Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No. 91/2012 tanggal 2 Februari 2012,Tergugat adalah selaku Pemenang atas pelelangan tanah seluas 2 HA yangdilakukan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekataan Negara dan Lelang)Bogor dan dalam pelelangan tersebut Suratsurat tanah tidak ada/masih dikuasai oleh Termohon Lelang in casu Penggugat;.

Menyatakan pelelangan tanah dan bangunan rumah Tergugat di JalanGatotan No. 61 Surabaya atas permintaan Tergugat dihentikan sampaiperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;9.

Tergugat III minta bantuan pada Turut Tergugat (BUPLN)untuk menyelesaikan masalah ini, dan ia tidak boleh melakukan sita dan lelangterhadap tanah dan bangunan rumah yang ditempati Penggugat ;Bahwa sehubungan Tergugat Ill dan Turut Tergugat mengancam akanmelakukan penyitaan/pelelangan tanah dan bangunan rumah milik almarhumsuami Penggugat, maka Penggugat melakukan keberatan apabila akandilakukan penyitaan dan pelelangan, karena yang melakukan peminjaman ituTergugat , sedangkan uang pinjaman tersebut

berikut : Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja denganTergugat; Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungankeluarga dengan Tergugat;Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2019/PN Son Bahwa alasan Saksi kenal dengan Tergugat karena dahulu Saksibertetangga di tempat objek sengketa yang sekarang ditempati olehTergugat; Bahwa Saksi mengetahui adanya pelelangan

tanah tersebut , Sayatidak tahu dan tidak pernah melihat Lelang; Bahwa Saksi sering melihat tanah Objek Sengketa tersebut dansekarang Saksi sudah jarangjarang melihat tanah tersebut, karenaKarena Saksi sudah pindah tempat tinggal; Bahwa Setahu Saksi selain bangunan rumah Tergugat apakah adabangunan lain disekitar lokasi tanah objek sengketa , yaitu rumah PilipusRauw ; Bahwa Saksi mengetahui berapa luas tanah yang dibeli Tergugat dariYulius Rauw , Setahu Saksi seluas sekitar 500 M2.: Bahwa Saksi

Rauwwaktu itu belum ada bangunannya; Bahwa saksi kenal seorang bernama atau marga Kalagison ,Marga kalagison saksi tidak tahu itu siapa; Bahwa setahu Saya surat pelepasan Tergugat tahun 1997 dariKwaktolo Ulim; Bahwa kalau tanah Saksi disebelahnya tanah objek sengketa tersebutdapat surat pelepasan dari dari Kwaktolo Ulim tahun 1995; Bahwa selain Tergugat apakah ada orang lain lagi yang menguasaitanah objek sengketa dan sekitarnya , Saksi tidak pernah melihat dikuasaiorang lain; Bahwa Saksi tidak tau pelelangan

tanah tersebut; Bahwas tanah yang Saksi kuasai tersebut dengan alas hak berupaapa pelepasan; Bahwa Saksi belum mengurus sertifikatnya; Bahwa Lokasi tanah yang saudara kuasai dengan tanah yangdikuasai Tergugat berjarak berapa jauh , Tanah objek sengketa hanyabersebelahan; Bahwa Saksi belum pernah mengecek tanah yang saksi kuasai diBadan Pertanahan ?

Tanah tersebut sebagian adalahmilik Para Penggugat, seharusnya pinjaman antara Tergugat danTergugat Il merupakan hutang piutang pribadi yang sepenuhnya menjaditanggung jawab Tergugat Bahwa demi kepentingan hukum, Tergugat Il dan Turut Tergugat wajibmenunda pelelangan tanah obyek sengketa yang menjadi jaminanhutang yang dibebani hak tanggungan sampai dengan adanya putusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat mohonkepada ketua Majelis

., &rekan menyampaikan Surat Nomor 05/AGRkn/Pem/IV/2013 perihal keberatanatas pelelangan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat a quo keTergugat Ill (P5), namun demikian surat dari Penggugat a quo tidakditanggapi/direspon oleh Tergugat III dan kemudian Penggugat menyampaikanlagi surat serupa kepada Tergugat Ill yaitu Surat Nomor 27/AGRkn/Pem/VII/2013., tanggal 1 Juli 2013 (P6), namun demikian tetap sajaTergugat Ill tidak pernah menanggapi surat dari Penggugat a quo melaluikuasa hukumnya;Bahwa kemudian

Gugatan Kabur (Obscuur Libel):a.Bahwa dalam Posita (dalil gugatan) yang dilakukan oleh Penggugatdalam gugatannya ini tidak disertai dan menyebutkan dasar hukum(rechts grond) berupa undangundang/peraturan yang menjadi landasanhukum gugatan tetapi hanya menjelaskan mengenai duduk perkara yangbersifat umum saja;Bahwa dalam Posita yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannyatidak disertai dan menyebutkan faktafakta hukum yang mendahuluiperistiwa pelelangan tanah dan bangunan yang menjadi agunan kreditPenggugat

DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkanbahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanaketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dimana Tergugat memberikan peringatandan akan melakukan penjualan atau pelelangan tanah Penggugat yang menjadiHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 3/Pat.G/2019/PN Ngwobjek hak tanggungan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM

Berkaitan dengan hal tersebutdisusunlah administrasi teknis eksekusi yang mengatur bahwa eksekusi haktanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, dan proses eksekusi dimulai dengan teguran danberakhir dengan pelelangan tanah yang di bebani dengan Hak TanggunganHalaman 3 dari 59 Putusan Nomor : 12/PDT/2021/PT.BDG10.11.12.13.14.15.sebagaimana ditentukan dan dimuat didalam Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku

Edisi 2007, Mahkamah Agung RI,Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor : 12/PDT/2021/PT.BDG20.2ds22.23.Jakarta, 2008 tentang Eksekusi Hak Tanggungan berbunyi "Eksekusi HakTanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum yang tetap";Bahwa, angka (9) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus, Buku Il, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI,Jakarta, 2008 tentang Eksekusi Hak Tanggungan berbunyi "eksekusi dimulaldengan teguran dan berakhir dengan pelelangan

tanah yang dibebani denganhak tanggungan;Bahwa, angka (13) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah AgungRI, Jakarta, 2008 tentang Eksekusi Hak Tanggungan berbunyi "Dalam hallelang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang tersebuthanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapatditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain, karena lelangyang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan

Februari, seluas 395 m2, atas nama KANIA DINARRUSEIN, dengan tanpa berdasarkan hukum, sehubungan dengan yang telahdilaksanakannya proses pelelangan terhadap tanah beserta bangunan yangdimaksud;Bahwa, unsur "adanya kesalahan" dapat dilihat dengan mencermati PedomanTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus,Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008 tentang Eksekusi HakTanggungan, angka (9) yang berbunyi "Eksekusi dimulai dengan teguran danberakhir dengan pelelangan

tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan.Bahwa, proses pelelangan terhadap tanah beserta bangunan berdasarkanSertifikat Hak Milik No:3558/Kelurahan Ancol, terletak di Propinsi Jawa Barat,Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Regol, Kelurahan Ancoldiuraikan dalam surat ukur Nomor:43/Ancol/2001 tertanggal 08 Februari 2001,seluas 395 m2, atas nama KANIA DINAR HUSEIN, tidak dilakukan denganmelalui proses teguran kepada Peuggugat selaku debitur yang cidera janji.Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor

tidakberimbang, maka jika alasan Tergugat V melelang objek sengketa karenaTergugat tidak melunasi sisa hutangnya adalah tidak realistis dan tidakberdasarkan keadilan, akibat dilelangnya objek sengketa yang nilainya tidaksebanding dengan sisa hutang Tergugat adalah merugikan ParaPenggugat sehingga perbuatan Tergugat V yang merugikan ParaPenggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukumsehingga pelelangan yang merugikan Para Penggugat adalah cacat hukumdan tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa pelelangan

tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Vmelalui Tergugat VI yang didasarkan perbuatan Tergugat dan Tergugat Vyang cacat hukum, maka pelelangan tersebut wajib dinyatakan tidak sahdan cacat hukum pula;Bahwa dalam pelelangan tersebut Agus Suharso (Tergugat VII) dan SriRedjeki Budimartono (Tergugat VIII) dinyatakan sebagai pemenang lelangdan membeli tanah objek sengketa;Bahwa karena pelelangan tersebut tidak sah dan cacat hukum, makapembelian tanah objek sengketa oleh Tergugat VII dan Tergugat

tanah dan bangunan milikPenggugat yang terletak di Taman Tirta Golf BSD Blok F Nomor 32,Lengkong Karya, Serpong, Tangerang;Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatanangka 44 di atas, maka Penggugat mohon agar sebelum materi pokokperkara ini diperiksa, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq MajelisHakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenanmenjatuhkan putusan provisi (provisional arrest ) sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 180 HIR juncto

Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973 agar selama dalam prosespemeriksaan perkara aquo berlangsung, Majelis Hakim mengambiltindakan sementara melalui penetapan Majelis Hakim dengan perintah agarTergugat IV dan Tergugat V tidak melakukan proses pelelangan tanah danbangunan milik Penggugat yang terletak di Taman Tirta Golf BSD Blok FNomor 32, Lengkong Karya, Serpong, Tangerang dengan segala akibathukumnya sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatanhukum

III tersebut sedangmenjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Tangerang; Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 Tergugat V yang bertindak ataspermintaan lelang oleh Tergugat III telah melaksanakan pelelanganterhadap tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di TamanTirta Golf BSD Blok F Nomor 32, Lengkong Karya, Serpong, Tangerang,akan tetapi hingga saat perubahan gugatan ini diajukan Tergugat atauTergugat II ataupun Tergugat III tidak pernah menyampaikan secararesmi kepada Penggugat perihal pelelangan

tanah dan bangunan milikPenggugat yang telah dilaksanakan oleh Tergugat V pada hari Kamistanggal 21 Agustus 20146.

Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara +a quo berkenan menjatuhkan putusandengan amar putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Memerintahkan Tergugat V untuk menangguhkan terlebih dahulu segalaproses pelelangan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak diTaman Tirta Golf BSD Blok F Nomor 32, Lengkong Karya, Serpong,Tangerang yang telah dilaksanakan Tergugat V pada hari Kamis, tanggal 21Agustus 2014 dengan segala akibat hukumnya sampai adanya putusandalam perkara ini yang berkekuatan

Menerima Permohonan banding dari Pembanding I sekaligus Terbanding II dan III semula Tergugat Dalam Konpensi sekaligus Penggugat Dalam Rekonpensi serta Para Pembanding II dan III sekaligus Para Terbanding I-I dan I-II semula Para Penggugat Dalam Konpensi sekaligus Para Tergugat Dalam Rekonpensi; --------- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Pebruari 2015 Nomor : 325/Pdt.G/2014/PN.Dps sepanjang mengenai pelelangan

tanah sengketa dan besarnya ganti rugi immateriil sehingga berbunyi sebagai berikut : -------- DALAM KONPENSI: -----1.

terhadap 1(satu) buah rumah terletak di atas tanah Hak Guna BangunanNomor 404 seluas 63 m* atas nama Ir.Roswita Sri Mulyaningsih(dahulu Tergugat Il, sekarang Terlawan Il) terletak di KelurahanTengah, Perkavlingan Paswalpres Blok B 10, Kavling Nomor 12,Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;Karena objek tanah tersebut menjadi jaminan dalam SuratPerjanjian Pinjam Uang tertanggal 29 November 2005, antaraTerlawan dan Turut Terlawan Il;Oleh karenanya sangat berlebinan untuk pelaksanaan penyitaandan atau pelelangan

tanah "objek sengketa", oleh karena ituprosedur yang demikian ini adalah cacat hukum, tidak sahsehingga batal demi hukum (nietig);Bahwa dalam sita eksekusi dan pelaksanaan lelang ParaPelawan selaku ahli waris almarhumah Nurmarheni tidakmenerima pemberitahuan, oleh karena itu juga cacat hukum,Hal. 8 dari 21 hal.

Kemudiankeuntungan yang akan diperoleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam bentukmemperoleh uang dari pelelangan tanah yang disita, sehingga hitunghitunganekonomisnya Termohon Kasasi akan memperoleh uang miliaran rupiah daripelelangan tersebut hanya dengan modal DP sepuluh juta kepada TurutTermohon Kasasi.

Apabila Tergugat IV sudah terlanjur melelang tanah obyeksengketa maka pelelangan tanah obyek sengketa oleh Tergugat IVdinyatakan batal demi hukum;Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan Sertifikat Hak MilikNomor 02521/Ambarketawang kepada Penggugat tanpa syaratapapun seketika setelah perkara ini diputus;Menyatakan berdasarkan putusan perkara ini Penggugat berhakmengajukan permohonan balik nama atas tanah yang tercantumdalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02521/Ambarketawang menjadi atasnama Penggugat

Sri Partini Binti Darmoijoyo pelaksanaan lelang yang dilakukan olehTergugat berdasarkan petunjuk pelaksanaan lelang Peraturan MenteriKeuangan No. 27/PMK.06/2016.15.Bahwa terhadap dalin Para Penggugat yang telah mengutip Surat EdaranNo.SE23/PN/2000 wajib untuk dikesampingkan, tindakan Tergugat yangtelah mengajukan pelelangan tanah SHM No. 309 luas 1740m? atasnamaNy. Sri Partini Binti Darmoijoyo telah sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat1 UndangUndang Hak Tanggungan. yakni :a.

Pelelangan tanah tersebut adalahtindak lanjut atas penyerahan tagihan piutang oleh Tergugat Il kepadaTergugat Ill dimana tanah dimaksud adalah agunan fasilitas kredit macetatas nama PT. Sari Galuh Artha pada Tergugat II ;b. Berdasarkan penunjukan atas lokasi tanah oleh Anton Wijaya selakuKomiaris Utama PT.

dalam sertifikat hak milik No.1386 Kelurahan Besusu Kota Palu dahulu adalah milik EUy Candra yangdiwarisi dari suaminya yaitu Candra Vui.e Bahwa benar sertifikat hak milik No. 1386 tersebut dijaminkan di Bank NegaraIndonesi (BNI) Palu sebagai Anggunan Kredit tetapi karena pembayaran kreditnyamacet tidak terlunasi maka BNI melelang tanahlrumah tersebut melalui BalaiLelang pada Kantor Lelang Negara Palu sesuai Risalah Lelang No. 241/1994/1995tanggal 27 Oktober 1994.Bahwa benar pemenang lelang dari pelelangan

tanah / rumah tersebut dalam sertifikat No. 1386 Kelurahan Besusu Kota Paluatas nama Elly Candra adalah Ferry Tansil yang kini jadi Terdakwa.Bahwa benar setelah menang lelang maka terdakwa mengurus / balik nama sertifikat No. 1386 tersebut tanggal 8 Nopember1994 No. 89/1994 darinama Elly Candra menjadi Ferry Tansil.tanggal 9 Oktober 2006.Bahwa benar terdakwa kemudian dilaporkan oleh Elly Candra tentang perbuatan tidak menyenangkan dan perbuatanmerusak bangunan di Jalan Cik Ditiro No. 3 Palu kepada

Adapun proses penjualan lelang ini tanpa sepengetahuanPENGGUGAT sebagai pemilik tanah dan bangunan rumah tersebut.Bahwa seluruh proses menuju kepada penjualan lelang sampai kepadaproses pengalihan nama pada sertifikat Hak Milik No : 3611/ seluas 400M2 kel pal lima, kec pontianak barat menjadi atas nama TERGUGAT III,yang dilakukan oleh TERGUGAT , TERGUGAT II sama sekali tanpapemberitahuan kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah dan bangunantersebut.Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dengan pelelangan

tanah danbangunan oleh pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan posita7 bahwa harga tanah dan bangunan tidak sesuai harga pelelangantersebut apa bila dijual menurut harga pasaran tanah dan bangunan itu,seharusnya TERGUGAT dan TERGUGAT II mempertimbangkan dulusebelum melakukan pelelangan itu, apa lagi sudah jelas mengapaPENGGUGAT macet pembayarannya disebabkan usahanya bangkrut.Bahwa dalam posita 6 beberapa sertifikat yang diagungkan olehPENGGUGAT sudah macet pembayarannya dan sudah dipasang plangoleh

Maka sudah sewajarnya apabila PENGGUGAT mengajukangugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Pontianak dan menuntutagar para TERGUGAT , TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk segeramengembalikan tanah dan bangunan dalam posita 7 sebagai pemilik tanahdan bangunan tersebut atau mengganti kerugian kepada PENGGUGATsecara tanggung renteng sesuai harga pasaran saat ini tanah danbangunan tersebut.Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT atas pelelangan tanah danbangunan milik PENGGUGAT sebagaimana posita 7 adalah

Chonny Mulyadi sebagai Panggugat dalamparkara a quo menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kekuranganpihak atau pihaknya tidak lengkap;Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiadan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, terhadapgugatan Penggugat yang kekurangan pihak atau para pihaknya tidaklengkap sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Eksepsi Tergugat II:1.2.3.4.Bahwa pelelangan tanah objek sengketa dilakukan sesuai denganketentuan hukum