Peningkatan Modal dasar ditempatkan dan disetor melalui RUPS,dengan Akta No. 30 tanggal 24 Juli 2014 dengan pengesahan dariKemenkumham RI tanggal 26 Agustus 2014 (Akta No. 30);2. Perubahan Anggaran Dasar, dengan Akta No. 160 tanggal 25 February2016 dengan persetujuan Kemenkumham RI tanggal 7 Maret 2016; danHal. 2Put. No.689/ PDT/2020/PT. DKI3.

Hal inibertentangan dengan Pasal 7 Perjanjian Pemegang Saham yang manaTergugat telah sepakat untuk mengajukan dua orang direktur dan duaorang komisaris namun pada faktanya hanya mengajukan masingmasing satu orang untuk posisi Direksi dan Dewan Komisaris.c) Tergugat mempersulit Pengadaan Rapat Direksi, Rapat Komisaris danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan luar biasa.d) Tergugat mempersulit dan menolak persetujuan Laporan Tahunan danLaporan Keuangan dengan alasanalasan yang tidak wajar.e)

No.689/ PDT/2020/PT.DKI13.14.f) Tergugat menolak hasil RUPS yang sah.g) Tergugat meminta agar ditimbulkan taginan terhadap PT CSR atasnama Tergugat.h) Tergugat meminta pembatalan aktaakta perjanjian kerjasama.i) Tergugat meminta ganti rugi.Dengan adanya Perilaku Tergugat terhadap hal tersebut maka jelasKesengajaan dari Tergugat mengingkari seluruh Perjanjian yang dimaksuddalam Akta Perjanjian a quo padahal Tergugat secara Sadar telah Terikatdalam sebuah Perjanjian yang tidak dapat diingkari maupun

Ingkar Janji Tergugat dengan dalilnya bahwa Penggugat dan PT CSRtidak melaksanakan Prosedur AkuisisiBahwa Tergugat memaknai Peralihan saham atas Pemegang SahamPT CSR yang dialihkan kepada Tegugat dan Penggugat sebagaiSebuah Proses Akuisisi atau Pengambil alihan Saham PT CSR diaturdalam RUPS dan sebagaimana Ketentuan yang berlaku RUPS tersebutharuslah melalui Pengumuman, padahal senyatanya Proses PeralihanHak atas Saham bukanlah Proses Akuisi Perseroan. dimulai padaProses Pelepasan Saham dari para

Dalam hal inisecara jelas Tergugat telah menghindar dan mengingkari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan TiapTahunnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahunan , sehinggaPengingkaran itu adalah Tidak Mau mengakui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang SAH.c.

sendiri ;Menimbang, bahwa karena Pemohon yang memohon agar dirinya dinyatakanpailit adalah badan hukum Perseroan Terbatas, maka harus dipertimbangkan lebihdulu apakah permohonan yang demikian itu dibenarkan oleh ketentuan UndangUndang tentang Perseroan Terbatas ;Menimbang, bahwa Pasal 90 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa, Direksi hanya dapat mengajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri / Niaga agar perseroan dinyatakan pailit,berdasarkan Keputusan RUPS

LAGAWICO PRATAMA berdasarkan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham (harus diajukan berdasar keputusan RUPS) ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemberi kuasakepada advokat dan pengacara yang mengajukan permohonan pernyataan pailitdalam perkara ini adalah Direksi PT.

LAGAWICO PRATAMA serta memberikan kuasa untukmelakukan itu kepada Penasehat Hukumnya, telah dilakukan berdasarkan KeputusanRUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT.LAGAWICO PRATAMA ;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan surat buktidengan tanda P 4 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;dimana surat bukti tersebut diatas adalah Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT.

., Notaris di Surabaya ;Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P 4 tersebut telah terbukti, padatanggal 22 Agustus 2016 RUPS Luar Biasa PT.

LAGAWICO PRATAMA mengajukan permohonan pernyataan untuk diri sendiri)dan memberikan kuasa untuk maksud itu kepada penasehat hukum yang ditunjukolehnya telah dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Tato tersebut disetujui oleh Termohon IX : MenteriKehakiman dan HAM RI, vide Keputusan No.C01630.HT.01.04.TH.2002,tanggal 30 Januari 2002 ;Bahwa dari Akta No.31 perihal Pernyataan Keputusan Rapat tersebutdiketahui bahwa Termohon VI telah bertindak selaku kuasa yang diberikankepadanya oleh Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS LuarBiasa) PT. Tato, untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar PT.

HasilKeputusan RUPS tersebut kemudian menyepakati untuk menyelesaikanpersoalan PT. Tato dan PT. Upati tersebut secara menyeluruh, yakni denganpembubaran pemegang saham korporasi PT. Tato dan PT. Upati danmenyelesaikan seluruh hutang dan kewajiban korporasi kepada para krediturdan karyawannya. Vide bukti P8 Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamPT. Tato dan PT.

Upati melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009kepada Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 18 AnggaranDasar PT. Tato. Namun hanya menyerahkan tugas dan kewajibannyakepada anakanaknya Termohon VI dan Termohon VII ;d. Faktual, dari sejak tahun 2002 hingga sekarang ini, Termohon Il tidakpernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danmemberikan pertanggungjawabannya sebagai Direktur Tunggal PT.

TATO, tidakpernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atauRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. TATO perihalPembentukan Pengurus/Direksi dan Komisaris PT. TATO yang baru.Sehingga dengan demikian, menurut hukum perseroan, seharusnyaPengurus/Direksi dan Komisaris yang lama tetap menjabat sebagaiPengurus/Direksi PT. Tato, sampai dengan terpilinnya Pengurus/Direksidan Komisaris PT.

Halini jelas melanggar Pasal 86 UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas dan Pasal 100 jo Pasal 66 UndangUndang No.40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan pengurus PT.untuk membuat Laporan Tahunan kepada Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) ;Bahwa dengan demikian terbukti, bahwa Termohon Kasasi/Termohon lI,yang sebelumnya telah mengakui tidak pernah lagi aktif mengurus PT.Hal. 18 dari 26 hal. Put.

Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP KU/IV/2007., tanggal07 Mei 2007 perihal RUPS Tahunan ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungJabung Power No. 031/BUMD JBS/XI/2007., tanggal 12 November2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungJabung Power No. 033/BUMD JBS/XII/2007., tanggal 04 Desember2007 perihal Analisa PLTG ;Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur UtamaPT.

., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung BaratSakti Holding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMDJabung Barat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung JabungBarat Nomor : 045/BUMD JBS/IX

No. 126 PK/Pid.Sus/201383 Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung JabungPower tanggal 16 Maret 2008 ;84 Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang BeritaAcara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung jabung Power ;85 Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentangAddendum Jual Beli Saham ;Dikembalikan kepada Drs. H.

., tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerjadan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Hal. 33 dari 50 hal. Put.

., tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerjadan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD Jabung BaratSakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Hal. 41 dari 50 hal. Put.

Nomor 42 PK/Pdt/2020AHU23622.AH.01.02 Tahun 2009, pelepasan dan penghapusan aktivatetap PT Pelni harus mendapatkan persetujuan Menteri BUMN selakuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS):Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Menteri BUMN selaku RUPSpada PT Pelni berhak untuk berdiri sebagai pihak ketiga yangberkepentingan sebagai Pelawan karena ada haknya yang dirugikan dantidak pernah menjadi pihak sebelumnya;Bahwa kedudukan Menteri BUMN sebagai organ RUPS pada PT Pelniadalah pihak yang berkepentingan

Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);Bahwa tanah sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1179/Gunung Sahari Surat Ukur Nomor 217/1990 tanggal 28 Mei1990 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1701 Surat Ukur Nomor00107/Gunung Sahari Selatan/2010 tanggal 23 Agustus 2010 atas namaPT Pelni (Persero) dan di atasnya telah berdiri bangunan gedung PT Pelni(Persero) dan secara nyata fisik dikuasai terus menerus, karena itu secarahukum Menteri BUMN selaku RUPS

No.41 PK/Pid.Sus/2015c) EGPWS;d) Cocpit Door Bullet Proff and Galley Atlas;e) FDR 22 Parameter;f) ELT;g) AD/SB Must Be Comply;h) Engine : CFM563B2 atau Cl ;1) Konfigurasi tempat duduk : 8 klas bisnes dan 132 kelas ekonomi;Bahwa pada 11 Oktober 2006, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Alan Messner tanggal15 Desember 2006;Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;80 Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No.

Merpati tidak melaporkan atau tidak mengajukanperubahan atau tidak mengajukan persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP*secara yuridis merupakan perbuatan melanggar hukum karena melanggarPasal 22 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 TentangBUMN. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ini karena tidakberkesesuaian dengan fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan AhliProf. DR Sofyan Djalil (mantan Menneg BUMN) dan DR. Ir.

MNA maka tidakmemerlukan persetujuan RUPS untuk sewa pesawat;Pemegang Saham PT. MNA juga diberitahukan olehTerdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanamengenai kondisi keuangan yang dalam keadaan kritis danfakta belum kembalinya Security Deposit;Saksi fakta Gunawan Koswara menyatakan bahwa KomisarisPT.

Tuan HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO tersebutsebanyak 100 (seratus) saham atau dengan nilai nominalseluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) saham atau dengannilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah); Bahwa berdasarkan isi Berita Acara RUPS yang pada hari Senintanggal 21 Desember 2015, pukul 10.00 WITA, bertempat di KantorPerseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, telahterjadi perubahan pengurus

Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut sebagai Komisaris baruPerseroan:Bahwa RUPS PT. Bali Rich Mandiri sebagaimana termuat dalam BeritaAcara RUPS PT.

Bali Rich Mandiri tertanggal 21 Desember 2015 yangbertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud,Gianyar, tidak pernah diselenggarakan;Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang dalam hal iniberposisi sebagai Ketua Rapat yang ditunjuk oleh Notaris Hartono danTerdakwa telah menandatangani Berita Acara RUPS tertanggal 21Desember 2019 tersebut, yang mana Terdakwa sendiri mengetahuibaik dari tanggal dan tempat maupun isinya bertentangan dengankeadaan yang sebenarnya, maka secara tidak

langsung Terdakwasendiri telah membenarkan dan menyetujui apa yang termuat dalamBerita Acara RUPS tersebut yang secara fakta tidaklah benar;Bahwa in casu berdasarkan Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

Petro Purna Jasa(Penggugat a quo) melalui RUPS, tetapi hal tersebut tidak digubris Tergugat I danbahkan menyebutkan hal tersebut tidak diperlukan;Bahwa jelas, sejak awal Penggugat sangat keberatan menyerahkan saham kepadasiapapun termasuk kepada Tergugat I apalagi dengan cara hibah. Karena pemberianhibah saham adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak logis karena tidaksebanding dengan hasil jasa manajemen dan jasa modal Penggugat.

Dharma Kencana Sakti (Tergugat I a quo)adalah cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formal yakni pemberian hibah sahamtanpa melalui RUPS di perusahaan Penggugat;Bahwa adanya pelanggaran syarat formil dan syarat materil dalam perjanjianhibah saham tersebut sangat mudah untuk diujikan.

Petro Purna Jasa/ Pemohon Kasasi a quo telah menerangkan di bawahsumpah menyatakan tidak pernah adanya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)di Perseroan Pemohon Kasasi yang menghasilkan keputusan untuk melakukanHibah Saham milik Pemohon Kasasi kepada Tergugat I. Dalam Perjanjian HibahSaham sesuai dengan Akte Nomor 51 tanggal 10 Juni 1992 yang dibuat di hadapanJoenoes E.

AsriUmillah Hartono selaku pemegang saham di Pemohon Kasasi tidak pernahmemberikan persetujuannya baik secara pribadi maupun melalui RUPS di perseroanPemohon Kasasi. Fakta ini menjelaskan bahwa pelanggaran syarat hibah yang telahmenjadi ketentuan hukum yakni, barang atau kekayaan yang dihibahkan adalahmilik mutlak pemberi hibah.

No. 2245 K/Pdt/201122e Adanya Bukti P15 berupa Berita Acara No. 50: Berita Acara dalam RUPS LuarBiasa yang memutuskan menyetujui penghibahan sahamsaham milik PT.Petro PurnaJasa kepada PT.

Banjar;Bahwa selama ini RUPS hanya dilakukan pada tahun 2013 dan waktu ituDireksi menyampaikan kepada pemegang saham mengenai laba yaitusebanyak Rp.

yaitu pada tahun 2013 dan sebelum nya tidakpernah, dan saat RUPS membicarakan dana BUMDes untuk simpanpinjam dan juga dana BUMDes digunakan untuk simpan pinjam juganamun tidak dituangkan dalam berita acara hasil RUPS, danTerdakwa bisa menunjukkan hasil rapat tersebut kepada pemeriksanamun tidak ingat isinya karena saat itu pak TAUPIQ membacakanrencana kegiatan tahun berjalan; Bahwa RUPS pada tahun 2008,2009,2010,2011 dan tahun 2012tidak diadakan alasannya apa Terdakwa tidak tahu; Bahwa dalam rapat

ikut hadir dan juga tandatangan di daftarhadir rapat RUPS.

yaitu pada tahun 2009, dan saat RUPS tidak adamembicarakan dana BUMDes untuk simpan pinjam dan juga danaBUMDes digunakan untuk simpan pinjam juga tidak dituangkandalam berita acara hasil RUPS, dan Terdakwa tidak bisamenunjukkan hasil rapat tersebut kepada pemeriksa karenaTerdakwa tidak memiliki hasil rapat tersebut, RUPS pada tahun2008, 2010tidak diadakan alasannya apa Terdakwa tidak tahu.RUPS tahun 2011 dan tahun 2012 Terdakwa tidak ikut keranaTerdakwa sudah mengundurkan diri dari kepengurusan

MULYADI dan Pak SENTOT, jumlah bunga yangdibebankan untuk pinjaman kepada BUMDes Simpang Empatdengan bunga 2% dari pokok pinjaman;Bahwa penentuan Bunga simpan pinjam sebesar 2% dari pokokadalah Dirut an pak SENTOT, yang menentukan bunga simpanpinjam sebesar 2% dari pokok DIRUT tidak hasil RUPS,karena yangTerdakwa ketahui RUPS diadakan Cuma 1 kali yaitu pada tahun2009;Bahwa sebelumnya Terdakwa Belum ada mengembalikan uangyang Terdakwa pakai sebelum muncul permasalahan di BUMDesKec.

Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan, Direktur mengajukan RKAPperubahan dan di bahas didalam RUPS dan hal tersebut dilakukansebelum pembelian.Dalam kenyataanya terdakwa selaku direktur PD BKK Kebakkramat dalampengadaan harta tetap dan inventaris (pengadaan tanah) tanpa melalui RUPS danmelebihi RKAP Tahun 2010 yang hanya ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) tidak sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42Tahun

Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan harta tetapdan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atau tidakdisetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.f.

Data pendukung lain yang diperlukan (Laporan PenilaianProperti)e Bahwa Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan DirekturPD BKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan harta tetapdan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atau tidak akandituangkan dalam notulen RUPS.

Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan hartatetap dan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atautidak disetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan, Direktur mengajukan RKAPperubahan dan di bahas didalam RUPS dan hal tersebut dilakukansebelum pembelian.Menimbang

Halaman Putusan No71 /PidSus TPK/2015 /PN.Smg10.Data pendukung lain yang diperlukan (Laporan Penilaian Properti)11.Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan hartatetap dan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atautidak disetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.12.Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan

Buahandengan Akta Nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 Nomor: C01196HT.01.01 Thn 2004 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 44 tanggal 20 Pebruari 2014tentang Pernyataan RUPS luar biasa dan pengesahan Menkumhamdengan Nomor: AHU10972.AH.01.02 thn 2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 37 tanggal 19 Maret 2014tentang Pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor: AHU01814.40.22.2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;Hal. 14 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS1 (satu) bendel fotocopy Akita Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017tentang pernyataan

RUPS luar biasa mengenai peningkatan modaldasar dari Menkumham dengan nomor AHU0006714.AH.01.02Thn.2017 yang telah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging Garden tahun2015 kecuali bulan Juli yang diberikan oleh ARIF MUHAMAD LUFTIkepada ADE CHAERANI NUESAFITRI yang telah dileges;1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging Garden tahun2016 yang diberikan oleh ARIF MUHAMAD LUFTI kepada ADECHAERANI NURSAFITRI yang telah dileges;1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging

Buahandengan Akta Nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 Nomor: C01196HT.01.01 Thn 2004 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 44 tanggal 20 Pebruari 2014tentang Pernyataan RUPS luar biasa dan pengesahan Menkumhamdengan Nomor: AHU10972.AH.01.02 thn 2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 37 tanggal 19 Maret 2014 tentangPernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor: AHU01814.40.22.2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

#Bahwa PARA TERGUGAT, telah menghalangiPENGGUGAT, dan tidak mentaati isi perjanjian yang telah disepakati,antara lain yaitu :> Bahwa PARA TERGUGATbeberapa kali diundang olehPENGGUGAT menghadiri undangan PENGGUGAT ~ untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ), TAPItidak dindahkan oleh PARA TERGUGAT ; sehingga RUPSsampai Saat ini tidak terlaksana ; > Bahwa PARA TERGUGAT juga tidak mau menggurusPerpanjangan Izin SIUP, SITU sehingga sampai saat ini izintersebut belum diperpanjang ;> Bahwa PARA

M5.Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk patuh dan tunduk pada putusanini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan Aparat yang berwajib;9.10.11.12.14.16.18.6Menghukum PARA TERGUGAT untuk Membantu PENGGUGATdalam Penggurusan izinizin yang berhubungan dengan UsahaPT.MAHAMEGA PUTRA BUNGO;#Menghukum PARA TERGUGAT untuk taat dan menghadiri RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT.MAHAMEGA PUTRA BUNGO,apabila PARA TERGUGAT tidak mau mengahdirinya setelah diundangsecara patut, maka PENGGUGAT dapat melakukan

RUPS tampakeikutsertaan PARA TERGUGAT;Los8.Menyatakan PENGGUGAT SECARA HUKUM adalah berwenanguntuk untuk dan atas nama PT.MAHAMEGA PUTRA BUNGO melakukanPerjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan BakarMinyak Untuk Umum ( SPBU ) dengan PT.PERTAMINA ;15.9.Menyatakan hak Kepemilikan Perseroan dan SPBU besertaassetasetnya, yaitu sebidang Tanah Hak Milik Nomor 10/Desa manggissebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 30 Maret 1994,Nomor 149/1994, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 4 point 7 yangmenyebutkan Para Tergugat telah menghalangi Penggugat dan tidak mentaatiiSi perjanjian yang telah disepakati, antara lain : Bahwa Para Tergugat beberapa kali diundang oleh Penggugatmenghadiri undangan Penggugat untuk mengadakan Rapat Umum PemegangHalaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN MrbSaham (RUPS), tapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat, sehingga RUPS tidakterlaksana ; Bahwa Para Tergugat juga tidak mau mengurus

Foto copy uUndangan Rapat RUPS tangal 30 Agustus 2018 yang akandilaksanakan tanggal 03 September 2018 sesuai dengan aslinya (bukti P12);13. Foto copy sSurat perihal meninggalnya pemilik saham 35% kepada direkturPT Maha Mega Putra Bungo yang ditanda tangani Komisaris Utamatanggal 11 September 2017 sesuai dengan aslinya (bukti P13);14.

Tetapi dalam hal ini Penggugat sebagai Direkturyang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdidalamnya terdapat Para Pemegang Saham tidak memilikiwewenang untuk menggugat Para Pemegang Saham ataupunPemegang Saham, sehingga gugatan Penggugat menjadi error inpersona dalam bentuk diskualifikasi in Person dikarenakanPenggugat tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki hak untukmengajukan gugatan.

Bahwa gugatan terhadap pemegang saham sebagaimana pokokgugatan Penggugat adalah sangat tidak berdasarkan hukum,gugatan terhadap pemegang saham harus didasarkan pada RapatUmum Pemengang Saham ( RUPS ) yang diadakan untuk itu,sebagaimana gugatan uraian gugatan Pengggugat, Tergugat tidakpernah diundang dalam Rapat Umum Pemegang Saham, olehkarena semua Rapat Umum Pemengang Saham ( RUPS ) adalahbatal demi hukum, sehingga gugatan Penggugat sangat tidakberdasar, maka sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidak

;Bahwa benar, sesuai dengan uraian gugatan Penggugat parapemegang saham belum pernah melakukan Rapat UmumPemengang Saham ( RUPS ) yang dilaksanakan guna membahaskedudukan hukum Tergugat dalam Perseroan Terbatas, oleh karenaMasalah Tergugat dalam kedudukannya dalam Perseroan Terbatas,maka permasalahan yang timbul harus diselesaikan dalam RapatUmum Pemengang Saham ( RUPS ) sesuai dengan UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka olehkarenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan

Pst.Bahwa adapun hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugattanggal 5 Februari 2001 tersebut memutuskan bahwa para Pemegang Sahamsetuju untuk menjual assetasset milik perseroan, yaitu berupa 2 (dua) buah kapalyang terdiri dari Kapal Motor MV.

Bahwa Tergugat Il tidak menanggapi dalil Penggugat pada butir 4 Gugatannyayang menyatakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugatkarena Tergugat Il tidak mempunyai kapasitas untuk menanggapi hasil dari RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Penggugat dan Tergugat Il tidak menjadi pihakyang turut serta dalam penyelesaian utang Penggugat yang telah diambil alih olehBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).Bahwa Tergugat Il tidak menanggapi dalil Penggugat pada butir 5 Gugatannyatentang pelaksanaan

hasil Keputusan RUPS Penggugat sebab pelaksanaan hasilKeputusan RUPS Penggugat merupakan tugas dari internal perseroanPenggugat.Bahwa Tergugat Il menolak untuk menanggapi dalil Penggugat pada butir 6Gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat menerima sisa danahasilpenjualan assetasset Penggugat setelah dipotong untuk pembayaran utangkepada BPPN karena dalil tersebut hanya merupakan pendapat dari Penggugatsehingga dalam hal ini Tergugat Il mensomeer kepada Penggugat untukmembuktikannya.

Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 7Gugatannya yang menyatakan Tergugat secara tanpoa hak dan tanpapersetujuan dari Penggugat maupun Keputusan RUPS telah mentransfer sisadana hasil penjualan assetasset perseroan, karena Tergugat juga berhakmelakukan transfer dana meskipun tanpa persetujuaan Penggugat maupunKeputusan RUPS.

Komisaris Agus Sutanto (Tergugat ).Bahwa pada tanggal 5 Februari 2001 Penggugat mengadakan RUPS, yangdihadiri seluruh Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris guna membahaskeadaan perseroan yang pada waktu itu masih memiliki utang di Bank Mandiriyang telah diambil alin olen Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).Bahwa adapun hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugattanggal 5 Februari 2001 tersebut memutuskan bahwa para Pemegang Sahamsetuju untuk menjual assetasset milik perseroan, yaitu

Bahwa karena RUPS LB tanggal 28 Oktober 2008 Termohon Kasasi5.6.tidak hadir dan dilakukan bukan dimana perseroan melakukan kegiatanusaha, maka RUPS LB di hotel Ledian Jalan Jenderal Sudirman No.88,SerangBanten tidak sah;Bahwa para Pemohon Kasasi mempunyai inisiatif untuk mengadakanRUPS LB sesuai penetapan Pengadilan Negeri Serang perkara No.40/Pdt.P/2008/PN.Srg. dimana perseroan melakukan kegiatan usaha,dan pada tanggal 14 November 2008 melalui kuasa hukumnya paraPemohon Kasasi mengundang Termohon

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 November 2008 dilakukan RUPSLB di PT Kranindo Perjaya jalan Raya SerangJakarta, KM.01, No.03,desa Kalodran, kecamatan Walantakan, kota Serang, berdasarkananggaran dasar perusahaan No.29 Pasal 22 ayat 1 e, dimanaTermohon Kasasi telah diberi kesempatan 2 (dua) kali untukmenghadiri RUPS LB tidak hadir maka diputuskan RUPS LBsah dan mengikat, Vide Bukti T12;5.8.

Bahwa hasil dari RUPS LB sebagaimana anggaran dasar perusahaanNo. 29 pasal 22 ayat 1 e memutuskan; bahwa keputusan rapat RUPSLB memutuskan agar Tn. Djoni Widjaya mengembalikan kompensasi (6unit Crane dan uang tunai 2 milyar rupiah) sesegera mungkin(maksimal 15 hari) dan audit tidak dapat dilakukan sebelumHal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 1105K/Pdt/20095.0.kompensasi dikembalikan;Bahwa dengan demikian penetapan Pengadilan Negeri SerangNo: 76/PDT.P/2009/PN.

Srg, tanggal 29 Januari 2009 harusdibatalkan karena keputusan rapat pada hari Jum'at tanggal 28November 2008 dilakukan RUPS LB di PT Kranindo Perjaya jalan RayaSerangJakarta, KM.01, No.03, desa Kalodran, kecamatan Walantakan,kota Serang, berdasarkan anggaran dasar perusahaan No.29 pasal 22ayat 1 e adalah sah dan mengikat;6.

Bahwa Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndangnomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatasmengatur tentang pengajuan gugatan terhadapperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasanwajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, dimana gugatan tersebutdiajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukummeliputi tempat kedudukan perseroan.c.

Pertimbangan Majelis Hakim yangmenganggap saham sebagai benda tak bergerak adalahkeliru, oleh karena itu penggunaan Pasal 142 Rbg ayat 5oleh Majelis Hakim tidak berdasar.Bahwa Pasal 61 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang PTyang berbunyi sebagai berikut :(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabiladirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggaptidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.(2

) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perseroan.Majelis Hakim telah keliru menerapkan Pasal 61 tersebutkarena addresat pengajuan gugatan perkara a quo tidakmengenai hasil kKeputusan RUPS, Komisaris, atau Direksidan tidak ditujukan kepada perusahaan, komisaris ataudireksi tetapi tujukan kepada pemegang saham secaraperorangan bukan kepada perseroan (PT.East PointIndonesia).

Perubahan Anggaran DasarNo.26 tanggal 18 April 2005 yang berbunyi 100% (seratuspersen) dari nominal setiap saham yang telah ditempatkantersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000(enam ratus juta rupiah) telah di setor Penuh.Bahwa adapun Para Penggugat/Para Terbanding justrukeliru. meminta Para Tergugat/Para Pembandingmenunjukkan Bukti Setor Kepemilikan Saham padahaltanggung jawab pengurusan = administrasi tersebutmerupakan kewajiban Penggugat I/Terbanding sendirisebagai Ketua Rapat dalam RUPS

Negeri yang mempunyai wilayah hokum dimana tergugatbertempat tinggal, selanjutnya dalam Pasal 142 ayat 5 Rbg, dalamperkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda takbergerak, maka gugatan diajukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri danwilayah Hukum mana terletak benda tersebut.Bahwa Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang nomor 40 tahun2007 tentang perseroan terbatas mengatur tentang pengajuan gugatanterhadap perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wayjarsebagai akibat keputusan RUPS

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 26 April 2019, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017;

Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 Wita;

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 13 Maret 2020 mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018;

Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 Wita;

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 8 April 2021, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019;

Pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubahdengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 danPerseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh NegaraRepublik Indonesia ;2ne nnn cnn n nn nnn nnn nnn nnn nncnnnb.

"Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dinyatakan bahwa :"Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negaraBahwa dari uraian Pasal yang terdapat Perjanjian Kerja Bersama telah terang dan jelas,dalam pemberian Pesangon Terlawan Tersita haruslah mendapatkan Persetujuan

Industri SandangNusantara pasal 11 ayat 2 huruf a angka 4 mensyaratkan Direksi harus mendapatkanpersetujuan RUPS untuk menetapkan penghasilan bagi pekerja yang melebihikewajiban yang ditetapkan peraturan perundangundangan ;Untuk itu, Direksi dan Pekerja menetapkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) PerjanjianKerja Bersama, yang mengatur bahwa Pelaksanaan Pasal 72 ayat 1, Pasal 73 ayat 1dan Pasal 74 ayat 1, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan PemegangBerdasarkan hal tersebut, sangat jelas

Pemegang Saham/RUPS Perseroan, maka Pasal 72 ayat 1 PerjanjianKerja Bersama tidak dapat dilaksanakan ;8. Bahwa asetaset sebagaimana tercantum dalam Surat Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.18/Eks/2012/PHI.Sby joNomor 263 K/Pdt. Sus/2011 Jo. Nomor : 82/G/2010/PHI. Sby adalah sebagaiberikut : 222222222 nen n nnn ene enn nen nnn n nen nneeA. Berita Acara Eksekusi Tertanggal 18 Desember 2012, Asetaset yangtereksekusi berupa : 22222 nono n nnn nnn nnn nn1.

Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, NomorS466/MBU/2012 tanggal 23 Agustus 2012, Perihal BesaranUang Santunan bahwa selaku Pemegang Sahara / RUPS PT.Industri Sandang Nusantara (Persero), kami belum pernahmemberikan persetujuan terhadap besaran uang pesangonPHK sebesar 75 kali penghasilan terakhir terhadap karyawanPT. Industri Sandang Nusantara (persero) dipabrik teks Tegal,Patal Cilacap, dan Patal Grati.

Daerah Maluku.16. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku.18. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pemb. Daerah Maluku.19. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.21. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2013.22. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.25. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

BPDM/2014, saksi juga tidak mengetahuinya;Bahwa setahu saksi RUPS diatur di dalam UU Perseroan Terbatas dimana dalamUndangundang tersebut ada dua jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPSLuar Biasa. Di dalam UU Perseroan Terbatas setahu saksi tidak ada disebutkanmengenai RUPS Terbatas;Bahwa selama ini yang ada hanya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,sedangkan RUPS Terbatas baru saksi ketahui saat adanya Keputusan RUPSTerbatas No : 01/RUPST/PT. BPDM/2014.

diatur di dalam Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatasdimana dalam Undangundang tersebut ada 2 jenis RUPS yaitu RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa.Bahwa dalam UU PT Tidak ada disebutkan mengenai RUPS Terbatas, hanyaRUPS sebagaimana yang saksi sebutkan pada poin 30Bahwa selama ini yang ada hanya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,sedangkan RUPS Terbatas setahu saksi tidak pernah ada197Bahwa hasil pembicaraan dalam RUPS dituangkan dalam bentuk SuratKeputusanBahwa kalau Berita Acara Negosiasi Harga tidak

setiap akhir bulan april, dan RUPS Luar biasa yangdapat dilaksanakan sewaktuwaktu diluar RUPS wajib.

Bank Maluku hanya dikenal 2(Dua) forus RUPS yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sedangkanmengenai RUPS Terbatas tidak diatur dalam Anggaran Dasar.

Terbatas setelah beliau tiba di Ambon; Bahwa sebelum keputusan RUPS Terbatas tersebut ditandatangani oleh Gubernur,Saudara PETRO TENTUA dan FREDDY SANAKY sudah berproses, dalam artianSurat Keputusan RUPS Terbatas PT.

Vantec Indomobil Logistics diangkatberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sesuai akte notaris tanggal 742016, nomor 14. SedangkanPenggugat terakhir menjabat sebagai Direktur pada tanggal 1 Juni2013. (terlampir Bukti Surat T 6 )3. Bahwa oleh sebab itu kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan errorin persona.

Gindo Tobing, SH.MH., dalam persidangan menyatakan,adalah tidak lazim ata u dianggap tidak ada, suatu akte Notarisdibuat lebin dahulu kemudian dilakukan Resolusi Sirkuler danbertentangan dengan prosedur RUPS seperti diatur dalam UndangUndang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Apabila benar Akta 71 A quo merupakan akta otentik, menjadipertanyaan, kenapa Akta tersebut tidak digunakan sebagai dasardalam merubah atau memperpanjang Ijin Mempekerjakan TenagaAsing (IMTA) Pembanding.

Dan tidak ada PenurunanJabatan diatur dalam UndangUndang Perseroan Terbatas; Saksi ahli menjelaskan UndangUndang Perseroan Terbatasmengatur mengenai pengangkatan, pemberhentian Direksi harusmelalui RUPS; Saksi ahli menjelaskan bahwa didalam RUPS diberi kesempatankepada Direktur yang diberhentian, diganti jabatannya untukmelakukan pembelaan, dan bila Direktur tersebut ada keberatanumumnya hari itu. juga saat RUPS bisa mengajukankeberatannya;Keterangan : Bahwa apabila Pembanding/Penggugat keberatan

denganhasil putusan RUPS jabatan yang bukan lagi sebagai Direktur, mengapaPembanding/Penggugat tidak melakukan keberatan dan pembelaan ??

Vantec IndomobilLogistics kurang baik, dan pada RUPS tahun 2013 Pembanding/Penggugat sudah tidak menjabat sebagai Direktur. Dan bukti suratT8 tentang pernyataan keputusan sirluler sebagai pengganti rapatumum pemegang saham luar biasa PT.