akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebutterlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambiberwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar catatansipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliadalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipilyang aktanya akan dirubah atau ditambah sesuai yang termuat dalampasal 14 K.U.H

adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebutterlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pangadilan Negeri Jambiberwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan int ;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar catatansipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliadalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipilyang aktanya akan dirubah atau ditambah sesuai yang termuat dalampasal 14 K.U.H

Saman telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PencurianDengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1)ke4 K.U.H Pidana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;2. Menjatunkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;3.

Mestong Kab Muaro jambitersebut mengalami kerugian sebanyak 40 (Empat puluh) tandan buah sawitdengan kerugian materil sekitar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke4 K.U.H Pidana;ATAUHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN SntKEDUA:Bahwa Terdakwa AGUSCIK Als NCAK Bin M.SAMAN pada hari Senintanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidak tidaknya pada waktulain dalam bulan Maret

Akte Peyabat ini hanyalah suatu alatbuktr; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : jual beli adalah sah apabila telahmemenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau Hukum Adat;syaratsyarat dalam pasal 19 PP. No. 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti; Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975, yangmemuat kaidah hukum :jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H.Perdata atau Hukum Adat;syaratsyarat dalam pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

suratsurat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar keterangan' saksisaksi, keterangan Terdakwa danmemperhatikan pula barang bukti yang diajukan ke persidangan;Hal. 1 Putusan No. 117/Pid.B/2013/PN.SgtTelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menunitut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : Menyatakan terdakwa BASRI als LET bin JULAN bersalah melakukan TindakPidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303ayat (1) keI K.U.H

buah ember warna silverdan bagian bawahnya berwarna biru, 1 (satu) buah piring warna putih dan dilapisikain warna hitam dan Uang senilai kurang lebih Rp.1.791.000,00 (satu juta tujuhratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibawa ke Polres Bangka Tengah untukdiperiksa lebih lanjut.Bahwa dalam melakukan permainan judi kodokkodok tersebut terdakwatidak memiliki izinmaupun sepengetahuan pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 303 ayat (1) keI K.U.H

adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonantersebut terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakah Pangadilan NegeriJambi berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftarcatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksadan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputiKantor Catatan Sipil yang aktanya akan dirubah atau ditambah sesuaiyang termuat dalam pasal 14 K.U.H

Nomor 82/Pdt.P/2021/PN JmbMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebutterlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pangadilan Negeri Jambiberwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan int ;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar catatansipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliadalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipilyang aktanya akan dirubah atau ditambah sesuai yang termuat dalamPasal 14 K.U.H

Pasal 55 ayat (1) ke 1 K.U.H. Pidana.ATAU :KEDUA: Bahwa terdakwa .

Pasal 55 aayat (1) ke 1 K.U.H. Pidana.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwatelah mengerti dan tidak mengajukan suatu keberatan/Eksepsi;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan penuntut umum telah manghadirkan saksisaksi sebagaiberikut :1.

Bertentangan dengan ketentuan Pasal (6, 12, 20) U.U.H.T (U.U, No.4 Tahun 1996) juncto Pasal 224 H.I.R juncto Pasal (1178 ayat (2),1256, 1653) K.U.H. Pdt dan Pasal 1320 K.U.H.Perdata;10. Bahwa Pihak : (TII) selaku Suami sahnya Pihak : (TI) mutlak perludiikutsertakan/ dilibatkan sebagai PIHAK dalam gugatan ini, karenaSertipikat, No. 02137/Kel.

Hal ini adalah sangat bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku (in casu; menurut Pasal (6, 12, 20) U.U.R.I, No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juncto Pasal (1178 ayat(2), 1256, 1653) K.U.H.

R.Il, Nomor : 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan juncto Pasal 1178 ayat (2), 1256, 1653 K.U.H. Perdatajuncto Pasal 224 H.I.R Pasal 1320 K.U.H.

Dalam perkara inidinyatakan " bukan rupiah asli atau uang palsu"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 36 ayat (3) UndangUndang RI Nomor. 07 Tahun 2011 Tentang MataUang jo pasal 56 K.U.H Pidana.SUBSIDAER :Bahwa ia terdakwa MILADINA TAUFAN NURANIE alias ONI danSUGITO alias GITO (DPO), dimana pada Hari Jumat, tanggal 19 April 2013sekitar pukul 15.30 Wit (Sore hari ) bertempat di desa Grandeng Unit 11 /Kec.Waeapo /Kab.Buru atau tepatnya di dalam rumah milik korban ANDINIalias

Dalam perkara inidinyatakan " bukan rupiah asli atau uang palsu";12Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 36 ayat (2) UndangUndang RI Nomor. 07 Tahun 2011 Tentang MataUang jo pasal 56 K.U.H Pidana.ATAU :KE DUA:Bahwa ia terdakwa MILADINA TAUFAN NURANIE alias ONI danSUGITO alias GITO (DPO),dimana pada Hari Jumat, tanggal 19 April 2013sekitar pukul 15.30 Wit (sore hari) bertempat di desa Grandeng Unit 11 /Kec.Waeapo/Kab.Buru atau tepatnya di dalam rumah milik korban ANDINIalias

Dalam perkara inidinyatakan " bukan rupiah asli atau uang palsu"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 245, jo pasal 56 K.U.H Pidana;DAN / ATAUKE TIGA :Bahwa ia terdakwa MILADINA TAUFAN NURANIE alias ONI dan SUGITOalias GITO (DPO) ,dimana pada Hari Jumat, tanggal 19 April 2013 sekitar pukul15.30 Wit (sore hari) bertempat di desa Grandeng Unit 11 /Kec.Waeapo/Kab.Buruatau tepatnya di dalam rumah milik koroban ANDINI alias MAS FIRMAN atau padasuatu waktu tertentu di bulan

Dalam perkara inidinyatakan " bukan rupiah asli atau uang palsu";Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal249 jo pasal 56 K.U.H Pidana.19Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakantelah mengerti akan isi dan maksudnya, dan terhadap Surat Dakwaan tersebutTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi /Keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Dakwaannya PenuntutUmum telah menghadirkan seorang Saksi yang memberikan keterangan

Terang dan tunai artinya penyerahan hak atastanah dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal iniPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pembayaran dilakuakn secara tunaidan bersamaan.Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung tgl. 2751975 No. 952 K/Sip/1974 Jual beli adalah sah apabila telahmemenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau Hukum Adat ic. jual bellidilakukan menurut Hukum Adat, secara rill dan kontan dan diketahui olehKepala Kampung.

No. 10 tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

Pangadilan Negeri Jambiberwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan terkait perbaikan datadalam Akta catatan sipil baik itu berupa Akte kelahiran maupun Akte Pernikahanyang dikeluarkan oleh Pihak Kependudukan dan Catatan Sipil, makaPengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalahPengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipil yangaktanya akan dirubah atau ditambah datanya sesuai yang termuat dalamPasal 14 K.U.H

13.300.000, (tiga belas jutatiga ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa yang juga diketahui terdakwatidak lagi masuk kerja ditoko Notebook 88 lalu melaporkan hal tersebutkepada saksi SUNARDI yang selanjutnya melapor ke pihak berwajib ataskerugian berupa 2 (dua) unit Notebook merek Lenove seri G4080 SJ1Ddengan keseluruhan senilai Rp. 13.300.000, (tiga belas juta tiga ratus riburupiah ) atau dalam jumlah tersebut.Sereriaee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 374 K.U.H

senilai Rp. 13.300.000, (tiga belas jutatiga ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa yang juga diketahui terdakwatidak lagi masuk kerja ditoko Notebook 88 lalu melaporkan hal tersebutkepada saksi SUNARDI yang selanjutnya melapor ke pihak berwajib ataskerugian berupa 2 (dua) unit Notebook merek Lenove seri G4080 SJ1Ddengan keseluruhan senilai Rp. 13.300.000, (tiga belas juta tiga ratus riburupiah ) atau dalam jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal372 K.U.H

Dan perkara tersebuttelah diputus pada tanggal 15 Mai 2017 dengan menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard) akan tetapi kasus perkaratersebut tidak dapat dikatagorikan sebagai perkara ne bis in idem karena tidakmemenuhi syarat kumulatif segaimana yang digariskan di dalam Pasal 1917Kitab UndangUndang Hukum Perdata (K.U.H Per) dan belum menyentuhpemeriksaan pokok perkara yang disengketakan, perkara belum bersifat litisfiniri oppertet yaitu masalah yang disengketakan

perkara a quo, atas penetapan objek perkara Harta Bersamaantara Penggugat/ Terbading dengan Tergugat/ Pembanding yang diperolehsejak perkawinannya, Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat menyetujuinyadengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Nabi yang berbunyi SI Ge ke Chelly Get cle ail.Artinya : Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpahdibebankan kepada yang mengingkari:Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 1865 Kitab UndangUndangHukum Perdata (K.U.H

Dengan demikian, buktibukti surat tersebut memenuhimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 13 tahun 1985, dan telahmemenuhi maksud pasal 1888 Kitab Undangundang Hukum Perdata (K.U.H.

Akte Pejabat ini hanyalah suatualat bukti; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974 tanggal27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : jual beli adalah sah apabilatelah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau HukumAdat;syaratsyarat dalam pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

ditingkat Penyidikan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan inidan telah turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap diPersidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke1 K.U.H

dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tunggalPenuntut Umum, sedangkan sebelumnya kepada terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanansegera setelah putusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan JaksaPenuntut Umum, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHAP, biaya perkara dibebankanpada negara ;Memperhatikan, Pasal 480 ke1 K.U.H

Akte Pejabat ini hanyalah suatu alatbukti; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei1975, yang memuat kaidah hukum : jual beli adalah sah apabila telahmemenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau Hukum Adat;syaratsyarat dalam pasal 19 PP. No. 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebutterlebin dahulu akan dipertimbangkan apakah Pangadilan Negeri Jambiberwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar catatansipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliadalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipilyang aktanya akan dirubah atau ditambah sesuai yang termuat dalampasal 14 K.U.H

Permohonan Nomor 212/ Pdt.P /2020/PN JmbMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebutterlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pangadilan Negeri Jambiberwenang menerima dan memeriksa permohonan ini ;Menimbang, bahwa dalam permohonan perbaikan daftar catatan sipil,maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliadalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipilyang aktanya akan dirubah atau ditambah sesuai yang termuat dalampasal 14 K.U.H