Ditemukan 1903 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suep suat
Penelusuran terkait : Suap korupsi
Putus : 05-10-2011 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 PK/Pdt/2009
Tanggal 5 Oktober 2011 — I KUNU, DK Vs. HAJJA CALLU, DKK
3912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perihal : PutusanHakim Siradjuddin Sukardi, SH sangat dicurigai adanya SUAP dan KKN(LAMPIRAN TIGA);Pengaduan tertanggal 14 Pebruari 2002, ditujukan Menteri Kehakiman danHAM, Perihal : Hakim Siradjuddin Sukardi, SH dicurigai adanya suap uang danKKN, bahkan disinyalir adalah oknum PKI/Komunis (Lampiran empat) danhanya sekitar 3 bulan bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Sidraplangsung meninggalkan Sidrap;Pengaduan tanggal 7 Juli 2008, ditujukan KPK, MA dan KY, Perihal: DugaanSuap Uang dan KKN di
    Sidrap (LAMPIRAN DELAPAN);Bahwa untuk membuktikan Putusan Hakim yang dimohon "PK" patutdikatakan sesat, bahkan diduga ada suap uang dan KKN, makadilampirkan pula secara utuh: Put. No.32/Pdt.G/1989IPN.Sidrap(LAMPIRAN SEMBILAN), Put. No. 197/Pdt/1990/PT.UJ.PDG (LAMPIRANSEPULUH dan Put.
    YUSUF MARATOENG YUSUF kawin sepupusatukalinya Djunaid(Panitera) yang bernama Muhani:; Jadi munculnya perkara kedua (31/1999) adalah suap dan rekayasaDjunaid dengan sepupu satu kalinya bemamaMUHANI, karenaMUHANI adalah sepupu satu kali dengan M. YUSUF bahkan suami isteri (M.
    CALLU dkk dalam perkara 31/1999 adalah NEBIS;Dibeberapa pengaduan kami telah menyatakan Hakim "SS" dan Hakim PT dalam perkara 31/1999 diduga terjadi suap uang dan KKN dan sekarangtetap berkeyakinan yang sama terhadap Hakim kasasi yang memutusperkara yang dimohon PK.
    PN, PT dan MAyang kedua ternyata memenangkan yang salah dalam hal ini para TermohonPK;Bahwa informasi yang berkembang selama ini menyatakan:Putusan itu hanya putusan karena uang",Peristiwa Suap menyuap amat riskan untuk dibuktikan, seperti halnyapersetubuhan antara lakilaki dengan perempuan amat riskan pula untukdibuktikan karena peristiwa suap menyuap dan peristiwa persetubuhanlazimnya dilakukan hanya empat mata, namun seorang gadis yang sudahmengandung, dapat diyakini bahwa ia sudah melakukan persetubuhan
Putus : 04-05-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 5/G/2015/PHI.Sby
Tanggal 4 Mei 2015 — ACHMAD ROEFI’I MELAWAN PT. ADIKREASI EKAPRAKARSA
2619
  • Bahwa pada awal bulan Mei 2014, Penggugat dituduh oleh atasannya,bahwa Penggugat telah menerima sejumlah uang (suap) dari sopirtruk ;3. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 21 Mei 2014, Penggugatdipanggil managemen, dalam forum tersebut managemen menanyakanapakah Penggugat menerima sejumlah uang dari sopir, Penggugatmenjawab benar4. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut pada hari yangsama sebagaimana pada poin 3 sekitar pukul 16.00 WIB.
    Adikreasi Ekaprakarsa21.pasal 36 ayat 2b yang mengatakan: " Dengan tanpa memerlukanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pekerja dapatdikenai pemutusan hubungan kerja dengan tanpa diberikanpesangon, dalam hal pekerja melakukan pelanggaran mencari ataumenrima barang/tips/suap dalam bentuk apapun", maka dalam hal iniPENGGUGAT tidak berhak atas pesangon, sehingga dengan demikianapabila TERGUGAT memberikan tali asin kepada PENGGUGAT, makahal tersebut merupakan bentuk kemurahan hati TERGUGAT
    Bahwa pada awal bulan Mei 2014, Penggugat dituduh atasannya bahwaPenggugat telah menerima uang (Suap) dari sopir3. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 21 Mei 2014 Penggugatdipanggil Manajement dalam forum tersebut Manajement menanyakanapakah Penggugat menerima sejumlah uang dari sopir, Penggugatmenjawab benar adanya, maka berdasarkan pengakuan Penggugattersebut pada hari yang sama Penggugat diberitahu secara lisan olehatasannya bahwa Penggugat diskorsing oleh Tergugat per tanggal 22Mei4.
    sebagai berikut : = Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan 3(tiga) Penggugat mendalilkan bahwa pada awal bulan Mei 2014Penggugat dituduh oleh atasannya telah menerima sejumlah uang2021(suap) dari sopir truck dan atas kejadian tersebut Penggugatdipanggil oleh pihak Management dan Penggugat ditanya apakahPenggugat menerima sejumlah uang dari sopir dan Penggugatmenjawab benar adanya dan Tergugat membenarkan dalilgugatan Penggugat tersebut dalam jawaban angka 8 (delapandan 9 (sembilan
    Adikreasi Ekaprakarsa yaitu Dengantanpa memerlukan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap, pekerja dapat dikenai Pemutusan Hubungan Kerja tanpadiberikan pesangon dalam hal pekerja melakukan pelanggaranmencari atau menerima barang / tips / suap dalam bentuk apapun,maka menurut Majelis Hakim Pasal 36 ayat (2) b PeraturanPerusahaan PT.
Register : 25-07-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 45/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 17 September 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : ANDI MUJAHIDAH AMAL, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FAISAL, SH alias ICHAL
8347
  • dalam fakta persidangan tidak satupun alat bukti yangmendukung adanya percakapan tersebut, tetapi yang dibuktikan hanyalahPercakapan WA yang tidak memiliki kaitan yuridis dengan Perkara ini;Bahwa Jika percakapan antara saksi dan terdakwa di Handphone tersebutadalah benar sebagai uang Suap pengurusan Sertifkat, lantas mengapatidak ditemukan rekaman Percakapan adanya uang suap dalam HP yangdisita Penyidik, ini membuktikan bahwa tidak ada percakapan soalpembayaran Rp. 6.500.000, sebagai uang suap, sebagaimana
    Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam UU Tindak pidana Korupsi yangmengenyampingkan pemberi Suap untuk tidak dipidana bahkan hukum puntidak membenarkan seseorang untuk menjebak orang lain melakukan tindakPidana, sebab menjebak orang lain melakukan tindak pidana adalahperbuatan pidana yang wajib diproses sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 55 KHUP sebagai orang yang bersamasama melakukantindak pidana.Majelis Hakim Yang Mulia,oleh karena Pemberi suap tidak ikut di pidana dalam Perkara ini
    Pemberi suap tidak memiliki kaitan hukum dengan Sertifikat yangdimohonkan oleh SAHARINA DAENG BAU SEBAGAIMANA BUKTIJAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HURUF G TERLAMPIR, karenatidak ditemukan dalam fakta persidangan adanya Surat Kuasa pemberiSuap untuk mengurus Sertifkat A quo;2.
    dalam fakta persidangan tidak satupun alat buktiyang mendukung adanya percakapan tersebut, tetapi yang dibuktikanhanyalah Percakapan WA yang tidak memiliki kaitan yuridis denganPerkara ini;Bahwa Jika percakapan antara saksi dan terdakwa di Handphone tersebutadalah benar sebagai uang Suap pengurusan Sertifkat, lantas mengapatidak ditemukan rekaman Percakapan adanya uang suap dalam HP yangdisita Penyidik, ini membuktikan bahwa tidak ada percakapan soalpembayaran Rp. 6.500.000, sebagai uang suap, sebagaimana
    Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam UU Tindak pidana Korupsiyang mengenyampingkan pemberi Suap untuk tidak dipidana bahkanhukum pun tidak membenarkan seseorang untuk menjebak orang lainmelakukan tindak Pidana, sebab menjebak orang lain melakukan tindakpidana adalah perbuatan pidana yang wajib diproses sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KHUP sebagai orang yang bersamasama melakukan tindak pidana;Majelis Hakim Yang Mulia,oleh karena Pemberi suap tidak ikut di pidana dalam Perkara ini
Register : 14-12-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 6 Maret 2018 — FADLY S. TUANANY, SH Alias FADLY
150124
  • adalah pemberian sesuatu atau janji Kepada seseorang tetapi kalaugratifikasi dalam peruntukannya dimana orang yang diberikan itu tidak memiliki niatuntuk mendapatkan sesuatu tersebut ;Bahwa suap itu pada dasarnya adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dari apayang diberikan ;Bahwa dalam suap itu ada kesepakatan yang mana ada persetujuan yangmendahuluinya dan inisatif datang dari pemberi;Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017.
    Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.
    Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017./PN Tte.419 dan 420 KUHP.
    (Vide: Darwan Prinst, hal.36);Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, memberi sesuatu dalam tindakpidana korupsi merupakan suap. Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017.
    /PN Tte.Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP. Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,419 dan 420 KUHP.
Register : 28-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 63/PID/2020/PT SMG
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : VICTOR BAKKARA, SH MH Bin FRANCS ANTONIO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZAHRI AENIWATI , SH
7148
  • Bahwa pada saat diteras rumah terdakwa melontarkan katakatakepada saksi GABRIEL HENDRA KURNIAWAN Bin JOKO HARTONOdengan katakata sebagai berikut SUDAH INKRACHT NDAK KAMUSUAP SI SINGGIH YA SAYA TAHU, ANDA SUAP, ANDA SUAP.
    KENAPA TIDAK MELAPORKAN SAYA TENTANGSUAP ITU KENAPA KAMU SUAP HAKIM PT KHAN , ANDA SUAPHAKIM PT KHAN . KENAPA LAPORAN NYA PENGRUSAKAN ITUWILAYAH HUKUM SAYA LHO . Bahwa katakata tersebut dilontarkan terdakwadengan keras dan di Kantor KPKNL Kota Semarang dalam keadaan ramaisehingga banyak orang sekitar yang melihat.
    Bahwa pada saat diteras rumah terdakwa melontarkan katakatakepada saksi GABRIEL HENDRA KURNIAWAN Bin JOKO HARTONOdengan katakata sebagai berikut SUDAH INGKRAH NDAK KAMUSUAP SI SINGGIH YA SAYA TAHU, ANDA SUAP, ANDA SUAP.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tahun 2012
1057986
  • Tentang : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
  • Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (Suap), Ghulul(Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat, yang ditetapkan tanggal2529 Juli 2000, yang. substansinya adalah:1. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabattersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti ituhukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia of86 Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS 7 2.
    Risywah (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan olehseseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksudmeluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurutalDewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia I~86 Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS 9 KeduaKetigaKeempatsyariah) atau membatilkan perbuatan yang hak.
    Suap/uangpelicin/money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikansebaagi risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yangbatil atau membatilkan perbuatan yang hak;: Ketentuan HukumLembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikanhadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana denganmengikuti ketentuanketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.Ketentuan terkait HadiahL,Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan
    harus melakukan pengawasan terhadap kebijakanLembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi danhadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikutoperasionalnya.Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah1.Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:a) bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dariperusahaan/institusi yang menyimpan dana, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia86 Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS 10 b) berpotensi praktek risywah (suap
Register : 17-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 455/Pdt.G/2019/PN Tng
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
PT. SUMBER JAYA LIMEC CARGO
Tergugat:
PT. GARUDA INDONESIA PERSERO, TBK CQ DIREKTORAT CARGO DAN BUSSINESS DEVELOPMENT
17096
  • oleh TERGUGAT;Atas dasar jawaban PENGGUGAT tersebut diatas TERGUGAT melalui DirekturKargo bahkan Memaksa dan mendesak PENGGUGAT agar mengakui perbuatanSUAP tersebut;Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2019/PN.Tng Menyuruh PENGGUGAT untuk memberikan bukti bukti bahwaPENGGUGAT tidak melakukan perbuatan SUAP;Atas dasar tuduhan kepada PENGGUGAT memberikan suap kepada oknumTERGUGAT sehingga PENGGUGAT/PT.
    pemutusan kerja sama sepihak tersebut, bukandengan tuduhan perbuatan SUAP kepada PENGGUGAT;Bahwa tindakan pemutusan keagenan atas dasar tuduhan kepadaPENGGUGAT yang melakukan SUAP kepada oknum pegawaiTERGUGAT tanpa adanya bukti adalah merupakan tindakan sewenangwenang, otoriter,ssangat tidak adil.
    Menurut hemat PENGGUGAT,TERGUGAT seharusnya menyelidiki kebenaran tuduhan suap secarainternal dalam PT.
    Bahwa pendapat dari TERGUGATyang sangat membuat PENGGUGAT kecewa dan bingung adalah karenaPENGGUGAT dipaksa harus mengaku memberikan suap kepadaOknum Pegawai Cargo TERGUGAT???
    Bahwa sehubungan dengan penerapan GCG tersebut,TERGUGAT rutin melakukan pengendalian internal dan kemudianternyata TERGUGAT menemukan ada indikasi suap yangdilakukan PENGGUGAT agar PENGGUGAT mendapatkankemudahankemudahan terkait kargo.
Register : 05-09-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 869/Pid.C/2018/PN Ptk
Tanggal 5 September 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ARIF RACHMAN S.IK.,MTCP
Terdakwa:
IR H BAMBANG WIDIANTO
11351
  • A.Yani 1 Depan pintusekolah SD.Muhammadya 2 Popntianak.Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tinjutangan kanan mengenakan cincin batu akik mengenai yaitu bagian wajahsaksi tepatnya pada bagian pipi kiri sebanyak 1 kali .Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali saksi tidak adamelakukan perlawan .Bahwa sebab pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalahsebelumnya ada masalah diakun Media sosial Fecebook Terdakwamengatakan kepada saya bahwa saya telah menerima suap
    yangdilakukan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 0620.wib di JI.A.Yani 1 Depan pintu sekolah SD.Muhammadya 2 Popntianak.Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tinju tangankanan mengenakan cincin batu akik mengenai yaitu bagian wajah saksitepatnya pada bagian pipi kiri sebanyak 1 kali .Bahwa Terhadap pemukulan tersebut saksi tidak ada melakukan perlawanBahwa sebab pemukulan sebelumnya ada masalah diakun Media sosialFecebook Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa saya telahmenerima suap
    Bahwa Terhadap pemukulan tersebut saksi tidak ada melakukan perlawan Bahwa sebab pemukulan sebelumnya ada masalah diakun Media sosialFecebook Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa saya telahmenerima suap dari Hotel Neo Pontianak namun tidak pernah terjadi dansetelah bertemu didepan sekolah Muhamadia Terdakwa langsungmemukul saksiMenimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penyidik dengandakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan
Register : 06-08-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1729/Pid.B/2020/PN Sby
Tanggal 28 September 2020 — Penuntut Umum:
YUSUF AKBAR AMIN, SH., MH
Terdakwa:
MOCH IMAM SYAFII, SHI
333107
  • Warna Warni Investamaadalah cacat hukum dan patut di duga terjadi praktek suap menyuap.
Register : 09-10-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 127/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Februari 2019 — Pemohon:
1.Islan Hanura
2.Aidil Fitri
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI
2.Pemerintah RI Cq Presiden RI
4617
  • memeriksa buktibukti surat yang diajukan oleh kedua belahpihak;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19Desember 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal 18 Desember 2018 dengan register Nomor :127/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan praperadilandengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa para pemohon sehubungan dengan operasi tangkap tangan (OTT)KPK Tanggal 19 Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap
    Oleh karenanya telah layak dan patut Turut Termohon untukmemerintahkan dan atau memberi petunjuk kepada Komisi PemberantasanKorupsi untuk menuntaskan penyidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT)KPK Permohonan PraPradilan Ata Penundaan Penyidikan Dan AtauPenghentian Penyidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Tanggal 19Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap RAPBD Tahun 2015 Dan LKPJ Tahun2014 Kabupaten Musi Banyuasin;Ill.
    Menyatakan Termohon telah menunda penyidikan Tindak PidanaKorupsi secara tidak sah sebagaimana Operasi Tangkap Tangan (OTT)KPK Tanggal 19 Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap RAPBD Tahun2015 Dan LKPJ Tahun 2014 Kabupaten Musi Banyuasin;5. Menyatakan Termohon telah menghentikan penyidikan Tindak PidanaKorupsi secara tidak sah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Tanggal19 Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap RAPBD Tahun 2015 Dan LKPJTahun 2014 Kabupaten Musi Banyuasin periode 20142019;6.
    Sel.Korupsi Suap RAPBD Tahun 2015 Dan LKPJ Tahun 2014 KabupatenMusi Banyuasin periode 20142019;7.
    Menghukum Turut Termohon untuk memerintahkan dan atau memberipetunjuk terhadap Termohon melanjutkan dan menuntaskan penyidikantindak pidana korupsi Ssebagaimana Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPKTanggal 19 Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap RAPBD Tahun 2015Dan LKPJ Tahun 2014 Kabupaten Musi Banyuasin terhadap semua parapelaku dan atau Sebanyak 33 Orang anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin Periode tahun 2014 2019 yang Diduga Melakukan TindakPidana Korupsi Sebagaimana Dimaksud Pasal 12 Huruf a UndangUndang
Register : 16-05-2024 — Putus : 13-06-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PA LUMAJANG Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Lmj
Tanggal 13 Juni 2024 — Penggugat melawan Tergugat
79
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mochamad Abdul Asis bin Suap) terhadap Penggugat (Leni Indah Sari binti Pardi);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 25 April 2019 — HUMISAR CHARLES PARDEDE alias CHARLES PARDEDE
538405 Berkekuatan Hukum Tetap
  • :Pengangkatan TKS Medis menjadi honor daerah sebanyak 375 (tigaratus tujuh puluh lima) orang, sarat kepentingan dan suap. Setiap orangyang diangkat menjadi honor daerah diduga pungli Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), yang tidak menyanggupi tidak jadi diangkatmenjadi honda;Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.
    Sus/2019Bakhtiar Anmad Sibarani coba suap saya Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dan oknum Kadis Kesehatan sosorkan 10.000.000 TKSkepada saya, asalkan pada pembahasan PAPBD Tapteng 2016 ikutsaya bahas selaku wakil ketua DPRD Tapteng, demikian dikatakanwakil ketua DPRD Tapteng, Senin (3/10) dibilangan parkiran kantorDPRD Tapteng usai membahas PAPBD Tapteng...
    Pemkab Taptengmenganggarkan dana honor daerah sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) untuk biaya honor/gaji Tenaga KerjaSukarela yang diangkat menjadi Honor Daerah (Honda) hanyadianggarkan untuk 2 (dua) bulan honor/gaji hingga akhir 2016 dan agardisahkan oleh DPRD Tapteng;Menurut keterangan dari Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao,S.T. kepada sejumlah awak media, bahwa pengajuan pengesahanpengangkatan Tenaga Kerja Sukarela menjadi tenaga Honor Daerahsarat kepentingan dan berbau suap
    ,akan tetapi tawaran coba suap itu ditolaknya mentahmentah danmembuat Bakhtiar Ahmad Sibarani menjadi galau dan bila hasilpengesahan pengangkatan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) menjadiHonor Daerah (Honda), hal itu diungkapkan Rao dihadapan seluruhHal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid. Sus/2019SKPD Tapteng dan Sekda, Drs.
    Karena kita mengetahulsosok Bakhtiar merupakan Calon Bupati Tapteng;Disini saya salut kepada Bakhtiar, Karena dia telah mampu memberikanimingiming kepada masyarakat Tapteng dengan menjanjikan seorangdapat diangkat menjadi Honda dan dia mengharapkan agar ParaHonda tersebut nantinya memberikan dukungan kepada PasanganBakhtiar Darwin (BADAR);Dalam kasus ini kiranya aparat hukum yang ada di NKRI, kiranyamenyikapi persoalan ini dan mengusut dugaan suap Para TKS yangdiangkat menjadi HONDA dan bila perlu
Putus : 10-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Juni 2016 — Drs. RUSLI SIBUA, M.Si VS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK-RI)
313168 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suap dalam berbagai bentuk,banyak dilakukan di tengahtengah kehidupan masyarakat. Bentuksuap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok danlain sebagainya.
    Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhipengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabatyang disuap;Dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi MemahamiUntuk Membasmi yang dikeluarkan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dijelaskan bahwa cakupan suap adalah (1) setiaporang, (2) memberi sesuatu, (3) kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara, (4) karena atau berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atautidak dilakukan dalam jabatannya.
    hasil tipumuslinat atau dikarenakan hal lain seperti suap sehingga PemohonHal. 28 dari 129 hal.
    Bahwa selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan dengankegiatan pengembangan penyidikan di mana Termohon telahmenemukan adanya kaitan, kesesuaian buktibukti yangmengindikasikan bahwa Pemohon diduga terlibat melakukantindak pidana suap kepada M. Akil Mochtar;4.
    Akil Mochtar, bukan merupakan beritaacara untuk Pemohon, untuk itu tidak layak apabila digunakan untuksebagai Berita Acara untuk menjerat Pemohon dalam dugaan tindakpidana suap pada saat pemenangan Pilkada di Mahkamah Konstitusi;Menurut Dr.
Register : 23-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Januari 2017 — ATTY SUHARTI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir Jakarta, 24 November 1955, Agama Islam, Alamat: Jl. Pesantren Komplek PPTM No. C.II, Rt 04, Rw o7, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, Alamat tinggal di Sari Asih IV No. 16, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Pekerjaan Walikota Non Aktif Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya bernama : Andi Syafrani, SH. MCCL., M.A. Fernandez, SHI., MH., Rivaldi, SH., Ade Yan Yan Hs., SH., Mellisa Anggraini , SH.MH. dan Teuku Madar Ardian, SHI., para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Z.i.A & A Partners Law Firm, beralamat di Jalan Gedung Darul Marfu lt. 3 Jalan H. Zaenuddin No.43 Radio Dalam Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai……………….………...………….. PEMOHON.
3812011
  • Dan yang paling aneh adalahsejak Pemohon dituduh tertangkap tangan terlibat menerima suap,Pemohon tidak pernah ditunjukkan adanya barang bukti uang suapsebesar Rp. 500 juta.
    Kemudiandiwawancarai secara terpisah oleh Termohon denganpertanyaan yang sama mengenai uang suap terkait ProyekPasar Atas Baru Cimahi.
    , sebagaimana dimaksudPasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor, maka setidaktidaknya Si Penangkap menemukan adanya sesuatu yangdiambil sebagai bentuk menerima suap, bisa berupa harta,uang atau suratsurat, barang atau uang sebagai barang buktiSi Tertangkap Tangan dan pemenuhan inti delik (bestanddellen)pasal suap UU Tipikor yaitu unsur menerima hadian atau janjr.;44.
    Didugamenerima uang suap atas perkara korupsi yang sedangditanganinya. Barang bukti yang diketemukan waktu OperasiTangkap Tangan adalah uang Rp 150 juta.Operasi Tangkap Tangan Direktur PT Brantas Abipraya(Persero) sebagai tersangka kasus pemberian suap terkaitpenghentian penyelidikan atau penyidikan kasus korupsi yangditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
    Dia ditangkap saat diduga menerima suap pinjampakai barang bukti kendaraan. Dengan Barang Bukti satu unitmobil Lohan Losback Tronton putih dan uang sebesar Rp. 20Juta Rupiah.25) Tim Saber Pungli Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi JawaTimur (Jatim) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)terhadap jaksa yang diduga menerima suap dari kasus perkarapenjualan tanah di Sumenep, Jatim.
Putus : 30-05-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2671 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 30 Mei 2016 — Ir. MARTUA SARAGIH Bin P.J.I SARAGIH;
538489 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lukman HakimSP cs dkk tersebut bisa hilang dan tidak jelas kKemana rimbanya di PoldaRiau dan di Kejari Pekanbaru Riau, tanpa uang suap, gratifikasi yangsangat banyak tentulah penghilangan berkas BAP perkara pidana LaporanPolisi Nomor 115/IV/SKPT/2013/Riau tersebut tidak akan mungkin terjadi.Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2671 K/Pid.Sus/2015Buktinya H.
    Tanpaadanya uang suap, gratifikasi yang sangat besar maka rekayasa hukumdan pengalihan Penyidikan Polda Riau dan Surat Tuntutan Hukum JPUKejati Riau tersebut tidak akan mungkin terjadi secara hukum.Penggunaan Pasal 27 Ayat (3) jo.
    Lukman Hakim SP csdkk tersebut untuk tujuan tidak terpuji, lanan KKN, suap, gratifikasi agarTersangka H. Lukman Hakim SP, cs dkk bebas dari jerat hukum pidanapenjara sadis/keji dan biadab tersebut.
    Karenauangnya banyak hukum pun bisa diaturnya sesuai kehendaknya H.Lukman Hakim SP sudah ditetapbkan menjadi Tersangka pelakupengancaman dan pengusiran terhadap diri kami sekeluarga tetapi bisadiaturnya sehingga status Tersangka yang disandangnya bisa berubahmenjadi tidak Tersangka dengan munculnya SP3 Polri (Jajaran PoldaRiau), tanpa uang suap, gratifikasi yang cukup besar hal tersebut tidakakan terjadi.
    Lukman Hakim SP cs dkk tersebut terhadapdiri kami sekeluarga telah sengaja dihilangkan (di 86 kan/ di SP3 kan sertadijadikan uang suap, gratifikasi) oleh Penyidik Polda Riau An. KapoldaRiau dan JPU Kejari Pekanbaru Riau An. Kejati Riau tersebut, denganadanya surat tuntutan hukum dari JPU Kejati Riau Nomor Reg.
Putus : 12-04-2011 — Upload : 12-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K / Pid / 2011
Tanggal 12 April 2011 — H. T. MAIMUN bin T. USMAN
5321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • USman mengirim surat pengaduan yang berisikan bahwa KasatReskrim Polres Aceh Tamiang yang dijabat oleh saksi Iran My bin (alm.)Muhammad Yusuf ada menerima suap sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) dari H.
    USman mengirim surat pengaduan yang berisikan bahwa KasatReskrim Polres Aceh Tamiang yang dijabat oleh saksi Irnwan My bin (alm.)Muhammad Yusuf ada menerima suap sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) dari H.
    Nyak Umar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) sebagai jasa menghentikan penyidikan perkara dan dasarTerdakwa membuat surat pengaduan ke Polda NAD tembusan Kapolrikarena Terdakwa merasa yakin dan menduga kuat bahwa saksi IrwanMy ada menerima suap dari H.
    Umarada masuk keruangan saksi Irwan My ;Bahwa, di dalam persidangan ternyata Terdakwa tidak bisamembuktikan tuduhannya tersebut dimana Terdakwa telah mengakuibahwa hanya keyakinan Terdakwa dan menduga kuat saksi Irwan Mymenerima suap dari saksi H. Nyak Umar sebesar Rp 500.000,00 danTerdakwa tidak ada melihat sendiri ataupun diberitahu oleh orang lain,hal ini diperkuat dengan kesaksian saksi Irwan My di bawah sumpahyang menyatakan tidak pernah diberi uang sebesar Rp 500.000,00 olehsaksi H.
    Umartidak pernah memberikan uang suap kepada saksi Irwan My ;Bahwa, berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata PengadilanNegeri Kualasimpang telah melkukan kekeliruan, salah melakukan : tidakmenerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinyayaitu dalam hal ini tidak melaksanakan hukum pembuktian dan penerapan unsurPasal 311 ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) sudah benar
Register : 14-12-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 6 Maret 2018 — ACE KURNIA, SH. Alias Ace
16280
  • Artinya perobuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.
    Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,419 dan 420 KUHP.
    (Vide: Darwan Prinst, hal.36);Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, memberi sesuatu dalam tindakpidana korupsi merupakan suap.
    Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.
Register : 14-12-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 6 Maret 2018 — RUSMINI SADARALAM, SE Alias MINI
19096
  • Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.
    Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,419 dan 420 KUHP.
    (Vide: Darwan Prinst, hal.36);Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, memberi sesuatu dalam tindakpidana korupsi merupakan suap.
    Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2017./PN Tte.dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,419 dan 420 KUHP.
Putus : 04-10-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 4 Oktober 2017 — Dr. H. ASEP NURSYAMSI, MM.Kes Bin ENDANG SOLIHIN
200100
  • Kekhilafan Hakim mengenai pemberian uang tanda terima kasih(kadeudeuh) dari Forum Komunikasi Perawat Desa (FKPD) yang dititipkanmelalui Terdakwa dianggap sebagai pemberian suap yang adahubungannya dengan jabatannya.Bahwa sesuai dengan faktafakta persidangan, maka diperoleh faktahukum bahwa tidak pernah ada bukti bahwa Terdakwa meminta kepadasaksi Akdri Ariesta Alamsyah untuk bertemu di sebuah Rumah MakanPecel Lele di Jalan HZ Mustofa pada tanggal 29 November 2014.
    , sesuai dengan UndangUndangTipikor, karena suap menyuap itu di dalam ranah KUHPpasal 415 sampai dengan 4..., dan kita persoalkan itutentang suapnya adalah pasal 418, apa itu suap, suap itupemberian sesuatu bisa berupa uang, bisa berupa janjidalam rangka apa, agar orang yang menerima suap itumelakukan sesuatu untuk kepentingan si pemberi suap,maka ada dua hal yang paling pokok kalau bicara suap,ada pemberian dan pemberian itu terkait dengan sesuatuperbuatan yang harus dilakukan oleh pejabat itu dalamrangka
    menguntungkan orang yang memberi suap,persoalannya kapan gratifikasi bisa dianggap sebagaisuap, memang betul gratidikasi bisa hanya gratifikasi bisamenjadi suap, contohnya kebetulan maaf...
    Nomor 102 K/Pid.Sus/2017Bapak saya batik bahan baju, suap tidak?..
    suapmana kala orang itu memberikan sesuatu kepada pejabattertentu, supaya pejabat itu menyalahgunakankewenangannya supaya menguntungkan orang yangmemberikan sesuatu tersebut: Bahwa di dalam ketentuan undangundang yangdimaksud dengan suap adalah memberikan sesuatu yangmembuat pejabat itu menyalangunakan kewenangannya; Bahwa bila seseorang memberikan sesuatu kepadapejabat tetapi itu tidak bisa merubah sesuatu keadaanmisalkan a tetap menjadi a, kalau itu b tetap menjadi b,menurut ahli bukan suap, karena
Upload : 29-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/PDT.SUS/2010
YAYASAN PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KRISTEN (PPK) PETRA; DRS. MATIUS WIYARNO
3617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan terjadinya kasus suap tersebut timbulkekhawatiran hilangnya data nilainilai siswa yang dipegang olehTermohon Kasasi, yang sangat meresahkan dan dapat merugikan parasiswa tersebut, sehingga situasinya pada saat itu tidak mungkin untukTermohon Kasasi tetap melakukan kewajibannya..
    Bahwa perbuatan Termohon Kasasi menerima suap dari siswanyaberupa handphone untuk kemudian memberikan nilai bagus dalam matapelajaran yang diasuh oleh Termohon Kasasi adalah merupakankesalahan berat baik di dalam Peraturan Kepegawaian PPPK PETRA(Pasal 7 ayat 1) (bukti T16) maupun di dalam Pasal 158 UndangUndang No. 13 Tahun 2003.
    Put No. 213 K /PdtSus/ 2010adalah merupakan kesalahan berat, karena seorang guru adalahseorang pendidik dan di tengah upaya bangsa dan Negara Indonesiauntuk memerangi suap yang banyak terjadi di masyarakat, maka langkahawal untuk memberantas suap sebenarnya dimulai dari duniapendidikan, di mana anakanak harus diajar untuk jujur dan bekerjakeras untuk memperoleh keberhasilan. Tindakan Termohon Kasasi jelasmerupakan contoh yang sangat buruk dan merupakan preseden tidakbaik bagi dunia pendidikan.
    berupa handphone dari siswasiswanya.Dengan terbuktinya Termohon Kasasi menerima suap tersebut, makaterbukti pula bahwa Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan beratdan Judex Facti tetap mempunyai kKewenangan untuk mempergunakanPasal 158 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 dalam kasus PHKTermohon Kasasi ini..
    Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hukum danputusan Judex Facti yang hanya menganggap Termohon Kasasimelakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib kerja Pemohon Kasasitelah keliru dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu kiranyaMahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mempertimbangkanbahwa perbuatan menerima suap bagi seorang guru adalah merupakankesalahan berat dan memutuskan hubungan kerja antara PemohonKasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UndangUndang