No. 804 K/Pid.Sus/201022.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal6April 2001 An. Moh.Zuhdi ;23.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Moh.luhdi ;24.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;25.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs.Ach.Buchari ;26.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;25.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Drs.Ach.Buchari ;26.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

No. 804 K/Pid.Sus/201033.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/16811444.03112001, tanggal5 April 2001 An. Lies Megawati;34.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1890/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati ;35.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1786/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An.

No. 804 K/Pid.Sus/201049.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;50.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;51.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa ; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian

Dan PemberhentianPerangkat Desa ; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sdr Herman Susilo tanggal 16 Januari 2018,selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

danPemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten PurworejoNomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat DesaHalaman 71 dari 93 halaman Putusan Nomor : 108/G/2018/PTUN.

Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat BesarKecamatan Muara Lawa selaku pihak yang berwenang tidak adatanggapan oleh karenanya Penggugat mengirimkan Surat PermohonanPelantikan Kepala Adat Kampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012kepada Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat yang isinyamenyampaikan situasi ketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yangseharusnya dilakukan oleh Kepala Adat Besar Kecamatan dan memohonKetua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat untuk melantikPenggugat

DULLAH (Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten)kemudian Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Baratmenyerahkan piring putih (simbo/ adat) yang maknanya menyerahkankewenangan Pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin kepada KepalaAdat Besar Propinsi Kalimantan Timur untuk melantik Kepala Adat Terpilih(Penggugat) dan untuk itu Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten KutalBarat mengutus salah satu staf adatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikanproses pelantikan tersebut.

Kepala Adat Kampung Dingin kepada Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terdapat dalam bukti surat P8, lalu membuat undangan pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin besertastaffnya yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012sebagaimana terdapat dalam bukti Surat P9 kemudian membuat permohonandan undangan untuk jadi Saksi pelantikan Kepala Adat dan staff KampungDingin yang ditujukan kepada Kepala Adat Besar Lembaga Adat Besar PropinsiKalimantan Timur dan Ketua

tersebut dan kemudiandilaksanakanlah pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin yangdilaksanakan di Kampung Dingin yang dibuktikan oleh Penggugat denganmengajukan bukti surat berupa Fotofoto acara Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin sebagaimana terdapat dalam bukti surat P13 lalu dibuatlahBerita Acara Pengambilan Sumpah / Janji yang mana pada saat pengambilanSumpah / Janji tersebut yang melakukan Janji adalah RINTING, DAUD WELLYSMUTING,A.Ma,S.Sos, JONIUS JOTUNG, MULAI, SAMIN dengan disaksikanKepala

Adat Besar Lembaga Adat Besar Propinsi Kalimantan Timur, Ketua VDewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur, Presidium Dewan AdatKabupaten Kutai Barat, Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, KetuaBadan Permusyawaratan Kampung Dingin sebagaimana terdapat dalam buktisurat P11;Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya pelantikan dan dibuatnyaBerita Acara pelantikan kemudian Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timurmembuat Keputusan yang pada pokoknya memutuskan : mengesahkanHalaman 36 dari 48 halaman

Untuk pembuatan Spanduk selamat datang dan spanduk pelantikan Uk 600 x 100 cm sebanyak 8 Pcsb. Bank drop pelantikan uk 300 a 200 sebanyak 1 pcsc. Bank drop Selamat dan sukses BB Uk 600 x 250 (340 gr) sebanyak 2 Pcs 2. Nota Tanggal 16 Juli 2012 Sebesar Rp. 55.000,- Untuk ongkos kirim 3. Nota Tanggal 24 Juli 2012 Sebesar Rp. 30.000,- untuk Spanduk Ramadhan ICMI Desain4. Nota Tanggal 24 Juli 2012 Sebesar RP. 40.000,- untuk ongkos kirim5.

Surat permohonan bantuan dana pelantikan ICMI Orda daerah36. 31 (tiga puluh satu) lembar foto kegiatan pelantikan ICMI37. 1 (satu) lembar contoh undangan pelantikan ICMIdikembalikan kepada ICMI Orda Muba;38. Uang tunai sejumlah Rp. 92.691.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara;39. Uang tunai sejumlah Rp. 9.459.000,00 (Sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;9.

AHMAD DAUSAT, SE.= Bahwa untuk keperluan biaya pelantikan ICMI Orda Muba periode tahun20122017 tersebut, ICMI Orda Muba mengajukan permohonan hibah kelBupati Musi Banyuasin dengan surat nomor 02/ICMI/SEKKD/II/2012tanggal 14 Maret 2012 tentang mohon bantuan dana pelantikan ICMI OrdalMuba dengan dilampirkan Rancangan Anggaran Biaya Pelantikan ICMI SeIndonesia ORDA Muba Periode 2012 2017, dengan rincian sebagai berikut:KESEKRETARIATAN :1. Pembuatan Undangan 1.000 Lembar X 3.000 Rp. 3.000.0002.

AHMAD DAUSAT, SE.= Bahwa untuk keperluan biaya pelantikan ICMI Orda Muba periode tahun20122017 tersebut, ICMI Orda Muba mengajukan permohonan hibah keBupati Musi Banyuasin dengan surat nomor 02/ICMI/SEKKD/II/2012tanggal 14 Maret 2012 tentang mohon bantuan dana pelantikan ICMI Ordal Muba dengan dilampirkan Rancangan Anggaran Biaya Pelantikan ICMI SeIndonesia ORDA Muba Periode 2012 2017, dengan rincian sebagai berikut:KESEKRETARIATAN :1.

Zuhair Effendy;e Bahwa saksi tidak tahu biaya untuk acara pelantikan;e Bahwa pada saat pelantikan saksi diberi seragam batik, tapi sumber uangnya saksitidak tahu;e Bahwa pada saat pelantikan ada konsumsinya, tapi saksi tidak tahu konsumsipelantikan berasal dari mana; Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan keuangan ICMI;Bahwa saksi tidak pernah ikut serta dalam penyusunan anggaran suatu kegiatan diICMI karena saksi sibuk dengan tugas sebagai Kepala Dina PU Binamarga;Bahwa jumlah pengurus ICMI yang

ICMI periode sebelumnya;Bahwa pada saat pelantikan pengurus ICMI memakai baju seragam yang diurussepenuhnya oleh Sekretaris;Bahwa pada saat pelantikan uang bantuan dari Pemda Muba belum cair;Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang untuk keperluan pelantikan pengurusICMI, karena saksi serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris (Terdakwa);Bahwa saksi tidak tahu cateringnya dari mana, demikian juga berapa jumlahundangan, tapi yang hadir sekitar 1.500 orang;Bahwa yang mengajukan proposal dana hibah adalah Ketua

Syamsudin Fei;32 Copy Rekening Koran Bank Sumsel Periode 1 Maret 2013sampai dengan April 201333 1 (satu) Buah Printer Merk Canon Pixma 27701 /CN01000460017934 Surat permohonan bantuan dana pelantikan ICMI Ordadaerah35 31 (tiga puluh satu) lembar foto kegiatan pelantikan ICMI36 1 (satu) lembar contoh undangan pelantikan ICMIYang disita dari ICMI Orda Muba dikembalikan kepada ICMI Orda Muba;37 Uang tunai sejumlah Rp. 92.691.000,00 (sembilan puluhdua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Yang

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengangkatan dan Pelantikan Wiwik Wijayantiningsih / Penggugatmenjadi Kepala Desa DesaKedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk masa jabatan tahun 2013 Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuaidengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya ( dari sisi Hukum Tata UsahaNegara ) adalah sebagai berikut :e Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalahSurat Keputusan Tergugat

danPemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa; dari segi kewenangan pengangkatan Kepala Desaterpilin Desa Kedungputri oleh Tergugat atas nama Tri Wahyudiono yangtertuang dalam Keputusan Bupati Nomor. 188/354/404.012/2013 tentangPemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri,Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013 merupakankewenangan Tergugat

, Kewenangan ini adalah Kewenangan Atributif PerdaKabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JunctoPerbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa yaitu : a.

Perbub Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 36 ayat (1) dan (2);pengangkatan/pelantikan Kepala Desa lKedungputri, Kecamatan Paron,Kabupaten Ngawi atas nama Tri Wahyudiono oleh Tergugat telah proseduralkarena didasarkan pada : a. Surat dari BPD Desa Kedungputri Nomor 06/BPD.VII/2013, tentang Usulan Pemberhentian Kades Kedungputri danPengangkatan Kades Terpilin tanggal 10 Juli 2013 Kepada Tergugat Cq. CamatParon, b.

dan Pemberhentian Kepala Desa danPeraturan Bupati Ngawi Nomor : 5 tahun 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, ternyata bahwa dari aspek substansi materiil penerbitan keputusan obyeksengketa adalah sah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ; e Bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulanbahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyeksengketa

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28. Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec. Maba Tengah tanggal 12 maret 2010;29.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Bimtek dengan PPK tentang tugas dan wewenang dan ketentuan Pemilukadayang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK;2. Bimtek tentang PPS dan PPDP tentang pemutahiran data pilih dan verifikasicalon perseorangan yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPS di 10kecamatan;3.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/2SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/4SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec. Wasile, Kec. Wasile Selatan, Kec.Wasile Timur dan Kec. Wasile Utara, pelaksanaan pelantikan anggota PPSraker, sosialisasi, Bimtek dan pelantikan PPK Kec.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilinan kecamatan (PPK) dandaftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan(PPK);Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDKec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Pasal 1 angka 17 Peraturan DaerahKabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa JabatanKepala Desa, Jo.

Bahwa keberatan Penggugat dalam gugatan telah kedaluarsa dimanapenggugat tidak mengajukan pengaduan secara tertulis 1 x 24 jamsebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor: 35/G/2020/PTUN.Mks.c.

Desa;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati BulukumbaNomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun2015 tentang Tata Cara Pemilinan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Peraturan BupatiBulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan

Mks.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pasal7 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa, olehkarena bakal calon Kepala Desa Salassae yang memenuhi persyaratan lebih dari5

, Pemberhentian Dan Masa Jabatan KepalaDesa, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa,Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Serang terlalu dini (Prematur), karena sesuai dengan ketentuanPasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglag Nomor 1 Tahun 2015tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihnan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 65 Peraturan Bupati PandeglangNomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Bahwa perlu Tergugat jelaskan dalam tahapan persiapan pemilihan kepaladesa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 7 Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 8, Pasal 9,dan Pasal 12 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 29 Tahun 2017 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala

danPemberhentian Kepala Desa jo Pasal 6 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan:Pasal 6Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:a.

Putusan Nomor 36/G/2017/PTUNSRGNomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;11.

(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);: Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);: Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 29 Tahun 2017 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.

SMGrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukankepada Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga danTokoh Masyarakat tertanggal 15 Maret 2018;4.

Bahwa Pelantikan Sdr.MUHAMMAD ANSORI sebagaiPerangkat Desa Jabatan Kamituo Desa Bunderan dlakukan pada tanggal 16 Maret 2018;3.

SMGJawaban Permohonan minta penjelasan Saudara Muhamad Ansorisudah dilantik sebagai perangkat desa jabatan Kamituo, DesaBunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 16Agustus 2018 dibuat oleh Saksi; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan SekretarisDesa dan Kamituo Desa Bunderan Kecamatan WonosalamKabupatenDemak; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan karena adaacara kerja bakti dengan BuCamat; Bahwa, Saksi mendengar ada pelantikan Perangkat Desasatu hari setelahpelantikan

MuhamadAnsori; Bahwa, Pelantikan diadakan tanggali6 MaretDO Bee ceeee Bahwa, Pelaksanaan pelantikan diadakan pukul 08.00sampai dengan pukul10.00; Bahwa, Pada saat pelantikan Perangkat Desa Bu Camattidak hadir tapi orang dari Kecamatanhadir; Bahwa, SK pengangkatan Perangkat Desa dibacakan padasaat pelantikan; Bahwa, setelah Pelantikan Perangkat Desa Sekretaris Desaterpilih mengadakan syukuran secara besarbesaran yang dihadirioleh ustad dariSemarang; Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor : 152/

Dengan adanyaundangan pelantikan dan acara pelantikan dan pengambilan sumpah diBalai desa yang dihadiri oleh pengurus RT /RW, Koramil, Polsek,karangtaruna, Tokoh dan lembaga masyarakat dan masyarakat desalainnya (bukti T20, T21, T23) maka Majelis Hakim berpendapat bahwapelantikan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukumPengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbuka danterpublikasi dari awal hingga akhir proses.

Pasal 8 ayat 6 PeraturanDaerah Kabupaten Nias Selatan No. 05 Tahun 2017 TentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan yangpada pokoknya menyebutkan bahwa...... "dalam halterjadiperselisihanhasil pemilihankepala Desa, bupati / walikotawajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) Hart..

Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan;Hal. 24 Putusan Nomor : 170/G/2020/PTUNMDN5.

,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,dan apalagi Penggugat termasuk calon Kepala Desa, maka seyogianyaPenggugat berterima kasih telah terlaksananya pemilihan kepala DesaSisarahililaza dan bukan sebaliknya Penggugat membuat alasan yangtidak berdasar, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam daligugatannya;9.

Bukti T9Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Selatan Nomor O05 Tahun 2017 tentangPencalonan, Pemilihan, pengangkatan, Pelantikan danpemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten NiasSelatan.Fotokopi Peraturan Bupati Selatan Nomor 04.1216 tahun

2019tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihnan, pengangkatan,pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa di Kabupaten NiasSelatan.Fotokopi Peraturan Bupati Selatan Nomor 04.1223 Tahun 2019tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.1216 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Pencalonan,Pemilinan, pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian KepalaDesa di Kabupaten Nias Selatan.Fotokopi Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12659 Tahun2019 Tentang Pengangkatan kepala Desa di Kabupaten

Mengatur, (2) Mengontrol/Pengawasan; (3) Pemberian sanksi/Penegakan Hukum: Bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenDompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan DaerahKabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata

Pemerintahan Desa, dalamsubstansi Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan merupakan kewenangan dariKepala Desa (Tergugat);Bahwa Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa haruslah dipahami dalam struktrur norma yang berpasangan (baikberhimpit atau tidak) dengan keberlakuan penerapan aspek kewenangan lainnya(mengontrol dan menjatuhkan sanksi yang juga merupakan elemen kewenangan

DanPemberhentian Perangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan PeraturanDaerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Pemerintahan Desa,dalam substansi Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan; Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan ObyekSengketa tersebut telah berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundangundangan

Bukti P12:Menimbang, 33 Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;copy dari PERDA Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 20 Desember 2012;copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 167 Tahun 2001tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Cempi JayaKecamatan Huu

DanPemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa mengatur sebagai berikut: Pasal 1 angka 15 : Perangkat Desa adalah Perangkat

dan Pemberhentian Kepala Desa,yang mempunyai hak untuk dipilin dan sudah sesuai dengan ketentuanpasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.

Bahwa Objek sengketa tersebut sangat jelasdan nyata melanggar ketentuan Pasal 35 ( Penetapan Calon Terpilih),Pasal 36 dan Pasal 37 (Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih), sertaPasal 39 ayat (1) (Pelantikan) Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan alasanalanan sebagaimanadiatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 undangUndang No. 9 Tahun 2004sehingga

Tergugatmelaksanakan pelantikan terhadap Sdr.

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Blendung juga tidakpernah membuat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaBlendung yang menjadi persyaratan menetapkan keputusanpengesahan pengangkatan kepala desa terpilin sesuai Pasal 36 ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaBahwa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/540/Tahun2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Blendung,Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

AcaraPemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihnan, yang mana hal initidak dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Blendung, danHalaman 11 dari 50 Hal Perkara Nomor : 68/G/2013/PTUN.Smg1212.13.14.BPD Desa Blendung tidak pernah membuat Keputusan mengenaicalon terpilih hasil pemilinan kepala Desa Blendung.Bahwa Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa dan Surat Camat Ulujami Nomor : 141/659 tertanggal 9November

Denganadanya undangan pelantikan dan acara pelantikan danpengambilan sumpah di Balai Desa yang dihadiri olehpengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokohdan Lembaga Masyarakat dan Masyarakat desalainnya(bukti T20, T21, T23), maka Majelis Hakim berpendapatbahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaianperistiwa hukum Pengangkatan Perangkat Desa yangdilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awalsampai akhir proses.

Denganadanya undangan pelantikan dan acara pelantikan danpengambilan sumpah di Balai Desa yang dihadiri olehpengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokohdan Lembaga Masyarakat dan Masyarakat desa lainnya(bukti T20, T21, T23), makaMajelis Hakim berpendapatbahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaianpernstiwa hukum Pengangkatan Perangkat Desa yangdilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awalsampai akhir proses.

Sehingga sejak awal proses pendaftaran perangkat desa,PENGGUGAT sudah pasti telah mengetahui bahwa tahapanpenetapan dan pelantikan telah ditentukan waktunya yaitutanggal 01 s/d 06 September 2020.3.

Tahap Penetapan dan Pelantikan : tanggal 24 Agustus s/d 06September 2020.5.

Sehingga acara pelantikan dilakukan secara umum danmasyarakat luas mengetahui adanya pelantikan TERGUGAT iiINTERVENSI.8. Bahwa semua tahapan proses pengisian perangkat desa jabatan Kadus Desa Kendaldoyong telah sesuai dengan ketentuan yang diatur Perda No.1 tahun 2018, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI keberatan denganadanya gugatan PENGGUGAT karena tidak ada perbuatan yang melawanhukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.9.

seksama Putusan yangdimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan B, maka dalammusyawarahnya Majelis Hakim telah dicapai mufakat bulat denganpertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dan mohondinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa a quo adalah : SikapDiam oleh Tergugat Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukanataupun melaksanakan proses Pengangkatan dan Pelantikan

Kepala DesaPuulipu berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Puulipu tertanggal 15 Maret 2013 Nomor : 07 / BPD / P / 2013,Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Puulipu ( Fiktif Negatif ) (videbukti P 4), dimana sikap diam dari Tergugat tersebut menurutPenggugat telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten KonaweSelatan Nomor : 47 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan jugamelanggar Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

dan Pemberhentian KepalaDesa, bahwa di dalam ke 2 peraturan perundangan undangan tersebuttidak ditemukan adanya aturan yang mengatur mengenai mekanismepengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa setelah adanyaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap in casu pembatalan terhadap surat Keputusan BupatiKonawe Selatan Nomor 1526 Tahun 2011 tentang Pengesahan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan KepalaDesa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe

No. 14/B/2014/PTTUN Mks.Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikotamelalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih dan dalampasal 51 ayat (1) nya disebutkan : Kepala Desa Terpilih dilantik olehBupati/Walikota paling lama 15 hari terhitung tanggal penerbitanKeputusan Bupati/ Walikota jo pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan,pemilihan, pelantikan dan pemberhentian CKepala Desa;Menimbang, bahwa benar Penggugat

Pasal 29Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa hanya mengatur mengenai pengesahan, Pengangkatan danPelantikan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa, maka mengacumetode Konstruksi hukum argumentum a contrario, secara a contrarioberlaku kebalikannya sehingga dalam perkara in casu, Majelis Hakim (Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ) berpendapat tindakanTergugat/Terbanding yang menolak permohonan

BambangSoebagijo, dkk ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. MASHUD IMRA ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SURYANTO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama H. ASMA'T HADI, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. EC.

. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/012/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama H.M. SOEPOMO, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/002/439.03 1/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Dra. ENDANG SUSILOWATI ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/005/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R.

BAMBANG SOEBAGIJO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. ABDUL WAHID ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama H.

. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/012/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama H.M. SOEPOMO, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/002/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Dra.

Asli,

Asli,

Asli,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/280.Foto copy,1 (satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan Tugass Nomor :820/281. Foto copy,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki JabatanNomor : 820/282. Foto copy,1 (satu) lembar Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/234Tahun 2016. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/352. Asli,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :820/353.

Asli, 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/280. Foto copy,1 (Satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :820/281.Foto copy, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki JabatanNomor : 820/282. Foto copy, 1 (satu) lembar Petikan Bupati KolakaUtara Nomor : 821.2/234 Tahun 2016. Asli, 1 (satu) lembar SuratPernyataan Pelantikan Nomor : 820/352. Asli, 1 (satu) lembar SuratPernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 820/353.

Foto copy, 1(satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 478.2/2931/IST/VII/2005.Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/280.Foto copy, 1 (satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor :820/281. Foto copy, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TelahMenduduki Jabatan Nomor : 820/282. Foto copy, 1 (satu) lembarPetikan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/234 Tahun 2016. Asli, 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/352.

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/280.Foto copy, 1 (satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan Tugass Nomor :820/281. Foto copy, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki JabatanNomor : 820/282. Foto copy, 1 (satu) lembar Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/234Tahun 2016. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/352. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :820/353.

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor820/280. Foto copy, 1 (satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan TugassNomor :820/281. Foto copy, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki JabatanNomor : 820/282. Foto copy, 1 (satu) lembar Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor :821.2/234 Tahun 2016. Asli,Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Lss 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor820/352.

dan melestarikanadat istiadat yang berkembang dan hidup ditengah masyarakathukum adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum adat besertaperangkat pemerintahannya yang telah lama ada, hidup danberkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidupmasyarakat, kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Negeri.Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) KabupatenMaluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan

Kepala Pemerintah Negeri,ditegaskan pengajuan calon Kepala Pemerintah Negeri haruslah berasaldari matarumah / keturunan parentah berdasarkan garis lurus.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten MalukuTengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, mata rumah/keturunan parentah dari Negeri Siri Sori Islam sesuai asalusul danadatistiadat berdasarkan garis lurus adalah merupakan hak dariKeturunan Garis Lurus ADAM PATTISAHUSIWA.Bahwa

kepada pihak lain,kecuali dalam halhal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasilmusyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama saniriNegeri,Pasal 37 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri berkedudukan sebagai unsur penunjangpenyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif danmitra kerja Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif;Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten MalukuTengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan

Raja yang tidak sesuaidengan Adat dan saksi pernah menyatakan keberatan ;Bahwa saksi keberatan terhadap pelantikan Raja karena prosesiadat yang dilakukan dalam pelantikan raja tidak benar ;Bahwa prosesi adat yang dilakukan dalam pelantikan raja tidakbenar yaitu pada masa pemerintahan Raja JOHNI (almarhum) ;Bahwa telah ada Penetapan Mata Rumah Parentah yang telahdilakukan secara sepihak ;Bahwa ada kebaratan terhadap Penetapan mata rumah parentah,namun oleh karena ada 2 (dua) kelompok yang bertentangan

Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desamenyebutkan1) Seleksi/oenyaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitiapemilihan kepala desa baik secara tertulis maupun lisan ; 2) Materi/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undangundang Dasarb.

Bahwa Bupati Kampar telah menerbitkan Surat Keputusan BupatiKampar Nomor 140/AdmPemdes/46/2009 tentang Pembentukan PanitiaTes Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Kampar telah membentukPanitia Tes Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Kampar Tahun 2009sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 4Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ; .

Bahwa berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan oleh Tergugat, makadiperoleh hasil sebagaimana telah dituangkan Surat Keputusan Nomor140/Pemdes/XII/2012/182 Perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala DesaBuluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012 dantelah dibenarkan Penggugat dalam gugatannya point 8 ; 10.Bahwa menurut Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan,Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan Seorang Bakal CalonKepala

Bahwa ujian/tes tersebut juga telah dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu testertulis, pidato dan wawancara, dimana dari hasil tes/ujian tersebut nilaiPenggugat untuk tes tertulis mendapatkan nilai 54,00, pidatomendapatkan nilai 60,00 dan tes wawancara mendapatkan nilai 60,00,jika dirataratakan nilai Penggugat hanya 58,00, sedangkan syaratkelulusan menurut Ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa ; 15

BuktiBuktiBuktiBuktiP6P7P8P 9a:P 9b:P9c:P 9d:Fotocopy Surat Panitia Pilkades Nomor : 10/PILKADES/BC/XII/12 tertanggal 18 Desember 2012 (fotocopy) ;Fotocopy Surat Bupati Kampar Nomor : 100/Pem/I1I/2008/245 Perihal Hasil Tes Pilkades tertanggal 6 Maret2008 (fotocopy) ; Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor :04 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan .....Pemilinan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa danPerangkat Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Fotocopy Surat Permohonan

Kemudian pada tanggal 04 Juni 2017 dilaksanakan pelantikan calon perangkat Desa yang lulus dalam ujian yaitu saksi Achmad Andis, saksi MadDholib dan saksi Rohmad Efendi:wana nnn nee Bahwa terdakwa MULYONO TAUFIQ, S.PD.

Kemudian pada tanggal 04 Juni 2017 dilaksanakan pelantikan calonperangkat Desa yang lIulus dalam ujian yaitu Saksi Achmad Andis, saksi MadDholib dan saksi Rohmad Efendi.wana enn nee Bahwa terdakwa MULYONO TAUFIQ, S.PD.

Bahwa sesuai dengan keterangan yang peroleh dari saksi AchmadAndis, uang tersebut adalah uang atas permintaan dari terdakwa untukbiaya pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Desa Sumberjo Kec. PucukKab. Lamongan yang sudah dilaksanakan sekira pada hari Jum/attanggal 26 Mei 2017 di Kantor Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan, dimana setelah pelantikan tersebut terdakwa juga masihsering meminta uang kepada saksi ACMAD ANDIS dengan alasansebagai biaya pelantikan tersebut.

bahwa besarannya kekuranganpembayaran untuk biaya pelantikan sebagai Sekretaris Desa terdakwalupadikarenakan tidak membawa catatanya dan dalam penyerahanuang tersebut tidak dibuatkan bukti tanda terima.