Ditemukan 351 data
14 — 2
dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercela atauterlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawanhukum Yaitu Pertama : melawan hukum formil kedua : melawan hukum matriil.Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis artinya sifattercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukumtertulis, sperti pendapat SIMONS yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananyaperbuatan harus mencocokki rumusan delik yang tersebut dalam undnag
10 — 0
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Majelismemandang perlu untuk memerintahkan Panitera untukmengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yangwilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat,Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan;Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebuttermasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat(1) Undang undang No. 7 tahun 1989 yang ntelah diubangdengn undnag
55 — 42
Bahwa keinginan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan pengakuan anak ini telahadiketahui dan mendapatkan persetujuan serta telah menjadi keinginan bersama antaraPEMOHON dengan Ibu Kandung SOFIA WULANDARI ALLESANDRA, yaituERVINA VIVIN SULISTIAWATY sehingga permohonan pengakuan anak ini telahmemenuhi ketentuan Undang undang Vide Pasal 49 Undang undang No. 24 tahun2013 tentang Perubahan atas Undnag undang No. 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan jo Pasal 284 KUHPerdata ; Berdasarkan hal hal
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengenai Adopsi, Anak angkat,Pengangkatan anak yang dilakukan oleh H.M.Saleh Ahmad terhadap Termohon kasasi adalahtidak dapat dibenarkan oleh Undnag Undangsebab Termohon Kasasi adalah cucunya H.M.Saleh oH. Ahmad dengan demikian TermohonKasasi tidak dapat dikatakan sebagai anakangkat melaink an disebut Termohon Kasasiadalah cucunya H.M. Saleh H. Ahmad dan olehkarena itu) penyerahan hibah obyek sengketayang dilakukan oleh H.M Saleh H.
100 — 63
No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undnag RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; --------------------------------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R.
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
AAT SAEFUDIN BIN SUTARI.
26 — 17
motor tersebut digunakan untuk membeli minumankeras jenis anggur;Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebutadalah untuk digadaikan utuk mendapatkan uang dan terdakwa mengambilsepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya NISA WAHYUNINGSIHsehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NISAWAHYUNINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000, (Sembilan jutarupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancampidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undnag
92 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
1340 K/Pdt/2018Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadilipermasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional cqKantor Pertanahan Kota Makassar, karena keputusan untuk menerbitkansuatu Sertifikat hak atas tanah adalah suatu tindakan yang yang bersifatadministrasi dan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara danmasuk dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut)sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomro 5 Tahun 1986 yang telahdirbah menjadi Undang Undnag
34 — 18
setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratories Kriminalistik, disimpulkan NomorBB0117/2012/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat0,171 gram dan BB0118/2012/NNF berupa urine adalahmengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan INomor urut 61 Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;e Bahwa Terdakwa menghisap atau menggunakan shabushabutersebut tidak ada ijin adari pihak yangberwenang ;~Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undnag
16 — 1
Putusan No.1868/Pdt.G/2021/PA.MdnNomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undnag Nomor 10Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan BesarnyaBatas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itusecara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 Tergugat tidak adamengajukan bantahan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatanPenggugat
123 — 35
intinya menyatakan bahwa Tergugat didalam menerbitkan Keputusan sudah melampaui wewenangnya, bahwa daliltersebut adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiel dalam sengketa iniMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah melaksanakan pemeriksaantambahan dan memerintahkan kepada Tergugat / Terbanding agar membawaperaturanperaturan dasar yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa dalamperkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undnag
19 — 4
Melanggar ketentttuan pasaaal 112 ayat 1 Undnag UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidakmenemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawab pidana,baik berupa alas an pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampubertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanyaharus dijatuhi dipidana;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklahdimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan
46 — 14
Menyatakan Terdakwa terdakwa ONGKI SAPUTRA dan terdakwa IlMICHAEL MARTIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanaNarkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang Undnag Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ONGKI SAPUTRA dan terdakwall MICHAEL MARTIN dengan pidana penjara selama masingmasing 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;3.
7 — 0
UndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Majelis memandangperlu untuk memerintahkan Panitera untuk mengirim salinanputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap' kepadaPegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempatkediaman Penggugat, Tergugat, dan tempat perkawinandilangsungkan;Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut termasukbidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undangNo. 7 tahun 1989 yang ntelah diubang dengn undnag
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka kuasa Pelawan yang merupakanwakil dari Pelawan akan mengetahui rahasia dari pihakTerlawan (Ni Ketut Ciriadi dan Ida bagus Sara Wista),tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1)Undnag Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu KuasaPelawan wajib mengundurkan diri dari persidangan;Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, makasudah sepatutnya kuasa hukum Pelawan mengundurkan diri daripersidangan karena mempunyai kepentingan langsung dan/atautidak langsung dengan perkara a
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUSTAINTAHIR, tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dariPemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukummembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasal pasal dari UndangUndang No. 48tahun 2009 dan Undang Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimanayang telah diubah dengan Undang Undang No 5 tahun 2004 danperubahan kedua dengan Undnag Undang No. 3 Tahun 2009serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi
Terbanding/Terdakwa : Mr. Pham Phu Quoc
69 — 27
Pengadilan Tinggi telahdiberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa PenuntutUmum dan kepada Terdakwa mesingmasing pada tanggal 19 Agustus 2013sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas PerkaraNomor 05/Pid.BDG.PRKN/2013/PN TPI yang dibuat oleh Jurusita PengadilanNegerei Tanjung Pinang;Menimbang, bahwa permintaan pemereiksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diajukan dalaam tenggang waktudan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undnag
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI CABANG MEDAN TBK
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
51 — 19
Bahwa pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan berdasarkan janji untukmenjual sendiri yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak TanggunganHalaman 15 dari 46 Putusan Nomor 520/Pdt/2019/PT MDNsudah di atur dalam Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan TenisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka12 yang menyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janji untukmenjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BWdan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag
Putusan Nomor 520/Pdt/2019/PT MDN4.Bahwa pelaksanaan lelang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6UU Hak Tanggungan yang dialkukan tanpa memerlukan izin dari KetuaPengadilan Negeri, telah dipertimbangkan oleh Judex Facti PengadilanNegeri Medan dalam pertimbangan hukumnya dengan tepat dan benarpada halaman 45 alinea kedua sampai dengan keempat, sebagaiberikut :Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan olehTergugat melalui Tergugat I adalah eksekusi Hak Tanggungan,yang mana sesuai pasal 6 Undang undnag
Selain ituPerjanjian Kredit dibuat di atas kertas yang lazim untuk membuatPerjanjian dengan menggunakan ukuran huruf cukup besar dan jelasterbaca sehingga Perjanjian Kredit tersebut tidak termasuk ke dalamkategori klausula baku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayatHalaman 38 dari 46 Putusan Nomor 520/Pdt/2019/PT MDN(2) Undnag undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen.Mengenai dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Perjanjian Kredittersebut terlebin dahulu telah dipersiapkan oleh
13 — 4
Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas sesaui denganUndang undnag No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 UUNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006dan perubahan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama dan Kompilasi Hukum Islam. Dan untuk kepastian hukum bahwaahli waris Almarhum Zainal Abidin Bin KH. Hasbullah adalah: Kholilah binti KH.
42 — 25
Pengadilan Tinggi telahdiberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa PenuntutUmum dan kepada Terdakwa mesingmasing pada tanggal 19 Agustus 2013sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas PerkaraNomor 05/Pid.BDG.PRKN/2013/PN TPI yang dibuat oleh Jurusita PengadilanNegerei Tanjung Pinang;Menimbang, bahwa permintaan pemereiksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diajukan dalaam tenggang waktudan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undnag
127 — 53
penjual untuk menerbitkan Faktur Pajak, tidak daydijadikan dasar koreksi dalam menghitung harga pokok penjualan di tahun 2006 (korelnegatif Rp. 1.975.201.000,00), karena Pemohon Banding telah melakukan pencatatpembelian tersebut dalam tahun 2005, dengan kata lain bahwa atas harga pokok penjualyang telah diperhitungkan dalam tahun 2005, tidak dapat dihitung kembali sebagai harpokok penjualan dalam tahun 2006;bahwa sesuai amanat Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubdengan Undang Undnag