Ditemukan 1440 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penghasilan
pengadil
penghafal
penghasti
pengasih
pengasi
penghasilah
penghalis
Register : 01-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkan SuratIzZin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalahPerkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil
Register : 17-01-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Bm Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 8
15 — 8
Tidak menghukun tergugat Rekonpensi untuk membayarselurunnya nafkah idan sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapanratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 600.000,00 (enam ratus riburupiah) selama tiga bulan dengan rincian Rp. 200.000,00 (dua ratus riburupiah) perbulan disesuaikan dengan penghasil tergugat Rekonpensi;5.
Putus : 04-05-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210/B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur Pajakmasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;.
Register : 22-10-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SEKAYU Nomor 520/Pid.B/LH/2020/PN Sky Tanggal 13 Januari 2021 — Penuntut Umum:
Renny Ertalina, SH.
Terdakwa:
Joshua Laroh Marbun Bin Saor Marbun Lumban Batu
71 — 7
Renny Ertalina, SH.
Terdakwa:
Joshua Laroh Marbun Bin Saor Marbun Lumban Batu
71 — 7
2001tentang Migas yang berbunyi Setiap orang yang melakukanPengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usahapengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluhmilyar rupiah); Bahwa yang dirugikan jika ada kegiatan usaha di sector migas tanpaperizinan, baik itu izin niaga, pengolahan, penyimpanan = danpengangkutan adalah Negara dalam hal ini Republik Indonesia dalam halini jika diperjelas lagi yaitu daerah penghasil
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1201/B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYA LABUHAN INDAH
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quokegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding adalahindustri penghasil
Putus : 01-07-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 41 / Pid.B / 2013 / PN.PYK. Tanggal 1 Juli 2013 —
77 — 8
77 — 8
Benih / bibit unggul harus dikeluarkan oleh sumber benih yangtelah terdaftar dan dikeluarkan izin serta surat keputusansebagai penghasil sumber benih oleh Kementrian Pertanian.2. Benih / bibit unggul yang dikeluarkan oleh sumber benih harusmempunyai dokumen resmi dari Sumber benih.3.
Register : 22-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 541/Pid.Sus-LH/2016/PN Plk Tanggal 8 Desember 2016 — SUKATMAN Als. SU Bin TUKIMIN
413 — 61
413 — 61
daerahKatoni tersebut merupakan daerah perkebunan;Bahwa saksi memiliki lahan di daerah Katoni tersebut sejak tahun 1998dan untuk surat yang saksi miliki sebagai dasar kepemilikan lahantersebut adalah SKT atau SPT yang dikeluarkan oleh Lurah Banturungdan Camat Bukit Batu dan untuk ukurannya kurang lebih 2 (dua) hektardengan ukuran panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 100 (seratus)meter;Bahwa sejak pertama kali saksi memiliki lahan tersebut, saksi Tanamisayuran, setelah itu saksi Tanami tanaman nilam (penghasil
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265 B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOCFIN INDONESIA;
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenapenyerahan dari unit penghasil Kecambah Kelapa Sawit dapatdiketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalam rangkapenyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;. Bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sejak awalberdirinya KPP Wajib Pajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itusesuai dengan ketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporankewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalah tersentralisasi.
Register : 15-04-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PA DEMAK Nomor 0591/Pdt.G/2014/PA.Dmk. Tanggal 15 September 2014 — PEMOHON melawan TERMOHON
11 — 3
11 — 3
. : 608 K/AG/ 2003, untuk menentukan besarnya nilai mutah, nafkah, maskan, dan kiswahselama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimumberdasarkan kepatutan dan rasakeadilan, untuk itu. maka Majlis akanmempertimbangkan besarnya nafkah sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Pengakuan Tergugat rekonpensi penghasilanTergugat Rekonpensi adalah Rp.1.600.000, ditambah penghasil anpenghasilan lain,namun menurut Penggugat Rekonpensi adalah lebih dari Rp.4.000.000, (empat jutarupiah
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1022 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAYA LABUHAN INDAH
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil
Putus : 22-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 — Direktur Jenderal Pajak VS PT. Hari Sawit Jaya,
186 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur Pajak masukan tersebutmerupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil CPOyang merupakan BKP dan objek PPN;Bahwa KMK575 tersebut tidak tepat diterapbkan pada kegiatan usahaterpadu (integrated) yang telah mendapat izin atau otomatis diberikansentralisasi PPN (pemusatan tempat pajak terutang), yang artinyapenyerahan antar cabang pusat (bila perkebunan dan pabrik beda wilayahKPP) tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP berdasarkan Pasal1 A ayat (2) huruf c UndangUndang
Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1023/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DAYA LABUHAN INDAH
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dibatalkanMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil
Putus : 26-04-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/Pid/2011 Tanggal 26 April 2011 — MUHAMMAD SOFIE ALIAS SOPI BIN H. BASARI
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERIYANTO melaporkanperistiwa penipuan ini kepada pihak Kepolisian Resort Pekalongan :Dengan mengingat kebiasaan yang berkembang dalam kehidupanmasyarakat di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan sebagaidaerah penghasil batik dan garment dalam kegiatan usahatersebutpembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) dan/atau Tanda TerimaKospin Jasa adalah merupakan hal biasa, dipastikan perlu adanya jaminankeamanan dan ketertiban melalui instrumen hukum terhadap pelaku usahaterutama terhadap pelaku
Register : 27-06-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 04-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 B/PK/PJK/2012 Tanggal 23 April 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SMELTING;
42 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selama Pemohon Bandingmemproduksi cathode yang kualitasnya sesuai dengan standar Internasional, penentuanpremium akan didasarkan pada "annual benchmarking premium" yang dikeluarkan olehCodelco, sebuah perusahaan penghasil cooper yang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
Register : 12-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;
31 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti oleh negara Malaysia danThailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak 18.330.00,17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007;Harga terendah pada waktu penyunsunan ransum (Least Cost Formulationselalu attractive);Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik;Di suka oleh ternak (palatable lebih baik);Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktu prosesmanufacturing;Bahwa produksi pakan nasional dari seluruh
Putus : 18-12-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689/B/PK/PJK/2013 Tanggal 18 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SMELTING
34 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selama Pemohon Bandingmemproduksi cathode yang kualitasnya sesuai dengan standar internasional, penentuanpremium akan didasarkan pada "annual benchmarking premium" yang dikeluarkan olehCodelco, sebuah perusahaan penghasil cooper yang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
Putus : 29-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkara) a quo yang semulaberdasarkan Surat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkaitlainnya adalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil
Register : 18-09-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan MS BIREUEN Nomor 356/Pdt.G/2017/MS.BIR Tanggal 13 Maret 2018 — Pemohon:
M Dahli Bin Idris
Termohon:
Rosmiati Binti Bakhtiar
22 — 7
M Dahli Bin Idris
Termohon:
Rosmiati Binti Bakhtiar
22 — 7
di atas,Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ada kesepakatan tentangjumlah uang iddah yang harus diserahkan oleh Tergugat rekonvensi kepadaPenggugat rekonvensi karena Tergugat tidak mau memberikannya, makaMajelis Hakim secara ex officio akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebutdengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangandiketahui bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai petani dan sebagaiseorang sopir, yang tentunya mempunyai penghasil
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOCFIN INDONESIA
56 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena penyerahan dari unit penghasil Kecambah KelapaSawit dapat diketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalam rangkapenyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;. Bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sejak awal berdirinyaKPP Wajib Pajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itu sesuai denganketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporan kewajiban PajakPertambahan Nilai adalah tersentralisasi.
Register : 15-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 246/Pid.B/LH/2019/PN Gsk Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
THESAR YUDI PRASETYA, SH.MH
Terdakwa:
DOFIR ANWAR
524 — 69
THESAR YUDI PRASETYA, SH.MH
Terdakwa:
DOFIR ANWAR
524 — 69
Berdasarkan Pasal 1 angka 20 PPRI Nomor 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3, yang dimaksud denganPenyimpangan Limbah B3 adalah Kegiatan menyimpan limbah B3yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpansementara limbah B3 yang dihasilkan;.Berdasarkan Pasal 1 angka 34 PPRI Nomor 101 Tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalahOrang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukummaupun yang tidak berbadan hukum; Ketentuanketentuan