Penggugat:
1.adham
2.HAMNAWATI
3.REFRIATI
4.MENSIS
Tergugat:
1.YULINAR
2.FARIDAH
Turut Tergugat:
Kerapatan Adat Nagari Kubang

Yahya ;Bahwa pada tahun 1999 Tergugat mengajukan gugatanke Kantor/Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilarangan,secara tanpa hak dan tak wenang KAN membatalkan SuratWasiat tanggal 21 Agustus 1983 tersebut dengan demikianlahkeputusan tersebut tidak bernilai hukum mohon dikesampingkan ;Bahwa semenjak tahun 1999 tanah terperkaradirampas dan dikuasai oleh Tergugat tanpa hak, perbutanTergugat jelas merupakan penguasaan tanah terperkara secaramelawan hukum dan merugikan hak Penggugat ;Bahwaberalasan hukum

No. 520PK/Pdt/2007sekarang ini ;Bahwa seperti yang telah Penggugat Rekonvensi uraikanpada konvensi di atas, oleh karena itu Tergugat Tergugat1,2,3,4, dan 5 membawa permasalahan ini kepada KerapatanAdat Nagari Lubuk Kilangan dan pada tanggal 8 November 1999telah diputus oleh Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangandengan membatalkan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 danmenyatakan bahwa almarhum Yahya adalah sewaris, sepusakodan sekaum dengan Tergugat Tergugat 1,2,3,4 dan 5 ;Bahwa tanpa seizin Penggugat

No. 520PK/Pdt/2007dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ; Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 yangdibuat oleh Yahya adalah sah dan kuat menurut hukum ; Menyatakan tanah terperkara adalah sah sebagai milikPenggugat yang diwarisi dari Yahya ; Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasali tanahterperkara merupakan perbuatan tanpa hak dan melawanhukum ; Menyatakan Putusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangantanggal 8 November 1999 tidak mempunyai

Yahya meninggal berusia46 tahun.Dengan demikian jelas membuktikan surat wasiattersebut adalah rekayasa Alimah seakan akan seluruhharta yang diwasiatkan tersebut dianggap setara denganjerih payah Alimah merawat Yahya ;3) Pembuatan Surat Wasiat tertanggal 21 Agustus 1983jarak waktunya tak lama setelah itu) Yahya meninggal ;4) Bahwa sesudah ketua KAN menandatanani surat wasiattersebut yang sebenarnya secara formil telah menutupsurat, tetapi ada lagi orang pribadi yang bertandatangan setelah Ketua Kerapatan

Bahwa Mahakamah Agung sangat keliru) dengan putusannyayang mengenyampingkan putusan Kerapatan Adat NagariLubuk Kilangan No. 30/Kep/PA/KAN/LK/XI 1999 yangHal. 13 dari 13 hal. Put.

PADUKO SINARO, bertempat tinggal di JorongSaruaso Timur Nagari Saruaso Kecamatan TanjungEmas Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebutsebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;Dalam hal ini, bertindak selaku Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar,Provinsi Sumatera Barat masa jabatan Periode 20172023.

para PENGGUGAT adalah sah selaku KepengurusanKerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum,Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat Periode 20172023, secarahukum berdasarkan:Surat Keputusan KAN Nagari Limo Kaum Nomor: 01/IST/KANLK2017tanggal 30 Januari 2017 Tentang Susunan Kepengurusan KerapatanAdat Nagari Limo Kaum Periode Tahun 20172023;Surat Keputusan KAN Nagari Limo Kaum Nomor: 02/KANSKPTS/LK2018 tanggal 03 Januari 2018 Tentang Perubahan Pertama SusunanKepengurusan Kerapatan

Adat Nagari (KAN) Limo Kaum PeriodeTahun 20172023;Surat Keputusan KAN Nagari Limo Kaum Nomor: 02/KANSKPTS/LK2018 tanggal 03 Januari 2018 Tentang Perubahan Kedua SK Nomor 01Tahun 2017 tentang Susunan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Limo Kaum Periode Tahun 20172023;Surat Keputusan KAN Nagari Limo Kaum Nomor: 04/KANSKPTS/LK2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Perubahan Ketiga SK Nomor01 Tentang Susunan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LimoKaum Periode Tahun 20172023;Menyatakan perbuatan

Para Tergugat, dengan cara melawan hukum daniktikad tidak baik melakukan membentuk Kerapatan Adat Nagari Limo Kaumdiluar prosedur, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;3)4)Menyatakan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum yangdibentuk dan beranggotakan para Tergugat adalah tidak sah dan Cacathukum;Menghukum para Tergugat menghentikan segala kegiatan/ perbuatanyang mengatas namakan Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum;Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2021/PT PDG7)8)9)

10)5) Menyatakan seluruh perbuatan ataupun produk yang dilakukan olehpara Tergugat atas nama Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN)Limo Kaum adalah tidak sah dan cacat hukum;6) Menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian Materil paraPenggugat yaitu sebesar Rp. 85.600.000, (Delapan puluh lima jutaenam ratus ribu rupiah) dengan rincian :a.

Bahwa terhadap 2 (dua) putusan Putusan Adat Kerapatan Adat Lubuk SikarahNagar Solok yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim TingkatPertama adalah putusan yang tidak berlandaskan hukum dan sedangdipersoalkan oleh kaum Eriyanto Dt.Garang karena putusan putusan tersebutdiambil oleh Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok hanya dengan sekalipemeriksaan tanpa mempertemukan keduabelah pihak yang bersengketaHalaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PDG(tanpa proses layaknya diadili),

Bahwa secara yuridis nomatif PeraturanPeraturan Daerah Sumatera Barattelah dengan tegas menyatakan bahwa lembaga Kerapatan Adat Naganadalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihakpihakyang bersengketa adat, walau dalam kenyataannya masih terdapatkeputusankeputusan Kerapatan Adat Nagan yang memutus sengketa adatyang bersifat mengadili.

Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini memposisikanlembaganya sebagai lembaga peradilan yang bisa memutuskan seperti halnyaputusan yang diberikan oleh lembaga peradilan , sebagaimana 2 (dua) putusanyang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok tersebutdiatas, dan tentu saja putusan yang tidak punya landasan yuridis normatiftersebut seyogyanya tidaklah bisa menjadi pertimbangan bagi Majelis HakimTingkat Pertama in casu perkara aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memon banding dan

Tan Kali, yang ditujukan kepada Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Solok, tanggal 23 Februari 2005, sesuai dengan aslinya,diberi tanda P.11;Fotocopy Surat Pernyataan Tidak adanya tanda tangan dari Batas sebelahUtara Tanah Kalodan, yang ditujukan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN) Solok, tanggal 24 Februari 2005, sesuai dengan aslinya, diberi tandaP.12;Bahwa fotocopy buktibukti surat tersebut di atas, telah dibubuhimaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;Menimbang,

Kayo , dkk., yang ditujukan kepadaKetua Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Kodya Solok tanggal 22 Juli 1995,sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.VII;Fotocopy Surat dari Kerapan Adat Lubuk Sikarah yang isinya Mohonditangguhkan Penerbitan Sertifikat Tanah atas nama Yurdin Pk.

Eksepsi prematur, Para Penggugat tidak melakukan proses penyelesaianmelalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) ;2. Eksepsi Error In Persona, para Penggugat tidak mempunyai kapasitasmenggugat ;3. Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;4. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Kurang subjek) ;5.

Eksepsi Objek gugatan penggugat kabur ;Menimbang, bahwa atas Eksepsi poin 1 kuasa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; Bahwa karena Gugatan Para Penggugat yang diajukan atas objek perkarasebagai tanah Ulayat Pusaka Tinggi namun Para Penggugat tidakmelakukan proses penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari ; Bahwa perkara in casu tidak harus terlebih dahulu diselesaikan danmendapat keputusan dari Kerapatan Adat Nagari terlebih dahulu.

Hal inikarena penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari merupakan bentukpenyelesaian secara musyawarah mufakat di nagari dalam bentuk mediasidi luar pengadilan/jalur penyelesaian sengketa non litigasi.

Adat (KAN)Nagari Gantung Ciri, hal tersebut dapat dilihat dari pekerjaan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dimana dalam surat gugatan Penggugattersebut pekerjaan Tergugat disebut sebagai Petani/Pekebun;Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI, jika Penggugat menggugat Ketua Kerapatan Adat(KAN) Nagari Gantung Ciri maka Tergugatnya adalah Kerapatan Adat(KAN) Nagari Gantung Ciri, bukan diri pribadi Tergugat seperti sekarangini i.c Jasril Jatar gelar Bila

Rajo Basa;Tergugat : Jasril Jatar Bila Sati sebagai Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Gantung Ciri;Penggugat Intervensi : Muslim Sutan Batuah;Permasaalahan : Mengenai waris H. Kutar BagindoNanGadang;Perkara sekarang ini (No.24/PDT/G/2016 PN Kbr);Penggugat : 1. Rafles Z. Rajo Basa;2. Elidar;3. Nur Afni;Tergugat : 1. Jasril Jatar Bila Sati sebagai Ketua KerapatanAdat Nagari (KAN) Gantung Ciri;2. Muslim Sutan Batuah;Permasaalahan : Mengenai waris H. Kutar Bagindo Nan Gadang;4.

No.250 K/Sip/1980 tanggal 18Maret 1969 yang berbunyi sbb :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulubukanlah wewenang Penghulu, melainkan wewenang Kerapatan AdatNagari setempat;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata dan HukumAcara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera BaratRiau danFakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 19761977, halaman 46No.1. (II.2);b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.

No.250 K/Sip/1980 tanggal 18Maret 1969 yang berbunyi sbb :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulubukanlah wewenang Penghulu, melainkan wewenang Kerapatan AdatNagari setempat;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku , Hukum Perdata dan HukumAcara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera BaratRiau danFakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 19761977, halaman 46No.1. (1.2) ;b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI HAKIM PENGADILAN NEGERIKOTOBARUBahwa tentang kewenangan mengadili dalam perkara ini, dimanatentu pertimbangan ini hakim untuk mengadili perkara Pemohon sesuaidengan eksepsi dan dikabulkan oleh majelis hakim, maka disini lahkekeliruan majelis hakim dalam perkara ini dikarenakan:a)Dalam putusan Kerapatan Adat Nagari Gantung CiriNo.01/KPSA/KANGTCR2012, selaku ketua KAN/ Tergugat/Terbanding, justru dalam putusannya memilih penyelesaian yangterjadi atas keputusannya (KAN yang

AdatKampung Dalam Kecamatan Hamparan Rawang.Bahwa terhadap sengketa a quo, Lembaga Kerapatan Adat Kampung DalamKecamatan Hamparan Rawang adalah berwenang untuk menyelesaikansengketa yang diajukan oleh para pihak melalui mekanisme hukum adat.Karena sejauh ini Lembaga Kerapatan Adat Kampung Dalam KecamatanHamparan Rawang masih diakui eksistensinya oleh kaum (masyarakat adat)dalam menegakkan normanorma adat(hukum adat).Bahwa kedudukan hukum adat juga diakui dalam hukum nasional, terutamadalam hukum

Pemberian sawah oleh ayah dan ibu kepada anaknya perempuan yang barukawin sebagai bekal hidupnya yang disaksikan oleh pengetua adatpemberian tersebut dibenarkan dalam hukum adat batak (YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 753K/PDT/2000).Bahwa dengan demikian, lembaga kerapatan adat Desa Kampung DalamKecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh yang merupakan letaklokasi tanah objek sengketa dan objek sengketa Il yang dipilih oleh ParaPenggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan

segketa ini adalahberwenang untuk menyelesaikannya.Bahwa pada tanggal 17 September 2016, Lembaga Kerapatan Adat KampungDalam Kecamatan Hamparan Rawang dengan nomor: 023/LKAKD/HR/2016memberikan keputusan atas sengketa tersebut, dengan amar sebagai berikut:a.

Jika dikemudian hari salah satu pihak tidak menerima keputusan ini, makasegala bentuk persengketaan yang timbul dikemudian adalah menjaditanggung jawab pihak tersebut.Bahwa atas keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kerapatan AdatKampung Dalam Kecamatan Hamparan Rawang tersebut, para Tergugat tidakmau tunduk dan tidak mau menjalankan putusan Lembaga Kerapatan AdatKampung Dalam Kecamatan Hamparan Rawang tersebut, serta tetapmenguasai objek sengketa dan objek sengketa Il dengan cara bercocoktanam

Menyatakan perobuatan para Tergugat yang tidak mau tunduk dan tidak maumenjalankan putusan Lembaga Kerapatan Adat Kampung Dalam KecamatanHamparan Rawang tersebut, serta tetap menguasai objek sengketa dan objeksengketa Il milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sahatas 2 (dua) bidang tanah (sawah) yang terletak di Air Sesat, Desa KampungDalam, Kec. Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, seluas + 1400 M?

Phy, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon i (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secaraagama Kristen di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injl Bangsa Indonesia) Jemaat Bambamone,Mamuju Utara, dengan Surat Nikah No.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;2 Menetapkan bahwa Pemohon MARTEN LOLUNGAN (suami) dan Pemohon Il HERMIN ODA(istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2000 bertempat di GerejaKibaid (bereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Bambamone, Mamuju Lara:6.

untuk semuajemaat maka Para Pemohon lalu menjadi jemaat saksi Bahwa Para Pemohon pindah ke Mamuju Utara pada tahun 2002 dan selanjutnya Pemohon bekerja di perusahaan perkebunan sawit: Bahwa saksi mengenal Para Pemohon setelah mereka menikah; Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen di Tana Toraja pada tanggal 0 April7M dan = saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pada pengakuan dan suratketerangan pernikahan yang dibawa oleh Para Pemohon dari Tanah Toraja: Bahwa bereja Kibaid (Gereja Kerapatan

W, bukanlah penyelenggarapernikahan Para Pemohon namun masih satu induk dengan Gereja tempat Para Pemohonmenikah di Tana Toraja; Bahwa bukti surat PN tersebut hanya bersifat menerangkan yang penerbitannya dilakukanatas permintaan yang bersangkutan setelah pihak Gereja melakukan pengecekan kebenaranatas pernikahan yang akan diterangkan: Bahwa saksi mengenal Pendeta YUIIUS TODING ALM STH, Ketua Majelis Gereja Kibaia(Gereja Kerapatan Injl Bangsa Indonesia) Jemaat Bambamone, Mamuju Lara, yangmenerbitkan

pindah ke Mamuju Utara pada tahun 2002 dan selanjutnya Pemohon bekerja di perusahaan perkebunan sawit Bahwa Para Pemohon menjadi jemaat saksi karena di lingkungan tempat tinggal ParaPemohon hanya terdapat kumene atau tempat ibadah untuk semua jemaat Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen di Tana Toraja pada tanggal 0 April7M dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pada pengakuan dan suratketerangan pernikahan yang dibawa oleh Para Pemohon dari Tanah Toraja: Bahwa bereja Kibaid (Gereja Kerapatan

menebang pohon bambutersebut dengan mempergunakan alat berupa parang (benda tajam), kemudianpara Terdakwa membelah bambu tersebut dan dijadikan pagar disekeliling tanah/rumpun bambu milik korban tanpa izin dari pihak korban, bahwa rumpunbambu/tanah tersebut adalah milik korban sesuai dengan bukti miliknya yaitusurat Pagang Gadai tertanggal 14 Oktober 1885 yang berbahasa Arab Melayuyang sudah diterjemahkan oleh Departemen Agama Provinsi Sumbar (sudahditebus kembali) serta surat Keputusan dari Kantor Kerapatan

Jamaris panggilan Maris, Terdakwa VII.Majulis panggilan Ijun, dengan pidana penjara masingmasing selama a 6 (enam)bulan dengan masa percobaan selama (satu) tahun;Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (satu buah surat pagang gadai yang bertuliskan Arab Melayu pada tanggal14 Oktober tahun 1885 yang telah diterjemahkan oleh Kantor Kanwil Depag.Provinsi Sumbar;e 1 (satu) rangkap Surat Keputusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limaumanis, Kecamatan Pauh Padang, dengan Nomor: 63/KANLM/V/2011tanggal 30 Juni

Sumbar;1 (satu) rangkap putusan KAN Limau Manis, Kecamatan Pauh, Padang tanggal30 Juni 2011;Fotofoto rumpun bambu yang telah dirusak hari Minggu, tanggal 23 Oktober2011;Surat batas sepadan yang sesuai dengan aslinya;Surat bukti setoran pajak daerah tahun 2013 sesuai dengan aslinya;Surat Putusan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau Kota Padang yangsesuai dengan aslinya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor: 22/Akta/Pid/2013/PN.PDG yangdibuat oleh Panitera

Memang telah adakeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Manis Kecamatan Pauh,Padang tanggal 30 Juni 2011 akan tetapi keputusan itu oleh suku Melayudianggap cacat hukum dimana KAN tidak mencantumkan namanamaMajelis Pemutus tetapi hanya ditandatangani Ketua KAN yang bernamaSyafei Dt.

Berita acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang), tanggal 15Mei 1996, turut menyaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PesisirSelatan;Bahwa, dari seluruh dokumen tersebut mulai dari Surat Pernyataan Kesepakatanbersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang,Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dan Berita AcaraPenyerahan ganti Rugi, diketahui batas yang diserahkan pada PT.

Adat Nagari (KAN) Lunang melalui SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 1996,mengetahui dan telah dicatat dalam daftar No. 02/V/PH/BPN1996 olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yang sejak tahun2013 tercatat sebagai Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 milikPenggugat yang akibat ditelantarkan sebelumnya selama lebih dari 10(sepuluh) tahun, maka Ninik Mamak Penghulu dalam Kerapatan AdatNagari (KAN) Lunang melalui Surat tertanggal 19 Agustus 2006mengajukan permohonan

Bahwa, mulai dari Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 27,Tergugat beserta keluarga Tergugat adalah petani yang berasal dari kaumlemah/miskin yang mendapatkan hak milik penguasaan tanah dari Ninikmamak/Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang untuk Tergugatlangsungkan kehidupan dan selalu mengusahakan tanah tersebut dengan tidakTergugat terlantarkan atau membuat tanah tersebut tidak bermanfaat denganmengabaikan;7.

Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu SukuDalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kec. Pancung Soal Perwakilan LunangSilaut, Kab. Pesisir Selatan, tertanggal 27 Januari 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P7;8. Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak Penghulu Suku Kerapatan AdatNagari Lunang tertanggal 2 Februari 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P8;9. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Desa Lunang, Kec.

Tio;e Bahwa, setiap orang yang ingin mendapatkan lahan ulayat nagari, harusmembayar adat diisi limbago dituang kepada Kerapatan Adat Nagari Lunang;e Bahwa, penguasaan lahan oleh Para Tergugat didasarkan atas Surat Ijin Tertulisdari Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Lunang;e Bahwa, surat ijin tersebut dibuat oleh Para Tergugat, Ninik Mamak hanyamenandatangani saja;e Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Ninik Mamak pernah mengeluarkanSurat Pelepasan hak Atas Tanah Ulayat nagari untuk Para Tergugat;

telah melanggarketentuan pasalpasal 19, pasal 37, dan pasal 38UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960jo.Pasal 5 ayat (1), pasal 18 dan pasal 19 peraturanpemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan jugabertentangan dengan azasazas Umum pemerintahanyang baik (AAUPB) khususnya azas kecermatanformal, azas Fair Play dan azas larangan bertindaksewenangwenang;bahwa prosedural pengukuran tanah mana yangtermasuk tanah hak ulayat nagari dan mana tanahulayat kaum, harusnya terlebih dahuluada petunjukdari lembaga Kerapatan

Afrizal, Syafri dan Animar telah mengajukan suratpermohonan pendaftaran hak tanah yang ditujukan pada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat melalui KepalaKantor Pertanahan Kota Pariaman (vide bukti T4, T10 dan T14), denganmelampirkan :1 Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Naras III Koto (videbuktiT2, T11, dan2 Surat Keterangan Kepala Desa Padang Birikbirik (vide bukti T3,T13 dan4 Surat Pernyataan pelepasan Hak ke Negara (vide buktiBahwa telah dilakukan pengukuran

Putusan Nomor 26/G/2011/PTUNPDGdiketahui bahwa tanah yang dimohonkan pendaftarannya berasal dari tanah negarabekas ulayat nagari Naras III Koto ;Menimbang, bahwa proses pendaftarannya hak atas Tanah yang berasal daritanah negara bekas ulayat nagari Naras III Koto tersebut didasari oleh bukti T2,T11 dan T15 yakni Surat Keputusan tentang persetujuan penyerahan tanah ulayatnagari oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari HI Koto kepada Drs.

Putusan Nomor 26/G/2011/PTUNPDGoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari III Koto sebagaimana telah yang tertuang dalamSurat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari III Koto tentang penyerahan TanahUlayat Nagari menjadi Hak Milik perorangan kepada Drs.

Afrizal, Syafri danAnimar (bukti T2, T11 dan T15), maka Majelis Hakim berpendapat bahwatindakan Ketua Kerapatan Adat Nagari III Koto telah bertentangan dengan ketentuanyang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor : 6Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, karena menurut ketentuantersebut Tanah Ulayat Nagari hak penguasaannya hanya boleh dikusai oleh NinikMamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dimanfaatkan sebesarbesarnya untukkepentingan masyarakat nagari dengan

Sukses Jaya Wood yang terletak didusun Silaut Kenagerian Silaut, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten PesisirSelatan ;Menimbang, bahwa bukti surat P6,bukti surat P7, bukti surat P8 danbukti surat P9 yaitu surat penolakan keberadaan Hutan Tanaman Industri(HTl)yang disampaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut kepada DirekturUtama PT.

Sukses Jaya Wood harus melakukanpembebasan tanah bersama Pemerintah Daerah Tingkat Il Pesisir Selatan ;Menimbang, bahwa bukti surat TK/PR 3.a, yaitu hasil rapat tetanggal 16Desember 2013, antara Kerapatan Adat Nagari dan Ninik Mamak Nagari Silautdengan Humas PT. Sukses Jaya Wood, hasil rapat tersebut di tujukan kepadaPimpinan PT.

Sukses Jaya Wood tidak bisa menampakkan surat Izin tersebut sesuaidengan permintaan oleh pihak Kerapatan Adat Nagari SilautMenimbang, bahwa bukti TK/PR3.e yaitu surat dari Kerapata AdatNagari Silaut yang diketahui oleh Wali nagari Sungai Sirah Silaut, tanggal 13Desember 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan PT.

Sukses JayaWood tidak mengurus dan memperpanjang Izinnya ;e Bahwa pihak Kerapatan Adat Nagari Silaut ada meminta kepadaPimpinan PT. Sukses Jaya Wood tentang Izin HTI namun pihak PT.Sukses Jaya Wood tidak bisa menampakkan dan memberikan kepadaKerapatan Adat Nagari Silaut ;e Bahwa Setahu Saksi PT.

Sukses JayaWood tetap mengelola HTI tersebut bahkan banyak surat yang dilayangkan olehKerapatan Adat Nagari Silaut menanyakan tentang izin, PT Sukse Jaya Woodtidak membalasnya dan tidak memberitahukan kepada Kerapatan Adat NagariSilaut ;Menimbang, bahwa PT.

Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap, dengan alasanhukum:Bahwa Penggugat harus menarik Kerapatan Adat Nagari (KAN)Inderapura, dan Wali Nagari Inderapura sekarang Wali Nagari MuaraInderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan dalam ProvinsiSumatera Barat sebagai pihakpihak Tergugat;Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pnn Halaman 7 dari 37 halTanah objek perkara terletak di Kampung Inderapura Utara sekarangbernama Kampung Bukit Bujang Kenagarian Muara Inderapura, sejak tahun1970 ditaruko

/digarap oleh Syofyan Jamil dan Suarni (orang tua kandungTergugat dan II) dan tanah objek perkara merupakan tanah Ulayat NagariInderapura yang diberikan hak penguasaan dan kepemilikannya kepadaSyofyan Jamil dan Suarni, berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan AdatNagari (KAN) Inderapura Nomor: 19/KANIND/III2002 tertanggal 19 Maret2002 dan Surat Keterangan Wali Nagari Inderapura Nomor: 54/WNIND/SKT III.2002 tertanggal 20 Maret 2002, diketahui Camat Pancung Soal;2.

Inderapura Surat Ukur tanggal 16 Mei 2002, No.11/Inderapura/2002 luas 17.335 M2 dari Tergugat III telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, salah satunya berdasarkanSurat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 19/KANIND/III2002 Tanggal 19 Maret 2002 dan Surat Keterangan Wali NagariInderapura Nomor: 54/WNIND/SKT.III.2002 tertanggal 20 Maret 2002,diketahui Camat Pancung Soal, sehingga tindakan Tergugat Ill yangmenerbitkan sertifikat hak milik atas nama Syofyan Jamil

sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang masih menjadipengurus Kerapatan Adat Nagari Indrapura; bahwa objek perkara bisa diterbitkan sertifikatnya berdasarkan SuratPTHK dari KAN; bahwa objek perkara ada sertifikatnya, tetapi saksi tidak melihatnya hanyadiberitahu oleh Si En; bahwa Si En 2 (dua) orang beradik kakak yaitu Si En dan Rina; bahwa Si En dan Rina pernah tinggal di atas objek perkara; bahwa sekarang anak Si En yang tinggal di atas objek perkara; bahwa yang membuat rumah yang baru di atas

Nan Panjang; bahwa setelah orang tua Si En meninggal dunia, objek perkara tersebutdigarap oleh Si En; bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek perkara tersebut pernahdipermasalahkan sampai Kerapatan Adat Nagari; bahwa saksi pernah melihat bukti T. dan T II2b; bahwa surat Wali Nagari lebih dahulu dari surat PTHK; bahwa surat tanah tersebut baru dibuat tahun 2002 karena untuk membuatsurat harus ada biayanya; bahwa wali nagari tidak ada mempunyai dokumen bahwa objek perkaraadalah tanah nagari; bahwa

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balai Naras, berkedudukan di Jalan PasirNaras, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, sebagai TergugatB/Terbanding B;4. Kepala Desa Balai Naras, berkedudukan di Jalan Pasir Naras, KecamatanPariaman Utara, Kota Pariaman, sebagai Tergugat C/Terbanding C;5. Kantor Pertanahan Kota Pariman, berkedudukan di Jalan Dr.

Menyatakan Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh Kerapatan AdatNagari(KAN) dan Surat Keterangan (SK) Kepala Desa Balai Naras tidakmempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pengurusan Alas Hak dalammengajukan permohonan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah objek Perkara Aquo kepada Tergugat D, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pariaman;5.

Menyatakan pernyataan dan pengakuan kerapatan Adat Nagari (KAN) BalaiNaras dan Kepala Desa Balai Naras bahwa tanah objek Perkara merupakantanah Nagari Naras adalah dikualifisir sebagai Perouatan Tanoa Hak danMelawan Hukum (Onrecht Matigedaad);6.

Sekalikalibukan milik Tanah Ulayat Kaum atau Tanah Ulayat Suku, dan tidak ada sangkutpautnya dengan Penggugat;Sesuai dengan Adat Salingka Nagari di Minangkabau, Tanah Ulayat tersebutdikuasai oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ill Koto Naras, dan dikuasai olehPemerintah Desa dimana tanah ulayat itu berada, termasuk tanah pasia maeloyang ada dipinggir pantai.

Mulai tahun 1986 / 1987 kami Ninik Mamak bersama denganPemerintah Desa dan Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Ill Koto Naras sudahmembagibagi Tanah Ulayat Desa Balai Naras ini untuk warga yangmembutuhkan;Kebijakan ini kami sepakati dan kami tetapbkan bersama adalah atas dasar danpertimbangan :1. Penduduk Desa yang sudah semakin padat. Adakalanya satu buah rumahtangga ditempati oleh 2 ( dua ) sampai 3 ( tiga ) kKepala Keluarga;2.

Syahril.Pihak TergugatI dalam pertemuan dengan Penggugat telah menjelaskan akanmenyerahkan tanah yang dikausai tersebut sepanjang Penggugat dapatmemperlihatkan asli dari sertifikatsertifikat tersebut serta penunjukan batasnyayang riil oleh pihak badan pertanahan setempat.Bahwa Penggugat telah melanjutkan persengketaan ini ke KAN dan persyaratanyang sama juga telah disampaikan oleh TergugatI dalam Kerapatan Adat Nagaritersebut meskipun Penggugat tidak hadir bahkan pada saat dilakukanpemeriksaan ke

Tentang Kelengkapan Para PihakPara pihak tidak lengkap karena suami dari TergugatII yang bernama Rustamtidak diikutsertakan sebagai Pihak Tergugat sedangkan tanah objek perkara diperolehatau diperdapat dari Nagari Inderapura atas nama suami isteri sesuai dengan surattertanggal Inderapura 14 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa, CamatPancung Soal dan Kerapatan Adat Nagari serta perangkatnya (jadi suami dariTergugatII, kepada Desa, Camat Pancung Soal, dan Kerapatan Adat Nagari harusdiikutsertakan

BuktiTI/1 : Foto kopi Surat Keputusan Kerapatan Adat NagariInderapura, Nomor : 95/KANInd/X/2008 tertanggal 15 Oktober 2008,sesuai dengan aslinya ;2.

BuktiT. 1/2 : Foto kopi Surat Keterangan dari Kerapatan AdatNagari Inderapura, Nomor : 29/KANIND/12/2011, tertanggal 10Desember 2011, sesuai dengan aslinya ;Bahwa terhadap suratsurat bukti TergugatA tersebut telah dibubuhi materai yangcukup ;Menimbang, bahwa untuk persidangan tanggal 22 Desember 2011, persidangandihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat, dalam persidangan tanggal 22Desember 2011 ini kuasa Penggugat menerangkan bahwa ia telah mengundurkan dirisebagai kuasa dari Penggugat ;Menimbang

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BALAI NARAS,berkedudukan di Jalan Pasir Naras, Kecamatan PariamanUtara, Kota Pariaman, diwakili oleh Armaizal, S.Sos.,sebagai Pj. Ketua Kerapatan Adat Nagari Ill Koto Naras,Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Marjuli Pole, selaku WakilKetua Il Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ill Koto Naras,Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, beralamat diDesa Balai Naras, Kecamatan Pariaman Utara, KotaHalaman 1 dari 8 hal. Put.

Latifah;Menyatakan Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh KerapatanAdat Nagari (KAN) dan Surat Keterangan (SK) Kepala Desa Balai Narastidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pengurusan alas hakdalam mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanahobjek perkara a quo kepada Tergugat D, Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Pariaman;Menyatakan pernyataan dan pengakuan Kerapatan Adat Nagari (KAN)Balai Naras dan Kepala Desa Balai Naras bahwa tanah objek perkaramerupakan tanah Nagari

tanah yang menjadi objek perkara a quo merupakan tanahPenggugat bersaudara yang berasal dari waris almarhumah Ny Latifah; Menyatakan Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh KerapatanAdat Nagari (KAN) dan Surat Keterangan (SK) Kepala Desa Balai Narastidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pengurusan alas hakdalam mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanahobjek perkara a quo kepada Tergugat D, Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Pariaman; Menyatakan pernyataan dan pengakuan Kerapatan

Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie, tanahObjek Perkara merupakan tanah PENGGUGAT juga yang berpindah posisi,dimana pada tahun 1949 batas tanah sepadan dari tanah yang tergadai sebelahUtara dan sebelah Selatan dahulunya berbatas dengan kawan tanah itu juga tetapisekarang sudah habis dikikis sungai sehingga sebelah Utara dan Selatan sekarangberbatas dengan sungai mati;Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 Ketua Lembaga KerapatanAdat Nagari (KAN) beserta Perangkat Kerapatan Adat Nagari IV Koto

Hilie1314151617Kecamatan Batang Kapas turun kelapangan dan mendatangi Objek Perkara dalamacara kelanjutan sidang tentang penebusan lahan peladangan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT (yang tidak dihadiri oleh TERGUGAT) danKetua Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie beserta Perangkatmenyampaikan secara Lisan kepada PENGGUGAT bahwa tanah Objek Perkaraadalah bukan merupakan hak milik orang tua TERGUGAT tetapi merupakanPagang Gadai seluas + 1 (satu) hektar dan penguasaan tanpa hak + 1,5 (satukoma

Adat Nagari (KAN) IV Koto HilieKecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan akan tetapi TERGUGATtidak memenuhi panggilan Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie ;Bahwa setelah itu PENGGUGAT menanyakan kelanjutan hasil dari acara sidangpenebusan lahan peladangan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kepadaLembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie, namun LembagaKerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie tidak juga mengeluarkan hasilkeputusannya sampai dengan sekarang;Bahwa oleh karena jalan musyawarah

secara baikbaik dengan TERGUGAT tidakmembuahkan hasil dan juga melalui Gugatan ke Lembaga Kerapatan Adat Nagari(KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan jugatidak mengeluarkan hasil keputusannya, maka PENGGUGAT menempuh jalanGugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Painan;Bahwa PENGGUGAT telah berbagai cara ataupun upaya dalam menyelesaikandengan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;Bahwa apabila TERGUGAT mengingkarinya PENGGUGAT mohon bantuan dariaparat keamanan karena

Adat Nagari (KAN) IVKoto Hilie Kecamatan Batang Kapas, sehubungan dengan persoalan antaraPenggugat dengan Tergugat atas tanah Objek Perkara dan tanamantanamanyang ada diatasnya dan bahkan sekarang Ninik Mamak di Kerapatan AdatNagari IV Koto Hilie masih menyelesaikan permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat, namun Penggugat tidak sabar menunggu hasil KeputusanKAN IV Koto Hilie dan malah telah mengajukan Gugatan Perdata ke PengadilanNegeri Painan;Demikianlah Jawaban Tergugat ajukan baik dalam

Ill).Bahwa atas usaha telah berbagai macam cara dilakukan tidak berhasil,maka sekitar tahun 2009 bulan Desember, Penggugat mengajukangugatan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia Kecamatan BonjolKabupaten Pasaman.Bahwa sebagaimana yang Penggugat terangkan diatas, maka dengangugatan yang telah Penggugat lakukan ke Kerapatan Adat Nagari GanggoHilia, pada tanggal 4 Januari 2010, Kerapatan Adat Nagari (KAN) GanggoHilia mengeluarkan Surat Pernyataan No. 01/KANGH/I2010 atau hasildari sidang. , Il

Menyatakan sah demi hukum Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman tanggal 4Januari 2010 Nomor. 01/KANGH/I2010.5.

Ill).Bahwa atas usaha telah berbagai macam cara dilakukan tidak berhasil,maka sekitar tahun 2009 bulan Desember, Penggugat mengajukanHalaman 16 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Lbsgugatan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia Kecamatan BonjolKabupaten Pasaman.Bahwa sebagaimana yang Penggugat terangkan diatas, maka dengangugatan yang telah Penggugat lakukan ke Kerapatan Adat Nagari GanggoHilia, pada tanggal 4 Januari 2010, Kerapatan Adat Nagari (KAN) GanggoHilia mengeluarkan

Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini memposisikanlembaganya sebagai lembaga peradilan yang bisa memutuskan sepertihalnya putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan. Selain tidaksesuai dengan maksud yang sebenarnya dari kKeberadaan Kerapatan AdatHalaman 45 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN LbsNagari sebagai lembaga mediasi adat, keputusan Kerapatan Adat Nagariyang bersifat mengadili tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dankekuatan eksekutorial.

KerapatanAdat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetapdiserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yangditerbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atautidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.

Filano Jaya Blok B2 NO. 2, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Kubu DalamParak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Prov.Sumatera Barat, Selaku Mamak Kepala Waris dalam SukuKoto Parak Kenagarian Pauh V Padang, sesuai dengankesepakatan kaumnya, dari Jurai Gadih, Dauya, Kasina,Samsiar (Siar), Suib, Tiramah, dan Basran yang bernaungdibawah Kantor Kerapatan Adat Nagari Pauh V sesuai denganRanji Keturunan Saliato Suku Koto Parak Kenagarian Pauh VPadang Tertanggal 20 Maret 2008 yang disahkan oleh KetuaKerapatan

Adat Nagari Pauh V sesuaidengan Ranji Kaum Suku Koto Kenagarian Pauh V Padang Tertanggal 20Maret 2008 yang disahkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Pauh VMULYADI ZAKARIA Dt.

Adat Nagari (KAN) Pauh V tentangpenguasaan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Suku Koto Kenagarian Pauh VPadang oleh Karoet Kaum Suku Jambak keturunan istri Niniak MamaknyaMarah Sidik; 2222222 on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn ne ne een eeBahwa dari Penetapan Surat Kebulatan Kerapatan Nagari Pauh V Nomor IIITahun 1948 Berbunyi intinya Menetapkan;a) Kerapatan menetapkan yang bahwa Marah Sidik mempunyai sawahyang tersebut diatas kembali seterusnya serta mendapat 1/3 bahagiandari hasil sawah yang telah

Bahwa Penetapan Surat Kebulatan Kerapatan Nagari Pauh V PadangNo. Ill Tahun 1948 yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 4(empat) poin 7 (tujuh) huruf a dan b yang intinya Mempertigai tanahsawah objek sengketa a quo dengan Karoet adalah tidak benar, karenaMarah Sidik tidak mempunyai hak untuk klaimnya tersebut seperti Sudahdijelaskan pada point point diatas;.

Foto copy Keboelatan Kerapatan Nagari diberi tanda...............ccce P.5;. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 06/400/LPA/I/2008 atasnama H. Ali Amran tanggal 05 Januari 2009 diberi tanda.................. P.6;.

Menyatakan kuat dan berharga surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari ( KAN) Nagari Koto Tangah Nomor 13 / KAN / KT XII / 1995 tertanggal 30 Oktober1995.6. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah merampas danmenguasai dengan paksa tanah / sawah yang merupakan hak dari paraPenggugat adalah Perbuatan Melawan hukum( Onrech Matigedaad ).7.

Bahwa terkait dalil Gugatan para PENGGUGAT angka 5 (lima), 6 (enam), dan7 (tujuh) hal 3 (tiga) yang mendalilkan Bahwa sekitar tahun 1995 sewaktuOrang tua perempuan Penggugat masih hidup, permasalahan/persengketaanini pernah dibawa oleh orang tua perempuan Penggugat yang bernamaRamani ke Kerapatan Adat Nagan (KAN) Koto Tangah, dst......... , bahwasetelah diadakan pertemuan dan persidangan di kantor Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah, maka disepakati, Ost..........04/ : a. bahwa tanah (sawah)yang

Bahwa (Almarhum) Asih adalahseorang anggota SERTA atau kesatuan Serikat Tani Anak Air, dst....., karenaitu berdasarkan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah ini makatanah/sawah yang disengketakan tersebut dibagi 2 (dua), yaitu untukPenggugat seperdua bahagian dan untuk Tergugat seperdua bahagian pula,bahwa karena putusan yang telah dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat,dst.......maka perbuatan Para Tergugat yang telah merampas

Suku Melayu ke Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah, yang mana para PENGGUGAT yang dalam hal inidihadiri langsung oleh ibu Kandungnya RAMANI, sedangkan PihakTERGUGAT dihadiri oleh JANEWAR; Bahwa memang benar setelah diadakan pertemuan dan persidangan diKantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah, kemudian KerapatanAdat Nagari Koto Tangah mengeluarkan Keputusan Pendapat KerapatanAdat Nagari Koto Tangah Nomor 13/KAN/KTXII/1995 tentangPersengketaan sdr. Darwis CS. Dengan sdr (i) Janewar CS.

Demikian juga halnya Pihak TERGUGAT tidakdiberi kesempatan untuk menghadirkan saksi serta bukti surat yaitu SuratPerjanjian tanggal 20 Agustus 1974 yang diajukan oleh TERGUGAT tidakdipertimbangkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah,sehingga Putusan Pendapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangahnomor: 13/KAN/KTXII/1995 tentang persengketaan sdr. Darwis Cs denganSdr.