Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 20 Juni 2017 — JAMIAT
64 — 36
  • menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian
    melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanHalaman 36 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-06-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Juni 2016 — JANTJE TAEK, S.E., M.M., alias JANTJE, dkk
88 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang telah disiapkan oleh Subbagian Perbendaharaan dan Pihak ketigasesuai nama yang tercantum dalam SP2D mengambil sendiri SP2D padaTerdakwa I, JOHANIS BERE, A.Md. lalu menukarkan SP2D dengan cek tunaipada ESAU SINO selaku petugas pembantu Kuasa BUD, cek tunai tersebutkemudian ditukarkan dengan uang tunai oleh Penerima Bantuan pada bank yangtelah ditunjuk yaitu Bank NTT atau Bank Rakyat Indonesia akan tetapi dalamkenyataannya Terdakwa I, JANTJE
    Keuangan seharusnya melaksanakan tugasnya dengan membuat danmenandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lalu) menyiapkanadministrasi berupa dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diserahkankepada Terdakwa I, JANTJE TAEK,S.E., M.M., selanjutnya Terdakwa I,JANTJE TAEK, S.E., M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatanganidokumen SPM kemudian selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Terdakwa I,JANTJE TAEK, S.E., M.M., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang telah disiapkan oleh Subbagian
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon:
CV. Selaras Maju
Termohon:
Bupati Morowali
222 — 168
  • ,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali,beralamat di Kompleks Perkantoran Fanuasingko,Bungku, Kabupetan Morowali, Provinsi SulawesiTengah;3. SYAHRUDIN, S.H., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan sebagai Advokat/Pengacara &Konsultan Hukum pada Kantor TM.ETAL & Partners,beralamat di JI.
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 05-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA SAMARINDA Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 22
  • persidangan terungkap fakta, bahwa TergugatRekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata TK (IlI/d)dengan Jabatan Kasi Pendataan dan Penetapan pada Badan PendapatanDaerah Provinsi Kalimantan Timur UPTD Bapenda Wilayah Penajam PaserUtara;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan dengan buktitertulis T1 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai KasiPendataan dan Penetapan mendapatkan tunjangan atau yang disebut denganTambahan Penghasilan Pegawal (TPP) sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2009
Tanggal 28 September 2009 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG.PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG, ; GUBERNUR MALUKU UTARA,
148 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum BiroHukum dan Hak AzasiManusia Setda PropinsiMaluku Utara, keduanyaberalamat di JalanPahlawan Revolusi No. 1Ternate, Kota Ternate,Propinsi Maluku Utara,berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor.180/802.A tanggal 17Juni 2009 ;Termohon Peninjauankembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat ITerbanding ;2. 1. PT.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 14-06-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 11 Oktober 2017 — Nama : ADRANA LATUNY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat tinggal : Jalan Mr. Manguni 9 Lingkungan VIII, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK-TUN/V/BM/2017, tanggal 31 Mei 2017, memberikan kuasa kepada: 1) BARBALINA MATULESSY, S.H., M.Hum.; 2) CHRISTINA NEL TITIRLOLOBY, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Haruhun, Karang Panjang, RT.004/RW.003, Gang Moleng, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : Jalan RA. Kartini No.13, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 269/SK-81.01/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 memberikan kuasa kepada: 1) PETRUS TEHUPEIORY, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; 2) SAFWAN TUARITA, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; 3) THEODORA PATTIPAWAEJ, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan; 4) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan RA. Kartini No.13, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : PAULUS LATUNY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku; Tempat tinggal : Hative Kecil RT.002, RW.004, Hative Kecil, Sirimau, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 3. Nama : MATHELDA LATUNY/KAINAMA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Dosen Poltekes Ambon; Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi Latery I, RT.005 RW.001, Latery, Baguala, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; 4. Nama : MARIA LATUNY/SAHALESSY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : PNS Guru; Tempat tinggal : Amahai, RT.001, RW.001, Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3; Dalam hal ini mewakili Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, berdasarkan Penetapan Izin Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 18/PEN.INS/2017/PTUN.ABN, tanggal 20 September 2017, memberikan izin sebagai Kuasa Insidentil kepada Dr. HENDRIK SALMON, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Dr. Malaiholo No.52, RT.004/RW.02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
168 — 49
  • Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Kepala SubBagian Tata Usaha, Nomor: 114/1381.01/Il/2017, yang ditujukan kepada 1)Kepala Pemerintahan Negeri Soahuku, 2) Ny.
Pengadilan PN PARE PARE Perdata Tanah
Register : 24-01-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN PARE PARE Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat: 1.Yaman Bin Katto 2.Baharuddin Bin Katto 3.Muh. Tahir Bin Katto 4.Syaharuddin Bin Katto 5.Syahabuddin Bin Ali Katto 6.Hajra Binti Ali Katto 7.Hasna Binti Ali Katto 8.Fatimah 9.Hijri Binti Rahimi Katto 10.Muaddibah 11.Kisman Yusuf Bin Yusuf 12.Martang Yusuf Bin Yusuf 13.Sudarna Yusuf Bin Yusuf 14.Zaenab Lawan Tergugat: 1.Walikota Kota Parepare 2.Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare 3.Kepala Gudang Obat Dinas Kesehatan Kota Parepare Turut Tergugat: Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare
102 — 9
  • Kepala Bagian Hukum dan Perundangundang Sekretariat Daerah Kota Parepare dan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaParepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18Februari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Parepare No. 34/SK/HK/02/2019/PN.Pre padatanggal 21 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;2.
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 11-01-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PT PALU Nomor 3/PDT/2022/PT PAL
Tanggal 16 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : RAHMAN RAMIMU
Terbanding/Tergugat : PENGURUS KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TELUK LALONG PELABUHAN LUWUK
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI Cq. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANGGAI
Terbanding/Turut Tergugat II : DIREKTUR UTAMA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PUSAT Cq. KC BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG LUWUK
125 — 64
  • ,jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah KabupatenBanggai berdasarkan Surat Tugas Nomor800/23.15/Bag.PKP tanggal 16 Nopember 2021 danSurat Kuasa Khusus Nomor 180/2188/Bag.Huk tanggal12 Nopember 2021, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawahregister Nomor : W21.U3/453/HK.02//XIl tanggal 13Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING semula TURUT TERGUGAT I;DIREKTUR UTAMA PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PUSATCQ.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-01-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya Terdakwa Dra.NUNIK ARIYANI, M.Si. memberitahu SOERADJI selaku Kepala SubBagian Kas Daerah atas keputusan dan persetujuan Bupati Sidoarjo Drs.WIN HENDRARSO, M.Si. tersebut serta memerintahkan agar SOERADJIdan Saksi AGUS DWI HANDOKO, S.E. mengeluarkan uang dari KasDaerah dan menyerahkannya kepada Bendahara Sekretariat DPRD sesuaikebutuhan yang diajukan oleh Sekretariat DPRD ;Bahwa atas persetujuan Terdakwa Dra.
    DaerahNomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan danSusunan Organisasi BadanPengelola Keuangan danKekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal17 Nopember 2006 ;4 Foto copy Peraturan BupatiNomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk PelaksaanPeraturan Daerah KabupatenSidoarjo Nomor 16 Tahun2006 tentang Pembentukandan Susunan OrganisasiBadan Pengelola Keuangandan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal20 Nopember 2006 ;5 Foto copy Keputusan BupatiSidoarjo Nomor : 188/T1/404.1.1.3/2003 tentangPenunjukan Kepala SubBagian
    Terkait disposisi Pemohon PK yangmenunjuk disposisi Sekretaris Daerah tersebut, makna selesaikantidaklah merupakan perintah untuk membayar melainkan agar Kepala Subbagian Kas Daerah (KSB Kasda) melakukan koordinasi dengan Soeradjiselaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku bawahan SekrearisDaerah.
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 05-07-2012 — Putus : 09-08-2012 — Upload : 19-10-2013
Putusan PN TARAKAN Nomor 191/Pid.B/2012/PN.Trk
Tanggal 9 Agustus 2012 — Pidana Terdakwa : H. RONAL Bin MUHAMMAD
101 — 22
  • SABINDO), Kelurahan Juata Laut,Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan (dekat dermaga PolTIE meBahwa pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian Pertanahan Bagian Pemerintahan pada KantorPemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, melakukan klarifikasiterhadap terdakwa karena adanya pengakuan secara fisiktanah tersebut milik terdakwa, dan waktu itu terdakwatidak menunjukkan alas hak terhadap tanahtersebut ;~Bahwa terhadap Surat Pernyataan (Pemilikan Tanah)tanggal 15 Juli 1988 atas nama terdakwa H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1361 K/Pdt/2015
Tanggal 21 September 2015 — H. RIDUWANSYAH melawan PT BORNEO INDOBARA dan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk
176 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1361 K/Pdt/2015Bantuan Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, Kepala Seksi Pelayanan Usaha OperasiProduksi Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala SubBagian Bantuan Hukum Geologi, Mineral, dan BatubaraSekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral, Para Pelaksana Bagian Hukum, Direktorat JenderalMineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral dan Staff Biro Hukum dan Humas
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 21-09-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
DICKY WIRAWAN
Terdakwa:
AWALUDDIN,SH
78 — 14
  • LITA QADARINA HARDIAN;
  • 4 (empat) lembar foto copy salinan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : KEP / 57 / PB / UP.9 / 2013, tanggal 22 November 2013 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n.
    GUNAWAN SETIONO, S.E. yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n. AGUS WALFAIZIN;
  • 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan nomor : BA 54 /PB/2013, tanggal 29 November 2013 a.n. TUKIMA, S.E., M.M. dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : S-7768 / PB / 2013, tanggal 29 November 2014 a.n. TUKIMA, S.E., M.M. yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-12-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 256/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
1.Patimah Binti H.Muhammad
2.Marali, SH Bin H Sabeni
3.Mardani, S Ag Bin H Sabeni
4.M Sibli Bin H Sabeni
5.Abdul Holik Bin H Sabeni
6.M Rusli Bin H Sabeni,
7.Koswati ,SE Binti H Sabeni
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3. Rudy Karnadi
471 — 616
  • ., Kepala Subbagian AdvokasiHukum Bina Marga dan Pengembangan InfrastrukturWilayah, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat ;4.
    ., Kepala Subbagian AdvokasiHukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;GD Arya Mahendra Putra, S.T., M.T., Kepala SubbagianPengamanan Barang Milik Negara, Setditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Gustav Ardianto, S.H., M.H., Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3200 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — KETUA BPK REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH cq BERNADETTA ARUM DATI, S.E, M.M., Ak VS PT AMPUH SEJAHTERA
131 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nilai kontrak sebesar Rp24.859.000.000,00 adalahuntuk bangunan Pasar Kota Sukoharjo yang belum dapat difungsikan.Bahwa dikarenakan nilai kontrak di bawah Rp25.000.000.000,00 (duapuluh lima miliar rupiah), maka tidak terikat dengan ketentuan sub kontraksebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Presiden dan SSUK;Bahwa dengan telah ditandatanganinya kontrak sebagaimana tersebutdalam dalil angka 1 (satu) di atas, pada tanggal 13 Juni 2012, Kepala SubBagian Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Agustus 2014 — 1. SUGIJANTO, DK VS Prof. MARDIASMO, Ak., MBA., Phd, DKK
150 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang paraPemohon Kasasi I juga sebagai para Termohon Kasasi II dahulu Penggugat I,II/Terbandingjuga Pembanding I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I jugasebagai para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat I, di muka persidanganPengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalildalil:1Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 30-07-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 11/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia BPC PHRI diwakili oleh M.Mansyur
2.Perkumpulan Galangan Kapal dan Lepas Pantai Batam diwakili oleh Sarwo Edie Setijono
3.Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia REI Khusus Batam diwakili oleh Ir. Achyar Arfan dan Robinson Tan
4.DPD Gapeksindo Propinsi Kepri diwakili oleh Junaidi
5.PT. Linken Multi Karya diwakili oleh Sopian
6.PT. Eugoss Indonesia Pratama diwakili oleh Rony Tamstil
Tergugat:
Gubernur Kepulauan Riau
Intervensi:
1.DPC F SP LEM SPSI Batuampar dan sekitarnya diwakili oleh Tengku Afkanasri
2.Pengurus Pimpinan Tingkat FPBI PT Jovan Technologies diwakili oleh Hesti Br Sinaga RA Rahman Dini
3.Pengurus Pimpinan Cabang FPBI Kota Batam diwakili oleh Masmur Siahaan-Ahmad Kurniawan-Antoni Hernawati
4.DPC FSB KAMIPARHO KSBSI Kota Batam Dalam hal ini diwakili oleh Surya Dharma Sitompul
5.Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam Dalam hal ini diwakili oleh Alfitoni
6.PC SPPJMFSPMI Kota Batam diwakili oleh Panusunan Siregar
7.DPC F LOMENIK SBSI Kota Batam diwakili oleh Muhammad Zulkifli
8.DPC F SP PAR SPSI Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh Subri Wijonarko
337 — 81
  • KSBSI) Kota Batam yang permohonannya diterimapengadilan melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 21 Agustus 2018 sertaditerima oleh Majelis Hakim tanggal 21 Agustus 2018;Halaman 72 Putusan No.11/G/2018/PTUNTPI SUBRI WIJONARKO Ketua DPC F SP PAR SPSI Kota Batam dalamhal init mewakili Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat PekerjaPariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F SP PAR SPSI)Kota Batam yang permohonannya diterima pengadilan melalui SubBagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-10-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2018
Tanggal 26 Nopember 2018 — WANDYO SUPRIYANTO, SH.,MH vs KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI;
170 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Analisis dan Dokumentasi Hukum;8. Radityas Megha Widyadari, S.H., jabatan Plt. KepalaSub Bagian PerundangUndangan;9. Agnes Natasia, S.H., jabatan Staf Bagian HukumBawaslu RI;10. Geano Giovan Naldi, S.H., jabatan Staf Bagian HukumBawaslu RI;Kesemuanya beralamat di Kantor Badan Pengawas PemilinanUmum Republik Indonesia, Jalan M.H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-01-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juni 2015 — Dr. Ir. ANDI IRAWAN, M.Si;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
53 — 32
  • , Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUNJKT.12.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Dekan Fakultas pertanian Universitas Bengkulu ;Kepala Bagian Pengembangan, Disiplin, dan Pensiun Biro kepegawaianSekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Bengkulu ;Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UniversitasBengkulu ; Auditor Inspektur Jenderal kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Kepala Subbagian
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 28-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 14/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
LUCYANA MARGARETHA PONDAAG
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
180 — 93
  • ., Staf SubBagian Bantuan Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Morowali Utara,Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di JalanBumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale,Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara,Provinsi Sulawesi Tengah;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:170/0642/HKM/IX/2019, tanggal 9 September 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PENDIS/2019/PTUN.PL, tanggal
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 09-03-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Krs
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penggugat:
1.R. Ay SHINTIA NITA
2.ADYA SARASSITA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO, cq. CAMAT BESUK
2.PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO, cq. KEPALA DINAS KESEHATAN, cq. KEPALA PUSKESMA BESUK
3.PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO, cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, cq. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BESUK
4.SUMIATI
79 — 8
  • Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Pemerintan Kabupaten Probolinggo, dan YOGA ARIFWICAKSONO, S.H. Staf Bagian Hukum sebagaimana Surat Kuasa Khususbertanggal 11 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKraksaan tanggal 12 April 2017 ;Menimbang, bahwa untuk Tergugat IV datang menghadap kuasanya bernamaBAMBANG WAHYUDI BAHAGIA, S.H.