Ditemukan 1585 data
ALBINUS OKTOVIANUS KASE, S.Sos, M.AB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
91 — 117
membuatputusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB)untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang sudah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) kasus Tipikor.Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 tersebutpemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagimereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrachtHalaman 22 dari 66 halaman Putusan No. 70/G/2019/PTUNKPGkarena melakukan perbuatan yang ada kaitannya denganjabatan seperti korupsi, Suap dan lain lain.3) Tentang dalil berlaku) surutnya
135 — 44
Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Wattidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
96 — 100
terhadap Nasdi Yuliar ( InHalaman 59 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUNBKLCasu Penggugat ) maka Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan sejak adanyaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena akan mengakibatkanobjek sengketa menjadi bersifat berlaku surut dan tidak terdapat unsurpengecualian pemberlakuan suatu sebuah keputusan yaitu menghindarikeadaan yang bersifat merugikan atau terabaikannya hak warga masyarakatbaik yang bersifat faktual maupun potensi dengan tidak berlaku surutnya
86 — 65
Pasal berdasarkanKetentuan Perundang undangan yang tercantum dalam Bunyi Diktumkesatu Keputusan TUN menyebutkan bahwa Keputusan PemberhentianTidak Dengan Hormat terhadap diri Penggugat terhitung mulai tanggalakhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap telah sesuai berdasarkan Peraturan Perundang Undangan pada Pasal 8 PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri.Bahwa dalil Penggugat pada Point 9 yang menyatakan mengenai sifatberlaku surutnya
MOH. BASUNI MUSTOFA, S.T
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
82 — 28
membuatputusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB)untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang sudah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) kasus Tipikor.Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 tersebutpemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagimereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrachtHalaman 21 dari 65 halaman Putusan No. 72/G/2019/PTUNKPGkarena melakukan perbuatan yang ada kaitannya denganjabatan seperti korupsi, Suap dan lain lain.3) Tentang dalil berlaku) surutnya
43 — 10
Kulon Progo, Prop.D.1.Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015 tidak dapatserta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan halterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak
88 — 14
Kulon Progo, Prop.D.l.Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tidak dapatserta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanterhadap Pengelolaan tambak Pemohon Keberatan di atas TanahPakualaman
39 — 11
berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya
115 — 24
Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 116Pdt.G/2016/PN WatTahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya
44 — 18
Kulon Progo, Prop.D.1.Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015 tidak dapatserta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak
187 — 83
Apalagi jika dalamrentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yangbersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru; Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1=T24, maka diperolehfakta hukum yang menunjukkan bahwa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS atas nama Penggugat tersebut pada diktum
46 — 12
Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangHalaman 42 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PN WatUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya
51 — 14
Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015tidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaiHalaman 45 dari 54 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Watpemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG)
49 — 16
berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya
36 — 24
Bahwa Tergugattetap berusahabagaimana untuk menghidupi keluarga tidak pernah lepas dari tanggungjawab sebagai kepala keluarga, yang namanya usaha mungkin adagelambang pasang surutnya, tapi yang namaya tanggung jawab tetapapalagi terhadap Penggugat dan anakanak, dan terbukti dalamHalaman 31 dari 57 halaman Put.No. 558/Pdt.G/2020/PA.Pbrmenjalankan rumah tangga sampai sekarang tetap berjalan dengan baik,bahwa Penggugat mengatakan memberikan modal usaha untuk investasibisnis kendaraan, Tergugat tidak
134 — 46
2016 ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya objeksengketa berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 17 Oktober 2016, selanjutnyaberdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 padapokoknya disebutkan pemberhentian PNS, berlaku terhitung sejak akhir bulanpemberhentian yang bersangkutan 5"""Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa baru diterima Penggugat padatanggal 02 November 2016 namun hal tersebut menurut Majelis Hakim tidakmemiliki relevansi dengan berlaku surutnya
FRANGKI MARKUS LEONARD JOHANIS, S.E
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
75 — 64
membuatputusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB)Halaman 22 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUNKPGuntuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang sudah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) kasus Tipikor.Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 tersebutpemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagimereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrachtkarena melakukan perbuatan yang ada kaitannya denganjabatan seperti korupsi, Suap dan lain lain.3) Tentang dalil berlaku surutnya
Ir.Nurhayati Khan, SP.,MSi
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA BARAT
127 — 59
Apalagi, jika dalamrentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yangbersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P17 dan Bukti T6 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan ataudikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2018,
68 — 24
berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya
108 — 18
berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya