Ditemukan 1240 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3809 3831 3832 383g 3859 3889 3739 3339 339 383
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-05-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 06-08-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr
Tanggal 1 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
2.Michael A. F Tambunan, SH
3.TINA MAYASARI, S.H., M.H.
4.BAMBANG SUJADMIKO, SH
6.Diana Marini Riyanto, SH.MH
7.Melva Nurelly, S.H.M.H
8.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
9.Akvianto Sukmaharto, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD HAMDAN Bin Alm. ABU HANIFAH
53 — 60
  • BKU : 3839 beserta lampiran tanggal 09 Desember 2019;
  • 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018, tanggal 30 Okt 2018 beserta lampiran;
  • 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019, tanggal 31 Des 2018 beserta lampiran;
  • 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Inspektur
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-05-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 06-08-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr
Tanggal 1 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
2.Michael A. F Tambunan, SH
3.TINA MAYASARI, S.H., M.H.
4.BAMBANG SUJADMIKO, SH
5.MICHAEL A. F. TAMBUNAN, SH
6.HERMAN KONDO SIRIWA, S.H.M.M
7.Diana Marini Riyanto, SH.MH
8.Melva Nurelly, S.H.M.H
9.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
10.Akvianto Sukmaharto, S.H
Terdakwa:
DARMAWATI, S.Sos,. M.A.P Binti Alm. DOHI
47 — 44
  • BKU : 3839 beserta lampiran tanggal 09 Desember 2019;
  • 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018, tanggal 30 Okt 2018 beserta lampiran;
  • 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dae 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Inspektur Daerah Nomor: 700/7/ITDAKAB-Reviu/III/2020 tanggal 23 Maret
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 19-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 1 Oktober 2015 — BADRIANI IMANSYAH GAZALI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU ISAHRANSYAH MENIK SETYA MURWANI RABIATUL ADAWIYAH AHMAD BAIHAKI KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk ROMAYANI SYAHRUKHAN
116 — 53
  • (hal.3839 putusan).Dari ketentuan dan berbagai yurisprudensi a quo, maka merupakan fakta hukumbahwa gugatan dimaksud bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab gugatanbaru diajukan padatanggal 19 Desember2014, sehingga melewati tenggang waktu 5 (lima) tahunsejak terbitnya Sertifikat HM No.685 yang diterbitkan pada tahun 1980, atau104105setidaktidaknya telah melewati waktu sejak tanggal 24 Juni2014,sehinggagugatan harus ditolak atau setidaktidaknya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
185 — 78
  • ., dalam bukunya Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuanlain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2613 — 4927
  • (Kuat Pudji Prayitno, 2005, Prospek Pengaturan Contempt ofCourt dan Permasalahannya, Dinamika, Fakultas Hukum,Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, him. 3839)Bahwa sikap Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan dinilaisebagai perilaku yang dikategorikan sebagai contempt of courtsebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP),yaitu sebagai berikut:8.1Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan tidakmenghormati kedudukan Majelis Komisi TermohonKeberatan dengan merendahkan kewibawaan sertakehormatan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
227 — 81
  • saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandungpengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakankewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana,yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa menurut R.Wiryono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senar Grafika, Jakarta (2006, hal: 3839
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KUPANG Nomor 11/PID.SUS/2011/PNKPG
Tanggal 16 Desember 2011 — - ADRIANUS PALA TEGU, S.T.
94 — 25
  • Wiryono, halaman 3839);Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terlebin dahulu) akandipertimbangkan, apakah terdakwa ADRIANUS PALA TEGU, S.T. dalamkasus ini mempunyai jabatan atau kedudukan sehingga dimungkinkanterdakwa juga memiliki Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut yangdapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Ssuatu korporasi;339Menimbang, bahwa dari pengertianpengertian tersebut dapatlahdisimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/PID.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK
3009 — 4072 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Voucher : 1200000233 tahun 2004 3839. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000234 tahun 2004 3840. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000235 tahun 2004 3841. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000236 tahun 2004 3842. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000237 tahun 2004 3843. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000238 tahun 2004 3844. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000239 tahun 2004 3845. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000240 tahun 2004 3846.
    Voucher : 1200000233 tahun 2004 3839. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000234 tahun 2004 3840. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000235 tahun 2004 Hal. 329 dari 679 hal. Put. No. 2239 K/PID.SUS/2012 3841. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000236 tahun 2004 3842. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000237 tahun 2004 3843. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000238 tahun 2004 3844. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000239 tahun 2004 3845.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 111/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat:
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
135 — 102
  • Bukti P 3839. Bukti P 39sesuai dengan aslinya).;Fotocopy Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugat atas sebidang tanah seluas 4.400 M2 yang terletak diKampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.TambunUtara (dahulu Kec. Tambun), Kab.Bekasi, PersilNo.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299, Kelas 41untuk tahun 1993 beserta lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;Fotocopy Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugatatas sebidang tanah seluas 4.400 M2 yang terletakdi Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 20 Oktober 2016 — KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK ; SUPARDI BIN GUMBREK ;
71 — 17
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 20 Oktober 2016 — DJANIMIN BIN KATIDJAN ; KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
132 — 28
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana - Drs. H. THAIB ARMAIYN
120 — 35
  • ., op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tjk
Tanggal 2 Juni 2014 — - Hendra Maryono, ST Bin Iho Suhend
39 — 9
  • Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat atau cara atau media, yaitucara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku(Vide : R Wiyono op.cit hal 3839).Menimbang bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek Hukum orang pribaditidak untuk badan atau korporasi.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi - TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
335 — 76
  • ;Bahwa sebagai pembeli tanah saksi tersebut adalah Terdakwa, saatbertemu di Kantor Notaris Heriana Rahayu Adimurti di Ruko EmeraldBlok AA 1 No. 3839 Lantai 2 Jl. Raya Ciledug Jombang, Sektor 9, saatakan menandatangani Akta Jual Beli;Hal.27 Putusan Tipikor Nomor : 100/Pid. SUS/TPK/2015/PN. Jkt.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
239 — 84
  • ., op.cit hlm. 3839).Hal.365 Putusan No.65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 15-05-2024 — Putus : 17-09-2024 — Upload : 18-09-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr
Tanggal 17 September 2024 — Penuntut Umum:
2.INDRA ZULKARNAIN, S.H.
3.ZANUAR IRKHAM, S.H.
4.SUDARMAJI, S.H.
5.INDAH KUSUMA DARAFAULIKA, S.H.
6.HERMANTO HARIADI, S.H.
Terdakwa:
PUTRI MUNIRA
54 — 61
  • SKC/STA Sumbawa Besar;
    5. 2 (dua) lembar fotokopi surat dengan No SBW/5.4/3839/R kepada Sdr. Sahuddin Jafar perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Saudara tanggal 20 Desember 2021;
    6. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI No 3833/SBW/PK-KMK KUR/2021 tanggal 22 Desember 2021;
    29. 1 (satu) bundel fotokopi Syarat Pengajuan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk An.
    Pogo S perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Saudara tanggal 20 Desember 2021;
    6. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI No 3839/SBW/PK-KMK KUR/2021 tanggal 22 Desember 2021;
    35. 1 (satu) bundel fotokopi Syarat Pengajuan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk An.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 07-12-2021 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 11-05-2022
Putusan PN AMBON Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 21 April 2022 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
2.DEMIANUS E PALAPIA, SH
3.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
4.FEBYANTI L. SAHETAPY,SH.
5.CHATERINA .O.LESBATA,SH
6.ENDANG ANAKODA, SH, MH
Terdakwa:
STEVEN LATUIHAMALLO, S.Pd
247 — 27
  • jepitan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Ambon Nomor 800/319/SMK.1 tanggal 26 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 1 Ambon Tahun 2018;

    48. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perjajian antara Kepala Seksi Sarana Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sarana Prasarana Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dengan SMK Negeri 1 Ambon Nomor 3839

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
133 — 36
  • PerintahKepada Panitia Pengadaan iDinas untuk melaksanakanproses pengadaan Alat alat Kedokteran di RSUD Kabupaten Sumedangberdasarkan Surat permintaan dari RSUD Kabupaten Sumedang Nomor :922/896/Prog/2010 tanggal 16 September 2010dan melaporkan hasilpelaksanaan kegiatan Proses Pelelangan kepada Kepala ULP melaluiSekretaris ULP.Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan PeningkatanSarana dan Prasarana Rumah Sakit Pekerjaan Pengadaan alat alatKedokteran RSU Daerah Kabupaten Sumedang Nomor :447/14 /PPK/3839
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 20 Januari 2016 — Pidana Korupsi - DJADJAT SUHARDJA - Drs. SUTRISNO
199 — 60
  • ., op.cit hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 23-02-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 88/PDT.G/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat:
CHAERANI. P
Tergugat:
PT. CITRA PRATAMA PROPERTINDO
393 — 222
  • Untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT XXXVIII atau 3839.