Ditemukan 2225 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-02-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN SINJAI Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Snj Tanggal 29 Juni 2016 — Hj. Normah Binti Abdullah
Melawan
Kepala Kantor Bank Danamon Kab. Sinjai
94 — 57
94 — 57
Bank Danamon Indonesia, Tbk Divisi Self Employed MassMarket Nomor B.777/ALUSEMM/MKSR/1212 langgal 10 Desember 2012Perihal Limit Lelang Minimum.7) Bahwa dapat Tergugat Il tegaskan lagi bahwa sesuai dengan ketentuanyang berlaku, peran Tergugat Il dalam pelaksanaan lelang adalahmemeriksa dokumen persyaratan lelang dan memastikan persyaratantersebut lengkap serta memenuhi formalitas subjek dan objek lelang,KPKNL Makassar in casu Tergugat Il hanya tertindak sebagai perantaralelang saja, sedangkan PT.
Register : 13-06-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN Parigi Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN PRG Tanggal 27 Juni 2019 — Pemohon:
H. AMRULLAH S. KASIM AL MAHDALY, SE
Termohon:
Pemerintah RI Cq. Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Sulteng Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo
56 — 10
H. AMRULLAH S. KASIM AL MAHDALY, SE
Termohon:
Pemerintah RI Cq. Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Sulteng Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo
56 — 10
dari 43 Putusan Nomor 2Pid.Pra/2019/PN Prg14.15.16.17.Pra peradilan menyatakan Penetapan Tersangka kepada diri Pemohonadalah tidak sah;Bahwa keterangan Pemohon sebagai Tersangka atau terlapor hanyamenjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan tentunya dalam rangkapemenuhan hak Tersangka untuk didengar perkara yang dituduhkan ataudipersangkakan terhadapnya dan tidak bisa dijadikan tumpuan pembuktianatas kesalahan yang ditudunkan kepada Pemohon, karena hal tersebutmerupakan pengejawantahan asas non self
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia â Direktorat Jenderal Pajak â Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk
melawan
Ir. I Gede Agus Hardiawan,
138 — 116
138 — 116
penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan WajibPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaranperbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabilaWayjib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaranperbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaranjJumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupadenda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yangkurang dibayar.Prinsip dari sistem self
Dalamrangka penerapan sistem self assessment secara konsisten, meskipun WajibPajak telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas danterhadapWajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajaktetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan sebagaimanamakna dari self assessment itu sendiri yaitu memberikan ruang kepadaWajib Pajak untuk berinisiatif melakukan pengungkapan atas kesalahannya;Halaman
Register : 12-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2017 Tanggal 3 Agustus 2017 — ASOSIASI PENGUSAHA PEMANFAATAN KAYU KALIMANTAN VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUM/2015adalah sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan kewenangan bebas dalam urusan pemerintahan(discretionary power) yang dilandasi AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2)huruf b UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan tidak meninggalkanobjektivitas dan itikad baik (vide Pasal 21 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) serta mengedepankankedudukan hukum dalam menghargai dan menempatkan dirinya suatuAsas Pemungutan Sistem Self
Register : 07-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 186/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 20 Januari 2016 — LAW OFFICE BATUBARA & BELLS;KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU
168 — 121
168 — 121
Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dankewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corakdalam perubahan UndangUndang ini dengan tetap menganutsistem self assessment. Perubahan tersebut khususnyaberkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajibanbagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajakdapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya denganlebih baik.
Putus : 17-08-2009 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468PK/PDT/2008 Tanggal 17 Agustus 2009 — PT. ANTIK DIMENSI ; vs. DEDY GUNADI SUSANTO ; Ny. NANING TJATOERPRILIYANI OETAMI ; Dkk
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal iniberbeda dengan hukum Barat, dengan jualbeli hak atas tanah belumberpindah (agreement to self), baru berpindah setelah dilakukan pendaftaran(juridische levering/sell) yang tidak sesuai dengan Undangundang PokokAgraria.
Register : 18-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN MALANG Nomor 650/Pid.Sus/2015/PN Mlg Tanggal 11 Februari 2016 — TIO PETRUS KRISTIANTO
300 — 62
300 — 62
Halhal yang dilaporkan yaitu isi dariSPT adalah semua informasi yang wajib dilaporkan oleh Wajib Pajakkepada Ditjen Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkanberdasarkan prinsip self assessment;Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, fungsi SuratPemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (PPh) adalahsebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untukmelaporkan tentang :Halaman 75 dari 219 halaman Putusan
200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)25 % (dua puluh limapersen) di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) 35% (tiga puluh limapersen) Bahwa setelah Wajid Pajak diberimelaksanakan kegotongroyongankepercayaan untuk dapatnasionalmelaluisistemHalaman 79 dari 219 halaman Putusan Nomor : 650/Pid.Sus/2015/PN Migmenghitung, memperhitungkan, membayar, maka proses selanjutnyaadalah melaporkan sendiri pajak yang terutang tersebut;Bahwa sesuai dengan sistem perpajakan yang dijalankan diIndonesia yaitu sistem self
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1371 B/PK/PJK/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV;
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1371/B/PK/PJK/2016ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan",Bahwa sesuai dengan system self assesment yang dianut undangundang perpajakan sekarang dimana wajib pajak sendiri yang menghitung,memperhitungkan dan membayar pajaknya, dengan demikian SuratPemberitahuan (SPT/SPM) yang disampaikan oleh wajib pajak harus diterimadan dianggap benar sepanjang Direktorat Jenderal Pajak tidak mempunyaibukti atau data lainnya;Terbanding harus punya bukti:Bahwa Pasal 12 ayat 3, UndangUndang
Putus : 17-07-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 215 / Pdt.G / 2013 / PN. Sda. Tanggal 17 Juli 2014 — ANNA TUNING SITANGGANG
M e l a w a n
SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA Als. TUMPAL SITANGGANG
95 — 24
95 — 24
Mutiara Pusat di Jakarta.Pada awalnya Tergugat dalam mengurus / menjalankan tugasnyadilakukan secara baik baik, selanjutnya berdasarkan hasil analis /pengamatan managemen Penggugat ternyata sejak tahun 2007 sampaidengan tahun 2011 terjadi kejanggalan terhadap pembayaran gajikaryawan, kemudian Direksi melakukan fungsi kegiatan managemen( Duties of Diligence ) dan melakukan pengawasan seluruh jalannyaperusahaan ( Duty of Care ) diketahui Tergugat telah melakukan tindakanyang memberikan manfaat pribadi (self
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 B/PK/PJK/2017 Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Register : 24-12-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 144/PID.B/2014/PN DPU Tanggal 17 Februari 2015 — - M. SALEH HMS
102 — 33
102 — 33
setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutan negara harusdilengkapi dengan salah satu dari dokumen tersebut yang, sekaligusberfungsi sebagai dokumen penguasaan/ kepemilikan hasil hutan serta BuktiLegalitas dari Hasil Hutan kayu tersebut, sedangkan untuk hasil hutan kayuyang berasal dari hutan hak, berdasarkan P.30/MenhutII/2012 dokumenyang digunakan adalah SKAU, Nota Angkutan dan Nota AngkutanPenggunaan Sendiri;Bahwa Dokumen FAKB diterbitkan oleh petugas perusahaan pemilik kayutersebut secara self
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalinan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Putus : 28-08-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kendari Tanggal 28 Agustus 2017 — MADE SUTASTRA
346 — 732
346 — 732
Kabupaten Bombanamemiliki kKewajiban menyetor/membayar royalty yang melekat sebagai HakNegara sebesar 3,75 % (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun2003 dan dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012),dimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlahRoyalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT.Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self
SusTPK/2017/ PN Kaidimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlahRoyalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT.Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri( self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas ( PT.
Putus : 25-08-2017 — Upload : 04-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi Tanggal 25 Agustus 2017 — RIJAL TAUFIK FAHREZA, S.T.
223 — 143
223 — 143
PancaLogam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas (PT.
PancaLogam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas ( PT.
Register : 13-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 43/PID.SUS/2017/PT BJM Tanggal 15 Agustus 2017 — EDDY SUSANTO als EDY als CUNG CUNG als Ad YUSUF GUNAWAN, SE., DKK.
73 — 37
73 — 37
Dalam teorihukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang terdakwa berhak untuk tidak memberikanHalaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2017/PT.BJMketerangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya dimuka persidanganBahwa Majelis Hakim didalam pertimbangan pembuktianunsur tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telahmenyatakan secara jelas tentang serangkaian perbuatanpara terdakwa bersama dengan Maya Buntoso sehinggadidapatkan petunjuk atas perbuatan yang
Putus : 06-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN BOJONEGORO Nomor Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN Bjn. Tanggal 6 Nopember 2015 — ZULIYATI
33 — 7
33 — 7
Divisi Self Employed Mass Market Surabaya selaku Penjual (TergugatII) dihadapan Pejabat Lelang Tergugat III adalah sah dan benar secara hukum;5 Menyatakan Risalah Lelang Nomor :624/2014 tanggal 18 Juli 2014 adalah sah danberharga berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidakdapat dibatalkan.6 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;7 Mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono)Menimbang, bahwaterhadap dari jawaban yang diajukan oleh Para
Register : 04-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kln Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
ANA MAY DIANA, SH
Terdakwa:
SANTOSO BUDI RAHARJO
146 — 33
ANA MAY DIANA, SH
Terdakwa:
SANTOSO BUDI RAHARJO
146 — 33
Suyuti Sido Maju adalah Santoso Budi Raharjo; Bahwa pelaporan pajakmenganut sistem self assesment yaitu Wajib Pajak dipersilankan untukmendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung jumlah pajakterhutang, memperhitungkan kredit pajak, melaporkan pembayaran danmelaporkan pajak secara mandiri;Menimbang, bahwa terhadap' keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1(satu) orang Ahli yang bernama FALIH
Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT.Suyuti Sido Maju ,berkewajiban menyampaikan SPT secara benar ke Kantor Pelayanan Pajak.Halaman 60 dari 84 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kin Bahwa sesuai dengan sistem self assesment yang berlaku saat ini wajibpajak termasuk terdakwa diberikan kepercayaan untuk menghitung ,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknyamelalui SPT dengan jujur.
Putus : 21-12-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 21 Desember 2013 — PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING, Tbk VS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DKK
242 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP,yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajibanpembuktian atau self incrimination. Dengan demikian dengan tegasdan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinyasendiri."Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/20121414"Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuan hukumpositif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagai saksi,praktik peradilan tidak membenarkannya.
Register : 21-09-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN BIREUEN Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Bir Tanggal 18 Nopember 2015 — MUHAZAR BIN ZULFIKAR, DKK
61 — 6
61 — 6
perbuatannya; Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjarasebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil,baik dilihat dari kepentingan masyarakat maupun para Terdakwa, serta sejalandengan maksud dan tujuan penegakan hukum tindak pidananarkotika,khususnya terhadap para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang jika dilihat dari perspektif Viktimologimerupakan self
Register : 19-08-2021 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap Tanggal 16 September 2020 — - Penggugat : Ir. YULIUS MATIPPANA
- Tergugat : PT SMART Tbk
215 — 220
215 — 220
saatpeserta memasuki usia pensiun atau meninggal dunia sebelum memasukiusia pensiun (bukan karena se/f misconduct), sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan peraturan lainnya yang berlaku saatini, mMaupun yang akan dating;Bahwa terkait dengan Olimpic Club (OC) yang menyebutkan jumlahpencairan sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pembayaran seluruhkewajiban perusahaan kepada peserta pada saat peserta memasuki usiapensiun atau meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun (bukankarena self