Ditemukan 1341 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : btpn bpn bpp bain bpsk bppt bppã bpjn bpkn
Pengadilan PN DENPASAR
Register : 17-10-2012 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 654/Pdt.G/2012/PN. Dps
Tanggal 3 Oktober 2013 —
110 — 120
  • ;Bahwa ternyata dalam dalildalil bantahannya tersebut Tergugat II danIll mengatakan kalau tanah milik Para Penggugat adalah merupakanasset dari PT Bank Uppindo Jakarta yang dalam penguasaan BPPN (Badan Penyehatan PerbankanNaSIONAL ).j n nnn neon nn nnn nnn n ene nn nnn cen n en ne nnn n en eenee nen cennBahwa adapun PT Bank Uppindo memperoleh tanah milik ParaPenggugat adalah berdasarkan atas Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Mei1993 No.37 dan kuasa tanggal 18 Mei 1993 No.38 yang keduanyadibuat dihadapan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 05-11-2008 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 22-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 25 Maret 2009 — 1. PT. Bali Pasific Investama, 2. 2. PT. Kertas Nusantara;Menteri Kehutanan RI
274 — 239
  • Nusantara Energy dari pemilik lamamelalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)Halaman 5 dari 40halaman Putusan No.174/G/2008/PTUN JKTpada tahun 2004 ;. Bahwa PT. KIANI HUTANI LESTARI mendapatkan HPHT!berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 838/Kpts11/1992 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/Kpts11/1995 ;. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.838/Kpts 11/1992 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No.349/Kpts 11/1995, kepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 03-01-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 19-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/2012
Tanggal 28 Nopember 2012 — BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR vs PT. SARITAPRIMA COAL;
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perjanjian pengalihan hutang antara BPPN dengan PT VisaBella Pratama, merupakan titik tolak Majelis Kasasi dalamperkara a quo (Nomor 719 K/Padt/2008), bahkan di dalamkesimpulan Hakim Kasasi menyatakan . dari urutansecara kronologis tersebut di atas, terlinat bahwa ditinjausecara yuridis, pihak PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2007 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/Pid.Sus/2007
Tanggal 24 Oktober 2007 — IMAN PATIRUDDIN, SE dkk
100 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pencairan kredit telah dilakukan terhadap 2 (dua)debitur, walupun verifikasi ke BPPN belum dilaksanakandan sebuah rumah tinggal tidak diserahkan sebagai jaminanoleh debitur karena rumah tinggal dimaksud hanya sewa ;4, Tidak dilakukan pemeriksaan setempat (On The Spot/OTS)atas jaminan yang diserahkan yaitu terhadap 28 (dua puluhdelapan) Sertifikat Hak Milik, karena tidak jelasHal. 12 dari 114 hal. Put.
    No.297 K/Pid.Sus/20075.6.lokasinya, namun dibuatkan Berita Acara Taksasi Jaminandan Berita Acara Plottingnya ;Jaminan yang diserahkan atas nama 11 (sebelas) debiturbermasalah status kepemilikannya, yaitu8 (delapan) debitur dengan 22 (dua puluh dua)Sertifikat Hak Milik, tidak diakui dijual olehpemiliknya, yang sebenarnya tanah tersebut hanya disewanamun dibalik nama atas nama debitur ;1 (satu) debitur jaminan 1 (satu) Sertifikat HakMilik berupa tanah dalam pengawasan BPPN dan 1 (satu)Sertifikat Hak
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-01-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 02 / Pdt.G / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 20 Oktober 2015 — RIZAL FAKHRIZAL R,SE,DKK LAWAN . PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., DKK
100 — 30
  • Bdg.36.37.38.39.40.Keuangan Republik Indonesia No : 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelangmengatur bahwa " tidak termasuk kegiatan usaha Balai Lelang adalah lelangselain yang disebutkan pada ayat (1), antara lain Lelang Eksekusi, LelangBarang milik/dikuasai negara, Lelang aset BUMN/D berbentuk Perum danPerjan, Lelang Kayu dan lelang aset BPPN ", Apabila dikaitkan denganketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mendasarkan diri pada ketentuantersebut
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 691/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat : Tuan Hinggadjaja Tjiputra, Tjie Hin Ol
Terbanding/Penggugat I : Nyonya Yanti Sariwati Tjiputra, bernama Tjie Jan Jan
Terbanding/Penggugat II : Nyonya Inti Sariwati Tjiputra, Tjie Jin Jin
Terbanding/Penggugat III : Tuan Kian Djaya Tjiputra, Tjie Hin Jan
Terbanding/Penggugat IV : Nyonya Sanny Sariwati Tjiputra, Tjie San San
Terbanding/Penggugat V : Tuan Mega Djaya Tjiputra
Terbanding/Turut Tergugat I : Nyonya Lanny Sariwati Tjiputra, Tjie Lan Lan
Terbanding/Turut Tergugat II : Maria Rahmawati Gunawan, SH.
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
139 — 85
  • pembelian pakan ayam dan obatobatan, namun belakanganTergugat menyatakan tidak membolehkan lagi Penggugat III menggunakanBilyet Giro dan Cek Bank itu, sehingga akhirnya usaha peternakan ayammenjadi kolaps karena hubungan ke supplier pemasok bahan baku pakanayam dan obatobatan menjadi terhenti karena kehilangan kepercayaankarena pembayarannya dilakukan dengan uang tunai/cash, kemudianmenjadi tutup dan hutang ke Bank tidak dapat dibayar dan akhirnya diambilalin dan jaminan tersebut dilelang oleh BPPN
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Putus : 04-02-2008 — Upload : 19-09-2013
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor PUT/04-K/PMT.III/AU/I/2008
Tanggal 4 Februari 2008 — Soegiarto, B.A Letkol Kes Nrp 511279
53 — 11
  • Saleh Malang ke Rekening BPPN/ Bukopin Malang Nomor 0351-304175-1, jenis fasilitas (BBKU/BBO) FL/ Pinjaman Installment. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2015 — Upload : 21-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — DADDY HARIADI DKK VS PT SWEET INDOLAMPUNG DKK
290 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPPN,selanjutnya Pemerintah RI C.Q.
    BPPN.
    BPPN, namun demikian ternyata pada petitum gugatan,Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telahmenuntut dibatalkannya perjanjian yang dibuat jauh sebelum PT SweetIndolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) danPT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding2/Penggugat 2) dimiliki oleh Pemerintah RI c.g. BPPN.
    BPPN, selanjutnya PemerintahRI c.g. BPPN yang menguasai Penggugat 1...;1.5.4 Ternyata jauh sebelum lelang dilakukan (dan objek lelang berupaPerusahaan Penggugat 1...), ternyata kemudian Tergugat 4(Pegawai dari Tergugat 5) bersamasama dengan Tergugat 5 secarabersamasama merekayasa berbagai utang dan agunan, agar pihakketiga mengurungkan niatnya untuk membeli lelang...;Petitum gugatan a quo butir 4 dan 5 halaman 49 sampai dengan50:4.
    BPPN. Hal ini secara tegasdikemukakan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/ParaPenggugat pada posita gugatan pada butir 1.5.3 dan 1.5.4 halaman 5 sertapada petitum gugatan pada butir 4 dan 5 halaman 49 sampai dengan 50yang terkutip sebagai berikut:Posita gugatan a quo butir 1.5.3 dan 1.5.4 halaman 5:1.5.3 Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama/manajemen lama dariPenggugat 1...kepada Pemerintah RI c.g. BPPN, selanjutnyaPemerintah RI C.Q.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 16-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24 / PDT.ARB / 2015 / PN.JKT.PST
Tanggal 29 April 2015 — NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA Cs >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Cs
727 — 392
  • dalam Jawaban kamiperkenankanlah Termohon 2 dengan ini terlebin dahulu menjelaskan secarabenar apa yang menjadi latar belakang sengketa a quo yang bersumber dariInvestment Agreement dan Supplemental Agreement.LATAR BELAKANG1.SENGKETA A QUO ADALAH SENGKETA YANG BERSUMBER DARIINVESTMENT AGREEMENT DAN SUPPLEMENTAL AGREEMENT.1.Tahun 1998 ketika krisis ekonomi global menerpa dunia salah satunegara yang terkena imbasnya adalah Indonesia dan pada waktu itu banyakgrup usaha yang kolaps dan harus masuk BPPN
    Sampai dengan tahun 2002 masalah hutang grup usahaPemohon 1 di BPPN belum juga selesai dan akhirnya pada tahun 2002Pemohon 1 diwajibkan untuk menyelesaikan segala hutanghutang PT.CTPI yang sudah berada di Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN). Kondisi hutang PT. CTP! pada waktu tahun 2002 adalahberhutang sekitar Rp. 1.700.000.000.000, (satu triliyun tujuh ratus miliarRupiah).
    Berkah/Termohon 2. telahberhasil melaksanakan /nvestment Agreement sehingga Pemohon 1 dangrup usahanyasudah terselamatkan dari BPPN dan keadaan PT. CTPImenjadi semakin membaik karena management PT. Berkah/Termohon 2juga masuk kedalam management PT. CTPI. PT. CTPI yang tadinya burukkemudian sempat menduduki peringkat pertama mengalahkan stasiuntelevisi lainnya.Namun demikian meskipun PT.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 09-04-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN MALANG Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Mlg
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
DENDY KUSUMAWARDHANA
Tergugat:
1.Ny. ELY ESTER KUSTINAWATI
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
87 — 34
  • Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT) terdiri dari:b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saatsebelum pelaksanaan lelang terdiri dari :1) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencanapelaksanaanlelang kepada debitor Hak Tanggungan adalah Bank DalamLikuidasi, Bank Beku dalam Operasional, bank BekuKegiatan Usaha, atau Eks BPPN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893 K/Pdt/2013
Tanggal 16 April 2013 — YAYASAN LEMBAGA MONUMEN REVOLUSI 1945 VS DEWAN HARIAN DAERAH 1945 JAWA TIMUR cq. YAYASAN PERJUANGAN 45, DKK
57 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Bumi Daya);Bahwa, Judex Facti tidak mencermati dalam perkara a quo, untukselanjutnya Termohon Kasasi II tidak mampu untuk membayar pinjamankredit dan jaminan sertifikat dimaksud oleh BPPN telah dilakukan lelangpada tanggal 1 Oktober 2003 dan pemenang lelang adalah PT.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-06-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 545/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 29 Juni 2015 — PT. INTEGRA LESTARI (Dalam Pailit) melawan SUWANDI, S.H Dkk
142 — 49
  • Hal tersebut bersesuaian dengan Kaidah Hukum dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI, Putusan No.10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999 : Suratkuasa tanggal 1 Maret 1999 yang dibuat Presiden Direktur Bank PapanSejahtera adalah surat kuasa khusus yang dibuat oleh orang atau pejabat42maupun badan yang tidak berwenang untuk itu, karena terhitung sejak tanggal14 Februari 1998 Bank Papan Sejahtera ada dibawah kendali BPPN sehinggasegala tindakan hukum apapun yang dilakukan untuk dan atas nama PT BankPapan Sejahtera
    harus dilakukan BPPN dalam kapasitasnya selaku legalmandatory.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 September 2013 — UMAR ZEN
301 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terang Kita yang berdiri sejak tahun 1957 yang dibeli olehTerdakwa dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun2002, berdasarkan Akta Notaris Marijke J. Patilaya, dan TerdakwaUMAR ZEN menjabat sebagai Direktur Utama PT. Terang Kita ;Komposisi Kepemilikan Saham yaitu : Umar Zen (Terdakwa) : 70% ; PT. Terang Kita ndah Tama : 30% ;e Kemudian pada tahun 2008 Terdakwa membeli PT.
    Terang Kita yang berdiri sejak tahun 1957 yang dibeli olehTerdakwa dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2002,Hal. 15 dari 116 hal. Put. No.1513 K/Pid.Sus/2013berdasarkan Akta Notaris Marijke J. Patilaya Terdakwa UMAR ZEN menjabatsebagai Direktur Utama PT. Terang Kita ;Komposisi Kepemilikan Saham yaitu : Umar Zen (Terdakwa) : 70%. PT. Terang Kita Indah Tama : 30 %. Pada tahun 2008 Terdakwa membeli PT.
    Terang Kita yang berdiri sejak tahun 1957 yang dibeli olehTerdakwa dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2002,berdasarkan akta notaris Marijke J. Patilaya, dan Terdakwa UMAR ZENmenjabat sebagai Direktur Utama PT. Terang Kita ;Komposisi Kepemilikan Saham yaitu :e Umar Zen (Terdakwa) : 70 %.e PT. Terang Kita Indah Tama : 30%.e Kemudian pada tahun 2008 Terdakwa membeli PT.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 07-01-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat:
PT FROGGY EDUTOGRAPHY diwakili oleh FERNANDO ISKANDAR
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tangerang II
Intervensi:
1.PT SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA diwakili oleh JAP HONG SENG
2.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. diwakili oleh AHMAD FAJAR dan RUSLI
933 — 95
  • Putusan pailit; danii) Salinan penetapan/keterangan tertulis dari HakimPengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yangditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yangberisi dimulainya keadaan insolvensi; atauc) Debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), BankBeku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha(BBKU), atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN);Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yangisinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatanperdata dan/atau tuntutan
    Nomor 1/G/2020/PTUNSRG4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitoryang harus dipenuhi;5) salinan/fotokopi bukti bahwa: a) debitor wanprestasi,antara lain suratsurat peringatan;b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saatsebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:1) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencanapelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, kecualidebitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi,Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN
    Putusan Nomor 1/G/2020/PTUNSRG6) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggungan adalahBank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku KegiatanUsaha, atau Eks BPPN.
Pengadilan PN MENGGALA
Register : 12-01-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 30-01-2013
Putusan PN MENGGALA Nomor 1/Pdt.G/2012/PN.MENGGALA
Tanggal 17 Januari 2013 —
64 — 25
  • Dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ditentukan Petambak Plasmamenerima fasilitas kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja dari BDNI dengan sepengetahuanPerusahaan Inti yang sekaligus bertindak sebagai penjamin (avalis) terhadap Kredit ModalKerja yang diberikan oleh pihak Bank.6 Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi oleh Pemerintah RI danselanjutnya dikuasakan hak pengelolaannya kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan(KKSK) atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan
    Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiap petambak.Bahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PT PPA. ProgramRevitalisasi Dipasena juga menjadi Program Kerja 100 Hari Presiden Republik Indonesia terpilih saatitu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.! Program Revitalisasi Dipasena tersebut berupa mengembalikanpada kondisi awal pertambakan dipasena. kesejahteraanpembudidava dan masyarakatsekitardanmenjadi kontributor devisa negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1273 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Agustus 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA DIRJEN KEKAYAAN NEGARA (DJKN) DEPARTEMEN KEUANGAN RI, CQ. KEPALA KANTOR DJKN WILAYAH II MEDAN SUMATERA UTARA, CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN (KPKNL) vs ROSMEINI, Dkk
50 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Nomor 58 tanggal 22 Februari 1999antara Bank Indonesia dan Pemerintah cq BPPN, hak atas piutangBank Indonesia kepada PT Sejahtera Bank Umum (DL) dialihkan dariBank Indonesia kepada Pemerintah;Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasijo.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2017 — Putus : 04-01-2019 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 333/Pdt.G/2017/PN Mks
Tanggal 4 Januari 2019 — Penggugat:
HAMSINA HL
Tergugat:
1.Sdr. KASMIN DAMING
2.PIMPINAN PT. BANK MEGA Tbk. REGIONAL CAB. MAKASSAR
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CQ.
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
67 — 20
  • Salinan/fotokopi bukti bahwaa. debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;b. debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditor separatis);atauc. debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau eks BPPN;6. Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akanbertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutanpidana;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 26-09-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 26 September 2013 — PT SRI MELAMIN REJEKI (“PT SMR”), yang diwakili oleh Direktur Perseroan Ahmad Rizal terhadap 1. PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (PERSERO), dahulu adalah PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO), yang telah berganti nama menjadi PT PUPUK INDONSIA (PERSERO), yang diwakili oleh Direktur Utama Arifin Tasrif, 2. PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (“PT PSP”), yang diwakili oleh Direktur Utama Ir. Musthofa
316 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Kasasi Niaga Nomor 018K/N/2000 antara BPPN melawanPT Sumi Asih;Hal. 19 dari 39 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 03-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 K/PDT.SUS/2011
JANDRI SIADARI, SH., LL.M. SELAKU KURATOR PT. TRIPANCA GROUP (DALAM PAILIT); PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ), TBK. DAN SUGIARTO WIHARJO, DKK.
282 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepailitan dan PKPUdengan tegas menyatakan bahwasanya Kreditor Pemegang HakSeparatis harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktupaling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi,sehingga setelah lewat jangka waktu tersebut maka menjadi kewenanganKurator ;Selain itu Mahkamah Agung dalam amar putusan perkara tersebut jugatelah memutuskan bahwa jaminan kebendaan yang tercatat atas namaPribadi (Hendro Tjokrosetio) yang merupakan jaminan kebendaan atashutang Debitor Pailit kepada BPPN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 21-06-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 858/Pid.B/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 14 September 2016 — ANIS AMRONI
427 — 47
  • Tabrani meninggal pada tanggal 16 Agustus 2002 ; > Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengurus perkara di Pengadilan dari tahun2002 sampai tahun 2007 ; 22ne enn en cen cence nec nee eee> Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ; Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perlawan dari BPPN setelah tanahtersebut diserahkan kepada orang tua saksi oleh Pengadilan ; Bahwa saksi mengetahui Ahmad Jayani pernah ditahan oleh Polisi, karena diamelakukan pengrusakan ditanah tersebut ; enonn