Ditemukan 1505 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : walfare welmar weflar welkar welfan welfaret walfared warfare welfrey wallfare
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 27-03-2013 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 13-08-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 105/PID.B/2013/PN.YK
Tanggal 1 Juli 2013 —
74 — 159
  • dihukum setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadapTerdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimanaditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009,sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasipemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu; 2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 17-07-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 167/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 19 Desember 2018 — PT. SERTIFIKASI KOMPETENSI MANDIRI : MANAJER UNIT SERTIFIKASI PADA UNIT SERTIFIKASI PT. PLN (PERSERO) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (CORPORATE UNIVERSITY),
219 — 100
  • PLN (Persero) adalah Pembangkitantenaga listrik, Transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik, yang menuruthemat Majelis Hakim merupakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi danmemadai bagi pemenuhan hajad hidup orang banyak, terlebih diera sekarang inidimana kebutuhan listrik menjadi kebutuhan pokok masyarakat modern,sehingga negara lebin khusus negara yang menganut rezim kesejahteraan(welfare state) wajib dan harus turut aktif dalam pemenuhan kebutuhan listrikbagi masyarakatnya sehingga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 09-02-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/PDT.SUS/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — PT. ADHYA TIRTA BATAM; KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
116 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dantermyata masyarakat merasa dirugikan oleh kegiatanusaha ATB misalnya ATB tidak melayani kebutuhan airminum sebagian konsumen kalau hal ini terjadi, makatugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)dalam hal ini adalah memberikan saran danpertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yangberkaitan dengan praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat, yaitu bagaimana supaya tujuanUndangUndang No. 7/2004 dan tujuan UndangUndangNo. 5/1999 tercapai yaitu untuk mensejahterakankonsumen (consumer welfare
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 10-12-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 220/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 2 Maret 2020 — Penuntut Umum:
NI MADE WIDYASTUTI,SH.
Terdakwa:
ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMAD LUTFI
145 — 105
  • Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain: Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban); Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 18-01-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 5/Pid.B/2016/PN Olm
Tanggal 7 Juni 2016 — Penuntut Umum:
LUCIA T. A. WUNGUBELEN,SH
Terdakwa:
PENEHAS LIMA alias PENE
127 — 76
  • Keseimbangan antara social welfare dengan social defence. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku(individualisasi pidana) dan victim (Korban).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-06-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2013
Tanggal 19 Desember 2013 — FERI SETIAWAN SAMAD., SH., MH VS MENTERI HUKUM DAN HAM RI;
129 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Supremasi Konstitusi (supremacy of law),Persamaan dalam Hukum (equality before the law), Asas Legalitas(due process of law), Pembatasan Kekuasaan (limitation ofpower), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yangBebas dan Tidak Memihak (independent and impartial judiciary),Peradilan Tata Usaha Negara (administrative court), PeradilanTata Negara (constitutional court), Perlindungan Hak AsasiManusia, Bersifat Demokratis (democratischerehtsstaats),Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara(Welfare
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 24-03-2020 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Maret 2021 — Penggugat:
1.DRA. ESTI MATHILDA NAINGGOLAN
2.BOSMAN MANURUNG,DRS
3.Ir.Apul P Simorangkir,SH.,MH.,MBA.,CTA
Tergugat:
1.Consumer Loan Business Center Medan PT. Bank Mandiri Persero Tbk
2.Consumer Collection and Recovery Medan PT. Bank Mandiri Persero Tbk
3.Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Persero.Tbk Medan
4.ROYKE TUMILAAR
5.ERICK THOHIR
6.OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL V SUMATERA BAGIAN UTARA
7.Consumer Collection & Recovery Medan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8.ROYKE TUMILAAR Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9.ERICK THOHIR MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
10.OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 5 SUMATERA BAGIAN UTARA
Turut Tergugat:
1.IR. H. JOKO WIDODO
2.IR. H. JOKO WIDODO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
83 — 26
  • modalmenjadi kekayaan BUMN/BUMD karena tidak ada pengalihankepemilikan, sehingga pengawasan negara tetap ada tetapi dengancara korporasi bukan cara negara;Dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan bahwa :1) BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan negara;2) BUMN/BUMD merupakan derivasi dari penguasaan negara atascabangcabang produksi yang penting bagi negara dan menguasaihajat hidup orang banyak serta sumber daya alam indonesia sebagaibagian dari fungsi dan tujuan negara dalam negara kesejahteraan(Welfare
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Perijinan
Register : 13-01-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 02/G/2014/PTUN.MTR
Tanggal 13 Mei 2014 — FAHRUDDIN dkk vs WALI KOTA MATARAM
178 — 122
  • untuk hajat hidup orang banyak maka haldemikian maka dapat dikatakan sebagai kepentinganBahwa pendapat ahli mengenai penyediaan listrik untuk masyarakat yangberwenang sebagai penyelenggaranya adalah pemerintah;Bahwa pendapat ahli mengenai penyelenggara negara (PLN) dapat bekerjasamadengan pihak swasta, dapat diperkenankan dengan bantuan swasta tetapi tidaktidak boleh dilepaskan begitu saja dan tetap harus dalam pengawasan pihakpemerintah;Bahwa pendapat ahli mengenai konsep negara hukum modern (welfare
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 25-08-2014 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU Rl), VS PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)
754 — 598 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fakta yang terjadi dalam perkara a quo menunjukkan tidak terjadipemerataan kesejahteraan (welfare), dan sebaliknya kesejahteraanhanya berpusat di satu pelaku usaha saja, in casu Termohon Kasasi.Suatu. pasar yang sempurna, dan/atau berada dalamkondisipersaingan sehat, ditunjukkan dengan consumer surplus/consumerwelfare/kesejahteraan konsumen lebih besar apabila dibandingkandengan producer surplus;Di sisi lain semua pelaku usaha membayar pajak ke Negara,sehingga berkontribusi yang sama halnya dengan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 25 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : JOHARLAN HUTAGALUNG, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ASSAHWIN BATU BARA Diwakili Oleh : Roni Masa Damanik,SH
234 — 77
  • Selain itu jugatidak memberikan shock terapybagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pejabat Negara diKota Tanjungbalai lainnya sehingga ada mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa oleh karena itu tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum(Prevensi general) yaitu. menciptakan tatanan masyarakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2518 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Desember 2015 — Drs. HENDRI, M.M.
85 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam negara hukum welfare state atau negara hukum kesejahteraan,pejabat pemerintah atau administrasi negara dituntut untuk banyak berbuatdalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat atau kesejahteraanmasyarakatnya.
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Umum Pencurian
Register : 11-06-2021 — Putus : 01-09-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 172/Pid.B/2021/PN Kot
Tanggal 1 September 2021 — - REVTA SA FALLAS binti SUDARYANTO
129 — 88
  • PaniteraPengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan PenasihatHukum Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,BICTERZON WELFARE HUTAPEA, S.H. ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.TRISNO J. SIMANULLANG, S.H.Panitera Pengganti,JONTER SIHOMBING, S.T., S.H., M.H.Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-06-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Pbr
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
PANDAPOTAN SIMANJUNTAK Als PANDAPOTAN
208 — 48
  • dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar / landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 13-06-2019 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 426/Pdt.Sus.KPPU/2018/PN Tng
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat: PT. ANGKASA PURA II PERSERO Tergugat: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KPPU
680 — 388
  • The review of exemptions should include analysis of their impact oneconomic efficiency and consumer welfare, and in a costbenefitframework identify the winners and losers, and whether indeedthere are overriding benefits that serve the consumer or broadereconomic interests.c. The exemptions should be granted after public hearing with theparticipation of the interested and affected parties.d.The exemptions should be as least restrictive of competition aspossible.
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 09-11-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 25
  • UndangUndang Nomor 35tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 poin (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus
Register : 16-01-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm
Tanggal 29 Mei 2017 — Penuntut Umum:
CORNELIS S. OEMATAN, SH
Terdakwa:
NELCI ALVEONITHA TFUAKAN
161 — 76
  • Keseimbangan antara social welfare dengan social defence. c. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban). d.
Pengadilan PN ROTE NDAO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 20-01-2012 — Putus : 14-06-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 3/Pid.B/2012/PN.RND/Hukum/14062012/Pembunuhan
Tanggal 14 Juni 2012 — - JONI SORU DKK
69 — 30
  • dalam penjatuhan pidana terhadap para TerdakwaMajelis Hakim wajib menggali, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1)Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai idedasar / landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan yaitu sebagai berikut : e Keseimbangan antar kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.e Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I MADE DHAMA, SH
2.MAYANG TARI,SH
Terdakwa:
ASRAL Bin H. MUHAMAD SHOLEH.
262 — 152
  • Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN
Register : 03-06-2010 — Putus : 30-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 23/G/2010/PTUNBJM
Tanggal 30 Nopember 2010 —
211 — 95
  • ., MH.Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut Bahwa posisi Pejabat Tata Usaha Negara dalammenjalankan tugasnya membuat kontrak dapat dijelaskanbahwa pejabat publik bertugas untuk melayani masyarakatdengan tujuan mencapai kemakmuran ( welfare state )dengan menggunakan hukum publik, dimana dalam pelayananitu. kadang kadang bahkan seringkali sarana sarana hukumpublik tidak cukup / kurang / tidak ada, sehinggaterpaksa menggunakan sarana saran dalam hukum perdataagar tercapai pelayanan itu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI;MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
112 — 52
  • Apabilatidak diawasi pelaksanaannya, ada kecenderungan untukdisalahgunakan, oleh karena masyarakat sebagai pihak yang lemahperlu dilindungi, terutama dari segi hukum;Bahwa Indonesia menganut faham Welfare State.
    jangan langsung dituduh dari pemeriksaan yang sepihak, danbukan itu Kontrol Administrasi yang dimaksud tersebut;Bahwa pemberian delegasi harus mengikuti ketentuan peraturan danasasasas umum pemerintahan yang baik, dan juga mengikuti tahapanketentuan konsep well fare state guna Pembinaan, dimana sifat dariketentuan ini bahwa dalam Pemberian izin dan Pencabutan izin tersebutada Tata Krama;Bahwa mengenai Pembiaran yang dilakukan oleh Pejabat Tata UsahaNegara sebelumnya, harus mengikuti tata krama dari welfare