Kota Kefamenanu, KabupatenTimor Tengah Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanuyang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terangterangan dandengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang ataubarang,perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2011 sekitar pukul 09.30Wita, saat Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara akanmengadakan pelantikan

pejabat eselon II, I dan IV dilingkunganPemerintah Daerah Timor Tengah Utara di Gedung Balai BinmafoKelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara, yang sebelumnya Pemerintah Daerah telahmelayangkan undangan kepada para pejabat yang akan dilantik dandiambil sumpahnya ; Bahwa sebelum pelantikan dilaksanakan pihak penyelenggara telahmengatur atau menata kursi, meja yang ada di dalam Gedung BalaiBinmafo, hingga tersusun secara rapi termasuk juga sound sistemserta perlengkapan

yang lainnya untuk mendukung kelancaranjalannya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi paraPegawai Negeri Sipil esalon II, III dan esalon IV ; Bahwa setelah ruangan tersebut ditata dan siap digunakan laluPenyelenggara......4penyelenggara atau pemandu acara an. saksi Novianti M.S.

yang lainmnya untuk mendukung kelancaranjalannya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi paraPegawai Negeri Sipil esalon II, III dan esalon IV ; Bahwa setelah ruangan tersebut ditata dan siap digunakan alupenyelenggara atau pemandu acara an. saksi Novianti M.S.

illegal,tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini kami tutup, Keluarkeluar, dan setelah itu.

Pasal 1 angka 17 Peraturan DaerahKabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa JabatanKepala Desa, Jo.

Bahwa keberatan Penggugat dalam gugatan telah kedaluarsa dimanapenggugat tidak mengajukan pengaduan secara tertulis 1 x 24 jamsebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor: 35/G/2020/PTUN.Mks.c.

Desa;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati BulukumbaNomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun2015 tentang Tata Cara Pemilinan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Peraturan BupatiBulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan

Mks.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pasal7 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa, olehkarena bakal calon Kepala Desa Salassae yang memenuhi persyaratan lebih dari5

, Pemberhentian Dan Masa Jabatan KepalaDesa, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa,Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan

tentang JERRY,tetapi ROMEO ADION SIANTURI tidak mengenalnya, sehingga terdakwalangsung permisi kepada RICARD dengan nada keras mengatakan Ya udahla bang kalau abg udah ngasi uang kepada si JERY sebesar Rp.50.000,terdakwa langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa bertemuROMEO ADION SIANTURI, selanjutnya terdakwa bersama dengan ROMEOADION SIANTURI menemui saksi RICARD kembali dan menanyakan tentangsi JERY yang telah mengakungaku anggota IPK tersebut, lalu terdakwamengatakan bahwa akan ada pelantikan

Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi dengancara meminta uang untuk pelantikan Ketua IPK di hotel Tiara Medandengan secara paksa kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp.200.000. Bahwa yang membuat saksi sehingga memberikan uang sebesarRp.200.000 kepada Terdakwa karena saksi takut usaha saksi diganggudan Terdakwa meminta uang secara paksa.

(dua ratus ribu rupiah) bersama dengan Terdakwa.Bahwa alasan saksi dan Terdakwa meminta uang Rp.200.000 kepadasaksi korban untuk biaya pelantikan ketua IPK yang diselenggarakan dihotel Tiara Medan.Bahwa ada barang yang disita pihak kepolisian dari saksi yaituHandphone merk Mickrosop Lumia warna hitam dan No GSM 082363335959.Bahwa benar Terdakwa ada membawa surat bukti tanda terima berupakwitansi.Bahwa kegunaan uang tunai sebesar Rp.200.000 yang diterimaTerdakwa dari saksi korban untuk uang pembinaan

(dua ratus ribu rupiah) serta adapun alasan Terdakwa meminta uangtersebut untuk biaya pelantikan ketua IPK yang diselenggarakan di hotelTiara Medan .Bahwa alasan Terdakwa meminta uang Rp.200.000 kepada saksi korbanuntuk biaya pelantikan ketua IPK yang diselenggarakan di hotel TiaraMedan.Bahwa barang bukti yang disita pihak kepolisian dari saksi yaituHandphone merk Advan dan No GSM 082166665644.Bahwa Terdakwa ada menandatangani surat bukti tanda terima kwitansisebagai bukti terima uang kemudian Terdakwa

Medan Sunggal Kota Medan bertemu dengankaryawanya, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada karyawan yangbertugas dengan mengatakan bang dimana pimpinan yang di sini, siapabosnya, kemudian dijawan oleh karyawan tersebut ada dilante 2, setelah ituterdakwa disuruh naik kelante Il, sesampai diatas terdakwa bertemu denganRICARD, lalu terdakwa mengatakan bang kayak mana untuk bulanan jagamalamnya , lalu RICARD mengatakan tidak ada uang bulanan untuk jagamalam organisasi IPK , dan kalau ada pelantikan baru

Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Ulo dimana Panitia pemilihan KepalaDesa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sejak awalpelaksanaan tahapan Pemilihnan Kepala Desa, di mana panitia melakukanpelanggaran yang mendasar, bertentangan dari ketentuan yang ada yaitusebagaimana yang diatur dalam Perda Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun2015, tentang Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Putusan Nomor 207 PK/TUN/2017sebagaimana dalam ketentuan tersebut tetapi panitia pemilinanmelakukannya secara acak;Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (4) dalam Peraturan Daerah KabupatenBone Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa dijelaskan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada hari pertama diselenggarakan secaraterpadu oleh Panitia Pemilihnan Tingkat Desa untuk mendengarkan visi misimasingmasing calon tetapi hingga terselenggaranya pemilihan

Dalam kaitantersebut sangat merugikan Para Penggugat, karena dari calon pemilih yangdatang di tempat pemilihan atau pemungutan suara banyak yang tidakmemberikan suaranya untuk calon Kepala Desa pilihannya atau dalam halini, sebagai pendukung Para Penggugat;Bahwa pembatasan jadwal waktu pelaksanaan pemilinan Kepala Desahingga pukul13.00 WITA yaitu secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 34ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 tentangPemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Karena Panitia pemilihanKepala Desa Ulo yang nyatanyata melanggar UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tetapimalah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar membenarkan perbuatan pelanggaran terhadapUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan DaerahKabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian

Putusan Nomor 207 PK/TUN/2017dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, keliru menafsirkan Pasal10 ayat (1) huruf i Perda Kabupaten Bone Nomor 1 tahun 2015 tentangPemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Karena dalam pasaltersebut benar panitia diberi Kewenangan untuk mengatur tata cara kampanyedalam wilayahnya.

TENGGANG WAKTU.Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016tetang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangHal. 3 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai Pemerintah NegeriLeinutu, pada tanggal 20 Februari 2016, kemudian Penggugat memperolehFoto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 141161 tahun 2016 tanggal 18Februari 2016 pada

yangdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai PemerintahNegeri Leinutu, pada tanggal 20 Februari 2016 ;Individual : +=" 72 == ===Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifat Konkrityaitu berwujud tertentu. atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannyaKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 tetangPengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangdilakukan Tergugat Kepada DECKY

siapa yangditujukan yakni kepada diri Penggugat ;Fit 3~ ~~~ ~~~ mw wn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn neninmminnmmnnnnenKeputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifat Konkrityaitu. berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannyaKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 tetangHal. 5 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNPengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan

KeputusanTergugat, Bertentangan dengan Peraturan Daerah(PERDA).Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah(PERDA) Kabupaten Maluku TengahNomor : 3 Tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah NegariCitegaskan : 222922 eo eon nnn nnn nnn non non nnn nn nne cee cee nnn ceeAyat (1 ) teJabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak darimatarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkanmusyawarah matarumah/keturunan .PAYEIL (2) Senmmn

Surat Mandat Matarumah Parentah Negeri Leinitu tanggal 02 DesemberBertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Negeri (PERNIK) LeinituNomor : 01 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa : Musyawarah Matarumah Parentah dinyatakan sah untuk mengambilKeputusan apabila dihadiri oleh 2/3 dari anggota Matarumah Parentah Dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak akanmembuat dan menerbitkan Objek Sengketa dan melanjutkan denganpengesahan / Pelantikan DECKY TANASALE sebagai Kepala Pemerintah

SMGrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukankepada Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga danTokoh Masyarakat tertanggal 15 Maret 2018;4.

Bahwa Pelantikan Sdr.MUHAMMAD ANSORI sebagaiPerangkat Desa Jabatan Kamituo Desa Bunderan dlakukan pada tanggal 16 Maret 2018;3.

SMGJawaban Permohonan minta penjelasan Saudara Muhamad Ansorisudah dilantik sebagai perangkat desa jabatan Kamituo, DesaBunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 16Agustus 2018 dibuat oleh Saksi; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan SekretarisDesa dan Kamituo Desa Bunderan Kecamatan WonosalamKabupatenDemak; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan karena adaacara kerja bakti dengan BuCamat; Bahwa, Saksi mendengar ada pelantikan Perangkat Desasatu hari setelahpelantikan

MuhamadAnsori; Bahwa, Pelantikan diadakan tanggali6 MaretDO Bee ceeee Bahwa, Pelaksanaan pelantikan diadakan pukul 08.00sampai dengan pukul10.00; Bahwa, Pada saat pelantikan Perangkat Desa Bu Camattidak hadir tapi orang dari Kecamatanhadir; Bahwa, SK pengangkatan Perangkat Desa dibacakan padasaat pelantikan; Bahwa, setelah Pelantikan Perangkat Desa Sekretaris Desaterpilih mengadakan syukuran secara besarbesaran yang dihadirioleh ustad dariSemarang; Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor : 152/

Dengan adanyaundangan pelantikan dan acara pelantikan dan pengambilan sumpah diBalai desa yang dihadiri oleh pengurus RT /RW, Koramil, Polsek,karangtaruna, Tokoh dan lembaga masyarakat dan masyarakat desalainnya (bukti T20, T21, T23) maka Majelis Hakim berpendapat bahwapelantikan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukumPengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbuka danterpublikasi dari awal hingga akhir proses.

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28. Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec. Maba Tengah tanggal 12 maret 2010;29.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Bimtek dengan PPK tentang tugas dan wewenang dan ketentuan Pemilukadayang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK;2. Bimtek tentang PPS dan PPDP tentang pemutahiran data pilih dan verifikasicalon perseorangan yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPS di 10kecamatan;3.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/2SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/4SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec. Wasile, Kec. Wasile Selatan, Kec.Wasile Timur dan Kec. Wasile Utara, pelaksanaan pelantikan anggota PPSraker, sosialisasi, Bimtek dan pelantikan PPK Kec.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilinan kecamatan (PPK) dandaftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan(PPK);Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDKec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenSampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 33 ayat (1) dan

2 November 2015 Nomor 470/310/434.406/2015 hal: Permohonan Pelantikan Calon KepalaDesa Terpilih;b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a serta berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati SampangNomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 1 Tahun2015 tentang

Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Sampangtentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilin DesaBatoporo Barat Kecamatan Kedungdung KabupatenSampang sebagai Kepala Desa Batoporo BaratKecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;9.

2015 tentang Pedoman Pencalonan, pemilihan,Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Halaman 27 dari 36 Halaman.

dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,pengangkatan pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 33 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenSampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihan, pengangkatan pelantikan dan Pemberhentian

Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar surat perintah kerja pengadaan catering dan snack pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober 2014;- 1 (satu) lembar surat perintah kerja pengadaan snack Porpov Dinas Bapora tanggal 20 Oktober 2014;- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Suyoto kepada Suwarno tanggal 23 Oktober 2014;- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ratna;dikembalikan kepada saksi Suyoto bin Surani;- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru tua;dirampas untuk dimusnahkan

Ketika saksi Sunyoto berniatmengambil keuntungan dari modal yang ia tanam pada terdakwa, terdakwamenawarkan agar saksi Sunyoto ikut lagi dalam kegiatan pengadaan cateringdan snack untuk acara pelantikan presiden. Terdakwa mengatakan bahwa totalmodal dan keuntungan saksi Sunyoto yang ada pada terdakwa sedah berjumlahRp.300.000.000,00 sehingga saksi Sunyoto hanya perlu menambahkan modallagi sebesar Rp.50.000.000,00.

Presidendengan syarat menggunakan modal dan keuntungan yang sebelumnya;Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN PikBahwa Saksi menambah modal lagi atas permintaan Terdakwa, Saksimenambah modal pengadaan catering dan snack pelantikan Presidensejumlah Rp50.000.000,00;Bahwa ada perjanjian tertulisnya, Saksi diberi SPK (surat perintah kerja)untuk pengadaan catering dan snack pelantikan Presiden yangpenanggungjawabnya adalah Ir.

Presiden di Hotel Swiss Bell;Bahwa saksi Suyoto ikut kerja sama tersebut dan menambah modal lagisejumlah Rp50.000.000,00 atas permintaan Terdakwa;Bahwa Terdakwa memberi Saksi SPK (surat perintah kerja) untukpengadaan' catering dan snack pelantikan Presiden yangpenanggungjawabnya adalah Ir.

Presiden di Hotel Swiss Bell,saksi Suyoto ikut kerja sama tersebut dan menambah modal lagi sejumlahRp50.000.000,00 atas permintaan Terdakwa, Terdakwa memberi Saksi SPK(surat perintah kerja) untuk pengadaan catering dan snack pelantikan Presidenyang penanggungjawabnya adalah Ir.

Barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perintah kerja pengadaan cateringdan snack pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober 2014, 1 (satu) lembarsurat perintah kerja pengadaan snack Porpov Dinas Bapora tanggal 20Oktober 2014, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Suyoto kepadaSuwarno tanggal 23 Oktober 2014, 1 (satu) lembar surat pernyataan Ratnakarena telah disita dari saksi Suyoto bin Surani, maka ditetapkandikembalikan kepada Saksi tersebut;2.

Perda Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang : Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Perda Kabupaten KlatenNomor Tahun 2007, tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Hal. 16 dari 70 hal.

Peraturan DaerahKabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006,tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa; Peraturan Bupati Klaten Nomor : 2 Tahun2007, tentang Pedoman Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Perda Kabupaten KlatenNomor : Tahun 2007, tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor

(pasal 1 angka 13 padaPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa); PENGGUGAT samasekali tidak menarik Panitia Pemilihan (sebagaimanadimaksud pada

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa) sebagai Pihak dalam perkara; PENGGUGAT berupaya menunda, menghentikan dan mengujikeabsahan Kepala Desa

atasPeraturan DaerahKabupaten KlatenNomor : 9 Tahun2006, tentang TataCara Pemilihan,Pencalonan,Pengangkatan,Pelantikan danPemberhentianKepala Desa(fotokopi darifotokopi); Hal. 37 dari 70 hal.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 357Tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangandengan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005,Pasal 52 yang berbunyi *Masa jabatan kepala desa adalah6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dandapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya.

Pasal 11, dan Pasal 14 huruf a s/d f Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2005, tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepalaDesa; reer rr er rr ere ree eee eee3. Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (2) huruf asampai dengan g.

dan PemberhentianKepala Desa, yangberbunyi : Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005Tentang Desay +++ sees ewe ese neonMasa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilihkembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya; Pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 14Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa: Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan

Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten KepahiangNomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,yang diatur dalam Bab IX Pemberhentian Sementara danPemberhentian Kepala Desa Pasal 14 a s/df; .

dan Pemberhentian KepalaDesa; Peraturan Bupati Kepahiang Nomor: 05 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor: 14 Tahun 2005 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian KepalaDesa 3 rrr errr rr rr re ree ee eeeSurat pernyataan dari saudara Haryani tertanggal29 Oktober 2010 ; Surat pernyataan dari saudara Budi tertanggal 29Desember 2010 ; Surat Pernyataan dari.

;Bahwa Panitia Panitia Pemilinan Desa Kadubelang Kecamatan MekarjayaKabupaten Pandeglang sudah melanggar Peraturan Bupati PandeglangNomor : 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal54:Ayat 5 : Panitia pemilinan melakukan beberapa hal yaitu:a.

/VI/2015, yang berisiperihal permohonan peninjauan kembali hasil pelaksanaan Pilkades di DesaKadubelang dan penundaan pelantikan Kepala Desa terpilin yang ditujukanHalaman 17 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUNSRGkepada Bupati Pandeglang dan suratnya telah ditandatangani oleh SAPRI,calon Kepala Desa, CAKRA sebagai saksi , dan SAHADI sebagai saksi II;22.Dan surat protes yang bernomor: 01/saksi.SPR.KDBI.

Sapri (Penggugat).Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JoPasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, KeputusanBupati Aquo mengenai Penyelesaian Perselisinan Hasil Pemilihan

dan Pemberhentian KepalaDesa Jo Pasal 59, Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 64 Peraturan BupatiPandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa.

Sapri (Penggugat).Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JoPasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, KeputusanBupati Aquo mengenai Penyelesaian Perselisihnan Hasil PemilinanKepala

Tergugatmemohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam hal ini MajelisHakim yang memeriksa Perkara Nomor : 158/G/2013/PTUN.SBY untukmenyatakan bahwa obyek gugatan sudah sesuai prosedur ; sedangkanjawaban atas pokok sengketa pada pokoknya Tergugat/Turut Terbandingmenolak dan menyangkal sebagian dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat/Terbanding dalam Gugatannya tanggal 24 Oktober 2013kecuali secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya, bahwamenurut Tergugat/Turut Terbanding Bahwa terkait pelantikan

25 ayat (2) Laporan pelaksanaan PemilihanKepala Desa dan berita acara pemilinan disampaikan oleh PanitiaPemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 3 (tiga) harisejak pelaksanaan pemungutan suara , selanjutnya sesuai PerdaTulungagung Nomor 2 Tahun 2006 pasal 25 ayat (3) berdasarkan laporanpelaksanaan pemilinan dan berita acara pemilinan sebagaimanadimaksud dalam ayat 2 Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calonKepala Desa terpilin dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa ;terkait pelantikan

, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepalae Bahwa dari segi substansi, keputusan obyek sengketa yang berupaSurat Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/624/013/2013Tentang ...........Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, KecamatanSumbergempol, Kabupaten Tulungagung, tanggal 4 Juni 2013 khusus17yang berkenaan dengan pengesahan pengangkatan Kepala DesaWonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atasnama

Anis Wijayanti, yang didasarkan pada Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol,Kabupaten Tulungagung, Keputusan nomor 09/BPDWN/V/2013tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih tertanggal 31 Mei2013, selanjutnya Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPDkepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desaterpilin, telah sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenTulungagung nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayaberpendapat bahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansipenerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat/Turut Terbanding tidakbertentangan ..........bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sertatidak bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik,dan dengan berdasarkan pertimbangan hukum

Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:188.04/326.50/DPMDP3A/2019 tentang Penetapan PengangkatanKepala Desa Bukal, Kecamatan Bukal Periode 20192025, tanggal 26Desember 2019 telah melanggar ketentuan hukum dalam PeraturanBupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Serentak danPemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan

,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal23 Agustus 2017, serta peraturan yang bersangkutan lainnya;2.

Objek sengketa Il, yaitu: Surat Keputusan Bupati Nomor:188.04/339.51/DPMDP3A/2019 tentang Penetapan PengangkatanKepala Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu Periode 20192025, tanggalHalaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL26 Desember 2019 telah melanggar ketentuan hukum dalam PeraturanBupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Serentak danPemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal23 Agustus 2017, serta peraturan yang bersangkutan lainnya;3.

Yang tidak mendapatkan sahutan sebagai bukti penolakanBupati Buol telah menyalahi ketentuan Peraturan Bupati Buol Nomor 19Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 23 Agustus 2017,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentangPerubahan

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.24/173/XI/BKPP/2012 atasnama Herry Tua ButarButar, S.E.;4.

Putusan Nomor 57 PK/TUN/2015namun Penggugat tidak menghadiri pelantikan padahal telah di Undangsecara resmi berdasarkan Undangan Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal06 November 2012 perihal Undangan yang telah diterima oleh Penggugatpada tanggal 06 November 2012 pukul 12.00 WIB dari Kasubbag UmumSekretariat KPU Kota Pematangsiantar sebagaimana diakui olen Penggugatdalam surat gugatan halaman 6 Nomor 11;Bahwa berdasarkan surat Fax Penggugat tanggal 12 November 2012perihal Penolakan Undangan pelantikan

Putusan Nomor 57 PK/TUN/2015prosesi pelantikan bagi PNS yang diangkat dalam jabatandilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;Bukti T.I20 adalah foto copy Surat dari Penggugat tanggal 12November 2012 perihal Penolakan Undangan Pelantikan (surat asliada pada Penggugat) ditujukan kepada Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali diajukandipersidangan untuk membuktikan bahwa Penggugat melakukanpenolakan atas pelantikan, sehingga dengan demikian Penggugatmemang telah mengetahui

Fakta Telah Dilakukannya Pemeriksaan Oleh Inspektorat KotaPematangsiantar Terhadap Termohon Peninjauan Kembali SemulaPenggugat Terkait Penolakan Pelantikan Oleh Herry Tua ButarButar;Bahwa adanya penolakan pelantikan oleh Herry Tua ButarButar telahditindaklanjuti dengan adanya pemeriksaan oleh Inspektorat KotaPematangsiantar dengan kesimpulan Herry Tua Butarbutar wajibmentaati ketentuan yang berlaku di lingkungan kota PemerintahPematangsiantar.

Adanya Undangan Pelantikan Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 6November 2012;4.

terdakwa dengan maksud untuk menjemput terdakwa,selanjutnya terdakwa bersama dengan rombongan keluarga terdakwa,Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Mshdiantaranya istri terdakwa yang bernama saksi RITHA TITIHALAWA AliasMAMA ITA, saksi MESAK TITIHALAWA, saksi SAMDI WATTIMURYWATTIMENA Alias SAMDI dan saksi SEMUEL WATTIMURY Alias BAPASEMI dan rombongan Cakalele berangkat secara bersamasama denganberjalan kaki menuju ke Balai Desa Makariki sambil diiringi suara bunyidentuman tifa tanda pelantikan

ROBI INDAHUA dan Sar.YAKOB WATTIMENA yang berada sekitar di lokasi perempatan jalanumum Desa Makariki Rt. 03 Kecamatan Amahai Kabupaten MalukuTengah, saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sedang bersamadengan rombongan terdakwa yang ikut serta mengikuti pelantikan KepalaSoa Lessy, selanjutnya saksi korban mendekati terdakwa dan bertanyaIni ose sudah siap jadi kepala soa (apakah kamu sudah bersediadilantik sebagai Kepala Soa) dan tidak lama kemudian terdakwa dansaksi korban saling terlibat adu

Kepala Soa Lessytersebut;Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 05.00 WIT,tepatnya di depan Rumah ROBI INDAHUA dan YAKOB WATTIMENA yangberada sekitar di lokasi perempatan jalan umum Desa Makariki Rt. 03Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, saksi koroban bertemudengan terdakwa yang sedang bersama dengan rombongan terdakwa yangikut serta mengikuti pelantikan Kepala Soa Lessy, selanjutnya saksi korbanmendekati terdakwa dan bertanya Ini ose sudah siap jadi kepala soa(apakah kamu

ROBI INDAHUA pada tanggal 26 JUNI 2015 sekitar pukul04.00WITT; Bahwa benar kejadian bermula tanggal 26 juni 2015 sekitar pukul 04.00WIT,akan dilangsungkan pelantikan saniri Negeri Makariki, namun tidak adapelantikan Kepala Soa Lesy, tiba tida saksi mendengar bunyi tifa tandapelantikan Kepala Soa Lesy yang tidak direncanakan, saat itu saksi berada diteras rumah Sadr. abner titihalawa yang akan dilantik sebagai saniri negerimakariki, ttibatiba rombongan pelantikan kepala soa lesy lewat depan rumahABNER

YAKOBWATTIMENA yang berada sekitar di lokasi perempatan jalan umum DesaMakariki Rt. 03 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, saksikorban bertemu dengan terdakwa yang sedang bersama denganrombongan terdakwa yang ikut serta mengikuti pelantikan Kepala SoaLessy, selanjutnya saksi korban mendekati terdakwa dan bertanya Ini osesudah siap jadi kepala soa (apakah kamu sudah bersedia dilantik sebagaiKepala Soa) dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi korban salingterlibat adu mulut di depan saksi

Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yakni pada Pasal 18ayat 5 (Daftar Pemilin Tetap yang sudah ditetapkan tidak dapatdiubah).

,dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata CaraHIm.23 dari 77 halaman Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN Smg.Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut:1.

Bahwa benar proses pelaksanaan Pilkades di Desa Selopampangberpedoman atau berdasar pada Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihnan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanDaerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala

Desa dan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa;4.

April 2013 perihallaporan calon kepala desa hasil pelaksanaan pilkades Desa Baturetno KecamatanBaturetno , dalam laporannya kepada Bupati Wonogiri pada halaman 3berbunyi Selaku Panitia dan Tim Pembina Pengawas Kecamatan mengambillangkahlangkah sebagai berikut : e Menjawab apa yang disampaikan saudara Bambang Sudarsono bahwa sesuaiPeraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2009 pasal 23 ayat 1 berbunyiPengaduan dan atau keberatan atas proses Pemilihan Kepala Desa dapatdiajukan sebelum tahapan pengangkatan, pelantikan

Pasal 41 ayat 2 TimMonitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertugas memantauHalaman 1 dari 70 Hal Perkara Nomor :51/G/2013/PTUN.Smg1220.21.pelaksanaan pemilihan kepala desa dan memberikan saran, pertimbangan dankajian kepada Bupati dalam pengesahan, pengangkatan dan pelantikan calonterpilih serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

dan Pemberhentian Kepala Desa dan pasal 5 Peraturan BupatiWonogiri Nomor 43 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

dan Pemberhentian Kepala DesaPasal 23 Ayat (1) : Pengaduan dan atau keberatan atas proses Pemilihan KepalaDesa dapat diajukan sebelum tahapan pengangkatan,pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Calon Terpilihkepada Bupati atau Instansi yang berwenang; Halaman 59 dari 70 Hal Perkara Nomor :51/G/2013/PTUN.Smg60Ayat (2) : Pengaduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud padaAyat (1) tidak menunda pelaksanaan pentahapanpengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janjiCalon Terpilih; Ayat (3) :

dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan BupatiWonogiri Nomor 43 Tahun 2009 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Panitiamelaksanakan Pilkades tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh karenamenunggu salah satu Calon, maka Majelis Hakim berpendapat, terkait dengan hal itutidak menyebabkan

,dan pasal 48 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23 Tahun2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Halaman 21 Put.174/G/2020/PTUNMdnPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan;5.

Desa diKabupaten Nias Selatan, dan Pasal 13 Peraturan Bupati Nias SelatanNomor 04.12 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BupatiNias Selatan Nomor 04.12.16 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisHalaman 24 Put.174/G/2020/PTUNMdnPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan;5.

, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan apalagi Penggugattermasuk calon Kepala Desa, maka seyogianya Penggugat berterimakasih telah terlaksananya pemilinan kepala Desa Hilisibohou dan bukansebaliknya Penggugat membuat alasan yang tidak berdasar,sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya;9.

atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan, dan dapat ditunjuk pejabat lainnya;9.

Bukti T5: Fotokopi Peraturan Daerah KabupatenNias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan. (fotokopi dari fotokopi);6.

Bukti T 20 : Fotofoto acara Pelantikan Perangkat DesaSampang, bertempat di Balai Desa Sampang, Padatanggal 10 Maret 2018 (fotokopi sesuai denganAS INE) jssar see ceesee enc cmeeee renee necemener es21. Bukti T 21 : Fotofoto Berita Acara Pelantikan Perangkat DesaSampang dan foto Berita Acara Hasil PelaksanaanSeleksi Calon Perangkat Desa Sampang yangditempel di Papan Pengumuman / Mading BalaiDesa Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);22.

Kandik sebagai Kepala Dusun padatanggal 10 Maret 2018 dan saksi hadir; Bahwa saksi di Balai Desa Sampang sebagai MHansip / Litmas yangbersangkutan diangkat dengan SK Kepala Desa Pak Hadi Siswanto;Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG Bahwa tugas seharihari di Desa kalau ada kegiatan desa dipanggiltermasuk pelantikan untuk menjaga keamanannya; Bahwa saksi mengatakan pelantikan dilaksanakan pada jam 09.00 wibsampai dengan jam 11.00 wib siang bertempat di Balai Desa;

Saksi AGUNG WICAKSONO memberikan keterangan padapokoknya : Bahwa Saksi sebagai warga desa dapat undangan pelantikan secara Bahwa pelantikan itu untuk 5 orang pegawai baru di Kantor Balai DesaSAMPANG jn nnn ewww nn nnn een nen tne e nn ne nnn n nn enn nnn n ee nn nee en nen nenenneneeneenne Bahwa saksi mengatakan yang dilantik yaitu Yogi Setiadani, Masroni,Mulyanto, Kandik dan Abdullah Safil; Bahwa saksi diundang oleh ponakannya yaituYOQI; Bahwa yang diundang dalam pelantikan itu setiap peserta mendapat

jatah2(0) aaa Bahwa pelantikan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Maret2018; Bahwa saksi sebagai paman dariYO Ql 2 nne nnn nnn nnn nnn nn nen3.

Dalam konteks perkara ini, seluruhrangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa Desa Sampanghingga pelantikan Saudara Kandik sebagai Kadus Panaran yang didasarkanpada objek sengketa, dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi;Menimbang, bahwa oleh karena pelantikan Kandik sebagai KadusPanaran telah dilaksanakan secara terbuka di Balai Desa Sampang danterpublikasi antara lain dengan diberitahukannya pelantikan tersebut kepadamasyarakat (vide Bukti T.18 dan Bukti T.21) selanjutnya merujuk