JAYAWARDHANA,SH,Advokat, beralamat di Jalan Graha Dewata Estate Blok JJ 2 No21 Desa bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malangberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Nopember 2016yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang padatanggal 07 Nopember 2016 dengan Nomor2222/Kuasa/XV/2016/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh,tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan

didengarketerangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikutKeterangan Terdakwa IGNATIUS ARINTHO RABADI SUSILO Ais TOTOK BinSUKTIYONO,Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Subagyo sejak awal januari2011 pada saat terdakwa menyewa atau merental mobil ToyotaAvanza.Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus penggelapan padatahun 2010.Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil A vanza warnahitam tahun 2011 nopol AB 1953 RE noka MIBAJBK727379 NosinDG92051 atas nama STNK Subagyo alamat Perum Sembada Asri no21

Penggugat denganTergugat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian No 21 tertanggal 9Maret 1987 dan Akta Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah PerkebunanSerpong Ex PTP XI No 25 tertanggal 9 Maret 1987 telah disebutkan bahwatujuan dari perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk menyelenggarakankesejahteraan karyawan departemen pertanian dibidang penyediaan fasilitaspemukiman dalam bentuk perumahan khususnya dengan menggunakan bahanbermis dan/atau kavling, selanjutnya dalam pasal 17 butir pertama Akta No21

/1987 dan pasal 13 butir pertama telah ditegaskan yang bahwasanyakewajiban Tergugat adalah untuk membangun dan menjual rumah dari berbagaiType serta sejumlah kavling dalam rangka meningkatkan kesejahteraankaryawan Departemen Pertanian ;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 17 butir kKedua Akta No21 /1987 dan pasal 13 butir kedua akta No 25/1987 telah mengatur secara tegasyang bahwasanya pihak kedua dalam hal ini Tergugat harus segera mulaimengelola dan atau mengembangkan, membangun, serta menjual

rumah sejumlah Rp. 8.062.500,(Delapan Juta Enam puluh Dua Ribu Lima ratus rupiah) karenaperhitungan yang telah disepakati bersama Tergugat hanya memilikikekurangan bayar kepada Penggugat hanyalah sebesar Rp 38.987.120,(Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan ratus Delapan Puluh Tujuh RibuSeratus Dua Puluh Rupiah );Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakanTergugat yang telah memindahkan hak dan menjual tanah Serpongkepada pihak ketiga adalah tindakan ingkar janji, karena dalam Akta No21

Kasasi (uitvoerbaar bij vooraad)Atau : Jika Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para tergugat telah mengajukanjawaban sebagai berikut: DALAM EKSEPSIEksepsi Plurium litis consortium (Kurang Pihak Yang Digugat)Bahwa setelah Tergugat dan Tergugat II mengkaji dan menganalisa gugatanPenggugat, yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo sudah pernahdigugat sebelumnya dalam perkara register nomor No21

hukum dan tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 3839KUHAP yaitu mengenai penyitaan;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tersebut perluuntuk ditentukan terlebin dahulu) apakah tindakan pengambilan barangPemohon dengan hanya memberikan Surat Tanda Terima Barang Bukti olehpenyidik tanpa diikuti tindakan penyitaan dapat dikategorikan sebagai penyitaanyang merupakan salah satu objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalamPasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No21

Nama : LISTYA ARISANTY bintiASKANIUmur 45 TahunAgama IslamPekerjaan : Pengurus rumahtanggaTempat Tinggal di Jalan Citrawati No21 RTI 15 RW O11 Kelurahan Kebun BungaKecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin,selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2. Nama ACHMAD YOSINDRA FIRZANI binASKANIUmur 41 TahunAgama IslamPekerjaan :WiraswastaTempat Tinggal di :Jalan Citrawati No 21 RT 15RW 0O1 Kelurahan Kebun BungaKecamatan Banjarmasin TimurKota Banjarmasin, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon II3.

Konawe No21/SJ/KPU/2004 tanggal 11 Februari 2004 .11. 1 (Satu) rangkap keputusan KPU No. 89 Tahun 2003 tentang tatacara pengelolaan anggaran biaya pemilu Tahun 2004 .12. 1 (satu) rangkap Keputusan KPU No. 635 Tahun 2003 tentangperubahan keputusan KPU No. 89 Tahun 2003 tentang tata carapengelolaan anggaran biaya pemilu Tahun 2004 .13. 1 (satu) rangkap keputusan KPU No. 668 Tahun 2003 tentangpengangkatan ketua KPUD Kab. Konawe tertanggal 14 Juni 2004 .Dikembalikan kepada saudari Hj.

Let Jend Suprapto Blok D1 NO21, Sumur Batu,Kemayoran Jakarta Pusat, dengan ini memberi kuasanyakepada Sartono, SH.,MH., dkk Para Advokat dan Advokatmagang pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners,beralamat di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 41, Jl. Jend.Sudirman Kav. 1, Jakarta, bersarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 1 Oktober 2018, selanjutnya disebut Pembandingsemula Tergugat III;Lawan:Delsey Asia Limited, berkedudukan di Menara Kuningan Lt. 14/A Jl.

Adapun hartabenda Para Tergugatyang diletakkan sita jaminan tersebut termasuknamun tidak terbatas kepada:= Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang beralamat di Jalan PinangMerah VII/SD 6, Pondok Indah, Jakarta Selatan; Tanah dan Bangunan milik Tergugat II yang beralamat di JalanDepluRaya Nomor 16, Bintaro,Pesanggrahan, Jakarta Selatan; Ruko milik Tergugat Ill, yang beralamat di Blok D1 NO21, SumurBatu,Kemayoran, Jakarta Pusat.dan harta benda milik Para Tergugat lainnya yang akan Penggugat uraikandalam

Berdasarkan Penetapan Hakim Anak No21/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN.Bau, tertanggal 27 agustus 2019;Anak dipersidangan didampingi oleh orang tua Anak dan PembimbingKemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Baubau, Berdasarkan UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.SusAnak/2019/PN BauPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BauBau Nomor21/Pid.SusAnak/2019/PN Bau tanggal 23 Agustus 2019 tentang penunjukanHakim

BELAK HALE,Tempat tanggal lahir Atambua 26 Oktober 1978, Alamat Wehali, RT/RW010/003, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua, Kabupaten Bellu,Agama Katholik, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia,Pekerjaan Swasta,, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,,selanjutnya disebut TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No :21/Pen.Pdt.G/2020/PN.Atb tanggal 3 Juni 2020 tentang Penetapan MajelisHakim;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No21

Tukad Batanghari XA No21 A Panjer Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal28 September 2020, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Oktober 2020, Reg.No2409/Daf/2020, sebagai Terbanding III dahulu Tergugat IV ; Dewa Putu Budiasa, bertempat tinggal di JI. Anyelir No. 59 A, Denpasar,Br./lingk. Ketapian Kelod, Desa Sumerta, Kecamatan DenpasarTimur, Kota Denpasar, Kel.

TiouwKecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah,sebagai TergugatPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara tersebut;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 21/Pat.G/2021/PN Amb.Telanh memperhatikan suratsurat bukti dan saksisaksi yang diajukan olehPenggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadialanNegeri Ambon tertanggal 20 Januari 2021 dibawah Register No21

PPAT, Kota Solok tanggal 14 Januari 2002 No21/HB/TH/2002 tanggal 21 Februari 2002 DI 208 No 116 atas namaTety Marsemirna, Rego Devila, Didi Asmir, Armen Sri Gemala, danOknovia Susanti dan Sertipikat Hak Milik No 1173 Surat Ukurtanggal 5 November 1997, Nomor 719/1997, seluas 13.500, atasnama H. Amiruddin Amran dan dibaliknamakan pada 21 Februari2002 berdasarkan Akta Hibah Adrian, S.H.

Mardanus Datuk RajoIntan mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusanPengadilan Negeri Solok dalam perkara No 4/Pdt.G/2011/PN.SIksebagaimana terdaftar dalam register perkara no21/Pdt.Plw/2015/PN. Slk. Perlawanan diajukan oleh Drs. H.Mardanus Datuk Rajo Intan karena pihak ketiga (HENDRISANORA) bertindak mengaku sebagai mamak kepala waris,sedangkan mamak kepala waris yang sah dalam kaum pihakketiga adalah Drs H.

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian akta otentik mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu bukti yang harus dianggap benar, kecuali pihak lain dapat menyangkal kebenarannya;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada posita ke2 dihubungkan dengan bukti P3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 971/Madiun Lor, bukti P5 berupa SPPT tahun 2016 atas nama Amilia Rosida danketerangan saksi Asni Arpan, SH, diperoleh fakta bahwa permohonanperalinan hak atas dasar Akta Jual Beli tanggal 04061999, No21

fakta fakta dipersidangan masingmasing berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk yang salingbersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka Unsurmengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain denganmaksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum dapat kami uraikanrnelalui fakta hukum berikut ini:menerangkan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira jam 20.00 witabertempat di kostan Sanjiwani No 102 Lantai Il Jalan Bantas Kangin No21

dan tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat,bahkan Tergugat secara melawan hukum telah menjual/mengalihkan objeksengketa kepada Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV, padahal objeksengketa tersebut tidak dapat dialinkan/dipindahtangankan pada pihak laindengan cara apapun:16.Bahwa pada pertengahan Tahun 2009 Penggugat melaporkan perbuatanTergugat di Kepolisian Resort Kota Palu dan pada saat Penggugatmenanyakan kepada Penyidik soal SK Tergugat, penyidik memperlihatkanfotocopy SK No21

tidak ada kewajiban Termohon untuk menyerahkan 2 (dua) alat buktipermulaan yang cukup kepada Pemohon, dalil Pemohon mengenai hal ini sangattidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnyalah ditolak karena tidaksesuai dengan hukum, fakta, dan ratio/akal.Bantahan terhadap dalil Pemohon yang mengemukakan tidak pernah adapemeriksaan sebagai saksi sebelum sebagai TersangkaBahwa mengenai dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut sangat tidakberdasar menurut hukum, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No21

hanya memberikan tarif kepada saksi Dara danHalaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2018/PN Tjksaksi Dian puji masingmasing sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus riburupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1)UU RI No21

Menimbang bahwa, Terdakwa mengambil tas milik koroban dengan caramemepet korban dari sebelah kanan korban dengan menggunakan sepedamotor yamaha jupiter Z yang berwarna Hitam kombinasi putih dengan No.Pol BN8289 FM, kemudian tangan kiri Terdakwa menarik tas selempang milik korbankemudian tangan kanan Terdakwa menarik gas sepeda motor yang Terdakwagunakan dengan kecepatan tinggi sehingga tali tas slempang milik korban putusdan berhasil Terdakwa ambil;Menimbang bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum no21

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkaman Konstitusi No21/PUU/XII/2014, tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa Penetapan tersangkaadalah merupakan obyek Praperadilan dengan pertimbangan bahwa karenapenetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakanperampasan terhadap Hak Asasi Manusia, maka seharusnya penetapan tersangkaoleh Penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melaluiIkhtiar hukum permohonan Praperadilan;Menimbang, bahwa dari Putusan Mahkamah Konstitusi