Ditemukan 556011 data
SIHYADI, SH
Terdakwa:
JAMANI Als DADUNG Bin H. BAHRI
40 — 6
Bahri telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengajadi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan alatdan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1)Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang
(lima puluh ribu rupiah sehinggamodal keseluruhan untuk membikin alat setrum tersebut sekitar Rp. 750.000,(tujunh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mengetahui kalaumenangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009.Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan
dan sejenisnya maka kurun waktu 5 sampai 10 tahunlingkungan perairan bisa kembali seperti semula;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
semula;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggukanakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan / atau leingkungannya telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
IRMA LESTARI.SH
Terdakwa:
1.IMRON Bin ITO
2.ALKONI Bin BUKHORI
36 — 27
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIS Als ARIS Bin DG PATANDRA Alm
102 — 21
Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Ketentuan Peralinan, pada pokoknyamengatur bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perikanan;3.
tentang perikanan DAN Pasal 84 ayatHal2dari40 Hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bgl(2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor31 Tahun 2004 tentang perikanan;Menjatuhkanpidanaterhadapterdakwaberupapidanapenjaraselama 10 (Sepuluh)bulan dengandikurangiselamaterdakwaberadadalamtahanansementara dandenganperintahterdakwatetapditahansertadendasebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah) subsidair Kurungan selama 6 (enam) Bulan;Menyatakanbarangbuktiberupa : 1 (satu) unit
diperairan tersebut tidakdiperbolehkan karena alat penangkap ikan tersebut dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya karenapengoperasiannya pada dasar perairan akan mengakibatkan kehancuran habitatdan semua jenis ikan akan tertangkap yang mengakibatkan kepunahan jenis ikantertentu;won nnnnnn === Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal84 ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 2004
dan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikananyangmempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.
Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yangmempunyai unsurunsur sebagai berikut :3.
PETHRES MORCERLIF MANDALA,SH
Terdakwa:
KARYONO
35 — 8
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
RENO SAHRIYAL Bin RUDI HARTONO
23 — 9
1.MOHAMAD RONALD,SH
2.HAMKA MUCHTAR, SH.
Terdakwa:
1.NAPRI MAHABARU alias PAPA SALMAN
2.SALMAN
74 — 26
Pasal 8 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.ATAUKEDUA Bahwa ia terdakwa 1. NAPRI MAHABARU Alias PAPA SALMAN danterdakwa 2.
Sulawesi Tengah sejaktahun 2004 sampai sekarang dan jabatan saya sekarang sebagai Staff BidangPengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang telah dilakukan oleh para ParaTerdakwa, sehingga Para Terdakwa ditangkap karena para Para Terdakwamelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom).
Pasal 8 8 Ayat (1) Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Setiap orang;2.
Pasal 8Ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.
Pasal 8 Ayat (1) Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.
AKBAL PURAM, SH
Terdakwa:
FRANSISCO ALEXANDER
37 — 19
tanggal 31 Mei2021 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FRANSISCO ALEXANDER, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 100 jo Pasa 7 ayat (2)huruf c UU No. 31 tahun 2004
tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan.Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tte2.
PPH pasal 25 DoJumlah : Rp.18.427.500, (delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN TtePerbuatan Terdakwa FRANSISCO ALEXANDER sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undangundangnomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan
Pasal 7ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan, yang unsurunsurnya yaitu:1. Unsur setiap orang;2.
Pasal7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar
Terbanding/Terdakwa : AMBONG Alias PAPA ANTO
54 — 15
HARNAWATI, SH
Terdakwa:
MUH.ALI BONE BIN H.BONE
149 — 31
MUHAMMAD WILDAN AWALJON PUTRA, S.H.
Terdakwa:
HERMANSYAH
55 — 21
WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
TAUFIK KURAHMAN Bin SYAHWANI
29 — 0
1.Ario Dewanto
2.Susianik, SH.
Terdakwa:
Muryanto alias Temu Bin Mulyono
31 — 22
RIZALDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MASDOKHI
35 — 22
Terbanding/Terdakwa I : Pardi Angka
Terbanding/Terdakwa II : Tasman Pardi
84 — 25
Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan padaPasal 8 ayat ( 1 ) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukanpenangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / ataumembahayakan kelestarian Sumber daya ikan dan / atau lingkungannyadiwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;3.
Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan padaPasal 8 ayat ( 1) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukanpenangkapan ikan dan / atau. pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atauHalaman 7 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PALmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / ataulingkungannya diwilayah pengelolaan
tertanggal 23Oktober 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap barang buktiberupa 1 (satu) unit perahu, 2 (dua) unit mesin katinting Merek Daiho danYusaka, 1 (Satu) buah dayung, 2 (dua) buah jarring ikan tidak sependapatdengan Penuntut Umum untuk dirampas lalu diserahkan kepada negara,karena menurut Majelis Hakim bahwa ketentuan dalam Pasal 76A UndangUndang Nomor 45 Taun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan tidak mewajibkan benda dan/ataualat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidanadirampas untuk negara atau dimusnahkan, sehingga Majelis Hakimberpendapat barang tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa.Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud PasalPasal 76A UndangUndang Nomor 45 Taun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan uraianBenda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan
Pasal 8 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PALtentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;2.
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
ARWILSON Alias IWIL Bin BAHYUNIS Alm
52 — 33
Menyatakatan Terdakwa Arwilson alias Iwil bin Bahyunis (alm) terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikananjo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan.2.
Bahwa Lobster dapat dikategorikan jenis ikan berdasarkan Depperik (2003),Sumber daya ikan adalah semua Jenis ikan termasuk biota perairan lain (piscHalaman3dari29Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2020/PNBgles, crustae, mollusca, colenterata, amphibila, reptilian, mamalia) berdasarkanpasal 1 angka 4 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikananan.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 88 Jo pasal 16 Ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi Suratdakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagaiberikut dibawah ini;1.
No.31 tahun 2004 tentang PerikananHalaman9dari29Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2020/PNBgldan Permen Kelautan dan Perikanan R.I.
No.31 tahun 2004 tentangPerikanan dan Permen Kelautan dan Perikanan R.I.
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
AKHIARMANSYAH Als PAK IING Bin MUHAMMAD AWAL
68 — 16
Terbanding/Terdakwa : Slamet Bin Kasimun
52 — 23
MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH
Terdakwa:
MAHYUDIN Bin JAMHURI
10 — 13
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO
66 — 14
Jambi tidak memiliki SIUP maka melanggar ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 tahun 2004.Adapun bunyi pasal 92 sebagaimana dimaksud yaitu Setiap orangyang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran
Jambi akan dikirim ke Negara Singapura sesuai denganUU Perikanan No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU RINo. 45 Tahun 2009 kegiatan sebagaimana dimaksud termasuk dalamkategori Pengangkutan Ikan (Benih Bening Lobster/ BBL).
Jambi Benih Bening Lobster (BBL) akan diangkut ke NegaraSingapura tidak memiliki dan atau tidak mempunyal Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) maka orang yang melakukan kegiatan sebagaimanadimaksud melanggar ketentuan Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahun 2004.Dengan Fakta bahwa untuk kegiatan yang dilakukan oleh Budianto,Terdakwa Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal
Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi Setiap orang yang dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilikiSIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana denganpidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyakRp1.500.000.000,00
Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
1.Herman Reko Deta, S.H.
2.Mawardi, S.H., M.H.
3.Vendy Trilaksono, S.H.
4.Hendrika Beatrix Ngape, S.H.
Terdakwa:
SUHANTA alias WAK SANTA
77 — 32