Ditemukan 2369 data
1053 — 510 — Berkekuatan Hukum Tetap
menguasai dan menggunakan tanahnya sertamelakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapatdilakukan oleh pemegang haknya; Melarang pejabatpejabat agraria untuk menyelesaikan status hak atastanah yang menggunakan surat kuasa mutlak sebagai bahanpembuktian pemindahan hak atas tanah;Bahwa lebih lanjut terkait dengan kuasa mutlak yang dilarangdikarenakan mengandung unsur melawan = hukum terlihat dariYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03 Juli 1985 yangtelah membatalkan perjanjian semu
jual beli sebagai berikut:"Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris dimana seseorangmemberi kuasa kepada orang lain untuk menjual rumah sengketa kepadapihnak ketiga maupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namunmengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnyabermula dari pengakuan hutang, dengan menjaminkan rumah sengketayang karena tidak dapat dilunasi waktunya dirubah menjadi kKuasa untukmenjual rumah tersebut maka perjanjian demikian itu sebenarnyamerupakan perjanjian semu
terdesak secara ekonomi, maka keseluruhan tindakan tersebut adalahmerupakan tindakan penyalahgunaan Keadaan ekonomi (misbruik vanomstandigheden);Majelis hakim yang Mulia bahwa dengan demikian berdasarkanYurisprudensi MARI tersebut maka sudah selayaknya apabila perjanjiankredit dan perjanjianperjanjian lainnya a quo yang sudah dibuat antaraPara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Il serta Tergugat Illdibatalkan demi hukum karena tidak sesuai dengan keadilan dankepatutan dan merupakan perjanjian semu
403 — 974
S09/PM.11/2019tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda, Tergugat telahmelakukan Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Pasal 91UUPM yang dilakukan oleh Tergugat terkait denganHalaman 21 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUNJKT.Perdagangan Saham BRNA yang dilakukan oleh Tergugat padaperiode 02 April 2012 s.d. 31 Agustus 2012 ;Bahwa berdasarkan Pasal 91 UUPM, telah mengatur: Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsungmaupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakangambaran semu
Transaksitersebut dalam terminologi yang sering digunakan adalah disebuttransaksi semu atau menggoreng saham ;7. Bahwa perilaku menggoreng saham inilah yang oleh PresidenRepublik Indonesia saat pembukaan hari bursa pertama tanggal 2Januari 2020 sempat diucapkan dalam pidato beliau.
95 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016"kegiatan sudah dilaksanakan oleh PPTK dan semua kegiatan tetapberjalan", akan tetapi di ikuti bantahan, "tapi tidak maksimal" akan tetapapa yang dimaksud dengan "tidak maskimal" sama sekali tidak bisadiuraikan, tidak bisa dibuktikan oleh Termohon, hanya kirakiraberdasarkan penafsiran semu, jika demikian mestinya sejak awalpara PPTK tidak perlu menandatangani SPJ yang memang adalahproduk PPTK sendiri;.
PEMOTONGAN 30% HASIL PEMIKIRAN SEMU TERMOHON DAN TIDAKTERBUKTI1. Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah diuraikan diatas,didapat petunjuk dan dugaan kuat, ternyata pemotongan 30 % adalahhasil pemikiran semu dan arahan Termohon dengan para saksi, hal ini bisaterlihat jelas, yaitu :Hal.5 surat dakwaan jo.
13 — 1
Bahwa lebih kurang 11 ( sebelas ) tahun berumah tangga antara Pemohon danTermohon dalam kebahagiaan yang semu, harapan demi harapan yangdinantikan Pemohon ternyata tetap tidak ada perubahan dari Termohon, antaralain tidak memberikan perhatian yang lebih baik terhadap anaknya sendiri,seperti memberi / menyiapkan makan, minum, memandikan dan sekolahnya iniselalu dilakukan oleh Pemohon sendiri, baik sebelum berangkat bekerja maupunsetelah pulang bekerja.6.
110 — 23
berpendapat, apabila salah satu pihak in cassu Penggugatsudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga, maka pada diriPenggugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat menyatakan masihtetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namunkarena keinginan tersebut hanya dari satu pihak saja, maka apabila rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, maka Tergugat hanyaakan mendapatkan kebahagiaan yang semu
1213 — 981
kontramemori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkatbanding tidak sependapat dengan putusan yang telah diambil oleh MajelisHakim tingkat pertama dengan alasanalasan sebagai berikut:Dalam EksepsiMenimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakanbahwa Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini, dengan alasanalasan: Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak menerbitkan sertifikat yangmenjadi kewajibannya atas permohonan para Terbanding semu
80 — 23
celana jeans merek Lues warna biru ;e 1 (satu) lembar celana pendek kolor warna merah hitam ;e 1 (satu) lembar baju switer merk Cressida warna cokelat hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;4 Membebani terdakwa ASRANI Als AAS Bin BAYAN untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melakukanPembelaan melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 6 Nopember 2012 yang padapokoknya bahwa Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui semu
181 — 53
Bahwa, Surat Anjuran a quo, ( poin 10, 11) tidak dapat dijadikan dasar untukmemenuhi tuntutan Penggugat, karena Surat anjuran sifatnya semu /tidak mengikat karena Mediator bukanlah lembaga yang mempunyaiwewenang untuk melaksanakan isi anjuran, adanya kesalahan dalamisi anjuran tidak ada korelasinya dengan pembuktian dalampersidangan Peradilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSPUD, mmm nnn rr ttre meinHal. 17 dari 50 hal. Put. No. 102/G/2015/PHI.Sby12.
Terbanding/Tergugat I : TURIJAN
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK
Terbanding/Tergugat III : SRI EKO INDAHATI, SH
Terbanding/Tergugat IV : FERI DARMAWAN, SH
Terbanding/Tergugat V : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DJKN KEMENTERIAN KEUANGAN RI CQ KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
Terbanding/Tergugat VI : Dr. INTAN TRAGEDIANTIE PERTAMI
Terbanding/Tergugat VII : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
123 — 38
kaedahhukum bahwa apabila barang sengketa telah dikuasai oleh pihak pembellilelang maka upaya hukum yang harus dilakukan adalah mengajukan gugatanbiasa bukan bantahan/perlawanan sebagaimana bunyi pertimbangannya :Dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26 November1964 atau eksekusi yang telah berlangsung pada tanggal 21 Mei 1960;Halaman 8 dari 20 halaman putusan nomor 234/Pdt/2021/PT SMGJudexfacti telan menempuh acara yang salah, sebab eksekusi telahberlangsung, atau sebenarnya eksekusi Semu
164 — 23
Majelis Hakimberpendapat tidak diharuskan semu ahliwaris ditarik sebagai pihak ( PutusanMahkamah Agung No. 1218 K/Pdt/1983 ) ;Menimbang, bahwa uraian tersebut, terhadap Eksepsi No. 1 haruslahditolak;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi No. 2 dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapatsudah masuk pokok perkara , sehingga masih diperlukan pembuktian ;Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi ini haruslah ditolak ;DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa maksud
MOHAMMAD NOOR AFIF, SH
Terdakwa:
1.SUGITO Als GITO Bin CAHYONO
2.SUWITO Bin WASEAN
3.SOLICHIN Bin CAHYONO
36 — 5
SUWITO Bin (Alm) WASEAN
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Satgas Zeni;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu/hijau semu;
Dikembalikan kepada Sdr. Tri Ardiyanto.
- 1 (satu) potong baju seragam kerja Safety warna kombinasi abu-abu dan biru dongker bertuliskan Safety First.
Dikembalikan kepada Sdr.
54 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Camat Marisa; Ahli Waris Dahlan Hunowu; Ahli Waris Djakatara Hunowu; Ahli Waris almarhum Semu Hunowu; Nini Hunowu; Karsum Hunowu; Ahli waris Almarhum Aisa Hunowu; Ahli waris Almarhum Bodu Hunowu; Ahli waris Almarhum Dui Hunowu; Halima Hunowu; Ahli waris Almarhum Monyu Hunowu; Kepala Desa Imbodu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
46 — 46
tersebutdinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat/untuk diberlakukan;Bahwa karena kekurang hatihatian Turut Tergugat didalam penerbitankedua sertipikat atas tanah sengketa. patut diduga Turut Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa menurutketerangan para tetua/pengelingsir bahwa Kakiyang DewaPutu Samplog tidak ada memiliki tanah di persil No. 44, Klas Ill, Luas 7800M2, di Sekar Taji Klod, Banjar Dinas Pasek, Desa Kubutambahan.Bahwa jual beli antara Tergugat dengan Tergugat II adalah jual beli semu
,dimana diawali dari Tergugat Ill memperoleh jasa pengurusan sertipikattanah dari Dewa Putu Gejer (alm) dan Dewa Putu Sudarsana ( Tergugat),kemudian disertipikatkan ke atas nama TERGUGAT Il ( Gede HariyadiSatyagraha ) dengan dibuatkan jual beli semu oleh Tergugat Ill selakuNotaris/PPAT, dimana TERGUGAT II adalah anak kandung dari TergugatIII.Bahwa oleh karena kedua sertipikat tersebut ( yaitu Sertipikat Hak MilikNomor : 679 Desa Kubutambahan, luas 7.800 M2, atas nama GEDEHARIYADI SATYAGRAHA, petunjuk
SOEJONO CANDRA
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
149 — 68
tidakadanya bukti pembayaran Pajak 5 % dalam Surat Setoran Pajak sebagaiPenjual dan Surat Setoran Pajak 5 % yang dibayarkan Terlapor danTerlapor Il sebagai Pembeli kepada Negara, dan Tidak adabuktiPendaftaran pada Kantor Pertanahan Sidoarjo sesuai PP NO. 24 TAHUN1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa rumah yang dijaminkan Pemohontelah dijual dan dibalik nama menjadi nama Terlapor atau Terlapor Il,sehingga Jual Beli rumah yang dilandasi Hutang piutang adalah dilarang,dan dikategorikan sebagai jual beli semu
atau jual beli purapura,demikian pula perbuatan hukum jual beli purapura dibuat oleh Terlapor dan Terlapor Il dengan memaksa Pemohon untuk menandatanganinyakarena Jual Beli Buldozer Komatsu D85 Type P21dinyatakan sebagaihutang piutang dan Terlapor dan Terlapor II meminta jaminan, sehinggajual beli tersebut adalah jual beli semu atau purapura sebagaimanaputusan MA yang telah ada sebelumnya yaitu Yurisprudensi MA No.2271 KI/SIP/1982 TGL. 0309198:Pe3 juncto putusan MA no.78.PK/PDT/1984 TGL. 09041987
226 — 77
Ali UsmanHarahap, Sekretaris Daerah Pemkab Labuhanbatu berlarutlarut ataupengentian penyidikan semu karena tanpa perencanaan waktupenyelesaian penyidikan, sehingga menimbulkan kesan penyidikandilakukan atas dasar suka atau tidak suka, dipantau ataupun tidakdipantau, karena tidak berpedoman dengan Pasal 8 huruf d juntoHalaman 13 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.RapPasal 17 ayat (2) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang intinyamengatur
diterbitkannyaSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:S.Tap/86.a/X1V2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014,menunjukan PARA TERMOHON melakukan sikap pembiaranyang didasari rasa suka atau tidak suka terhadap perkaratersebut untuk dilanjutkan/diserahkan kepada Penuntut UmumKejaksaan Negeri Rantauprapat, terlebih kinerja hukum penyidiksejak 26 Mei 2014 hingga 3 Desember 2014 tidak ada atau jikadikonstruksikan sebagai bentuk penghentian penyidikan, dapatdimaknai sebagai bentuk penghentian penyidikan semu
70 — 23
Bahwa namun demikian harapan dari PENGUGGAT agarTERGUGAT dapat berubah segala keburukan yang ada pada dirinyamenjadi lebih baik lagi, adalah merupakan harapan yang semu belaka,hal mana harapan dari PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak pernahterwujud, alin alih berharap agar TERGUGAT bertaubat dan tidakmelakukan kembali kesalahan dan keburukannya, malahanPerselingkuhan TERGUGAT dengan wanita lain tersebut malahanterjadi kembali, yaitu PENGGUGAT kembali lagi melakukanPerselingkuhan/ bertemu dengan
77 — 29
rasa keadilan.Dalam pertimbangannya Majelis Hakim sudah sangat tepat karenaHakim mempunyai keyakinan bahwa dengan dijatuhkannyahukuman/pidana tersebut diharapbkan mampu memberikan pelajarandan mendidik Termohon Banding untuk insyaf dan mentaati hukum.11Penjatuhan pidana berupa penjara selama 11 (seblas) bulandiharapkan dan sudah pasti akan lebih baik dan dapat memberikanefek jera kepada Termohon Banding serta menjadi pembelajaranbagi masyarakat agar tidak mudah terjebak oleh imingimingkenikmatan semu
121 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa melihat bentuk dan cara dikeluarkan Instruksi MenteriPerdagangan No. 03/M/Ins/V/1977 jelas bahwa Instruksi Menteri Perdagangantersebut bukanlah suatu peraturan perundangundangan produk Legislatifsebagaimana yang dimaksud dalam Tap MPRS Nomor XX Tahun 1966,melainkan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negarain casu Menteri Perdagangan berdasarkan wewenang Pemerintahan yangbersifat Diskresioner yang biasa disebut dengan peraturankebijaksanaan/perundangundangan semu (Spiegel
131 — 56
Bahwa soal persyaratanadministrasi calon hanyalah merupakan persyaratan semu, yang sebenarnyajika tidak dilengkapi juga sudah dianggap memenuhi syarat. Inilah hakekatyang sebenarnya harus dipahami sebagai bagian tradisi, hukum adat yangturun temurun hanya karena diatur dalam hukum umum, hukum negara tetapitidak dapat mengubah hukum adat dan tradisi yang sudah menyatu dengankehidupan masyarakat. Bahwa hak atau wewenang calon adalah hak secaragenealogis masyarakat hukum adat.
60 — 21
sikap Penggugat yang telah menyakiti hati adik kandungnya yaituTergugat, namun saksi dan Tergugat tidak menyelesaikan masalah itusecara kekeluargaan dan Tergugat selaku suami tidak menasihati istrinya16yang telah melanggar norma agama dan kesusilaan, bahkan mendiamkansaja masalah rumah tangganya berlarutlarut hingga mencapai puncakperselisihan;Menimbang, bahwa Majelis berkeyakinan bahwa saksi memangmelihat tetapi penglihnatan saksi tidak didasari oleh keyakinan yangmendasar dan mengakibatkan dugaan semu