Ditemukan 1505 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-02-2013 — Putus : 24-05-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 57/Pid.B/2013/PN.Yk Tanggal 24 Mei 2013 —
44 — 6
44 — 6
dihukum setimpal denganperbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 146/Pid.B/2019/PN Gin Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I KETUT DENI ASTIKA, SH
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
TRI ENDANG ASTUTI Binti SOLEX SUTRISNO
231 — 190
1.I KETUT DENI ASTIKA, SH
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
TRI ENDANG ASTUTI Binti SOLEX SUTRISNO
231 — 190
Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — IR. SAID IQBAL, M.E., DKK VS PRESIDEN RI;
109 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
P34) diatur sebagai berikut :Tentang Tujuan diatur dalam Pasal 6 :Sebagai wadah berhimpun federasifederasi serikat pekerja dalamberjuang mewujudkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan kesejahteraanmelalui/menuju Negara Kesejahteraan :WELFARE STATE dalam bingkaiNegara Kesatuan Republik Indonesia;Tentang Misi diatur dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (10) dan ayat (11) :(3) Mewujudkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerjadan keluarganya;(10) Penegakan Hak Asasi Manusia;(11) Mengkonsolidasikan suara
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 952 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), VS 1. PT COSL INDO, DK
298 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
298 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
No Description eo Note1 Total Revenue 23,725460.002 Total Cost 22,469480.00; Mobilization &(1) Rig move 1,479,230.00 DerisbilizationWage &Welfare/OfficeRental/(2) Management Fee 992,000.00 Supplies/Transportation forOfficePersonnel. Hal. 59 dari 139 hal Put.
Register : 15-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 13 Maret 2018 — Muhamad Rasid,Cs X DEPARTEMENT OF IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION (Department Imigrasi dan Batas Perlindungan) ,Cs
323 — 146
323 — 146
Hal ini dapat diartikan bahwa suatu negara tidak dapatmenggunakan hukum nasionalnya untuk menilai apakah penegakanhukum negara lain telah sesuai dengan asas kelayakan dan kepantasan.Para Tergugat menolak pernyataan ahli bahwa prinsip welfare stateada dalam hukum internasional atau memberikan dasar pengecualianatas Imunitas Kedaulatan yang dimiki negara asing.
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 23 Juni 2016 — PT. ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
176 — 108
176 — 108
Apabilatidak diawasi pelaksanaannya, ada kecenderungan untukdisalahgunakan, oleh karena masyarakat sebagai pihak yang lemahperlu dilindungi, terutama dari segi hukum;Bahwa Indonesia menganut faham Welfare State.
Register : 02-06-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DICKY WIRAWAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. M.RUSDI NASUTION Diwakili Oleh : zefri suardi,sh
198 — 87
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. M.RUSDI NASUTION Diwakili Oleh : zefri suardi,sh
198 — 87
akanmembuat efek jera kepada terdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal yangdapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hinggasangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan melakukan apa yang pernah dilakukanterdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya final (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya akan menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 15-09-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 131/Pid.B/2016/PN Gin Tanggal 9 Januari 2017 — Penuntut Umum :
1.I KETUT SUDIARTA,SH
2.I NYOMAN SUGIARTHA,SH.
3.I NENGAH ASTAWA,SH
4.I GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA,SH.
Terdakwa :
1.I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA
2.I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT
143 — 97
143 — 97
Barda Nawawi Arif,Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Putus : 21-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 21 April 2014 — Drs.SUMADI,MM bin ATMO DIHARJO
60 — 16
60 — 16
Welfare state (negara hukum) ;Bahwa pejabat publik melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan hukumpublik.Bahwa apabila ada pelanggaran terhadap hukum administrasi negara makapenyelesaiannya dengan hukum administrasi negara ;Bahwa hukum administrasi negara itu berhenti dengan sendirinya setelah ada penunjukanpemenang lelang ;Bahwa perjanjian kontrak tidak perlu ada kehendak dari masingmasing pihak, karenakarakter hukum publik selalu sepihak, tidak perlu persetujuan dengan pihak lain
Register : 03-12-2013 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 20-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 158/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg. Tanggal 21 April 2014 — Drs. SUMADI, MM
164 — 46
164 — 46
Welfare state (negara hukum) ;Bahwa pejabat publik melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan hukumpublik.Bahwa apabila ada pelanggaran terhadap hukum administrasi negara makapenyelesaiannya dengan hukum administrasi negara ;Bahwa hukum administrasi negara itu berhenti dengan sendirinya setelah ada penunjukanpemenang lelang ;Bahwa perjanjian kontrak tidak perlu ada kehendak dari masingmasing pihak, karenakarakter hukum publik selalu sepihak, tidak perlu persetujuan dengan pihak lain
Register : 01-08-2013 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 463 /Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL Tanggal 3 Desember 2014 — DENIS ANTHONY MICHAEL KEET
Lawan
1.ICAC PROFESIONAL SERVICE
2.DR SHERLY SOLIHIN PsyD
775 — 778
775 — 778
COUnSe101. 1 am concerned about Luke's immediate acct andasking for the Court1.avv enforcement to consider Luke's relationship with both parents and toevaluate each parent's abtlitf/' to provide educatic.n a,KI gcoe.ral iivingLondolor.s as wellas the welfare for Luke.Australian Family Court at Sydney has appointed Mrs. Ycanne as Luke'sCustodial Parent hy Family Law Act 1975 on 1314 Jul). 2012. Pa court ordcrLuke required to return to his home with his mother and return to his schoolimmediately.
Putus : 09-03-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/PID.SUS/2011 Tanggal 9 Maret 2011 — KENNY DOUGLAS MC. KINNEY
123 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
pelaku lainnya dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannyadan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan mereka Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan denganupaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 14-09-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin Tanggal 9 Januari 2017 — Penuntut Umum :
1.I WAYAN GENIP,SH.
2.I KETUT SUDIARTA,SH
3.I NYOMAN SUGIARTHA,SH.
4.I NENGAH ASTAWA,SH
5.I GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA,SH.
Terdakwa :
I DEWA PUTU NGURAH,S.E., Alias DEWA SARAF
141 — 319
141 — 319
Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Register : 28-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/PID.TPK/2016/PT SMR Tanggal 22 Februari 2017 — Pembanding/Terdakwa : HERLIANSYAH, SH Bin ACHMADSYAH
Terbanding/Penuntut Umum : SUKANDI MAKU, SH.
83 — 41
Terbanding/Penuntut Umum : SUKANDI MAKU, SH.
83 — 41
efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO
- PT. HUSKY â CNOOC Madura Limited
Lawan
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
423 — 619
423 — 619
Description Amount (USD) Note1 TOTAL REVENUE 23,725460.002 TOTAL COST 22,469480.00(1) Rig move 1,479,230.00Mobilization & Demobilization(2) Management Fee 992,000.00Wage & Welfare/OfficeRental/ Supplies/Transportation forOffice Personnel.(3) Labor service 983,480.00(4) Repairing & Materials 1,573,480.00Hal64 dari 434 Hal Putusan Nomor 907/Pat.GKPPU/2016/PN Jkt.
Description NOTEUSD1 TOTAL 23,725,160.00REVENUE2 TOTAL COST 22,469, 180.001) Rig move 1,479,230.00 Mobilization &DemobilizationWage &Welfare/Office Rental/Management i2) 9 992,000.00 Supplies/FeeTransportation forOffice Personnel.3) Labor service 983,480.004) Repairing & 1,573,480.00Materials5) Rental 1,135,460.00 Flare boom included6) Travel & Training 116,510.00 Rig crew expense7) Catering & 596,100.00communications8) Insurance 502,960.009) QHSE 111,330.00 PPE/ Safety facilities10) Subcontractor
Register : 26-02-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 9/Pid.B/2015/PN Kfm. Tanggal 13 Juli 2015 — - BALTASAR TALAN Alias BALA sebagai TERDAKWA
144 — 89
144 — 89
Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar systempemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu ;e Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ;e Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Register : 10-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 500/Pdt/2021/PT MDN Tanggal 21 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
109 — 92
109 — 92
autentik berupaAkta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), sertabukti saksisaksi dan bukti lainlainnya, dan bahwa Pihak Para Tergugatsama sekali tidak berhasil membuktikan dalildalil bantahannya, izinkan kamiPenggugat terlebin dahulu mengemukakan halhal penting dalam perkara ini,sebagai berikut:Bahwa, politik perekonomian negara NKRI di bawah pimpinan Presiden R.I.Bapak Joko Widodo sekarang ini, adalah memberikan / mengupayakankemakmuran yang sebesarbesarnya kepada masyarakat (Welfare
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Lawan
PT NATIONAL SAGO PRIMA
776 — 1004
776 — 1004
Ahli menerangkan bahwa Pengurus Negara yang Tertinggiadalah Kepala Negara, Pengurusnya atau Instansi Pemerintahtatkala berhubungan dengan Public Welfare dan sebagainya.Salah satu Instansi Pemerintah atau Aparatur Pemerintah yangdimaksud adalah Kementerian. Ahli menerangkan bahwa Pengurus Kementerian yang palingtinggi adalah Menteri yang dijabat oleh seseorang.
Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.1.Ahli menerangkan bahwa Judicial Activism merupakan suatupola pikir yang digunakan oleh Hakim dalam membuat dasarPutusan yang terkait pada masalahmasalah yang menyangkutpada masalah public welfare(kepentingan yang bersifat umum)dengan meninggalkan presedenpreseden yang ada.Ahli menerangkan bahwa dalam menangani masalahLingkungan Hidup yang dikaitkan dengan strict liability, makaHakim diharapkan dapat bersikap maju (Progress).
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
184 — 1187
184 — 1187
Predictability);Elemen Partisipasi Publik (Public Participation);Elemen Pendekatan Konsensus (Consensus Approach);Elemen Penegakan Hukum (Law Enforcement);Elemen Perlindungan yang Sama (Equal Protection);Elemen Penghormatan terhadap Prinsipprinsip Etika (Ethical Appreciation) danmoralitas publik (Public morality);Elemen visi yang strategis (Strategic Vision );Elemen partisipasi masyarakat (Participation);Elemen kompetensi dan pengelola pemerintahan (Competency);Elemen pendekatan kesejahteraan rakyat (Social welfare
Putus : 16-09-2009 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 2155/PID.B/2009/PN. SBY Tanggal 16 September 2009 — SISMINARDI, SH
H A R T O N O.
PUDJIARTO
MOHAMMAD SYAIFUL HARJONO, SH.
ITONG ENDRO SWANDONO, ST
79 — 11
79 — 11
Dalam hal ini, kerugian ekonomi yang dialami akibat praktek pungutan liar adalahhilangnya potensi ekonomi yang terjadi, high cost economy dan turunnya kesejahteraanmasyarakat (welfare loss) Bahwa tindakan para pejabat di UPTD PKB Wiyung dapat dikategorikan sebagai illegalfee yang berpotensi menimbulkan kerugian perekonomian bagi Negara dengan nilai kerugianyang besar atas dampak berantai/multiplier effect yang ditimbulkan.