenerangkan sebagian lagi tanah milik ARSUDIN SAPAR yang telahdibebaskan oleh pihak Otorita Batam tersebut telah dialokasikan kepadapihak PLN, dan sebagian lagi diperuntukkan untuk Kavling siap Bangun (KSB ).Bahwa awalnya pembebasan lahan milik ARSUDIN SAPAR tersebutdiperuntukkan untuk proyek PT.

DHARMA BANDAR MANDALA tersebut sudahmembayar UWTO .Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DESNIKO GARFIOSAdan saksi DIRZAL dari Otorita Batam , tanah tersebut telah dibebaskan olehOtorita Batam berdasarkan suratsurat yang dimiliki oleh Otorita Batam berupa : 1 (satu ) Lembar bukti kwitansi pembayaran ganti rugi tanaman dantanah sebesar Rp 6.768.350 ( enam juta tujuh ratus enam puluhdelapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) dari Kepala satuanpelaksana ( KASATLAK) Otorita Batam tanggal 29

Menyatakan secara hukum tanah yang didapat oleh Penggugat seluas lebih kurang 40.820 M2 (empat puluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dari Otorita Batam, dan sekarang telah berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP.

kepada mayarakat dan masyarakat saatitu mau membayar UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita ) yang di tetapkanoleh Otorita, namun Pemerintah Kota Batam menjawab A.N.

;Bahwa pada tanggal 10 Desember 2002, perihal Pengajuan alokasi Tanahuntuk kelayakan Status Hak Guna Tanah masyarakat untuk lokasi wargamasyarakat Tergugat s/d Tergugat IX dan Tergugat XIV yang di ajukankepada Ketua Otorita Batamdan jawaban Otorita Batam dalam hal ini dijawab pada tanggal Batam 17 Februari 2003, bahwa Lokasi tanah wargaKampung Harapan Swadaya telah dialokasikan pada pihak ketiga. ( VideBukti T.3.)

;Bahwa pada tanggal 01 Maret 2007 warga masyarakat Terugat s/dTergugat IX dan tergugat XIV mengajukan permohonan alokai tanah untukpenatan Lokasi masyarakat dan di ajukan pada Otorita Batam, dan di jawabPihak Otorita Batam, lahan yang dimohon tidak tersedia; (Vide Bukti T.4.)

;Bahwa dengan adanya pengajuan alokasi tanah Warga masyarakatTergugat s/d Tergugat IX dan Tergugat XIV yang telah lebih dahulumenguasai dan mengusahakan dan membangun dan juga Telah TerlebihHalaman 12 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2015/PT.PBR15.16.17.18.dahulu mengajukan kepada Pihak Otorita Batam untuk dijadikannya Tanahdomisili Warga masyarakat dengan membayar kewajiban UWTO yangdibayar kepada Pihak Otorita Batam dan sekarang disebut BadanPengusahaan Batam (BPBatam) maka dengan itu Telah Berkepatutansecara

GloryPoint, dan dalam hal ini sangat kabur akan Pemilikian lahan dan pemiliktanah ;Bahwa adanya Kesepakatan Bersama antara Otorita Batam, PemerintahKota Batam, dan DPRD Kota Batam dengan Perwakilan Warga MasyarakatKelurahan Sadai Kec.

Tanggal 15 Februari 2005, Tergugat mengeluarkan Faktur JaminanPelaksanaan Pembanggunan Atas Pengalokasian Tanah DiatasTanah HPL Otorita Batam, Nomor: 40/JB/PL/II/2005, dan telahPenggugat Lunasi;7. Tanggal 01 Maret 2005, Tergugat mengeluarkan Faktur TagihanUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor: 422/F/PL/II/2005;8. Tanggal 01 Maret 2005, Penggugat melakukan pembayaran atasFaktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor:422/F/PL/II/2005;9.

Tanggal 29 Juni 2005, Tergugat menerbitkan Faktur TagihanUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor: 2046/F/PL/V1I/2005 ataspenambahan Luas tanah semula 11.269 M2 menjadi seluas24.252M2;14. Tanggal 29 Juni 2005, Slip Storan atas Faktur TagihanUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor: 2046/F/PL/V1/2005;15.

B/362/K.OPS/L/XII/2005, Fatwa Planalogi dimaksudbelum juga diterbitkan oleh pihak Otorita BatamkepadaPenggugat;6.

Surat Keputusan (SKEP) Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor: 767/KPTS/KDAT/L/II/2005tanggal 30 Maret 2005;9.

Surat Keputusan (SKEP) Ketua Otorita Batam No. 767/KPTS/KDAT/L/II1/2005 tanggal 30 Maret 2005;f.

, dan untuk itu Penggugat telah menerima pembayaran ganti kerugian daripihak Otorita PT.

saja lagi ;Bahwa berhubung tanah yang diambil untuk pembangunan jalan Otorita PT.Inalum (Access Road), berada persis dibagian tengah areal tanah milik Penggugattersebut, mengakibatkan kedudukan tanah milik Penggugat yang tersisa menjadi terbagidua (terbelah dua). Tanah yang tersisa tersebut dipisahkan oleh ruas jalan Otorita PT.Inalum (Access Road), dengan posisi : Sebahagiannya berada disebelah Utara badanjalan Otorita PT.

Inalum (Access Road) dan sebahagian lagi berada disebelah Selatanbadan jalan Otorita PT. Inalum (Access Road) ;Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 2986 K/PDT/2011Bahwa dengan demikian sisa tanah milik Penggugat yang terletak dibagianSelatan badan jalan Otorita PT. Inalum (Access Road) tersebut, atau yang sekarangmenjadi tempat berdirinya bangunan rumah milik Penggugat berikut pekarangannya,berada dalam batasbatas dan ukuran sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Otorita PT.

Bahwa kemudian yang menjadi permasalahan hukum di dalam gugatan ini, justruadalah sisa tanah milik Penggugat di bagian Utara badan jalan Otorita PT. Inalum(Access Road) yang memiliki luas + 195,20 M? tersebut.

No. 2986 K/PDT/20112222Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Otorita/Inalum = 4 meter,Sebelah Barat berbatas dengan tanah Erdiman IR = 4 meter,Luas + 16 M?.

Menetapkan AIDA MUCHTAR adalah wali sah dari Gadiza Rizkya Tsadima yang merupakan anak kandungnya yang belum dewasa untuk keperluan melengkapi syarat-syarat notaris guna pengurusan penjualan harta warisan yang berupa tanah yang terletak di Tiban Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam berdasarkan Gambar Penetapan Lokasi no. 22010554 tanggal 16 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Deputi Operasi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan surat perjanjian pengalokasian, penggunaan

dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam no. 238/SPJ/KD-AT/L/VI/2003 atas nama AIDA MUCHTAR ;

pada tanggal 7 Juli 2006;Bahwa suami Pemohon bernama MONTESKY telah meninggaldunia pada tanggal 7 November 2011 di natuna ( kepri ) ,sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor. 000/017/BTStanggal 16 Nopember 2011 , yang dikeluarkan oleh LurahBatu Selicin Kecamatan Lubuk Baja ;Bahwa Pemohon memunyai sebidang tanah yang terletak diTiban kelurahan Batam Lestari Kecamatan Sekupang KotaBatam berdasarkan Gambar penetapan Lokasi no. 22010554tanggal 16 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh DeputiOperasi Otorita

Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris nomor: 000/015/SKAW/2011, diberi tanda P9 ;Foto copy Surat Perjanjian Pengalokasian , Penggunaan danPengurusan tanah bagianbagian tertentu dari pada tanah HakPengelolaan otorita pengembangan daerah Industri pulau Batamnomor: 238/SPJ/KDAT/L/V1/2003, diberi tanda P.10 ;Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut telah dicocokkandengan aslinya, dan ternyata bersesuaian serta telah bermateraicukup, maka suratsurat bukti tersebut bisa digunakan sebagai alatbukti yang

ketiga dari 4 (empat) bersaudaradalam perkawinan tersebut ;Bahwa ayah saksi yang bernama Montesky telah meninggaldunia pada tanggal 7 Nopember 2011 ;Bahwa saat ayah saksi meninggal dunia selain meninggalkan 1(satu) orang istri yaitu. ibu) saksi (Pemohon) juga hartapeninggalan yang salah satunya berupa sebidang tanah yangterletak di Tiban Kelurahan Patam Lestari Kecamatan SekupangKota Batam berdasarkan Gambar Penetapan Lokasi no.22010554 tanggal 16 Agustus 2002 yang dikeluarkan olehDeputi Operasi Otorita

Menetapkan AIDA MUCHTAR adalah wali sah dari Gadiza RizkyaTsadima yang merupakan anak kandungnya yang belum dewasauntuk keperluan melengkapi syaratsyarat notaris gunapengurusan penjualan harta warisan yang berupa tanah yangterletak di Tiban Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang11Kota Batam berdasarkan Gambar Penetapan Lokasi no.22010554 tanggal 16 Agustus 2002 yang dikeluarkan olehDeputi Operasi Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam dengan Surat perjanjian pengalokasian, penggunaan

danpengurusan tanah atas bagianbagian tertentu dari pada tanahhak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri PulauBatam no. 238/SP/KDAT/L/VI/2003 atas nama AIDA MUCHTAR ;.

Batara Bangun Perkasa dari Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam, sebagaimana diuraikan dalam : Surat Izin Prinsip Perselisihan Hak Atas Tanah dari perseroan terbatasPT. Hertasha Citra kepada perseroan terbatas PT. Irthanny Jesaya Utama,Nomor : 1837/Aska I/UM.09/VIII/92, tanggal 31 Juli 1992. Surat Perubahan Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroanterbatas PT. Hertasha Citra Nomor : 144/UMPERJ/XII/92, tanggal 31Desember 1992.

Kwitansi/Receipt Nomor : 010/KU/OB/T/X1I/1992, tanggal 26 Nopember1992 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam untuk pembayaran Uang WajibTahunan Otorita selama 30 tahun. Gambar Penetapan Lokasi (PL) untuk Pertokoan Nomor96.92.900030140, 01.C1, tanggal 15 Juli 1996, adalah Revisi Luas padaGambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 92.90030140.01, tanggal 11September 1992.

Surat Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroan terbatas PT.IrthannyJesaya Utama Nomor : 145/UMPERJ/XII/1992, tanggal 31 Desember 1992tentang Pengalokasian Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam.

Fotocopy jawaban surat dari Otorita Batam kepada PT. IRTHANNYJESAYA UTAMA, diberi tanda bukti P 23 ;Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt. G /2019/PN. Btm.24. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam tentang Izin MendirikanBangunan, diberi tanda bukti P 24 ;25. Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Penggugat tertanggal 12September 2002, diberi tanda bukti P 25 ;26. Fotocopy formulir setoran di PT. Bank Mandiri tertanggal 20 Agustus2002, diberi tanda bukti P 26 ;27.

Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Perusahaan Penggugattertanggal 09 Agustus 2002, diberi tanda bukti P 27 ;28. Fotocopy Surat Faktur Tagihan Uang Muka tertanggal 09 Agustus 2002dari Otorita Batam, di tanda bukti P 28 ;29. Fotocopy Surat Persetujuan Pemakaian Pondasi Billboard sekitarKomplek Nagoya Gateway/komplek Irthanny Jesaya Batam Nomor : 25/ADMST1I/11/2017 tanggal 25 November 2017, diberi tanda bukti P 29 ;30.

Tahun 2002 Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam(BARELANG) mengalokasikan tanah sengketa seluas 1.545 M?

Tahun 2008 Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam menambah perluasan tanah kepada penggugat seluas + 1.200M?

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (p/urium litis consortium) karena tidakmenarik pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam(OTORITA BATAM) yang saat ini bernama Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPBATAM) sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini. 1.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor 1359/KPTSDEOPS/L/12/2009, tanggal 31Desember 2009 tentang Pengalokasian dan Penggunaan atas BagianBagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam yang pada intinya dalam Surat Keputusantersebut menyatakan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam telah mengalokasikan tanah kepada : Gereja Masehi Advent HariKetujuh Jemaat Bukit Moria dengan Luas 2.779,609 m2, PeruntukanGereja

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) karena tidakmenarik pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam(OTORITA BATAM) yang saat ini bernama Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP BATAM) sebagaipihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini;2.

L/076/ATB BID/PD/ V1/07 ;k Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 29 Juni 2007 No. B/89/KA/V1/2007 ;1 Surat ATB tanggal 2 Juli 2007 No. L/021/ATBBID/PD/VII/07 ;m Surat ATB tanggal 4 Juli 2007 No. L/098/ATBBID/PD/VII/07 ;n Surat ATB tanggal 5 Juli 2007 No. L/099/ATBBID/PD/VII/07 ;o Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 7 Agustus 2007 No. B/112/KA/VII/2007 ;p Surat ATB tanggal 16 Juli 2007 No. L/110/ATB BID/PD/ VIV/07 ;q Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 7 Agustus 2007 No.

PengembanganDaerah Industri Batam (Otorita Batam) Nomor: B/42/KANAIR/1/2011, Perihal Evaluasi Kinerja PT.

Adya Tirta Batam Tahun 2006 ,tanggal 11 Januari 2011 (Surat Otorita Batam).Novum berupa Surat Otorita Batam ini (Bukti PK IV dari Akta Novum)disampaikan oleh Otorita Batam selaku regulator pengelolaan air di Pulau Batamkepada Pemohon PK/PTATB, sehubungan dengan hasil klarifikasi dan pencocokandata (audit) tahunan terhadap jumlah pemasangan sambungan air yang selama telahdilaksanakan oleh Pemohon N PK/ PTATB selaku perusahaan yang memiliki hakkonsesi pengelolaan air di Pulau Batam untuk periode pemeriksaan

L/238/ PTATBBIDA/PD/2/06;Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 17 Februari 2006 No. B/38/ KA/11/2006;Surat Pemohon PK/PTATB tanggal 27 Februari 2006 No. L/044/ PTATBBID/PD/II/06;Surat Pemohon PK/PTATB tanggal 4 Mei 2006 No. L/075/PTATBBID/PD/V/06;Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 6 Nopember 2006 Nomor B/235/KANAIR/IX/2006 (Surat Otorita Batam 2006);Surat Pemohon PK/PTATB tanggal 30 November 2006 No. L/209/PTATBBID/PD/X1/06;Surat Pemohon PK/PTATB tanggal 11 Mei 2007 No.

L/110/ PTATBBID/PD/VI/07;Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 7 Agustus 2007 No. B/112/ KA/VIII/2007;xviii Surat Pemohon PK/PTATB tanggal 11 September 2007 No. L/129/PTATBBID/PD/1X/07;xix Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 12 September 2007 No. B/ 143/KA/1X/2007; danXX Surat Pemohon PK/PTATB tanggal 11 Oktober 2007 No.

(UWTO) yang telah dibayarmelalui rekening Otorita Batam yaitu;1.

Solomon GlobalAsia;Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UANG WAJIBTAHUNAN OTORITA (UWTO)) No. 3426/F/PL/X/2005tanggal 14 Oktober 2005, atas nama PT. Solomon Global Asia;2 Bahwa berdasar data data pendukung tersebut, jelas bahwa sudahtepat Tergugat menerbitkan Objek Sengketa kepada PT.

Solomon Global Asia;e Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No. 3426/F/PL/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005, atas nama PT.

Manggala Wahana Energitamakepada Direktur Lahan Otorita Batam Nomor : 026/MWE/IX/2002, tanggal23 September 2002, tentang permohonan pembayaran Uang Wajib TahunanOtorita (UWTO) 10 tahun (sesuai dengan fotokopinya) ;29 BuktiT 29 : Fotokopi Surat dari Otorita Batam kepada PT.

telah dibatalkan sesuai buktiBahwa pada tanggal 1 Desember 2000 pihak Otorita Batam telah mengeluarkanIzin Prinsip kepada PT.

Batara Bangun Perkasa dari Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam, sebagaimana diuraikan dalam : Surat Izin Prinsip Perselisihan Hak Atas Tanah dari perseroan terbatasPT. Hertasha Citra kepada perseroan terbatas PT. Irthanny Jesaya Utama,Nomor : 1837/Aska I/UM.09/VIII/92, tanggal 31 Juli 1992. Surat Perubahan Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroanterbatas PT. Hertasha Citra Nomor : 144/UMPERJ/XII/92, tanggal 31Desember 1992.

Kwitansi/Receipt Nomor : 010/KU/OB/T/X1I/1992, tanggal 26 Nopember1992 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam untuk pembayaran Uang WajibTahunan Otorita selama 30 tahun. Gambar Penetapan Lokasi (PL) untuk Pertokoan Nomor96.92.900030140, 01.C1, tanggal 15 Juli 1996, adalah Revisi Luas padaGambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 92.90030140.01, tanggal 11September 1992.

Surat Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroan terbatas PT.IrthannyJesaya Utama Nomor : 145/UMPERJ/XII/1992, tanggal 31 Desember 1992tentang Pengalokasian Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam.

Fotocopy jawaban surat dari Otorita Batam kepada PT. IRTHANNYJESAYA UTAMA, diberi tanda bukti P 23 ;24. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam tentang Izin MendirikanBangunan, diberi tanda bukti P 24 ;25. Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Penggugat tertanggal 12September 2002, diberi tanda bukti P 25 ;26. Fotocopy formulir setoran di PT. Bank Mandiri tertanggal 20 Agustus2002, diberi tanda bukti P 26 ;Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 288/Pdt. G /2019/PN. Btm.27.

Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Perusahaan Penggugattertanggal 09 Agustus 2002, diberi tanda bukti P 27 ;28. Fotocopy Surat Faktur Tagihan Uang Muka tertanggal 09 Agustus 2002dari Otorita Batam, di tanda bukti P 28 ;29. Fotocopy Surat Persetujuan Pemakaian Pondasi Billboard sekitarKomplek Nagoya Gateway/komplek Irthanny Jesaya Batam Nomor : 25/ADMST1I/11/2017 tanggal 25 November 2017, diberi tanda bukti P 29 ;30.

Bahwa akibat perbuatanTerdakwa mengakibatkan saksi korban AZHARI dan warga komplek PerumahanKopkar Otorita Batam mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000, (tiga jutarupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 Ayat (1) ke5 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatantersebut saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2021sekira pukul 13.30 Wib di Rumah saksi yang beralamat di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau KecNongsa. Bahwa barang yang telah diambil olen Terdakwa Tindak PidanaPencurian dengan Pemberatan adalah Meteran air yang berada dipekarangan rumah saksi. Bahwa meteran air tersebut berada di dalam pekarangan rumahsaksi di bagian sudut kiri.

NURHAYATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita acara penyidik telah benar; Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebutsaksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekirapukul 13.30 Wib di Komplek perumahan Kopkar otorita Batam KotaBatam.

untuk membayar hutang.Bahwa saat itu saat Terdakwa sedang membuka meteran di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau KecNongsaKota Batam kemudian ada tetangga yang melihat dan memergokiTerdakwa setelah itu Terdakwa pergi dan tidak beberapa lama kemudianbeberapa orang mengikuti Terdakwa dan setelah itu.

jual untuk membayar hutang.Bahwa saat itu saat Terdakwa sedang membuka meteran di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau Kec Nongsa Kota Batam kemudian ada tetangga yang melihat dan memergokiTerdakwa setelah itu Terdakwa pergi dan tidak beberapa lama kemudianbeberapa orang mengikuti Terdakwa dan setelah itu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1970 tentangPembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Mei 1970 ;1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1980 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun1970 tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 13 Oktober1980 ;1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1990 tentangPerum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Agustus 1990 ;1.4.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.94 Tahun 1999 tersebut, Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur (Penggugat) telahdirubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Il, danberdasarkan Pasal 8 (delapan) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 1999tersebut, Penggugat memiliki usaha di bidang :Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan No. 388/PDT/2020/PT.BDG.2.1.

Bagian Pengairan diWilayah Fisik Operasional Perum Otorita Jatilunur kepada Perum OtoritaJatiluhur.Bahwa dengan dasar berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.B.IV.796/A54/Peg/SK/70 tertanggal 16 September 1970 tersebut, maka kegiatanpenggunaan, pembinaan, dan pengelolaan serta pemanfaatan atas seluruhasset Jawatan Pekerjaan Umum secara De Jure diserahkan kepadaPerusahaan Umum Otorita Jatiluhur.Bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Gubernur tersebut, makapada tanggal 28 April 1971

dilakukan serahterima Asset dari PemerintahProvinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur, sebagaimana Berita AtjaraSerah Terima tanggal 28 April 1971, yang ditandatangani oleh Ir.

SrigatiSantosa selaku direktur Utama Perusahaan Umum Otorita Djatiluhur sehinggaterhitung sejak tanggal tersebut, maka hal ini berarti baik secara De Factomaupun De Jure, tanah Bendung Bekasi tersebut telah beralih kegiatanpenggunaan, pembinaan, dan pengelolaan serta pemanfaatannya, dariPemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur.Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan No. 388/PDT/2020/PT.BDG.19.20.21.Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/KPTS/1994tentang Penetapan

Pemohon:
Satya Maritiawan
Termohon:
Pemerintahan RI Cq Kementrian Perhubungan DIRJEN Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Kelas IV Pangkalbalam

HOLI PERMANEN selaku Badan Hukum Indonesia melakukantransaksi kepemilikan atas tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi)berdasarkan Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor : 667/SKEP/KAAT/VII/1996 Tentang Pengalokasian dan PenggunaanTanah Atas Bagian bagian Tertentu Dari Tanah Hak Pengeloaan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal 10 Juli 1996, Penggugattelah mendapat pengalokasian tanah dari Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam

(selanjutnya disebut Otorita Batam) dengan luasnya sesuai denganGambar Penetapan Lokasi yang dikeluarkan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor 96020139 tanggal 20 Mei 1996 adalah seluas 10.000M2 (Sepuluh ribu meter persegi) dan dengan peruntukan tanah adalah untukIndustri oleh Penggugat ;3 Bahwa tanah tersebut sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi yang dikeluarkanOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 96020139 tanggal 20Mei 1996 terletak di Wilayah Pengembangan Sekupang

, Sub WilayahPengembangan Tanjung Uncang / Sagulung Lokasi Jalan Brigjend Katamso KotaBatam dan kemudian di batasi dengan patok patok oleh Otorita Batam sebagaipertanda batas lokasi tersebut saat Otorita Batam melakukan pengukuran tanahtersebut ;1011Bahwa berkaitan dengan Pengalokasian tanah tersebut Penggugat telah membayarUang Wajib Tahunan Otorita Batam (UWTO) sebesar Rp. 101.500.000, (Seratussatu juta lima ratus ribu rupiah) secara lunas untuk jangka waktu 30 Tahunterhitung sejak 20 Mei 1996

kepemilikan Penggugat ;2 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perhari sejak perkara inidi putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inckracht) ;3 Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I, Tergugat II danTergugat III guna menjamin pembayaran atas kerugian Penggugat ;DALAM POKOK PERKARA:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan Tanah yang dimaksud dalam Keputusan Ketua Otorita

PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor : 667/SKEP/KAAT/VII/1996 TentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagianbagian Tertentu Dari Tanah HakPengelolahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal 10Juli 1996 dengan luas dan batasbatasnya sebagaimana yang dimaksud dalamGambar Penetapan Lokasi yang dikeluarkan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor 96020139 tanggal 20 Mei 1996 terletak di WilayahPengembangan Sekupang, Sub Wilayah Pengembangan Tanjung Uncang

Penggugat,Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dalam putusan ini karenadiluar persoalan dari objek sengketa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa secarasubstansi telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik;0Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanprosedur penerbitan objek sengketa; 22022 0Pertimbangan dari aspek Prosedur Penerbitan Objek SengketaMenimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita

BatamPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 045/UMKPTS/IV/1991tentang Ketentuan Pengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah AtasBagianBagian Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Kepada Pihak Ketiga, dalam BAB VII Tata Cara PenyerahanTanahi2 222 2nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nen nen nen cence neePasal 14 : Pihak Ketiga yang berhasrat untuk menanamkan modalnya diPulau Batam, harus mengajukan permohonan alokasi tanahkepada Otorita Pengembangan Daerah

Industri Pulau Batam,Pasal 15Ayat (1) : Atas permintaan pihak ketiga yang bersangkutan, sementaramenunggu diperolehnya izin usaha atau persetujuan Presiden ataupersetujuan badan koordinasi penanaman modal untukmendapatkan fasilitas penanaman modal dalam rangka UndangUndang Nomor: 1Tahun 1967/UndangUndang Nomor 6 Tahun1968, jika diperlukan alokasi tanah untuk penyelenggaraan usahayang direncanakan, otorita pengembangan daerah industri pulaubatam dapat mencadangkan tanah yang diperlukan gunakepentingan

perusahaan yang bersangkutan;Halaman 89 dari 99 halamanPutusan Nomor 14/G/2017/PTUN.TPIAyat (2) : Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, ditetapkandengan Surat Izin Prinsip dari Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam;Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Operasi Dan ProsedurPelayanan Dan Pencatatan Pengalokasian Lahan Atas HPL Otorita BatamJanuari 2007 dinyatakan: 2 22 nn none ne nen nBAB VI Permohonan Alokasi Lahan;Pasal 2 Pengajuan dan Penyerahan Surat Permohonan Alokasi

Tanjung Piayu Perkasa,objek sengketa Ill (Bukti P5=T./4=T.ll4) Tergugat Il tidak melalui tahapandan prosedur sebagaimana dimaksud BAB VII Pasal 1 Ayat 4, Pasal 3 Ayat 2Standar Operasi Dan Prosedur Pelayanan Dan Pencatatan PengalokasianLahan Atas HPL Otorita Batam Januari 2007 sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penerbitan objek sengketa Il dan objek sengketa Illyang isi/maksud dari kedua objek sengketa tersebut membatalkan persetujuanalokasi lahan dan proses permohonan alokasi lahan Penggugat

Bahwa, Tergugat memilih untuk tidak menghiraukan fakta normatif yang ada danhidup dipulau Batam, yang menunjukan satusatunya pemegang hak pengelolaanatas tanah di Pulau Batam adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (Otorita Batam).

oleh PemegangHak Pengelolaan (Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau4 Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemegang HakPengelolaan (Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam). 5 Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan.

1993 berdasarkan Surat Persetujuan Otorita Batam No.1850/PL/V/2005 tanggal 10 Mei 2005 an.

B/181/KOPS/I/2001tanggal 22 Pebruari 2001 dari Pemegang Hak Pengelolaan(Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam).

tanggal 25 Mei 1993 berdasarkan SuratPersetujuan Otorita Batam No. 599/PL/TV/2001 tanggal 20April 2001 an.

Surat dari Badan Otorita Batam Nomor : B/662/DeopsLA/XV/2007 perihalPemberitahuan tanggal 6 Desember 2007;b. Surat jin Prinsip Nomor : 42/IP/KA/L/V2008 perihal lin Prinsip tanggal4 Februari 2008 dari Ketua Otorita Batam;c. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor : 1074/KPTS/KDAT/L/VV2008 tentang Pengalokasian DanPenggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari Hak PengelolaanOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tanggal 25 Juni2008;d.

Faktur Tagihan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO) NomorC.0013040802 tanggal 4 April 2008 (Lunas 30 Tahun);f. Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 29.28030297.B1 tanggal2 Februari 2009 yang merupakan revisi dari Gambar Penetapan LokasiNomor : 28030297 tanggal 4 Maret 2008;3.

Sejak Penggugatmemperoleh pengalokasian lahan dari Badan Otorita Batam, Penggugattelah meminta Tergugat untuk pindah dan mengosongkan tanah/lahanPenggugat, namun Tergugat tidak mau pindah dan mengosongkan tanahPenggugat dari barangbarang milik Tergugat;5.

Akta pejabat ini hanyalah suatualat bukti .Bahwa Termohon Kasasi telah mendiami tanah tersebut yang terletak diJalan Sumbawa No. 34, Bengkong Dalam, Kota Batam sebelum TermohonKasasi memperoleh suratsurat dari Otorita Batam (terbukti dari tahundikeluarkannya surat yang diterbitkan Otorita Batam) dan pengurusan izinke Otorita Batam merupakan bentuk akalakalan Termohon Kasasi sajauntuk menguasai dan memiliki hak yang sudah terlebin dahulu dikuasaisecara terus menerus oleh Pemohon Kasasi ;Bahwa berdasarkan

Penggugat dapat membuktikan bahwa benar objeksengketa adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari Badan Otorita Batam(BOB) dengan gambar situasi/penetapan lokasi Nomor 29.280.30297.Bl tanggalHal. 8 dari 10 Hal. Put.

(seratus lima puluh enam ribu limaratussembilan puluh sembilan meter persegi) dengankoordinatsebagaimana diuraikan dalam Gambar Penetapan Lokasitertanggal 29 Juni 2006 Nomor26020314;Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai penerimahak, yaitu: Membayar Uang Wajib Tahunan Otorita dengan cara lunas untukjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2006sampai dengan tanggal 14 Juni 2036 sesuai bukti pembayaran fakturtagihan Uang Wajid Tahunan~ Otorita (UWTO) Nomor2205

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan,dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam;b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;3.

Hak Pengelolaan yang telah dikeluarkan sertipikat tandabukti haknya sebagaimana dimaksud dalam angka 6 diatas, memberikan wewenang kepada pemegang haknya(Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam)untuk:a.

tertentu dari padaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam (SPJ);e Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam tentang Pengalokasian dan Penggunaan TanahAtas BagianBagian Tertentu Dari Tanah Hak PengelolaanOtorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam (SKEP);Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan terhadapdokumen pengalokasian lahan yang diterbitkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepadaTermohon Kasasi, nam un sama

Selurun areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan,dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam;b. Hak Pengelolaan iersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerahindustri Pulau Batamuntuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2.

;Dari keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat,adapun kerugian yang dimaksud adalah :Lokasi Objek sengketa masih dalam berperkara dengan Otorita Batamnamun objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat .

;Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menerbitkan objeksengketa padahal :1Bahwa Penggugat telah diberi Ijin Prinsip dari Otorita Batam/ sekarangBP Kawasan Batam Nomor ; 025 / IPAP/1992 Tanggal 22 April 1992dengan ketentuan :1. Telah Membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) ;2. Telah melakukan Pematangan lahan seluas 6 Ha dari jumlah 12Ha PT. Manggala Wahana Energitama ;3. Melakukan pembebasan rumah rumah liar/ penghuni liar yang adadiatas tanah yang dikuasai PT.

Akibat terbitnya sertipikat tersebut Penggugat mengalami kerugian karenaIjin Prinsip diberikan berdasarkan ketentuan ;Membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang telah dibayarmelalui rekening Otorita Batam yaitu;1. Tgl 20021992 US$ 23.0002. Tgl 02041992 US$ 24.9003.

Solomon Global Asia yang dapatmempengaruhi Otorita Batam/ BP Kawasan untuk mengambil alih hakkepemilikan PT.

SOLOMON GLOBAL ASIA sampai hari ini tidakpernah memiliki ijin perinsip pengalokasian lahan dari Otorita Batam.Bahwa PT. SALOMO GLOBAL ASIA tidak pernah mengajukanpermohonan pengalokasian lahan kepada Otorita Batam.Bahwa PT.SALOMO GLOBAL ASIA mengajukan Permohonan Sertifikatdiatas Tanah Milik PT.