Bahwa kemudian 4500 warga masyarakat Desa Tulakan juga melakukanprotes kepada Bupati Jepara melalui surat dan tanda tangan yang manamasyarakat meminta agar pelantikan ditunda dan dilakukan Pemilihan ulang ;13.

T2 : Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang PedomanTata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi ( Fotokopi sesuai denganASINYA ) 5 nnnnn nena nena nnn n nnn nn nnn nnn nnn en nnn en nee ene n ene ene3. T3 : Fotokopi Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2012 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Jepara nomor 16 Tahun 2007 tentangPedoman Tata Cara pemilihan dan Pelantikan Petinggi ;( Fotokopi Sesuai dengan aslinya ) 5 4.

Laporan Pemungutan dan Penghitungan suara(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat BPD Desa Tulakan, Nomor: 141.1/6/2013, Perihal UsulanPelantikan Petinggi Terpilih (Fotokopi sesuai dengan aslinya); 1S:Surat Pengantar Nomor : 042.5/498 dari Kecamatan Donorejo, Hal :Surat BPD Desa Tulakan tentang Usulan Pengesahan,Pengangkatandan Pelantikan Petinggi Tulakan (Fotokopi sesuaidengan aslinya ) ; 22 22 16.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2007 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

TUWInt7 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulakan,Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Nomor : 141.1/6/2013tanggal 5 November 2013, Perihal : Usulan Pelantikan PetinggiTerpilih ; ( fotokopi sesuai dengan aslinya); 8.

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan, prosedur dan substansitindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo tidakbertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2007Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggijuncto Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata CaraPemilihan dan Pelantikan Petinggi juncto Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan danPemilihan Petinggi, Nomor: 141.1/1 Tahun 2013,

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah menerapkanasas asas umum pemerintahan yang baik yaitu sudah bertindak cermat.Berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 4Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, pelantikan danpemberhentian Petinggi Calon Petinggi terpilih diusulkan BPD kepadaBupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Petinggi ;4.

Sehingga terhadap Berita Acara PemungutanSuara dan Penghitungan Suara tanggal 3 Nopember 2013 sebagaimana23tersebut pada angka 5 di atas telah memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (2 )Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianPetinggi 3.

, dan Pemberhentian Petinggi jo.ketentuan Bab IX Pasal 31 s/d Pasal 33 Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 tahun 2007tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi.

Pasal 30 ayat 4 Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 tahun2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi maka secaraatributif, Bupati Jepara (Tergugat) berwenang untuk menerbitkan keputusan objeksengketa; (vide bukti T.1, bukti T I Int.1 dan P.8) 5Aspek Prosedural dan substansial;Menimbang, bahwa secara normatif Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi secara prosedur dan subtansi diatur dalamPeraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2007 tentang

Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi jo.

Bahwa oleh karena Termohon tidak menetapkan KeputusanPenetapan Pemohon dan melantik Pemohon sebagai Rio TerpilihDusun Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungosebagaimana Surat Nomor 022.S/SKA/JBI/V1/2020 tertanggal 23 Juni2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilin An.

Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungosebagaimana Surat Nomor 022.S/SKA/JBI/V1/2020 tertanggal 23 Juni2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An.

Calon Rio terpilin dan Penetapan Pemohonsebagai Rio Dusun Sirih Sekapur serta pelantikan terhadap Pemohonsebagai Rio Dusun Sirih Sekapur;Petitum/Pokok Permohonan;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana dimaksud di atas, mohonkiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Cq.

Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/bpd/2020 tanggal 02 April2020 perihal Hasil Rapat BPD;Disisi lain pada saat bersamaan Pemohon mengajukan Permohonan untukdilakukan Pelantikan selaku Rio terpilin kepada Termohon;Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.3.

Untuk itu kami menyarankan bahwa pelaksanaan Pelantikan Rio DusunSirih Sekapur ditunda;e. Agar melaksanakan Pemilihan Ulang Rio Dusun Sirih Sekapur KecamatanJujuhan pada TPS 03;9.

Bahwa KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November 2013 TENTANG PENGESAHANDAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESASUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANGdikeluarkan oleh TERGUGAT berkaitan dengan telah selesainyapelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013;2.

PUDIN HAMID dan NURDIN TAMRIN; a) H.PUDIN HAMID; Bahwa Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan KepalaDesa Sukatani Tahun 2013 disertai pula dengan pengangkatan/pengambilan sumpah atau = janji Panitia Pemilihan;Bahwa pada hari Pembentukan dan Pelantikan PanitiaPemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013 tersebut, H.PUDIN HAMID baik karena kesengajaan dan/atau kelalaiannyasecara nyata tidak menghadiri kegiatan Pembentukan danPelantikan Panitia Pemilinan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013yang dilaksanakan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November2013 TENTANG PENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALADESA TERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDEKABUPATEN SERANG;3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT (BUPATI SERANG) untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013 TENTANGPENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESATERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATENSERANG, tertanggal 18 November 2013;4.

T2 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa (berupa buku, tidak diberi meterai karena merupakan peraturanperundangundangan yang diketahui umum); Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.792Huk/2013 tanggal 18November 2013, tentang Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala DesaTerpilin Desa Sukatani Kecamatan Cikande Kabupten Serang (fotokopi sesuai 4.

Sabam Mangihut Tua Simatupang, MPH., terkait dengan pembatalanpengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang,MPH sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige;Bahwa oleh karena TERBANDING tidak memiliki kewenanganitidak dalamkapasitasnyauntukmembela kepentingan dr. Sabam Johansen MangihutTua Simatupang, MPH, terkait dengan keputusan pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr.

Adapun beberapa hasil Rapattersebut diantaranya adalah pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr. SabamJohansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBPBalige dengan alasan karena PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN DR. SABAMJOHANSEN MANGIHUT TUA SIMATUPANG, MPH., SEBAGAI DIREKTURRUMAH SAKIT HKBP BALIGE TIDAK SESUAI DENGAN MEKANISME AKTAYAYASAN DAN MENGANGKAT DR.

Pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam JohansenMangihut Tua Simatupang, MPH Karena pengangkatannya sebagaiDirektur Rumah Sakit HKBP tidak sesuai dengan mekanisme AktaPendirian Yayasan Kesehatan HKBP;2. Mengangkat Dr.

David F Sibuea, M.Th., DMin., dalampengukuhan atas pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen MangihutTua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige mewakiliPembina Yayasan Kesehatan HKBP;Bahwa berdasarkan Bukti Surat Keputusan Pembina Yayasan KesehatanHKBP Nomor. 1151/LO08/IX/2018, tertanggal 5 September 2018, padapokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:a. Pengangkatan dan Pelantikan dr.

Bahwa oleh karena Pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen MangihutTua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige tidak atasdasar persetujuan dari Pembina Yayasan Kesehatan HKBP sehingga tidak sesuaidengan mekanisme yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBPdan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP, maka dalil GugatanPENGGUGAT pada butir 14 s/d butir 18 yang pada intinya menjelaskan bahwaproses pengangkatan dan pelantikan dr.

Ediyanto sebagai Kadus II Desa Tipar dan pelantikan dapatberjalan dengan lancer ;Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2012 ada demo masyarakat di BalaiDesa Tipar dan menanyakan masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, karenaadanya demo tersebut Bapak Camat Rawalo datang kebalai Desa danmengadakan pertemuan dengan Tokoh masyarakat yaitu Kyai Sakirun, H.Sultoni, Terdakwa dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Rawalo yaitu Sdr.

Saksi ;SAKIRUN:Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik danketerangan tersebut dalam BAP Kepolisian adalah benar ;Bahwa saksi diajukan ke persidangan untuk menerangkan permasalahanpenjaringan dan pelantikan Kadus Ill Desa Tipar yang tidak sesuai yangdisosialisasikan ;Bahwa berkaitan dengan permasalahan pelantikan Kadus Ill tersebut saksiikut demo pada tanggal 23 April 2012 sekitar jam 09.00 ke Balai Desa

Ediyanto yang menduduki ranking IIsebagai Kadus Ill Desa Tipar, dimana proses pelantikan tersebut dapatberjalan dengan lancar ;Bahwa setelah pelantikan Sdr.

Ediyanto menjadi Kadus III oleh saksi RAKHIMROCHYADI sebagai Kepala Desa Tipar selesai, Para Terdakwa dan WargaDesa Tipar yang merasa keberatan terhadap pelantikan Kadus Ill tersebut,pada tanggal 23 April 2012 mengadakan demo di Balai Desa Tipar,menanyakan mengenai masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, lalu saksi Drs.HARTADI (Camat Rawalo), Kapolsek Rawalo dan Danramil Rawalo datang keBalai Desa Tipar dan mengadakan pertemuan dengan Tokoh Masyarakat30yaitu saksi Kyai Sakirun, saksi H.

Ediyanto35yang menduduki ranking I sebagai Kadus Ill Desa Tipar, Kecamatan Rawalo,Kabupaten Banyumas ;Menimbang, bahwa setelah pelantikan Sdr. Ediyanto menjadi Kadus IIIoleh saksi RAKHIM ROCHYADI selesai, Para Terdakwa dan Warga DesaTipar yang merasa keberatan terhadap pelantikan Kadus Ill tersebut, padatanggal 23 April 2012 mengadakan demo di Balai Desa Tipar, menanyakanmengenai masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, lalu saksi Drs.

Pasal 33 Peraturan Daerah kabupaten TimorTengah Selatan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa) ; 5.

Pasal 33 PeraturanDaerah kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; 10.

Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Nifukiu Tahun 2006 saat itudidasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan (vide :Pasal 32 Ayat (1) yang berbunyi Masa jabatan Kepala Desa paling lama 5 (lima)11tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan dan bukanberdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (vide : Pasal

Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa DalamKabupaten Timor Tengah Selatan (vide : Pasal 32 Ayat (1) yang berbunyi Masa Jabatan Kepala Desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejaktanggal pelaksanaan pelantikan) ; d.

Penggugat telah mengetahui adanya pelantikan Kepala Desa Nifukiu terpilihperiode 20112017 yang diadakan pada tanggal 19 Oktober 2011 (vide berita acarapemeriksaan persiapan tanggal 5 Juli 2012) ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakimberkesimpulan dan berpendapat bahwa dengan adanya sikap ketidakperdulian Penggugatatas perubahan keadaan hukum yang terjadi saat adanya pelantikan Kepala Desa Nifukiuterpilh periode 20112017 yang diadakan pada tanggal 19 Oktober 2011 hal mana

sesuaidengan Kewenangannya;Bahwa kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yangdimiliki Kepala Desa Tlogopandogan (TEGUGAT) untukmelakukan Pengangkatan Dan Pelantikan terhadap PEMOHONsebagai KEPALA DUSUN (BEKEL) TLOGOJATI di DESATLOGOPANDOGAN, KEC.

Artinya tindakan TERGUGATyang sampai sekarang ini tidak juga melakukan pengangkatandan pelantikan PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa (KepalaDusun Tlogojati Desa Tlogopandogan) tentunya akanmenghambat proses pelayanan publik yang ada di DesaTlogopandogan.

Maka dari itu, sudah sangat jJelas muncul kerugianyang dialami oleh PENGGUGAT atas tindakan TERGUGAT yangsampai sekarang ini tidak berkenan melakukan pelantikan danpengangkatan PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa (Kepala DusunTlogojati Desa Tlogopandogan).Halaman 11, Putusan Nomor 328/Pat/2019/PT SMG26.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dariPermohonan ini sebesar Rp.560.500, (Lima ratus enam puluh ribu limaratus rupiah).Bahwa berdasarkan amar diatas dari huuf ad hingga sampai saat inibelum terjadi pelantikan dikarenakan adanya suatu sengketa hukum kasasiyang sedang berjalan dan gugatan di Pengadilan Negeri Demak yang saatini belum Inkrah atau sedang proses tahap persidangan, apabila dipaksakanpelantikannya dengan segala akibat hukumnya akan CACAT HUKUM.Secara hukum pelantikan Kepala

Apabiladilakukan Pelantikan tersebut, dengan segala akibat hukumnyapengangkatan atau pelantikan kepala dusun (BEKEL) menjadi cacathukum atau tidak sah karena adanya proses hukum kasasi dan gugatandi Pengadilan Negeri Demak yang saat ini masih berjalan. Selainselebinnya kembali kepada hukum Kedaulatan Republik Indonesia yangsesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 atas Dasar Negara IndonesiaNegara Hukum, karena adanya suatu sengketa semua WAUJIB berhentDEMI HUKUM.7.

OBYEK GUGATANKeputusan Bupati Maros Nomor .797/KPTS/140/II/2019, Tanggal 07Februari 2019.Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah KepalaDesa Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan Februari2019 Februari 2025 atas nama Asdar No.Urut 41 Kepala Desa LabuajaKecamatan Cenrana Kabupaten Maros; Il.

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKANBahwa upaya yang dilakukan Penggugat untuk memperoleh haknya demitegaknya keadilan, yaitu melayangkan surat keberatan terkait KeputusanBupati Maros Nomor : 797/KPTS/140/II/2019, Tanggal 07 Februari 2019Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa LingkupPemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan Februari 2019 Februari2025 atas nama Asdar No.Urut 41 Kepala Desa Labuaja KecamatanCenrana Kabupaten Maros, tertanggai 6 Mei 2019 dan tidak mendapattanggapan dari

Bahwa Penggugat keberatan atas proses Pelantikan dan PenerbitanSural Keputusan (SK) Nomor : 797/KPTS/140/II/2019, tertanggal 07Februari 2019, Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah KepalaHalaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.Mks.Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, Masa Jabatan Pebruari2019 Pebruari 2025, atas nama ASDAR No. Urut 41 Kepala DesaLabuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, yang sengajadipaksakan oleh Tergugat ;.

Bahwa Surat Undangan Tergugat No.006/7/DPMD tanggal 11 Januari2019 perihal Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/JanjiJabatan, dimana dalam Daftar NamaNama Kepala Desa TerpilihPeriode 20192025 hanya 40 orang, yang harusnya 41 orang dantidak ada nama Asdar dalam daftar, namun dalam acara Pelantikandan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Asdar hadir dan dilantik danCISUMPAN 5 22 on noo nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nen n nnn nee.

Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Mei 2019 melakukan bandingadministrasi kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat KeberatanTerkait Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa LingkupPemerintahan Kabupaten Maros, Masa Jabatan 20192025 atasnama Asdar, namun lagilagi Tergugat tidak menanggapi ;. Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas tindakan Tergugat yangmenerbitkan obyek sengketa aquo adalah perbuatan yangsewenangwenang dan bertentangan dengan :a.

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28. Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec. Maba Tengah tanggal 12 Maret 2010;29.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Pelantikan PPS dilanjutkan dengan rapat kerja dan Bimtek tersebar di 10kecamatan.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/2SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/4SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec. Wasile, Kec. Wasile Selatan, Kec.Wasile Timur dan Kec. Wasile Utara, pelaksanaan pelantikan anggota PPSraker, sosialisasi, Bimtek dan pelantikan PPK Kec.

Wasile;31.Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32.Asli 1 (Satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS danPPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Bahwa pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan danPelantikan Perangkat Desa Sidomulyo tidak tertutup ataupunrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukan kepadaHalaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor : 168/G/2018/PTUN.Smg.Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga dan TokohMasyarakat tertanggal 14 Maret 2018; 4.

perangkat Desa Sidomulyo)(foto copy sesuai dengan aslinya) ;Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa hari Kamistanggal Lima belas bulan Maret Tahun Dua RibuDelapan Belas) dan Berita Acara Serah TerimaJabatan Sekretaris Desa Sidomulyo KecamatanWonosalam Kabupaten Demak (foto copy sesuaidengan aslinya) ;Daftar Hadir Pelantikan Perangkat Desa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tanggal15 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Fotofoto Pelantikan Perangkat Desa dan SerahHalaman 49 dari

; Bahwa Saksi pernah menghadiri sosialisasi tentang PengangkatanPerangkat Desa di Kecamatan pada bulan Februari 2018 tetapi soal waktunya saya tidak begitu ingat; Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa sesuai jadwalnya tanggal 15 Maret 2018; Bahwa Saksi pernah membuatkan undangan untuk acara pelantikanyang diundang dalam acara pelantikan adalah semua lembaga yangada di desa termasuk RT dan RW; Bahwa Saksi pernah menerima surat dari para peserta yang tidaklolos yang isinya meminta panitia untuk

Saksi bernama Kamijan, pada pokoknyamenerangkan: Bahwa Saksi pernah diundang dalam acara pelantikan perangkatdesa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam KabupatenBahwa Hery Sutrisno sebagai Sekretaris Desa langsung menjalankan tugas setelah dilantik pada hariJum/at; ahwa Para Penggugat tidakhadir dalam acara pelantikan SekretarisDesa; Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal SK pelantikan Sekretaris Desa; Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penempelan SK pelantikandi tempattempat keramaian dan Balai Desa; .

yang ditujukan kepada Perangkat DesaPengurus RT dan RW, Lembaga dan Tokoh Masyakarat tertanggal 14Maret 2018, yang pada saat acara pelantikan tersebut juga dibacakan suratkeputusan objek sengketa, bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebutmembuktikan pengangkatan dan pelantikan tersebut dilakukan secaraterbuka, transparan diketahui oleh seluruh masyarakat Desa SidomulyoKecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dan menolak dalil ParaPenggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahuitanggal

Bupati dan Wakil Bupati terpilih diKantor Gubernur dan saat itu saksi Yufsar, SH anggotaBrimob ParePare yang diperbantukan dalam pengamananyang bertugas di pintu ring 1 (satu) dan memeriksa terhadaptamu undangan yang hadir yang ingin masuk ke dalam acarapelantikan tersebut kemudian terdakwa yang ingin masukkedalam acara pelantikan tersebut karena tidak memilikikartu. pengenal dari Panitia pelantikan terdakwa tidakdiperkenankan masuk selanjutnya terdakwa mengatakanbahwa dari Pers sehingga saksi Yufsar

;Bahwa Terdakwa diamankan ketika saksi sedangbertugas melaksanakan pengamanan pelantikan Bupatidan Wakil Bupati terpilin dan pada saat itu ditugaskandi pintu ring 1 untuk memeriksa setiap undangan yanghadir kemudian dalam pelantikan tersebut kemudianpada saat itu Terdakwa ingin masuk kemudian kamimelakukan pemeriksaan dan menemukan senjataairsoft gun di tas samping yang tertutup oleh jaketmiliknya.

;Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari2016 sekitar pukul 11.00 Wita saksi sedang melakukanpengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilihdi kantor gubernur dan pada saat itu saksi bertugas dipintu ring 1 dan melakukan Pemeriksaan terhadap tamuundangan yang hadir yang ingin masuk kedalam acarapelantikan tersebut kemudian Terdakwa ingin masuk keacara pelantikan tersebut dan pada saat itu Terdakwatidak memiliki kartu pengenal dari panitia pelantikanbupati terpilih kemudian iya mengaku

;Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisianmembawa senjata airsoft gun dikarenakan saat itu Terdakwaingin masuk keacara pelantikan Bupati terpilih namun saat ituada petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan dipintumasuk acara pelantikan Bupati tersebut dan saat itu petugaskepolisan menemukan senjata airsoft gun di dalam tas jinjingmilik Terdakwa.

;:Bahwa tujuan Terdakwa hendak masuk keacara pelantikanBupati saat itu dikarenakan Terdakwa berprofesi sebagaiwartawan majalah 01 sehingga saat itu Terdakwa ingin masukkeacara pelantikan Bupati terpilin untuk melakukanpeliputan.

19. 1 (satu) lembar Undangan Sekretariat Daerah Pemkab Nganjuk Nomor: 005/1073/411.404/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Undangan Pelantikan yang yang ditandatangani oleh Drs.

BAMBANG SUBAGIO, MM dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk / III-a menjadi Camat Loceret/III-a yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/10/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.

53. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/4/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWITO RAHARJO, SH, MM yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
54. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/172/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n.

DARMANTONO dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk / III-b menjadi Camat Gondang / III-a yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
56. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/28/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.

SUWARDI, S.Sos dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pace / IV-a menjadi Sekretaris Kecamatan Pace / III-b yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
59. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/37/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n.

SUWITO RAHARJO, SH, MMdengan Jabatan Lama sebagai Sekretaris Kecamatan Ngronggot /Illb menjadi Camat Jatikalen / Illa yang ditandatangani olehMOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821/4/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 an.

SUWARDI, S.Sos denganJabatan Lama sebagai Kepala Pemberdayaan MasyarakatKecamatan Pace / IVa menjadi Sekretaris Kecamatan Pace / Illbyang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selakuSekretaris Daerah;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821/37/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 an.

SUWITO RAHARJO, SH,MM dengan Jabatan Lama sebagai Sekretaris KecamatanNgronggot / Illb menjadi Camat Jatikalen / Illa yangditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selakuSekretaris Daerah.53.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821/4/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 an.

0822-9927-5297 dan 0821-6646-4609 dengan Nomor Imei 1 : 3559917082291247

IPNU dan IPPNU memperingati HARLAH 93 NU

Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggitepatnya di Lapangan Sri Mersing (lapangan Merdeka) Kota Tebing Tinggidiadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahirNahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama);Bahwa yang hadir atas undangan dalam acara tersebut adalah WalikotaTebing Tinggi, Pejabat Polda Sumut Ibu Ibu Perwiritan Sekota TebingTinggi, Masyarakat Kota Tebing Tinggi, Pelajar Sekota Tebing Tinggi

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut: Berawal diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati harilahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke93 dan Pelantikan IPNU (IkatanPelajar Nadhatul Ulama) dan IPPNU (lkatan Pelajar Putri NadhatulUlama) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 muliapukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec.

AHMAD MUWAFIQ, SAG; Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh akan dilaksanakan acaraTablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU)yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan padahari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di JalanSutomo Kel. Rambung Kec.

Saksi CANDRA GUNAWAN ALIAS CANDRA, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni mengenaikeributan yang terjadi pada saat acara tabligh akbar tausiyah kebangsaanmemperingati hari ulang tahun Nahdlatul Ulama (NU) serta Pelantikan IkatanHalaman 12 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN TbtPelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama(IPPNU);Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27

OKI DONI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan guna memberikan keteranganterkait keributan yang terjadi pada saat acara Tabligh Akbar TausiyahKebangsaan;Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dilaksanakan Tabligh AkbarTausiyah Kebangsaan Pelantikan IPNU dan IPPNU guna memperingati hariulang tahun NU ke93 sekaligus acara Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNahdlatul Ulama) dan IPPNU merupakan (Ikatan Pelajar Putri NahdlatulUlama) yang

DesaDesa di Kecamatan Sawa yangikut pelantikan adalah 7). Desa Kokapi, 2). Desa Pudonggala Utama, 3). DesaMatanggonawe, 4). Desa Pudonggala, 5). Desa Laimeo; Halaman 13 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN. KDI19.Bahwa meskipun Desa Ulusawa belum mendapat jadwal pelantikan calonKepala Desa terpilin, namun ternyata pada saat pelantikan Calon Kepala DesaUlusawa atas nama Hayuddin ikut serta dalam pelantikan.

Bahwa Pelantikan Kepala Desa Ulusawa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah(SEKDA) Konawe Utara adalah bertentangan dengan hukum,; Halaman 15 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.

.; Bahwa ketentuan mengenai pelantikan Kepala Desa juga terdapat dalamPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 TentangDesa.

;Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetap pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat.

Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan, adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetapi pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat. Sehingga dengan demikian, Sekretaris Daerah tidak berwenang untuk melakukan pelantikan tersebut;2.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh CamatKranggan tidaklah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3)Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala16 Bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh PanitiaPemilihan dengan disaksikan oleh saksi dari masingmasingcalon Kepala Desa adalah sesuai dengan tugas danfungsinya, bukan karena pengaruh pihak lain.

dan Pemberhentian Kepala Desa dan PeraturanBupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desasebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa diKabupatenTemanggung ;20 Bahwa karena tidak adanya bukti pelanggaran yangdilakukan dalam proses pemilihan Kepala Desa Purwosari,maka seluruh hasil pemilihan Kepala Desa tersebut adalahsah.

P3 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa (Fotokopi darifotokop1); 4. P4 : Berita Acara Pebentukan Panitia Pemilihan Kepala DesaPurwosari tanggal 31 Agustus 2013, beserta daftar hadir(Fotokopi dari fotokopi); 5.

T1 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 2. T2 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 3.

dan Pemberhentian Kepala Desa sertaPeraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat menurut hukumterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007tentang Petunjuk

mengetahui pukul atau jam berapaakan berlangsung, karena penyelenggara pengundanganyakni bawahan dari bawahan Tergugat tidak menyampaikanundangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut;Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011810.Penggugat masih berada di kantor Pusat PerbukuanKemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta diLantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namuntidak ada pemberitahuan apapun dari pihak yangberwenang akan ada pelantikan ;Bahwa undangan resmi yang kemudian

Penggugat' tahusebagai suatu surat Kepala Biro Kepegawaian an.Sekretaris Jenderal Kemdiknas Nomor 1687/A4.2/K/P2011tanggal 4 Januari 2011 hal Undangan pelantikan = dansifat Sangat Segera/Rahasia, adalah setelah acarapelantikan usai.

Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenaiundangan pelantikan, pengambilan sumpah jabatanHalaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN JKT20(pelantikan) dan pemeriksaan atas nama Penggugat,sementara itu petitum gugatan adalah memintapembatalan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011, halint membuktikan petitum tidak didukung oleh posita ;.

Penggugat memang mendalilkan bahwaTergugat memberikan undangan pelantikan atas namaPenggugat kepada pihak lain/orang sembarangan, halmana merupakan pelanggaran asas kecermatan (butir 10gugatan). Dalil Penggugat tersebut sama sekali tidakada kaitannya dengan Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 yang menjadi objeksengketa.

Bahwa dalil Penggugat mengenai undangan pelantikan,pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) pejabatstruktural pejabat eselon III tanggal 7 Janual 2011 dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, danpemeriksaan atas nama Penggugat adalah dalil yang tidakrelevan dengan objek sengketa, sehingga menurutpendapat Tergugat tidak perlu ditanggapi ;Berdasarkan alasan alasan dan fakta hukum yang dikemukakandi atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis HakimPengadilan Tata UsahaHalaman 27 dari 48 halaman

ABDUL HALIM, KecamatanMajalengka, Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMIlMajalengka atas nama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga adaterdakwa 2. IWAN SULISTIAWAN Bin SUPRIYADI yang juga turutmenghadiri pelantikan ketua pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)tersebut, selanjutnya terdakwa 1.

YOGI NANDANG RUHIYAT Bin YUSUPmasuk kedalam gedung dengan membawa tas kain warna hitam berisikansatu buah botol warna putih yang berisi bensin dan telah ditutup dengankain warna putih, pada saat acara pelantikan sedang berlangsung laluterdakwa 1.

ABDUL HALIM, Kecamatan Majalengka,Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMII Majalengka atasnama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga ada terdakwa 2.

FAUZI melakukan orasi yangintinya agar acara pelantikan Pengurus PMII Cabang Majalengkatersebut dibubarkan ; 2 220m none n nnn ne nnn nenaAtas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;5. Saksi ANDI SUHANDI BIN JUMANTAe Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena adanyapengrusakan di luar dan di dalam gedung KNPI Majalengka JL.

tersebut, namun saat pelemparan tersebut terjadi, paraterdakwa berada di dalam gedung tempat acara tersebutberlanQSUng ; n+ onan nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn cnn ne nneeBahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, suasana menjadi ricuh danterdakwa IWAN SULISTIAWAN mengambil micropon lalu berteriakagar pelantikan tidak dilanjutkan.

., Terdakwa langsung pulang kerumah,sesampainya dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROMEO ADIONSIANTURI dan menceritakan hal tersebut, selanjutnya JIMMI SIBURIAN AlsJIMMI bersama dengan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI menemui saksiRICARD kembali dan menanyakan tentang si JERY yang telah mengakungakuanggota IPK tersebut, lalu JIMMI SIBURIAN Als JIMMI mengatakan bahwaakan ada pelantikan Ketua IPK di Hotel Tiara Medan, dan meminta sejumlahuang kepada RICARD, karena takut usahanya diganggung oleh

Ya udah la bang kalau abag udahngasi uang kepada si JERY sebesar Rp.50.000., Terdakwa langsung pulangkerumah, sesampainya dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROMEOADION SIANTURI dan menceritakan hal tersebut, selanjutnya JIMMI SIBURIANAls JIMMI bersama dengan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI menemuisaksi RICARD kembali dan menanyakan tentang si JERY yang telah mengakuPutusan Nomor 3185/Pid.B/2018/PN MdnHalaman 4ngaku anggota IPK tersebut, lalu JIMMI SIBURIAN Als JIMMI mengatakanbahwa akan ada pelantikan

Babura Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan.Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi dengancara meminta uang untuk pelantikan Ketua IPK di hotel Tiara Medandengan secara paksa kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp.200.000.Bahwa yang membuat saksi sehingga memberikan uang sebesarRp.200.000 kepada Terdakwa karena saksi takut usaha saksi diganggudan Terdakwa meminta uang secara paksa.Bahwa ada 2 orang yang melakukan pemerasan terhadap saksi yaituTerdakwa dan JIMMI SIBURIAN.Bahwa ada

(dua ratus ribu rupiah) serta adapun alasan Terdakwa meminta uangtersebut untuk biaya pelantikan ketua IPK yang diselenggarakan di hotelTiara Medan .Bahwa Terdakwa meminta uang kepada pengusaha stiker mania sebesarRp.200.000.

(dua ratus ribu rupiah) bersama dengan JIMMI SIBURIAN.Bahwa alasan Terdakwa dan JIMMI SIBURIAN meminta uangRp.200.000 kepada saksi korban untuk biaya pelantikan ketua IPK yangdiselenggarakan di hotel Tiara Medan.Bahwa ada barang yang disita pihak kepolisian dari Terdakwa yaituHandphone merk Mickrosop Lumia warna hitam dan No GSM 082363335959.Putusan Nomor 3185/Pid.B/2018/PN MdnHalaman 9 Bahwa benar JIMMI SIBURIAN ada membawa surat bukti tanda terimaberupa kwitansi.

Juncto Pasal(8) Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, dan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri Panitia Pemilinan Ditetapkan dengan Keputusan SaniriNegeri atau Badan Permusyawaratan Neheri (BPN) dan disahkan oleh Bupati.Fakta hukum yang ditemukan di Negeri Ameth terhadap Proses PencalonanRaja Negeri Ameth atas nama saudara WEMPY DIRK PARINUSSA, SaniriNegeri Ameth tidak membentuk Panitia Pemilihan, tetapi diambil alihsepenuhnya

Bahwa yang terjadi TERGUGAT telah melanggar ketetentuan Bab XV Tentang11.PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal (42) ayat (1 dan 3) Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yangMenyatakan : 222 oo one nnn nnn nnn non nnn nan nee nnn nae nn nee noe non nee eee eee Ayat (1) apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan proses pencalonan,pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeripenyelesaiannya

Bahwa tanpa memperhatikan keberatan dari PARA PENGGUGAT maupunREKOMENDASI DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Bupati Maluku Tengah(TERGUGAT) telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor : 141625 Tahun 2015, tanggal 29 Mei 2015 Tentang PENGESAHANKEPALA PEMERINTAH NEGERI AMETH KECAMATAN NUSALAUT, dankemudian diikuti dengan Pelantikan Saudara WEMPY DIRK PARINUSSAsebagai Raja Negeri Ameth pada tanggal 30 Mei 2015 ;Hal. 11 dari 94 Hal.

DALAM EKSEPSI1.Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun2006 tentang Negeri, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negerimengisyaratkan Negeri dapat dikepalai oleh Seorang Kepala PemerintahNegeri/Negeri Administratif dan/atau Penjabat Kepala PemerintahNegeri/Negeri Administratif yang memimpin Negeri dalam prosespenyelenggaraan pemerintahan Negeri.

Bahwa gelar, masa jabatan,tahapan pencalonan, penetapan calon, tata cara pemilihan, pengesahancalon dan pengangkatan calon, serta pelantikan calon hinggapemberhentian calon diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten MalukuTengah. Menyangkut dengan Status maka ada yang defenitif yang disebutkepala pemerintah negeri dan ada yang sifatnya sementara yang disebutHal. 18 dari 94 Hal.