Namun sampai saat ini SKMHT tersebut tidak diberikan oleh TergugatIl tanpa alasan yang Jelas;Bahwa dalam APHT No. 136/214 tertanggal 26 Nopember 2014 tertulisbahwa APHT tersebut dibuat berdasarkan SKMHT tertanggal 13 Nopember2014 dan APHT Nomor 002/2015 tertanggal 09 Januari 2015 tertulis bahwaAPHT tersebut dibuat berdasarkan SKMHT tertanggal 12 Desember 2014;Bahwa berdasarkan SKMHT tertanggal 13 Nopember 2014 dan SKMHTtertanggal 12 Desember 2014 dinyatakan bahwa Penggugat telahberhadapan langsung

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT pada petitum butir 4 dan 5 dalamGugatan menuntut agar : (i) SKMHT tertanggal 13 November 2014sebagaimana termuat dalam APHT No. 136/214 tertanggal 26November 2014; dan (ii) SKMHT tertanggal 12 Desember 2014sebagaimana termuat dalam APHT No. 002/2015 tertanggal 09Januari 2015 adalah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai aktadi bawah tangan dan batal demi hukum.Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita dan petitum Gugatan aquosebagaimana diuraikan pada huruf d dan e di atas adalah

BerdasarkanSKMHT tersebut selanjutnya dibuatlan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 136 / 2014 tgl. 26 Nopember 2014 yangdibuat oleh Abdul Aziz, SH, MKn, PPAT di Kabupaten Rokan Hulu.Selanjutnya bersdasarkan APHT tersebut Kantor PertanahanKabupaten Rokan Hulu menerbitkan Sertifikat Hak TanggunganPeringkat (Pertama) No. 2532/2014 tanggal 15 Desember 2014.Bahwa penyerahan tanah Hak Milik nomor 712 dengan luas 19.912M?

Berdasarkan SKMHT tersebut selanjutnya dibuatlan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 02 / 2015 tgl. 9 NovemberHalaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2018/PT PBR2015 yang dibuat oleh Abdul Aziz, SH, MKn, PPAT di KabupatenRokan Hulu. Selanjutnya bersdasarkan APHT tersebut KantorPertanahan Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan Sertifikat HakTanggungan Peringkat (Pertama) No. 156/2015 tanggal 26 Januari2015.p.

REKONPENSI dalam haldilaksanakannya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.Bahwa di dalam APHT yang telah ditandatangani oleh TERGUGATDALAM REKONPENSI di hadapan PPAT, telah diatur secara tegasdalam Pasal 2 sebagai berikut :Jika Pihak Kedua ic.

APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT YobanaSamial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota AdministratifJakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010tertanggal 3 September 2010, (peringkat pertama dengan nilai jaminanhutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemeganghak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tok berkedudukandan berkantor pusat di Jakarta;b.

APHT Nomor 02/2011 tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPAT YobanaSamial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota AdministratifJakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011tertanggal 17 Maret 2011 (peringkat kedua dengan nilai jaminan hutangRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang haktanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta;c.

ArizalAnas sebagaimana yang tertuang dalam:a) APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPATYobana Samial, S.H. yang terdaftar pada Badan Pertanahan KotaAdministratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak TanggunganNomor 4445/2010 tertanggal 3 September 2010 (peringkat pertamadengan nilai jaminan hutang Re500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah))atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tok berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;b) APHT Nomor 02/2011 tanggal

ArizalAnas sebagaimana yang tertuang dalam:a) APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPATYobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan KotaAdministratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor4445/2010 tertanggal 3 September 2010 (peringkat pertama dengan nilaijaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas namapemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbkberkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;b) APHT Nomor 02/2011 tanggal

APHT Nomor 02/2011 tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPATYobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan KotaHalaman 16 dari 19 hal. Put.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 319 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 29/Dawe/2008 tanggal 30Januari 2008.Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal08 September 2008.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal01 Juni 2009.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal01 Juni

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 319 berdasarkan APHT No. 29/Dawe/2008 tanggal 30 Januari 2008, diberi tanda T14;15. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2423/2008 berdasarkan APHT No.617/Bae/2008 tanggal 08 September 2008, diberi tanda T15;16.

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1185/2009 berdasarkan APHT No.234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T16;17.Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1186/2009 berdasarkan APHT No.235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T17;18. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2163/2009 berdasarkan APHT No.418/Dawe/2009 tanggal 28 Oktober 2009, diberi tanda T18;19.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 00990/2006 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 374/Dawe/2006 tanggal 08 Agustus 2006(bukti T13);2. Sertifikat Hak Tanggungan No : 319 berdasarkan APHT (Akta PemberianHak Tanggungan) No : 29/Dawe/2008 tanggal 30 Januari 2008 (buktiT14);3. Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal 08 September2008 (bukti T15);4.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT16);5. Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT17);6. Sertifikat Hak Tanggungan No : 2163/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 418/Dawe/2009 tanggal 28 Oktober 2009(bukti T18): 5.

Begitu. pula sejak awalalmarhumah RUKIWJAH telah diberi penjelasan oleh TERGUGATIIperihal HAK miliknya beralin menjadi HAK TERGUGATII berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26 Nopember 2010 yang diterbitkanoleh VERONICA MAYA LESTARI, SH. sebagai Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) dan kemudian diterbitkan pula Sertipikat Hak Tanggungandari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 03009 /2010 tertanggal 13 Desember 2010 oleh Kantor Pertanahan

Bahwa mengingatObyek Sengketa telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor : 85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26 Nopember 2010yang diterbitkan oleh VERONICA MAYA LESTARI, SH. sebagai PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) dan kemudian diterbitkan pula SertipikatHak Tanggungan (SHT) dari Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 03009 / 2010 tertanggal 13 Desember 2010 olehKantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga yang adalah SAH menuruthukum, sehingga lelang yang dilakukan oleh

;Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 13 adalah tidakbenar karena faktanya yang terjadi adalah hubungan hukum antaraRukijah alias Ny Somawikarta dengan Tergugat1I yang diikat denganAkta pemberiah Hak Tanggungan (APHT) Nomor85/APHT/KTS/XII/2010 dan dan dilanjutkan diikat dengan Sertifikat HakTanggungan (SHT) Nomor : 03009/2010, dan kesepakatan tersebuttidak pernah dibatalkan.

) Nomor1939/2009 tertanggal O09 Nopember 2009, Bukti surat Tll.4 tentangPermohonan Kredit tertanggal 22 Nopember 2010, Bukti surat TII.5 tentangperjanjian kredit, surat penyerahan hak milik fidusia sebagai jaminan, kuasauntuk menjual dan kuasa untuk pengambilan tunai saldo rekening tabunganNomor 1077040007593/INV/PBG.PDM/X1I/2010 tertanggal 23 Nopember2010, Bukti surat TII.6 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26 Nopember 2010, Bukti surat TIl.7 tentang

) Nomor1939/2009 tertanggal O09 Nopember 2009, Bukti surat Tll.4 tentangPermohonan Kredit tertanggal 22 Nopember 2010, Bukti surat TII.5 tentangperjanjian kredit, surat penyerahan hak milik fidusia sebagai jaminan, kuasauntuk menjual dan kuasa untuk pengambilan tunai saldo rekening tabunganNomor 1077040007593/INV/PBG.PDM/X1/2010 tertanggal 23 Nopember2010, Bukti surat TII.6 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26 Nopember 2010, Bukti surat TIl.7 tentang

Parito sebesarRp17.383.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut: Biaya Administrasi Rp2.500.000,00; Provisi 1% Rp2.500.000,00; Materai Rp48.000,00; Asuransi Jiwa Rp7.910.000,00; Asuransi Rumah Rp175.000,00; Legalisasi Rp50.000,00; Fidusia Rp0,00 (Free); Roya Rp800.000,00; Cek BPN Rp200.000,00; SKMHT Rp500.000,00; APHT Rp2.500.000,00; Cadangan APHT Rp0,00 (Free); Survey Rp200.000,00; Realisasi Rp0,00 (Free); Lainlain Rp0,00 (Free) +Total biaya

, SKMHT dan Roya tidak dilakukan pengurusan/digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak pengurus KSU Gajah Arthadengan rincian biaya sebagai berikut: e Roya : Rp800.000,00; SKMHT : Rp500.000,00;e APHT : Rp2.500.000,00 +Total : Rp3.800.000,00;Bahwa terhadap hal tersebut saksi Parito melakukan klarifikasi kepadaNotaris Agustina Rachmawati guna menanyakan pengurusan biaya SKMHT,APHT dan Roya yang telah dipotong oleh KSU Gajah Artha atas biayaadministrasi pinjaman.

Selanjutnya saksi Agustina Rachmawati mengatakanatas pinjaman saksi Parito tersebut pihak Notaris saksi Agustina tidakpernah membuat dan menerbitkan SKMHT, APHT dan Roya dikarenakansaksi Agustina tidak pernah diberitahukan oleh pihak KSU Gajah Arthapelaksanaan pencairan atas pinjaman saksi Parito;Bahwa biaya administrasi yang dikeluarkan oleh saksi Parito untukpengurusan SKMHT, APHT, dan Roya yang totalnya adalah sebesarRp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tidak digunakan sesuaidengan

Putusan Nomor 144 K/PID/2016Bahwa biayabiaya administrasi lainnya yang telah dipotong oleh KSU GajahArtha berupa APHT, SKMHT dan Roya tidak dilakukan pengurusan/digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak pengurus KSU Gajah Arthadengan rincian biaya sebagai berikut: e Roya : Rp800.000,00;e SKMHT : Rp500.000,00;e APHT : Rp2.500.000,00+Total : Rp3.800.000,00;Bahwa terhadap hal tersebut saksi Parito melakukan klarifikasi kepadaNotaris Agustina Rachmawati guna menanyakan pengurusan biaya SKMHT,APHT dan

di atas cacat hukum, tidak accesoir, danerror in persona, TERGUGAT akan bantah sebagai berikut:Bahwa APHT No. 176/ 2011 tersebut di atas dianggap cacat hukumkarena yang berhutang atau dalam hal ini menandatangani perjanjiankredit adalah Tn.

Hakto Ilham Syahendra dan TURUT TERGUGAT Il,namun yang menandatangani APHT No. 176/ 2011 sebagai calonagunan adalah PENGGUGAT dan PENGGUGAT II, bukan Tn.

Menunjukan PENGGUGAT sebagai pemilik SHM No. 136/ Rantau Panjang Kiri memilikikewenangan untuk berbuat apapun terhadap Sertifikat hak miliknyadimana salah h satunya sebagai Pemberi Hak Tanggungan telahdibuktikan dengan menandatangani APHT No. 176/ 2011 (vide posita.nomor 5). Sedangkan Tn.

Hanya apabila benarbenar diperlukan, ,yaitu dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir di hadapanPPAT, diperkenankan pengguna Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan (SKMHT)", menunjukkan bahwa APHT yang telahditandatangani langsung oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT Il,sehingga tidak dibutunkan SKMHT;Bahwa kemudian disebutkan dalam gugatannya terkait APHT No. 176/2011 tidak bersifat accesoir disampaikan Seperti disebutkan dalamPenjelasan Pasal 10 ayat (1) UU HT, "Sesuai dengan sifat accessoir dariHak

Pasal. 1820KUHPerdata jo Pasal 1823 KUHPerdata dan Pasal. 142 ayat (2)Rbg maka katakata "Debitur" dalam APHT harus dimaknaisebagai Debitur Penjamin bukan Debitut Utama sehingga AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor: 176/ 2011 tanggal 26042011 tidak mengandung cacat hukum;Bahwa sesuai dengan dalil Pata Penggugat dalam posita nomor07, kata "Debitur" dalam APHT merupakan tulisan yang telahterformat sedangkan selurunh PPAT tanpa kecuali termasuk TurutTergugat , wajib menggunakan. blanko APHT yang telahditetapkan

2017 Peringkat Pertama dengan AKTA PEMBERIAN HAKTANGGUNGAN (APHT) nomor : 1084 / 2017 tanggal 12 Mei 2017senilai Rp. 735.000.000, (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)yang dibuat PPAT Ny.

tersebut' diikat dengan SERTIFIKAT HAKTANGGUNGAN no. 03356/ 2017 Kabupaten Klaten.4) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1085/2017 tanggal 12Mei 2017 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1084/2017 tanggal12 Mei 20172). Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1087/2017 tanggal12 Mei 20173). Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1086/2017 tanggal12 Mei 20174).

Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat angka 18, samadengan Jawaban sebelumnya pada nomor 6, 7, 11, 15, 17 dan 18, tidakbenar Tergugat mengintimidasi Para Penggugat dengan upaya LelangEksekusi Hak Tanggungan terhadap Obyek sengketa perkara a quo cacathukum dan batal demi hukum.Bahwa terbitnya :Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1084/2017 tanggal12 Mei 2017,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1087/2017 tanggal12 Mei 2017Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1086/2017 tanggal12

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1084/2017 tanggal12 Mei 2017 senilai Rp.735.000.000, (tujuh ratus tiga puluh lima jutarupiah) dengan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN no. 03358/ 2017Kabupaten Klaten atas 2 sertifikat:a.

untuk pembuatan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) tertanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Buddy SetiaPermana, SH.,M.Kn in casu Turut Tergugat I ;2.

Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)nomor 99 dan Nomor 100 tertanggal 25 Oktober 2016 (Dua puluhlima Oktober dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan NotarisDheasy Suzanti, SH Notaris di Kota Bogor in casu Tergugat Ilsebagaimana terurai dalam komparisi pada Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.36/2017 dan No.37/2017 halaman 2 (dua)dan kemudian dipergunakan Turut Tergugat untuk pembuatanAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tertanggal 20 November2017 yang dibuat di hadapan Pejabat

,M.Kn di Kabupaten Sukabumi in casuTurut Tergugat ;19.Bahwa sebagai akta otentik in casu SKMHT maka adalah syaratmutlak dan menjadi dasar hukum yang benar bagi APHT sesuai UUnomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, seyogyanyapembuatan SKMHT dan APHT haruslah didasarkan pada FAKTAYURIDIS yang benar dan tidak melanggar dan/atau berlawanandengan UndangUndang, kesusilaan atau ketertiban umum makaperbuatan Tergugat Il dan Turut Tergugat yang merubah tanggal,bulan dan tahun produk SKMHT maupun APHT sebagaimanadiuraikan

pada angka 15, 16 dan 17 posita gugatan aquo adalahperbuatan yang bertentangan dengan pasal 1365 KUHPerdata jopasal 1337 KUHPerdata jo UU Nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan dan oleh karenanya SKMHT dan APHT yang dibuat olehTergugat II dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan batal demi hukumdengan segala akibat hukumnya ;20.Bahwa dengan dasar SKMHT dan APHT yang dibuat oleh Tergugat IIdan Turut Tergugat cacat yuridis yang mana tanggal, bulan dan tahunpembuatan berbeda dengan FAKTANYA (vide posita

Akta tersebut adalah akta otentikyang menjadi dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 36 dan Nomor 37 tanggal 20 Nopember 2017.

Peringkat Kedua sesuai SHTNo. 00586/2007 tanggal 10 Mei 2007berdasarkan APHT No. 82/2007 tanggal 23Maret 2007 sebesar Rp.150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah).e Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sesuai SHTNo. 00811/2009 tanggal 22 Mei 2009berdasarkan APHT No. 172/2009 tanggal 8 Mei2009 sebesar Rp.225.500.000, (dua ratus duapuluh lima juta rupiah).b.

SHM No. 479/Karangkandri luas 410 m2 atasnama Ambar Ngatun.e Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuaiSHT No. 6339 tanggal 3 Mei 2003 berdasarkanAPHT No. 110/APHT/Ksg/IV/2003 tanggal 24April 2003.

2065 m2 atasnama Ngabas.e Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuaiSHT No. 7162 tanggal 24 Oktober 2003berdasarkan APHT No. 328/APHT/Ksg/X/2003tanggal 10 Oktober 2003 sebesarRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah).e Hak Tanggungan Peringkat Kedua sesuai SHTNo. 00567/2007 tanggal 8 Mei 2007berdasarkan APHT No. 83/2007 tanggal 23Maret 2007 sebesar Rp.55.000.000, (limapuluh lima juta rupiah).e Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sesuai SHTNo. 00810/2009 tanggal 22 Mei 2009berdasarkan APHT No. 170/2009 tanggal

SHM No. 228/Kesugihan Kidul luas 434 m2 atasnama Ngabas.e Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuaiSHT No. 9677 tanggal 28 Desember 2004berdasarkan APHT No. 615/2004 tanggal 13Desember 2004.

2010 tanggal O5 Mei 2010berdasarkan APHT No. 153/2010 tanggal 14Mei 2010 sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluhlima juta rupiah).f.

/I/10/2006 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 05/APHT/I/12/2006 ;Bahwa suratsurat Perjanjian HutangPiutang No. 11 tanggal 05 Oktober 2006 dan No. 35tanggal 20 Desember 2006 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 02/APHT/I/10/2006serta Pemberian Hak Tanggungan No. 05/APHT/I/12/2006, yang dibuat dihadapan TerlawanIV adalah merupakan hasil kerja persekongkolan Terlawan I, Terlawan H, Terlawan III danTerlawan IV yang dibantu oleh Terlawan V dan Terlawan VI, sebab kesemuanya tersebuttanpa sepengetahuan

(Terlawan IV) adalah CacatHukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan Hukum ;Menyatakan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 02/APHT/I/10/2006 dan AktePemberian Hak Tanggungan No. 05/APHT/I/12/2006 yang dibuat dihadapan Notaris IRAANGGRAINI, SH.

/APHT/I/12/2006 tanggal 21Desember 2006 (bukti T.IV4) ;Ill.

No.02/APHT/I/ 10/2006nyata bahwa Abdullah Mahrus (Pelawan I) selaku pemilik jaminan beserta istrinya yaitu FatimaBafadal (Pelawan II), Ny.

/I/10/2006 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.05/APHT/1I/12/2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ira Anggraini, SH.

Dengandemikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijkverklard) ; Bahwa Para Penggugat dalam membuat gugatannya tidakjelas karena Surat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangdidalilkan oleh Para Penggugat pada posita angka 10 dan positaangka 8 tidak jelas apakah APHT No.14/2013 atau APHTNo.28/2013, hal tersebut membuat gugatan tidak jelas dan kabur.Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atausetidaknya dinyatakan tidak

akta dimaksud. dengan demikian tidak benar dalilPara Penggugat yang mendalilkan lbu Metawati semasa hidupnya tidakpernah bertemu dengan Tergugat IV pada saat penandatangananSKMHT dan APHT karena sepengetahuan Tergugat IV pada saatsebelum penandatanganan SKMHT dan APHT, Tergugat IV telahmeminta identitas dari Ibu Metawati dan dalam kartu identitas tersebuttertulis lou Metawati status TIDAK KAWIN.

adalah sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugatmenyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatterhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.14tanggal 19 Maret 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.28 Tanggal 10 April 2013.

Demikian pula dalam positagugatan angka 8 dan angka 10 tidak dijelaskan APHT mana yang dimaksudoleh Para Penggugat apakah APHT No.14/2013 ataukah APHT No.28/2013,sehingga mengakibatkan gugatan tersebut kabur ( obscuur libel ) dan harusdinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( nietontvankelijk verklaard );Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim setelahmempelajari gugatan baik posita maupun petitum surat gugatan Penggugatbahwa ternyata Penggugat

Bahwa berdasarkanpertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ParaPenggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka terhadapproses penerbitan SKMHT dan APHT yang dilakukan oleh Tergugat IV adalahsah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan SKMT dan APHT olehTergugat IV telah melalui prosedur yang benar sehingga perbuatan yangdilakukan oleh Tergugat IV sebagai Notaris dan / atau Pejabat Pembuat AktaTanah ( PPAT ) yang diberikan tugas dan kewenangan oleh

Penggugatsendiri tidak pernah menandatangani APHT maupun memberikan suratkuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT).

Sehingga Tergugat III tidak patut menerbitkanSertipikat Hak Tanggungan untuk Tergugat , karena APHT tidakditandatangani oleh penggugat.

Akan tetapi,substansi gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dimanapengikatan kredit telah dilakukan Tergugat berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) yang cacat hukum yakni APHT dimaksud telah direkayasaTergugat dan IV tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat/tanpatanda tangan Penggugat (vide posita 12, 13 dan 14 hal 4).

Substansi gugatanpenggugat adalah perbuatan melawan hukum, dimana pengikatan kredit telahdilakukan Tergugat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)yang cacat hukum, yakni APHT dimaksud telah direkayasa Tergugat dan IVtanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat/tanpa tanda tanganPenggugat (vide posita 12, 13 dan 14 hal 4), yang selanjutnya didaftarkan olehTergugat III sendiri.

Akan tetapi, substansi gugatan Penggugat adalahperbuatan melawan hukum, dimana pengikatan kredit telah dilakukan Tergugat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang cacat hukumyakni APHT dimaksud telah direkayasa Tergugat dan IV tanpa sepengetahuandan persetujuan Penggugat/tanpa tanda tangan Penggugat (vide posita 12, 13dan 14 hal 4).

No.119/2012 Tanggal 21 April 2012 (HT: Rp. 95.000.000,) dan SHTPeringkat III No. 3679/2015 juncto APHT No. 158/2015 Tanggal 19 Juni2015 (HT: Rp. 50.000.000,) dan SHT Peringkat IV No. 1750/2016Tanggal 28 Maret 2016 juncto APHT No. 028/2016 01 Maret 2016 (HT:Rp. 120.000.000,)2) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5293/Ngringo yang terletak di DesaNgringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi JawaTengah, yang tercatat/terdaftar atas nama Dody Hepto Priswanto(Penggugat Ill), yang terhadapnya

telah dibebankan dengan HakTanggungan berdasarkan SHT Peringkat I No. 2187/2010 Tanggal 15Juli 2010 juncto APHT No. 218/2010 Tanggal 18 Juni 2010 (HT: Rp.150.000.000,) dan SHT Peringkat II No. 2252/2012 Tanggal 04November 2012 juncto APHT No. 120/2012 Tanggal 24 April 2012(HT: Rp. 50.000.000,) dan SHT Peringkat Ill No. 03722/2015 junctoAPHT No. 188/2015 Tanggal 13 Juli 2015 dan SHT Peringkat IV No.01763/2016 Tanggal 28 Maret 2016 juncto APHT No. 027/2016TanggalOl Maret 2016 (HT: Rp. 55.000.000,)3

2010 juncto APHT No. 219/2010 Tanggal 18 Juni 2010 (HT: Rp.580.000.000,) dan SHT Peringkat Il No. 2249/2012 Tanggal 4 Juni2012 juncto APHT No. 121/2012 Tanggal 24 April 2012 (HT: Rp.420.000.000,) dan SHT Peringkat Ill No. 3730/2015 Tanggal 11Agustus 2015 juncto APHT No. 157/2015 Tanggal 19 Juni 2015 (HT:Rp. 300.000.000,).Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6745/Ngringo, yang terletak diDesa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, PropinsiJawa Tengah, yang tercatat/terdaftar atas nama Dadang

II No.03752/2015 juncto APHT No. 189/2015 Tanggal 13 Juli 2015 (HT: Rp.50.000.000,) dan SHT Peringkat III No. 1748/2016 Tanggal 28Maret 2016 juncto APHT No. 029/2016 Tanggal 01 Maret 2016 (HT: Rp.150.000.000).8) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4998/Ngringo, yang terletak diDesa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, PropinsiJawa Tengah, yang tercatat / terdaftar atas nama Dadang Priyatno(Penggugat ) yang terhadapnya telah dibebankan dengan HakTanggungan berdasarkan SHT Peringkat No. 378

No.219/2010 Tanggal 18 Juni 2010 dan SHT Peringkat II No. 2249/2012Tanggal 4 Juni 2012 juncto APHT No. 121/2012 Tanggal 24 April 2012dan SHT Peringkat 111 No. 3730/2015 Tanggal 11 Agustus 2015juncto APHT No. 157/2015 Tanggal 19 Juni 2015; SHT Peringkat No. 378/2011 Tanggal 31 Januari 2011 juncto APHTNo. 552/2010 Tanggal 27 Desember 2010 dan SHT Peringkat II No.03752/2015 juncto APHT No. 189/2015 Tanggal 13 Juli 2015 dan SHTPeringkat Ill No. 1748/2016 Tanggal 28 Maret 2016 juncto APHT No.029/2016

Bank PembangunanDaerah Jawa Timur Tbk, berkedudukan di Surabaya, Nomor: 8740/2011,Peringkat Pertama APHT PPAT Sartono, SH, Nomor: 153/2011, Tanggal16/11/2011 dan Nomor: 06970/2018, Peringkat Kedua APHT PPAT Drs. HairurRachman, SH, MKn, Nomor: 444/2017, Tanggal 26/10/2017, diberi tanda buktiP10.;11. Photocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor: 882, Desa/ Kelurahan Krian,Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, atas nama H.Ashadi Mansyur, dalam status Hak Tanggungan PT.

Bank PembangunanDaerah Jawa Timur Tbk, berkedudukan di Surabaya, Nomor: 8740/2011,Peringkat Pertama APHT PPAT Sartono, SH, Nomor: 153/2011, Tanggal16/11/2011 dan Nomor: 06970/2018, Peringkat Kedua APHT PPAT Drs. HairurRachman, SH, MKn, Nomor: 444/2017, Tanggal 26/10/2017, diberi tanda buktiP11.;12. Photocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor: 884, Desa/ Kelurahan Krian,Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, atas nama H.Ashadi Mansyur, dalam status Hak Tanggungan PT.

Bank PembangunanDaerah Jawa Timur Tbk, berkedudukan di Surabaya, Nomor: 8739/2011,Peringkat Pertama APHT PPAT Sartono, SH, Nomor: 154/2011, Tanggal16/11/2011 dan Nomor: 06970/2018, Peringkat Kedua APHT PPAT Drs. HairurRachman, SH, MKn, Nomor: 444/2017, Tanggal 26/10/2017, diberi tanda buktiP13.;Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Padt.P/2020/PN SDA14.

Bank PembangunanDaerah Jawa Timur Tbk, berkedudukan di Surabaya, Nomor: 8739/2011,Peringkat Pertama APHT PPAT Sartono, SH, Nomor: 154/2011, Tanggal16/11/2011 dan Nomor: 06970/2018, Peringkat Kedua APHT PPAT Drs. HairurRachman, SH, MKn, Nomor: 444/2017, Tanggal 26/10/2017, diberi tanda butkiP14.;15. Photocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor: 1028, Desa/ Kelurahan Krian,Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dalam status HakTanggungan PT.

Bank PembangunanDaerah Jawa Timur Tbk, berkedudukan di Surabaya, Nomor: 9765/2011,Peringkat Pertama APHT PPAT Sartono, SH, Nomor: 176/2011, Tanggal13/12/2011 dan Nomor: 06970/2018, Peringkat Kedua APHT PPAT Drs. HairurRachman, SH, MKn, Nomor: 444/2017, Tanggal 26/10/2017, diberi tanda buktiP16.;17.

Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 180/ APHT / XI /2021;

Bank Muammalat Indonesia, Tbk berdasarkan APHT tanggal 02 September 2013 Nomor 227/2013 dibuat oleh Nur Habibi, SH, M.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan APHT tanggal 09 September 2016 Nomor 367/2016 dibuat oleh Nur Habibi, SH, M. Kn. selaku PPAT Kota Langsa sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 573/2016 dan Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) untuk kepentingan PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan APHT tanggal 06 April 2018 Nomor 320/2018 dibuat oleh Riza Octariana, SH. selaku PPAT Kota Langsa sebesar Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 340/2018;

Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan APHT tanggal 28 Oktober 2011 Nomor 1721/2011 dibuat oleh Riza Octariana, SH. selaku PPAT Kota Langsa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 760/2011;

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbkberdasarkan APHT tanggal 09 September 2016 Nomor 367/2016 dibuat oleh NurHabibi, SH, M. Kn. selaku PPAT Kota Langsa sebesar Rp. 425.000.000, (empatratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor573/2016 dan Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) untuk kepentingan PT.

BankNegara Indonesia (Persero) Tok berdasarkan APHT tanggal 06 April 2018 Nomor320/2018 dibuat oleh Riza Octariana, SH. selaku PPAT Kota Langsa sebesar Rp.77.250.000, (tujun puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) denganSertipikat Hak Tanggungan Nomor 340/2018;Termohon Ill, Uang sejumlah Rp. 24.294.400, (Dua puluh empat juta dua ratusSembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sebagai pembayaran gantikerugian :e Tanah seluas 2 m, yang terletak di Desa Matang Seulimeng KecamatanLangsa

Bank Mandiri(Persero) Tok berdasarkan APHT tanggal 28 Oktober 2011 Nomor 1721/2011dibuat oleh Riza Octariana, SH. selaku PPAT Kota Langsa sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dengan Sertipikat Hak TanggunganNomor 760/2011;e Tanah seluas 8 m, yang terletak di Desa Matang Seulimeng KecamatanLangsa Barat Kota Langsa, Propinsi Aceh dengan Surat Tanda Bukti/Alas Hakberupa Hak Milik Nomor 433 tanggal 02 Desember 1998, berdasarkan AktaJual beli Nomor 380/2001 tertanggal 03 Oktober 2001 dibuat

Menyatakan sah dan menerima penitipan :e uang sejumlah Rp. 95.561.120, (Sembilan puluh lima juta lima ratus enampuluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) sebagai pembayaran gantikerugian tanah seluas 8 m, yang terletak di Desa Matang SeulimengKecamatan Langsa Barat Kota Langsa, Propinsi Aceh dengan Surat TandaBukti/Alas Hak berupa Hak Milik Nomor 1077 tanggal 04 Desember 2012,dibebani Hak Tanggungan Peringkat (pertama) untuk kepentingan PT.Bank Muammalat Indonesia, Tok berdasarkan APHT tanggal 02

Bank NegaraIndonesia (Persero) Tok berdasarkan APHT tanggal 09 September 2016Nomor 367/2016 dibuat oleh Nur Habibi, SH, M. Kn. selaku PPAT KotaLangsa sebesar Rp. 425.000.000, (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)Halaman 4 dari 7 Penetapan KPN Mengesahkan dan Menerima Penitipan Uang Ganti Kerugiandengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 573/2016 dan Hak TanggunganPeringkat Il (kedua) untuk kepentingan PT.

DR.HR PURWANTO, SE,MM dan istri Hj.SRI SUJIAH PURWANTO kepada penerima kuasa TEDY ALAMSYAH;Akta Pembebanan hak Tanggungan (APHT) No.192 tanggal 13 April 2010 dibuat oleh PPAT IRIANI HARTATI, SH., antara TEDY ALAMSYAH sebagai pemberi kuasa (pihak I) dan TEDY ALAMSYAH sebagai penerima kuasa (pihak II); danPermohonan Hak Tanggungan ditandatangani Pemohon TEDY ALAMSYAH Satu bendel fotocopy SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 an.

Pebruari 2009 sebesar Rp.3.365.450,00,-1 (satu) amplop warna coklat pengirim TUTI ELTIATI, SH., PPAT/Notaris lamat Jl.Godean Km.4 No.35 Gamping Sleman, ditujukan kepada Yth, Kantor Notaris IRIANI HARTATI, SH., Jl Brigjen Katamso No.34 Purworejo Cap stempel pos ekpress Banyuraden;1 (satu) lembar buku fotocopy buku register reportarium halaman 110 Nomor urut 269/272 yang memuat Akta Nomor : 84 (Akta Perjanjian Sewa Menyewa) yang dilegalisir; dan1 (satu) lembar fotocopy buku Register Akta AJB, APHT

Bahwa pada bulan April 2010,Notaris Tuti Eltiati, SH menelphon saksiminta dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT),selanjutnya berkas order tersebut dikirim ke kantor saksi melalui PT.Pos Indonesia dan Order tersebut permohonan untuk Pemasangan HakTanggungan (APHT) untuk atas nama untuk atas nama Tedy AlamsyahSutan Malenggang, SE sebagai direktur dari PT.

dan HT.Bahwa yang order ke Notaris lIriani Hartati, SH untuk pembuatan APHTdan HT adalah Notaris Tuti Eltiati, SH.Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima draft APHT tahun 2010 dariNotaris Iriani, SH ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH.Bahwa di kantor saksi untuk pengiriman draft APHT dari notaris luar kota,setelah diterima di kantor biasanya diserahkan ke staf yang nangani untukdimintakan tandatangan para pihak, tetapi untuk draft APHT ke 3 (tahun2010) berkas Purwanto, saksi tidak pernah menerimanya.Bahwa

dan HT.Bahwa untuk pemasangan APHT dan HT obyek jaminan diluar wilayahPPAT, wajib dibuatkan SKMHT, kemudian harus diorderkan kenotaris/PPAT di obyek jaminan berada.Bahwa kelengkapan untuk memasang APHT di luar wilayah makakelengkapannya adalah PK, SKMHT dan Sertifikat hak Milik (SHM).Bahwa jika obyek jaminan ada didalam wilayah PPAT maka dapatlangsung dipasang APHT setelah dibuat Perjanjian Kredit.Bahwa SKMHT merupakan sebuah Akta Oethentik karena harus dibuatoleh Notaris/PPAT.Bahwa prosedur pembuatan

Bahwa tahun 2009 tidak terpasang Hak tanggungan dikarenakan SKMHTno.145 tanggal 28 Pebruari 2009 telah daluarsa karena dalam waktu 1 bulantidak ditindak lanjuti dengan pemasangan APHT oleh Notaris Tuti Eltiati, SH.

Setelah Akta PembebananHak Tanggungan (APHT) di tanda tangani Tedy Alamsyah SutanMalenggang,SE selanjutnya Sukirno alm mengambilnya di kantor Notaris TutiEltiati, SH dan di register diberi Nomor 192 tanggal 13 April 2010.

JakTim Jo APHT No. 601/2007.8.

APHT No. 601/2007 (sesuaisalinan asli) ;e TI.7 : Foto copy Surat Permohonan Lelang Eksekusitanggal 6 Agustus 2012, Surat No. 195/NCOIK/VIII/12 (copy dari copy)e TI1.8 : Foto copy Penatapan Lelang Eksekusi tanggal 28Agustus 2012 No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. APHT No. 601/2007(Sesuai salinan asl) ;e TI.9 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. : 2225/PisanganTimur atas nama R.

APHT No. : 601/2007 tanggal 24 Oktober 2012 (sesuaiasli)T I. 18 : Foto copy Pengumumam Lelang II No. : 10/2012Eks/ PN.Jkt.Tim Jo.

APHT No. 601/2007 tanggal 5 Juni 2012 (sesuai salinanresmi)Hal 25 dari 29 Hal. Putusan No. 391/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Tim.e TIl.7: Foto copy Berita Acara Peneguran No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. APHT No. 601/2007 tanggal 12 Juni 2012 (sesuaisalinan resmi)e TIl. 8: Foto copy Penetapan Sita Eksekusi No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. APHT No. 601/2007 tanggal 10 Juli 2012 (sesuai salinanresmi)e TIl.9: Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi No. 10/2012 Eks/PN.Jkt. Tim Jo.

APHT No. 601/2007 tanggal 27 Juli 2012 (sesuaisalinan resmi)e TIl. 10 : Foto copy Penetapan Lelang No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. APHT No. 601/2007 tanggal 28 Agustus 2012 (sesuaisalinan resmi)e TIl. 11 : Foto copy Surat Perincian Hutang No.0131/JCL/RLG/IV/12 tanggal 10 April 2012 (copy dari copy)e TIl. 12 : Foto copy Surat Penundaan Pelaksanaan LelangPerkara No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jp.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.661/2010tanggal 30 September 2010 dan kemuadian diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Banyumas No.05333/2010 tanggal 27Oktober 2010;b. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.662/2010tanggal 30 September 2010 dan kemuadian diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Banyumas No.05332/2010 tanggal 2November 2010;c.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.663/2010tanggal 30 September 2010 dan kemuadian diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Banyumas No.05331/2010 tanggal 27Oktober 2010;d. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.664/2010tanggal 30 September 2010 dan kemuadian diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Banyumas No.05335/2010 tanggal 27Oktober 2010;e.

DipasangHT No.05332/2010 Peringkat 1 (pertama) Berdasarkan APHT tgl.30092010 No. 662/2010 yang dibuat dinadapan Prian Ristiarto, SH selakuPPAT tanggal 18122015 dikeluarkan SKPT No.385/Ket.11.27/X1I/2015 luas110 M2 untuk kepentingan lelang;4.

DipasangHT No.05335/2010 Peringkat 1 (pertama) Berdasarkan APHT tgl.30092010 No. 664/2010 yang dibuat dinadapan Prian Ristiarto, SH selakuPPAT tanggal 18122015 dikeluarkan SKPT No.387/Ket11.27/XII/2015 luas53 M2 untuk kepentingan lelang;5 Bahwa SHM No. 03151 dipasang HT No. 04193/2009 Peringkat 1 (pertama)berdasarkan APHT Tgl. 1182009 No. 678/2009 yang dibuat dinadapanPrian Ristiarto, SH. selaku PPAT senilai Rp1.302.125.000,00 BerdasarkanSurat Roya PT BNI (Persero) Tok SKK Purwokerto Tgl 30092010No.POC

DipasangHT No.05331/2010 Peringkat 1 (pertama) Berdasarkan APHT tgl.30092010 No. 663/2010 yang dibuat dihadapan Prian Ristiarto, SH selakuPPAT tanggal 18122015 dikeluarkan SKPT No.386/Ket11.27/XII/2015 luas110 M2 untuk kepentingan lelang;6. Bahwa SHM No. 03148 dipasang HT No. 04228/2009 Peringkat 1 (pertama)berdasarkan APHT Tgl. 1182009 No. 679/2009 yang dibuat dihadapanPrian Ristiarto, SH. selaku PPAT. Berdasarkan Surat Roya PT BNI (Persero)Tok SKK Purwokerto Tg!

Sukoharjo ( sebagai Tergugat IV ), baikuntuk penandatangan SKMHT ( Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan )yang tertuang pada atau APHT ( Akta Pemberian Hak Tanggungan )tertanggal 15 Maret 2012, No. 201/Bendosari/2012, maupun SKMHT yangtertuang pada atau APHT, tertanggal 23 Oktober 2012 yang keduanyadibuat di hadapan Yulistika Setyadewi, S.H., Notaris/PPAT KabupatenSukoharjo ( Sebagai Tergugat IV ) ; .

Bahwa atas dasar SKMHT ( Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan ) /APHT ( Akta Pemberian Hak Tanggungan ) tersebut di atas posita angka 4gugatan, Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan PertamaNo. 2168/2012 serta Sertifikat Hak Tanggungan Kedua No. 6695/2012,Hal 4 dari 16 hal Put.NO.11/Pdt/2015/PT SMG10.1112.13.yang karena menyalahi prosedur hukum yang wajib dilakukan, sehinggamengakibatkan batal demi hukum atau setidak tidaknya dapat dibatalkan ;Bahwa di dalam SKMHT atau APHT sebagai

Sukoharjo, bahwa ternyata dalam SKMHT (Surat Kuasa MemasangHak Tanggungan) yang tertuang pada atau APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) Pertama tertanggal 15 Maret 2012, No. 201/Bendosari/2012,maupun SKMHT yang tertuang pada atau APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) Kedua tertanggal 23 Oktober 2012 atas obyek sengketa positaangka 2 gugatan, walaupun ahli waris yang lain datang menghadap akantetapi Para Penggugat tidak pernah datang menghadap di kantor Tergugat IV.

Sukoharjo, pada kenyataanya Para Penggugattidak pernah datang dan menghadap di kantor Tergugat IV tersebut ;Bahwa prosedur pembuatan SKMHT/APHT oleh Terugat IV SKMHT(Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) yang tertuang pada atau APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) Pertama tertanggal 15 Maret 2012, No.201/Bendosari/2012, maupun SKMHT yang tertuang pada atau APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) Kedua, tertanggal 23 Oktober 2012 atas obyeksengketa posita angka 2 gugatan, cacat hukum maka Sertifikat HakTanggungan

Notaris/ PPAT diSukoharjo, sehingga berakibat tidak sah dan batal demi hukum ;5 Menyatakan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Pertamatertanggal 15 Maret 2012, No. 201/Bendosari/2012, APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) kedua, tertanggal 23 Oktober 2012 atasobyek sengketa, yang dibuat Yulistika Setyadewi Notaris/PPATKabupaten Sukoharjo, adalah tidak sah dan batal demi hukum, dengansegala akibatnya ;6 Menyatakan bahwa obyek sengketa yang telah diikat HakTanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan