Ditemukan 1439 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 246/Pid.B/LH/2019/PN Gsk Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
THESAR YUDI PRASETYA, SH.MH
Terdakwa:
DOFIR ANWAR
518 — 69
THESAR YUDI PRASETYA, SH.MH
Terdakwa:
DOFIR ANWAR
518 — 69
Berdasarkan Pasal 1 angka 20 PPRI Nomor 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3, yang dimaksud denganPenyimpangan Limbah B3 adalah Kegiatan menyimpan limbah B3yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpansementara limbah B3 yang dihasilkan;.Berdasarkan Pasal 1 angka 34 PPRI Nomor 101 Tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalahOrang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukummaupun yang tidak berbadan hukum; Ketentuanketentuan
Putus : 29-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkara) a quo yang semulaberdasarkan Surat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkaitlainnya adalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil
Register : 14-03-2013 — Upload : 14-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 73/Pid.B/2006/PN.Blt DAYU MUHARTO, BSc.
29 — 9
29 — 9
terjadi diapotik uang dari kasir tidak diserahkan ke bendahara, oleh kasir tetap disimpan dilaci kasir dan pembukuannya tidak ditandatangani bendahara tapi ditandatanganiKepala unit.e Bahwa jabatan struktural tidak dapat merangkap sebagai bendahara karenabendahara merupakan jabatan fungsional.7 Saksi AGUS TRI PURWANTO :e Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai staf bagianpenerimaan pada Kantor Kasda Kabupaten Blitar yang tugasnya menerima setorandari seluruh instansi penghasil
Putus : 11-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMAN JAYA PERDANA
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti olen negara Malaysiadan Thailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak 18.330.00,17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007;Harga terendah pada waktu penyunsunan ransum (Least CostFormulation selalu attractive);Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik;Disuka oleh ternak (palatable lebih baik);Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktu prosesmanufacturing;Bahwa produksi pakan nasional dari seluruh
Register : 08-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1038 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAYA LABUHAN INDAH;
24 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dibatalkanMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil
Register : 04-03-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA LOKASI PERANAP;
35 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur Pajakmasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;d.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1201/B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYA LABUHAN INDAH
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quokegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding adalahindustri penghasil
Putus : 01-07-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 41 / Pid.B / 2013 / PN.PYK. Tanggal 1 Juli 2013 —
75 — 8
75 — 8
Benih / bibit unggul harus dikeluarkan oleh sumber benih yangtelah terdaftar dan dikeluarkan izin serta surat keputusansebagai penghasil sumber benih oleh Kementrian Pertanian.2. Benih / bibit unggul yang dikeluarkan oleh sumber benih harusmempunyai dokumen resmi dari Sumber benih.3.
Register : 15-11-2010 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 96/PDT.G/2011/PN.JKT.PST Tanggal 11 Juni 2012 — RAMIS HASMANA >< WIMFRIED MAX PAKASI
88 — 23
88 — 23
Bahwa semua biayabiaya yang timbul untuk pengurusanpembuatanP2HP; perpanjangan hak atas sertifikat No. 12/Kebon Melati,pemecahan sertifikat, pembuatan akta jual beli; balik nama danPajak Penghasil (PPh) atas nama Penjual (Tergugat ) akandisiapkan oleh Penggugat yang akan diperhitungkan sebagai bagiandari harga transaksi jual beli tanah milik Tergugat ;23.
Register : 13-03-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 715/Pdt.G/2015/PA.JS Tanggal 14 Desember 2015 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
22 — 6
22 — 6
(enam juta empat ratus dua ribu enam belasrupiah).Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah mutah yang harusdiberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan,oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat, danberdasarkan bukti P.3 Tergugat mempunyai penghasil sejumlah Rp.6.402.016.
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Pyb Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 12
37 — 12
Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak; Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, akan tetapi yang Saksi tahu Pemohon danTermohon telah pisah rumah sejak 8 (delalapan) bulan yang lalu; Bahwa Saksi tidak tau apakah selama pisah rumah Pemohon adamemberi nafkah kepada Termohon atau anakanak mereka; Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai PeXXXXXX sembako diXXXXXX; Bahwa warung tempat usaha Pemohon tersebut berstatus Kontrak; Bahwa Saksi tidak tau berapa penghasil
Putus : 17-10-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2011 Tanggal 17 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMIPUTERA â BOT FINANCE
130 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentukusaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :(a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan ataujasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjanganyang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan,biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajakkecuali Pajak Penghasil
Putus : 29-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali kepada Pemohon Banding tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenakegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) perkara a quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan KelapaSawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil
Putus : 29-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkanHalaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 532/B/PK/PJK/2015Surat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnyaadalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unitpengelohannya yang merupakan perusahaan penghasil
Register : 22-09-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 213/Pid.B/2020/PN Ksp Tanggal 2 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
1.ASRUL RIZA Alias REZA Bin SAPARI
2.SAYED PADLI Alias SAYED Bin Alm.SAYED KARIM
3.BAHARUDDIN Alias UDIN Bin RAMLI
128 — 11
ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
1.ASRUL RIZA Alias REZA Bin SAPARI
2.SAYED PADLI Alias SAYED Bin Alm.SAYED KARIM
3.BAHARUDDIN Alias UDIN Bin RAMLI
128 — 11
Hewan ternakMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP disebutkan ternak yaituadalah semua binatang pemamah biak, berkuku satu lalu berdasarkan Pasal 1angka 5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentangPeternakan dan Kesehatan Hewan, yang dimaksud dengan ternak adalah hewanpeliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan bakuindustri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka objek pencuriandalam
Putus : 18-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403/B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA
40 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti oleh negaraMalaysia dan Thailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak18.330.00, 17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007; Harga terendah pada waktu penyusunan ransum (Least CostFormulation selalu attractive); Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik; Disuka oleh ternak (palatable lebih baik); Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktuproses manufacturing;bahwa produksi pakan nasional dari
Register : 18-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Tng Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
7 — 0
Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer pada Sekolah HarapanMulia dengan penghasil gaji Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah) sebulan;e.
Register : 01-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkan SuratIzZin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalahPerkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil
Register : 17-01-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Bm Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 4
14 — 4
Tidak menghukun tergugat Rekonpensi untuk membayarselurunnya nafkah idan sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapanratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 600.000,00 (enam ratus riburupiah) selama tiga bulan dengan rincian Rp. 200.000,00 (dua ratus riburupiah) perbulan disesuaikan dengan penghasil tergugat Rekonpensi;5.
Register : 22-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 541/Pid.Sus-LH/2016/PN Plk Tanggal 8 Desember 2016 — SUKATMAN Als. SU Bin TUKIMIN
410 — 61
410 — 61
daerahKatoni tersebut merupakan daerah perkebunan;Bahwa saksi memiliki lahan di daerah Katoni tersebut sejak tahun 1998dan untuk surat yang saksi miliki sebagai dasar kepemilikan lahantersebut adalah SKT atau SPT yang dikeluarkan oleh Lurah Banturungdan Camat Bukit Batu dan untuk ukurannya kurang lebih 2 (dua) hektardengan ukuran panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 100 (seratus)meter;Bahwa sejak pertama kali saksi memiliki lahan tersebut, saksi Tanamisayuran, setelah itu saksi Tanami tanaman nilam (penghasil