Ditemukan 1439 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penghasilan pengadil penghafal penghasti pengasih pengasi penghalis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-02-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengeahan talaga SowltWigan Beebe PeachCPP Py OPP PK PPH CPP DM OPP EK PPA Puoe 1c O 70Wnedstk DietIRA pl MBE NESKET #0Lake ote 7 cm 230 3 2 hulle a *Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan
Pengadilan MS TAPAK TUAN Perdata Agama
Register : 21-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan MS TAPAK TUAN Nomor 0221/Pdt.G/2017/MS.Ttn
Tanggal 11 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 12
  • Kerjanya mengangkut pisang dari petanipisang untuk dijual kepada penadah;18.Bahwa Termohon tidak tahu berapa penghasil yang didapatkan Pemohonsetiap harinya dari hasil pekerjaannya sebagai sopir tersebut;Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi dariPenggugat rekonvensi/Termohon konvensi sebagaimana tersebut di atas,Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi telah mengajukan repliknya secaralisan yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut;1.
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-06-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SUMENEP Nomor 6/PDT.G/2014/PN.Smp
Tanggal 4 Desember 2014 — PT. GARAM PERSERO
ABDUL GANI dkk
113 — 27
  • Garam Sertifikat Hak Pakai No. 62 Gambar situasiNo. 891/GS/Tahun 1986;sebelah barat: Lautyang memperoleh hak pengelolaan sejak jaman Hindia Belanda sampaidengan sekarang.Bahwa keberadaan Penggugat di atas tanah tersebut merupakan pengelolaandan penguasaan secara fisik untuk kepentingan produksi garam sesuaidengan fungsi Penggugat sebagai penghasil garam;Bahwa dengan demikian keberadaan Penggugat di atas tanah sebagaimanadiutarakan di atas berlangsung sejak sebelum lahirnya undangundang pokokagrarian
Pengadilan PA MASAMBA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 15-07-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan PA MASAMBA Nomor 217/Pdt.G/2013/PA.Msb
Tanggal 18 Desember 2013 — Penggugat Tergugat
16 — 4
  • sewaktupenggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama bagunan cafebaru 30 % dan dilanjutkan pembangunannya oleh tergugat dengan menjualtanah milik tergugat pada bulan Desember 2012 yang dibelinya sebelummenikah dengan penggugat , namun saksi tidak mengetahui berapa hargatanah tergugat tersebut, Cafe selesai dibangun pada bulan Desember 2012dan mulai beroprasi pada tanggal 1 Januari 2013 yang dikelolah olehtergugat sendiri karena penggugat sudah ke Makassar, saksi tidakmengetahui berapa penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1583/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT MISYS INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEMS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
62 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1583/B/PK/PJK/2017(untuk mendapatkan, menagih dan memelihara) penghasilandan dapat menjadi pengurang penghasil bruto.Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tampak jelas bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah sependapat denganPemohon Peninjauan Kembali bahwa biaya CorporateManagement Charges adalah biaya yang memenuhi ketentuanpada Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang PPh danmerupakan biaya untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan.Tetapi, pada halaman 59 paragraf ke4,
    Dengan adanyapendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam halaman 59paragraf ke3 bahwa terhadap Corporate ManagementCharges tersebut memang memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf ayaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitandengan kegiatan usaha sehingga biaya tersebut sebagai biaya3M (untuk mendapatkan, menagihn dan memelihara)penghasilan dan dapat menjadi pengurang penghasil bruto,maka seharusnya permohonan banding Pemohon PeninjauanKembali dapat dikabulkan.Sebagaimana diketahui
Pengadilan PA LARANTUKA Perdata Agama
Register : 23-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PA LARANTUKA Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt
Tanggal 4 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
44 — 16
  • Dispensasi Kawin dengan CalonSuami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah tinggal satu rumah; Bahwa, antara keponakan Pemohon dan Calon Suami KeponakanPemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, dan sepersusuan; Bahwa, keponakan Pemohon dalam kondisi sehat, dan siap untuk berumahtangga, serta Calon Suami Keponakan Pemohon dalam kesehariannyaberperilaku baik, dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada KeponakanPemohon; Bahwa Calon Suami Keponakan Pemohon bekerja sebagai PerangkatDesa dengan penghasil
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-10-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 687/Pid.B/LH/2020/PN Blb
Tanggal 27 Januari 2021 — Penuntut Umum:
AGUS RAHMAT. SH
Terdakwa:
HERAWAN KOSWARA
489 — 0
  • DAYA PRATAMA LESTARI selaku penghasil lmbah B3, PT. MITRA JAYA TRI selaku tranporter dan PT. ANTRAKANA MITRA SEJATI selaku pengolah limbah B3 tertanggal 2 September 2019.
  • Fotokopi Perjanjian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. DAYA PRATAMA LESTARI dan PT. TEKNOTAMA LINGKUNGAN INTERNUSA Nomor : 327/TLI/V/2019 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 (Sludge IPAL).
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 25-10-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PA RAHA Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Rh
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 8
  • Putusan No.470/Pdt.G/2021/PA.Rh Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa selamaPemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih mengirim uang untukanaknya sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiapbulan; Bahwa saksi tidak mengetahui masalah gaji atau penghasil Pemohonsetiap bulannya; Bahwa saksi tidak mengetahui usaha lain yang dimiliki oleh Pemohon; Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon dan Termohonsudah pernah didamaikan atau belum dan saksi juga tidak pernahmenasehati;Saksi
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 12-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0377/Pdt.G/2018/PA.Rh
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 5
  • Makamajelis menilai gugatan Penggugat mengenai mutah sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta ruapiah) sangatlah besar, apalagi jikamelihat usia Tergugat yang saat ini sudah berumur 66 tahun, yang sudahbarang tentu semakin hari semakin tidak produktif, dan penghasil tersebutsemakin berkurang, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebutsangatlah memberatkan Penggugat.
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 26-07-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN AMLAPURA Nomor 128/Pdt.G/2017/PN Amp
Tanggal 20 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 18
  • (sebilan juta rupiah).Sedang Tergugat sendiri tidak memiliki sumber penghasil tetap karena tidakmemiliki pekerjaan.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-10-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 02-08-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 687/Pid.B/LH/2020/PN Blb
Tanggal 27 Januari 2021 — Penuntut Umum:
AGUS RAHMAT. SH
Terdakwa:
HERAWAN KOSWARA
202 — 69
  • DAYA PRATAMA LESTARI selaku penghasil lmbah B3, PT. MITRA JAYA TRI selaku tranporter dan PT. ANTRAKANA MITRA SEJATI selaku pengolah limbah B3 tertanggal 2 September 2019.
  • Fotokopi Perjanjian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. DAYA PRATAMA LESTARI dan PT. TEKNOTAMA LINGKUNGAN INTERNUSA Nomor : 327/TLI/V/2019 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 (Sludge IPAL).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMAN JAYA PERDANA
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti olen negara Malaysiadan Thailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak 18.330.00,17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007;Harga terendah pada waktu penyunsunan ransum (Least CostFormulation selalu attractive);e Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik;e Disuka oleh ternak (palatable lebih baik);e Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktu prosesmanufacturing;Bahwa produksi pakan nasional dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SUMBER TANI AGUNG
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, Pajak masukan yang berhubungan dengankeperluan perkebunan sawit tidak dapat dikreditkan karenaperkebunan sawit merupakan penghasil barang kena pajak (TBS)yang PPN atas penyerahannya dibebaskan.Menurut Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pajak Masukan yangberhubungan dengan keperluan Perkebunan Kelapa Sawit sebesarRp 409.255.886,00 dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon banding adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukankegiatan usaha terpadu (integrated
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 21-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2805 K/PDT/2009
DJASMAN P. NAINGGOLAN; PEM. RI. BUPATI TAPANULI UTARA
12 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laos juga penghasil kemenyan, tetapi jumlahnyahanya sedikit ; lronis, masyarakat petani kKemenyan justru masuk dalam peta kemiskinanIndonesia/Sumatra Utara ;Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 2805 K/Pdt/2009" Sepertiga dari lanhan maupun penduduk Tapanuli Utara adalah masyarakatpetani kemenyan. Sementara PAD Kab. Tapanuli Utara dari sektorkemenyan hampir nihil ;Bahwa, adapun inti ekspose/paparan yang disampaikan itu adalah :"Jumlah petani kKemenyan di Kab.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-12-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUDIYANTO, S.E.,M.M.
161 — 93
  • KdiSetelah Saksi masuk sebagai Kadis di September Tahun 2019 barulalah adapemasukan PAD dari Dinas Perikanan sebagaimana yang saksi ketahui, adapununtuk TA. 2019 sesuai DPA/DPPA Dinas Perikanan Target PAD sesuai dengan 3tempat penghasil PAD sebesar Rp200.000.000, yakni:e Setoran TPI/PPI Rp. 100.000.000,e Setoran BBI Rp. 75.000.000,e Setoran DEPO Wawotobi Rp. 25.000.000,Namun dari jumlah Target PAD sebagaimana dalam DPA dan DPPA Sampai saatini tidak Tercapai Karena adanya Pemasukan PAD oleh Penyewa
    Kdie Setoran BBIe Setoran DEPO Wawotobiadapun untuk TA. 2019 sesuai DPA/DPPA Dinas Perikanan Target PAD sesuaidengan 3 tempat penghasil PAD sebesar Rp. 200.000.000, yakni:e Setoran TPI/PPI Rp. 100.000.000,e Setoran BBI Rp. 75.000.000,e Setoran DEPO WawotobiRp. 25.000.000,Saya memperoleh Dokumen untuk Sewa Cold Storage di Lalonggasumeetoyakni Berita Acara Serah terima dana sebesar Rp180.000.000, yangmenyatakan tenggang waktu lama penyeweaan alat dan sarana di TPI/PPI.b.
    Rupiah), yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Sewa Alat beratmilik Dinas Perikanan berupa Eksavator, hal itu saksi ketahui karena kami diBP2RD selalu ada Rapat Evaluasai dengan SKPD Dinas Kelautan danPerikanan.e Sedangkan pada Tahun 2019 dinas Kelautan dan Perikanan memiliki SumberPAD sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dari 3 Jenis yakni:v Retribusi TPI/PPIvY Retribusi BBIY Retribusi DEPO Wawotobi.adapun untuk TA. 2019 sesuai DPA/DPPA Dinas Perikanan Target PAD sesuaidengan 3 tempat penghasil
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014
281 — 111
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalahdana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yangdialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angkapersentase tertentu dengan tujuan mengurangiketimpangan kemampuan keuangan antara PemerintahPusat dan Daerah.50.
    kabupaten/kota.Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber dayamineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangberkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumimenjadi kewenangan Pemerintah Pusat.(4) Urusan...(4)(5)(6)(7)(1)(2)(3)(4)atBp AnteNp,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA14Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber dayamineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangberkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalamDaerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerahkabupaten/kota.Daerah kabupaten/kota penghasil
    dan bukan penghasilmendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan UrusanPemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untukpenghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautanyang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur darigaris pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairankepulauan.Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimanadimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, bataswilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai denganprinsip
    yang dihasilkan dari wilayah Daerah yangbersangkutan;c. penerimaan negara dari sumber daya alampertambangan minyak bumi yang dihasilkan dariwilayah Daerah yang bersangkutan;d. penerimaan negara dari sumber daya alampertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayahDaerah yang bersangkutan; dane. penerimaan dari panas bumi yang berasal daripenerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iurantetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayahDaerah yang bersangkutan.Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil
    dan rencanapenerimaan negara dari sumber daya alam per Daerahsebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alampaling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaranbersangkutan dilaksanakan.Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yangberbatasan atau berada pada lebih dari satu Daerah,menteri teknis menetapkan Daerah penghasil sumber dayaalam berdasarkan pertimbangan Menteri paling lambat60 (enam puluh) Hari setelah usulan pertimbangan dariMenteri diterima.Daerah penghasil dan rencana penerimaan
Pengadilan PN TANGERANG
Register : 30-11-2018 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 559/Pdt.G/2012/PN.Tng
Tanggal 24 Juli 2013 —
80 — 22
  • /PN.TNGSaksi Para Tergugat NOVIAR KAMAJAYA, menerangkan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa, saksi bekerja di perusahaan penghasil furniture ; dansekarang sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2010 ; Bahwa, saksi kenal dengan M. Upie ( tergugat J.) karena pernahsatu kantor dengannya , dan saksi kenal dengan Tergugat II.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-06-2012 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 02-11-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 78/B/2012/PT.TUN.SBY
Tanggal 14 Agustus 2012 — Drs. H. DJOKO WIJONO. vs GUBERNUR JAWA TIMUR. KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH ( P2T ) UNTUK KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN NGAWI
61 — 34
  • tanah), Saluran Air Minum/Air Bersih, Saluran Pembuangan Air danSanitasi ) ; Dari ketentuan tersebut di atas sangatlah jelas bahwa lokasi sumber air petani P2AT tetapdilakukan pembebasan oleh Instansi Pemohon tanah untuk Pembangunan Jalan Tol melaluipanitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (P2T) Kabupaten Ngawi setelahmendapat ganti rugi dari Pemerintah ;11.Jawaban TERGUGAT II terkait dengan Gugatan PENGGUGAT pada angka 10, 11, 12, dan 13yang mengatakan bahwa Kabupaten Ngawi adalah kawasan penghasil
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 09-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm
Tanggal 30 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
1.ABSALOM SUSANG Alias SON
2.NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN
31 — 12
  • penghuni trumbu karang tersebut; Terjadinya kematian secara missal pada plankton yang merupakanbahan makanan bagi trumbu karang yang diperoleh dengan caraditangkap tentakel yang dilengkapi dengan sel penyengat sebagaipelumpuh mangsa;v Hilangnya atau terjadi Kematian pada tumbuhan jenis alga besel satu(Zooxanthellae) yang hidup dalam jaringan trumbu karang batu ataubersimbiosis dengan hewan pembentuk terumbu karang dari kelasHalaman 29 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN OlmAnthozoa sebagai penghasil
    akibatnya terjadi penggurangan secara drastis hewan kecil penghunitrumbu karang tersebut; Terjadinya kematian secara missal pada plankton yang merupakan bahanmakanan bagi trumbu karang yang diperoleh dengan cara ditangkap tentakelyang dilengkapi dengan sel penyengat sebagai pelumpuh mangsa; Hilangnya atau terjadi kematian pada tumbuhan jenis alga besel satu(Zooxanthellae) yang hidup dalam jaringan trumbu karang batu ataubersimbiosis dengan hewan pembentuk terumbu karang dari kelas Anthozoasebagai penghasil
Pengadilan PA BATANG Perdata Agama
Register : 07-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA BATANG Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Btg
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
  • Februari 2020 sampai sekarang (8 bulan lebih)tersebut, oleh karena itu majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan mediasi Penggugatmengakui bekerja sebagai pedagang yang modalnya dari Tergugat, haltersebut dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi Tergugat yangbernama Restuningsih, oleh karena itu majelis berpendapat penghasilanPenggugat sebagai pedagang yang modalnya berasal dari Tergugat tersebut,maka Tergugat telah ikut andil dalam pendapatan/penghasil