Ditemukan 1347 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : btpn bpn bpp bain bpsk bppt bpjn bppã bapn
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN Sda
Tanggal 24 Agustus 2017 — PT. ALIKA EKAPUTRA Lawan SUPRIYANTO, S.T., Ny. ONG LINDAWATI, HERMAN BUDI PRAYITNO PT. BANK PERMATA CABANG SURABAYA eks PT. BANK BALI, NOTARIS ABDURACHIM, S.H NOTARIS YOVITA DAMAYANTI, S.H NOTARIS LUTFI AFFANDI, S.H., M.Kn
422 — 145
  • Tergugat Pembanding masuk dalam programpenyerahan status Bank Rekap dan sisa hutang dengan ATKdiserahkan kepada BPPN/ Turut Tergugat Turut Terbanding;Halaman 218 dari 293 Putusan Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN SdaMenimbang, bahwa piutang tanpa adanya jaminan kredit tersebutyang kemudian oleh BPPN / Turut Tergugat Turut Terbandingdilakukan penjualan lelang dengan pemenang lelang / pembeliadakag PT.
    Pembandingsebelum melaksanakan pembelian piutang dengan Turut Tergugatlll Turut Terbanding meneliti terlebih dahulu apa saja yangmenjadi hak dari Penggugat Pembanding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, makapersoalan yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi atas dalil gugatan Penggugat Terbandingtersebut, apakah benar Tergugat Pembanding d/h Bank Balitelah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikanpihak Penggugat Terbanding secara immateriil;Menimbang, bahwa BPPN
    Alika Ekaputra menajdi menjadi debitor atas nama FritzErawan, dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 1,500,000,000. ( padaakhirnya atas debitor ini menjadi debitor ATK BPPN dengan jaminanyang berupa T/B di JI. WR. Supratman 42 Surabaya).c. Terhadap sisa pinjaman dari PT. Alika Ekaputra yang berupa janjiConvertible bond sebesar USD. 1,743,628 (akta No. 47), tanggal 24November 1998), yang kemudian menjadi debitor ATK BPPN tanpajaminan dan kemudian dibeli oleh investor PT.
    Tergugat Pembanding masuk dalam program penyerahan status Bank Rekapdan sisa hutang dengan ATK diserahkan kepada BPPN / TurutTergugat Turut Terbanding;Menimbang, bahwa piutang tanopa adanya jaminan kredit tersebutyang kemudian oleh BPPN / Turut Tergugat Turut Terbandingdilakukan penjualan lelang dengan pemenang lelang / pembeliadakag PT.
    Ill TurutHalaman 244 dari 293 Putusan Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN SdaTerbanding meneliti terlebin dahulu apa saja yang menjadi hak dariPenggugat Pembanding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, makapersoalan yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi atas dalil gugatan Penggugat Terbandingtersebut, apakah benar Tergugat Pembanding d/h Bank Bali telahmelakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pihakPenggugat Terbanding secara immaiteriil;Menimbang, bahwa BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-08-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Agustus 2016 — Nyonya HAMIDAH, DKK VS Nyonya Ir. RINI SURDJONO, DKK
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1150 K/Pdt/2016bukan Perkara a quo, yakni Perkara Nomor 68/Pdt.G/2013/PN Bppn, dan halini telah kami uraikan tersebut di atas dan melampirkan Copy Putusan36/PDT/2015/PT.SMR Tanggal 30 Juni 2015 tersebut di dalam Memorikasasi atas Pertimbangan Putusan Judex Facti Hakim Banding PengadilanTinggi Kalimantan Timur tersebut dan menandai dengan Stabilo;. Tentang Eksepsi:Moh.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 13-07-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor Tingkat Kasasi: Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/K/2021/PN.Smg -Tingkat Pertama:Nomor 11/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN.Smg
Tanggal 13 Juli 2021 — PT. SEMANGAT BERKAT MELIMPAH. sebagai Pemohon Kasasi Melawan RISA JULIANINGRUM sebagai Termohon Kasasi
383 — 160
  • Mustika Princess Hotel; Yurisprodensi Mahkamah Agung No 18K/N/2000 tanggal 8 Juni 2000 dalam perkara antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) melawan PT. Sumi Asih).F.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-12-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2122 K/PDT/2014
Tanggal 24 Desember 2014 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, VS PT. INDACO PERSADA, DKK
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berkaitan dengan Krisis Moneter tersebut, Pemerintah melaluiBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) secara jelasjelas telahdiketahui umum, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, telah memberikanKebijaksanaan Pengurangan Hutang hingga sebesar 25 % (dua puluhlima prosen) dari jumlah hutang;e.Bahwa terhadap' kebijaksanaan Pemerintah tersebut ternyataPengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkannya dengan baik danHal. 30 dari 34 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-10-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 PK/Pdt/2016
Tanggal 13 Oktober 2016 — SAIMAN ERNAWAN, DK VS H. AHMAD MUSLIHAT
180 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perjanjian pengalihan hutang antara BPPN dengan PT Visa Belia Pratama,merupakan titik tolak Majelis Kasasi dalam perkara aquo (Nomor 719K/Pdt/2008), bahkan ddalam kesimpulan Hakim Kasasi menyatakan ".... dariurutan secara kronologis tersebut di atas, terlinat bahwa ditinjau secaraHalaman 22 dari 31 Hal. Put.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-04-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 264/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 9 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : HANYTA CHANDRA
Terbanding/Tergugat : PT. KOBAME PROPERTINDO
Turut Terbanding/Penggugat II : LIE FERRY CHANDRA
42 — 24
  • Penanganan prosespensertifikatan tanah dilakukan sepenuhnya oleh YK Kobame dengankoordinasi bersama instansi terkait seperti Zeni Kopassus, Zeni KodamJaya, Suad, Dirjen Matfas Jasa, Dephankam serta BPPN;Bahwa Mall Cijantung dibangun di atas seluas 1,5 Ha yang terletak diJalan Pendidikan , Cijantung, Jakarta Timur. Awalnya adalah bermuladari surat penunjukan Pangdam V jaya tanggal 12 Oktober 1972,Nomor 2344/X/1972 yang memberikan kepada satuan Kopasandhauntuk membangun gedung bioskop.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 20-12-2017 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BEKASI Nomor 725/Pdt.G/2017/PN Bks
Tanggal 25 Oktober 2018 — TAMI sebagai Penggugat Melawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bpr Lugano sebagai Tergugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi Kpknl, sebagai Turut Tergugat
155 — 50
  • 2017/PN Bks5) salinan/fotokopi bukti bahwa:a) debitor wanprestasi, antara lain surat surat peringatan;b) debitor telah pailit, berupa:i. putusan pailit;danii. salinan Penetapan/keterangan tertulis dari HakimPengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yangditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawasyang berisi dimulainya keadaan insolvensi; atauc) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), BankBeku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha(BBKU), atau Eks Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Putus : 04-02-2008 — Upload : 19-09-2013
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor PUT/04-K/PMT.III/AU/I/2008
Tanggal 4 Februari 2008 — Soegiarto, B.A Letkol Kes Nrp 511279
51 — 10
  • Saleh Malang ke Rekening BPPN/ Bukopin Malang Nomor 0351-304175-1, jenis fasilitas (BBKU/BBO) FL/ Pinjaman Installment. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 09-04-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN MALANG Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Mlg
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
DENDY KUSUMAWARDHANA
Tergugat:
1.Ny. ELY ESTER KUSTINAWATI
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
83 — 34
  • Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT) terdiri dari:b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saatsebelum pelaksanaan lelang terdiri dari :1) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencanapelaksanaanlelang kepada debitor Hak Tanggungan adalah Bank DalamLikuidasi, Bank Beku dalam Operasional, bank BekuKegiatan Usaha, atau Eks BPPN.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 05-11-2008 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 22-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 25 Maret 2009 — 1. PT. Bali Pasific Investama, 2. 2. PT. Kertas Nusantara;Menteri Kehutanan RI
268 — 235
  • Nusantara Energy dari pemilik lamamelalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)Halaman 5 dari 40halaman Putusan No.174/G/2008/PTUN JKTpada tahun 2004 ;. Bahwa PT. KIANI HUTANI LESTARI mendapatkan HPHT!berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 838/Kpts11/1992 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/Kpts11/1995 ;. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.838/Kpts 11/1992 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No.349/Kpts 11/1995, kepada PT.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-01-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 02 / Pdt.G / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 20 Oktober 2015 — RIZAL FAKHRIZAL R,SE,DKK LAWAN . PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., DKK
96 — 30
  • Bdg.36.37.38.39.40.Keuangan Republik Indonesia No : 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelangmengatur bahwa " tidak termasuk kegiatan usaha Balai Lelang adalah lelangselain yang disebutkan pada ayat (1), antara lain Lelang Eksekusi, LelangBarang milik/dikuasai negara, Lelang aset BUMN/D berbentuk Perum danPerjan, Lelang Kayu dan lelang aset BPPN ", Apabila dikaitkan denganketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mendasarkan diri pada ketentuantersebut
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 691/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat : Tuan Hinggadjaja Tjiputra, Tjie Hin Ol
Terbanding/Penggugat I : Nyonya Yanti Sariwati Tjiputra, bernama Tjie Jan Jan
Terbanding/Penggugat II : Nyonya Inti Sariwati Tjiputra, Tjie Jin Jin
Terbanding/Penggugat III : Tuan Kian Djaya Tjiputra, Tjie Hin Jan
Terbanding/Penggugat IV : Nyonya Sanny Sariwati Tjiputra, Tjie San San
Terbanding/Penggugat V : Tuan Mega Djaya Tjiputra
Terbanding/Turut Tergugat I : Nyonya Lanny Sariwati Tjiputra, Tjie Lan Lan
Terbanding/Turut Tergugat II : Maria Rahmawati Gunawan, SH.
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
134 — 83
  • pembelian pakan ayam dan obatobatan, namun belakanganTergugat menyatakan tidak membolehkan lagi Penggugat III menggunakanBilyet Giro dan Cek Bank itu, sehingga akhirnya usaha peternakan ayammenjadi kolaps karena hubungan ke supplier pemasok bahan baku pakanayam dan obatobatan menjadi terhenti karena kehilangan kepercayaankarena pembayarannya dilakukan dengan uang tunai/cash, kemudianmenjadi tutup dan hutang ke Bank tidak dapat dibayar dan akhirnya diambilalin dan jaminan tersebut dilelang oleh BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2007 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/Pid.Sus/2007
Tanggal 24 Oktober 2007 — IMAN PATIRUDDIN, SE dkk
96 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pencairan kredit telah dilakukan terhadap 2 (dua)debitur, walupun verifikasi ke BPPN belum dilaksanakandan sebuah rumah tinggal tidak diserahkan sebagai jaminanoleh debitur karena rumah tinggal dimaksud hanya sewa ;4, Tidak dilakukan pemeriksaan setempat (On The Spot/OTS)atas jaminan yang diserahkan yaitu terhadap 28 (dua puluhdelapan) Sertifikat Hak Milik, karena tidak jelasHal. 12 dari 114 hal. Put.
    No.297 K/Pid.Sus/20075.6.lokasinya, namun dibuatkan Berita Acara Taksasi Jaminandan Berita Acara Plottingnya ;Jaminan yang diserahkan atas nama 11 (sebelas) debiturbermasalah status kepemilikannya, yaitu8 (delapan) debitur dengan 22 (dua puluh dua)Sertifikat Hak Milik, tidak diakui dijual olehpemiliknya, yang sebenarnya tanah tersebut hanya disewanamun dibalik nama atas nama debitur ;1 (satu) debitur jaminan 1 (satu) Sertifikat HakMilik berupa tanah dalam pengawasan BPPN dan 1 (satu)Sertifikat Hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1273 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Agustus 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA DIRJEN KEKAYAAN NEGARA (DJKN) DEPARTEMEN KEUANGAN RI, CQ. KEPALA KANTOR DJKN WILAYAH II MEDAN SUMATERA UTARA, CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN (KPKNL) vs ROSMEINI, Dkk
50 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Nomor 58 tanggal 22 Februari 1999antara Bank Indonesia dan Pemerintah cq BPPN, hak atas piutangBank Indonesia kepada PT Sejahtera Bank Umum (DL) dialihkan dariBank Indonesia kepada Pemerintah;Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasijo.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 16-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24 / PDT.ARB / 2015 / PN.JKT.PST
Tanggal 29 April 2015 — NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA Cs >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Cs
711 — 392
  • dalam Jawaban kamiperkenankanlah Termohon 2 dengan ini terlebin dahulu menjelaskan secarabenar apa yang menjadi latar belakang sengketa a quo yang bersumber dariInvestment Agreement dan Supplemental Agreement.LATAR BELAKANG1.SENGKETA A QUO ADALAH SENGKETA YANG BERSUMBER DARIINVESTMENT AGREEMENT DAN SUPPLEMENTAL AGREEMENT.1.Tahun 1998 ketika krisis ekonomi global menerpa dunia salah satunegara yang terkena imbasnya adalah Indonesia dan pada waktu itu banyakgrup usaha yang kolaps dan harus masuk BPPN
    Sampai dengan tahun 2002 masalah hutang grup usahaPemohon 1 di BPPN belum juga selesai dan akhirnya pada tahun 2002Pemohon 1 diwajibkan untuk menyelesaikan segala hutanghutang PT.CTPI yang sudah berada di Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN). Kondisi hutang PT. CTP! pada waktu tahun 2002 adalahberhutang sekitar Rp. 1.700.000.000.000, (satu triliyun tujuh ratus miliarRupiah).
    Berkah/Termohon 2. telahberhasil melaksanakan /nvestment Agreement sehingga Pemohon 1 dangrup usahanyasudah terselamatkan dari BPPN dan keadaan PT. CTPImenjadi semakin membaik karena management PT. Berkah/Termohon 2juga masuk kedalam management PT. CTPI. PT. CTPI yang tadinya burukkemudian sempat menduduki peringkat pertama mengalahkan stasiuntelevisi lainnya.Namun demikian meskipun PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 September 2013 — UMAR ZEN
296 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terang Kita yang berdiri sejak tahun 1957 yang dibeli olehTerdakwa dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun2002, berdasarkan Akta Notaris Marijke J. Patilaya, dan TerdakwaUMAR ZEN menjabat sebagai Direktur Utama PT. Terang Kita ;Komposisi Kepemilikan Saham yaitu : Umar Zen (Terdakwa) : 70% ; PT. Terang Kita ndah Tama : 30% ;e Kemudian pada tahun 2008 Terdakwa membeli PT.
    Terang Kita yang berdiri sejak tahun 1957 yang dibeli olehTerdakwa dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2002,Hal. 15 dari 116 hal. Put. No.1513 K/Pid.Sus/2013berdasarkan Akta Notaris Marijke J. Patilaya Terdakwa UMAR ZEN menjabatsebagai Direktur Utama PT. Terang Kita ;Komposisi Kepemilikan Saham yaitu : Umar Zen (Terdakwa) : 70%. PT. Terang Kita Indah Tama : 30 %. Pada tahun 2008 Terdakwa membeli PT.
    Terang Kita yang berdiri sejak tahun 1957 yang dibeli olehTerdakwa dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2002,berdasarkan akta notaris Marijke J. Patilaya, dan Terdakwa UMAR ZENmenjabat sebagai Direktur Utama PT. Terang Kita ;Komposisi Kepemilikan Saham yaitu :e Umar Zen (Terdakwa) : 70 %.e PT. Terang Kita Indah Tama : 30%.e Kemudian pada tahun 2008 Terdakwa membeli PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2015 — Upload : 21-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — DADDY HARIADI DKK VS PT SWEET INDOLAMPUNG DKK
285 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPPN,selanjutnya Pemerintah RI C.Q.
    BPPN.
    BPPN, namun demikian ternyata pada petitum gugatan,Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telahmenuntut dibatalkannya perjanjian yang dibuat jauh sebelum PT SweetIndolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) danPT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding2/Penggugat 2) dimiliki oleh Pemerintah RI c.g. BPPN.
    BPPN, selanjutnya PemerintahRI c.g. BPPN yang menguasai Penggugat 1...;1.5.4 Ternyata jauh sebelum lelang dilakukan (dan objek lelang berupaPerusahaan Penggugat 1...), ternyata kemudian Tergugat 4(Pegawai dari Tergugat 5) bersamasama dengan Tergugat 5 secarabersamasama merekayasa berbagai utang dan agunan, agar pihakketiga mengurungkan niatnya untuk membeli lelang...;Petitum gugatan a quo butir 4 dan 5 halaman 49 sampai dengan50:4.
    BPPN. Hal ini secara tegasdikemukakan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/ParaPenggugat pada posita gugatan pada butir 1.5.3 dan 1.5.4 halaman 5 sertapada petitum gugatan pada butir 4 dan 5 halaman 49 sampai dengan 50yang terkutip sebagai berikut:Posita gugatan a quo butir 1.5.3 dan 1.5.4 halaman 5:1.5.3 Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama/manajemen lama dariPenggugat 1...kepada Pemerintah RI c.g. BPPN, selanjutnyaPemerintah RI C.Q.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 687 PK/Pdt/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — HARUN SEBASTIAN, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VS 1. PT. PUTRA BANDARA MAS, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG., SH., SE., MH., Notaris di Jakarta, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
607 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perjanjian pengalinan hutang antara BPPN dengan PT Visa BellaPratama merupakan titik tolak Majelis Kasasi dalam perkara a quo(Nomor 719 K/Pdt/2008), bahkan di dalam kesimpulan Hakim Kasasimenyatakan dan urutan secara kronologis tersebut di atas, terlihatbahwa ditinjau secara yuridis, pihak PT Timor Putra Nasional yang tetapmenjadi piutang BBPN telah dialihkan/dijual kepada kreditur baru (PTVista Bella Pratama).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563/B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BANK EKONOMI RAHARJA, Tbk.
49 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam penyerahan BarangKena Pajak untuk jaminan hutang piutang, hak atas Barang Kena Pajakmasih berada pada debitur, sedangkan dalam pengambilalihan aktivamilik debitur karena kredit macet, hak atas aktiva telah diserahkankepada Bank Kreditur atau BPPN;bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas Majelisberpendapat bahwa penjualan aktiva yang berupa jaminan kredit daridebitur a quo adalah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha ataupekerjaannya, dan bukan merupakan kegiatan usaha jual beli
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-03-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Januari 2014 — PT. INDAUDA, MELAWAN: PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA, CS
151 — 186
  • BPPN, hak atas piutang BankIndonesia kepada PT. Bank Pinaesaan (DL) dialihkan dari Bank Indonesiakepada Pemerintah;Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP 25/1999 jo.