Ditemukan 1746 data
1.EUGINIUS SUGIMIN
2.NGADENAN
3.REBINI
4.NGATINO
5.JOHANA FRANSISKA SUMARTINI
6.JASMIN
7.SRIONO
8.SUSANTO
9.SURYANI
10.PURWAJI
11.SUMIATI
12.YAHYA
13.EDU SUGIANTO
Tergugat:
1.TUMEN, S.H.
2.WONGSONADI
Turut Tergugat:
KEPALA DESA TABING RIMBAH
111 — 192
Bahwa saksi baru 1 (Satu) kali dalam memfasilitasi mediasi atauperdamaian tersebut ; Bahwa kesepakatan damai tersebut belum terealisasi karena daripihak SUGIMIN ada beberapa kali mendatangi saksi menanyakankapan realisiasinya dan saksi tidak tahu karena tergantungTUMEN; Bahwa dari pihak TUMEN ada membawa segel tanah tersebut,sementara dari SUGIMIN, NGADENAN tidak ada memperlihatkanbukti kepemilikan apa pun pada saat mediasi datau perdamaiantersebut ; Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat tanan objek
199 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;Halaman 152 dari 194 halaman Putusan Nomor 1500/B/PK/PJK/2017e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak;(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau
Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak;(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau
166 — 99
M01.HT.01.10 tersebut (Mensyaratkan dokumen pendukung bagi persetujuan akta perubahananggaran dasarantara lain :e salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar; bukti pembayaran pengumuman dan Tambahan Berita Negara ; Bukti setor modal perseroan dari bank atas nama Perseroan datau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modalperseroan ;e.
55 — 11
seluruhkegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sertasesuai dengan rencana yang ditetapkan serta sesuai dengan prinsip danprosedur secara program dengan menyampaikan data dan informasi beripapelaporan mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan daripelaksanaan program apabila terjadi kendala atau permasalahan penerapandan pencapaian dari sasaran atau tujuan PNPM Mandiri Pedesaan melalui jalurstruktural dan jalur fungsional sebagai upaya untuk memeprcepat prosespenyampaian datau
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
257 — 181
Datau P. 92. D;Fotokopi sesuai dengan aslinya Standard Operating Procedure Nomor:SOPDOTS004 tanggal 31 Januari 2020 tentang Tanam danPemeliharaan Tebu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda TT. Il 76. E atau P. 92. E;Fotokopi sesuai dengan aslinya Standard Operating Procedure Nomor:SOPDOTS005 tanggal 31 Januari 2020 tentang Panen Tebu Giling,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT. Il 76. Fatau P. 92.
Datau P. 102. D;Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PTPN Ill (Persero) DiLuar Rapat Diresksi Tentang Pembahasan Pemberian Pinjaman KepadaAnak Perusahaan Yang Bersumber Dari Pinjaman Dana InvestasiPemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi NasionalNomor: DKSK/KEP29/2021 Tanggal 16 April 2021, selanjutnya padafotokop! bukti Surat tersebut diberi tanda T. II 86. E atau P. 102.
Datau P.67.D, TT.Il. 54. A atau P.68.A, TT.ll. 54. B atau P.68.B, TT.Il. 54. C atauP.68.C, TT.Il. 55. A atau P.69.A, TT.ll. 55. B atau P.69.B, TT.Il. 55. C atau P.69.C,Halaman 275 dari 289 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN BbuTT... 55. D atau P.69.D, TT.Il. 55. E atau P.69.E, TT.ll. 55. F atau P.69.F, TT.Il.55. G atau P.69.G, TT.Il. 55. H atau P.69.H, TT.Il. 55. atau P.69.1, TT.Il. 56. Aatau P.70.A, TT.Il. 56. B atau P.70.B, TT.Il. 56. C atau P.70.C, TT.II. 56.
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
312 — 499
Yusuf, S.Pd,.MM didampingi oleh masingmasing Kepala BadanKepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara SaudaraTahir Datau S.Pd dan Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Gorontalo Utara Saudara Dhody Wisnuwidhadi, ST.,M.Si.5.
149 — 521
Datau orang lain untuk membuat surat pernyataan, Nomor : 146/08/AAKU/2001, tanggal 19 Maret 2001;Bahwa terdakwa mendapat laporan dari Sdr. Riswan bahwa hasil rapat diBupati Muaro Jambi, lahan Desa Arangarang yang tersedia untuk perkebunankelapa sawit PT. Sumbertama Nusa Pertiwi dengan luas 1.900 ha, hal ini timbalbalik dengan Jin Prinsip PT. Sumbertama Nusa Pertiwi, Surat TeknisKetersediaan Lahan Calon Lokasi Perkebunan PT.
118 — 60
Datau orang lain untuk membuat surat pernyataan, Nomor : 146/08/AAKU/2001, tanggal 19 Maret 2001;Bahwa terdakwa mendapat laporan dari Sdr. Riswan bahwa hasil rapat diBupati Muaro Jambi, lahan Desa Arangarang yang tersedia untuk perkebunankelapa sawit PT. Sumbertama Nusa Pertiwi dengan luas 1.900 ha, hal ini timbalbalik dengan Jin Prinsip PT. Sumbertama Nusa Pertiwi, Surat TeknisKetersediaan Lahan Calon Lokasi Perkebunan PT.
- Tentang : LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
lima ratus ribu rupiah).Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang melanggar aturan perintah atau laranganyang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) hurufcdipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah).Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf datau
DAVID RAZI, SE. SH. MH.
Terdakwa:
SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO
207 — 60
Lain lain : Rp. 50.000,00Halaman 68 dari 123 Perk No. 59/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg.Bahwa ada sosialisasi dari BPN Kabupaten Brebes pada tanggal22 Desember 2015 di Aula Balai Desa Pakijangan yang isinyabahwa Desa Pakijangan, mendapatkan program prona 150Bidang dan penambahan 125 bidang, dan yang bisa mengikutiprona adalah masyarakat yang sudah mempunyai akte, surat Datau segel di bawah tahun 1997, dan tahun diatas 1997 harusmenggunakan akte.
SUSILOWATI, SH., MH
Terdakwa:
Hj.NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI
321 — 176
melakukan tindak pidanasebagaimana pada Dakwaan Primair;Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, Pasal 54 Ayat (1) Jo Pasal 9huruf d UndangUndang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas JasaKeuangan;Menimbang, bahwa Pasal 54 Ayat (1) UndangUndang Nomor: 21Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi:Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidakmelaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf datau
149 — 58
pemilihan suara ulang(PSU), hanya dibeberapa tempat saja dan yang saksi tahu di KabupatenKepulauan Sula, Kecamatan Sanana, dan di Kecamatan TaliabuKabupaten Taliabu Barat ;Bahwa saksi menyatakan saksi tinggal di Sanana;Bahwa saksi menyatakan belum pernah mengajukan keberatan, dansaksi diam saja ;Bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu, dari dua puluh (29) orangyang dipromosi dan didemosi apakah ada yang pernah mengajukankeberatan ;Bahwa saksi menyatakan belum pernah dihadirkan sebagai saksi diPanwaslu datau
68 — 15
Disamping itu, tindakanpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan datau sarana merupakan bagiankhusus dari pengertian perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkandalam pertimbangan sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepatditerapbkan dalam rangkaian perbuatan terdakwa
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
SANI GOENAWAN
93 — 8
perijinan 80 % telah komplit dan malakukan teske konsumen dan respon konsumen baik, sehingga calon pasar mulaimasuk, ada yang sudah ada yang berani booking cash flow setelahperijinan berjalan, selanjutnya mulai pembangunan diawali denganceremonial Ground breking dan akan tetapi dalam proses Gound brekingbanyak dinamika dan masalah salah satunya Terdakwa dan keluargaTerdakwa bahkan Ayah Terdakwa pernah dilaporkan ke Polda dan saksiikut mengurusi;Bahwa apartemen tersebut sekarang sudah terbangun datau
84 — 28
DANDY WINARDI DATAU, SE, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik Polda Gorontalo,keterangan yang diberikan dalam BAP sudah benar;Bahwa saksi pernah bertugas di DPRD sejak tahun 20052009, bertugasdibagian umum sebagai Kasubag perlengkapan dan rumah tangga;Bahwa tupoksi saksi adalah mempasilitasi segala kebutuhan danperlengkapan terkait penyelenggaraan persidangan;Bahwa tahun 2008 saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah
229 — 91
penyaluran dana BOK yang disetorkan ke TerdakwaNINGSI S GILINTALI antara lain uang untuk kasubag keuangan, KepalaDinas, Pulsa Sespri, Pulsa Staf Keuangan dan lainlain, bahwa itemitemtersebut bukan merupakan penilaian untuk akreditasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ELI DETUAGE, SKM.memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidakada keberatan;Terhadap' keterangan saksi, Terdakwa NINGSI S GILINTALImemberikan pendapat, bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidakada keberatan;KETRIS DATAU
94 — 33
banyaknya Tutor menerima honor akan tetapi tidak sama denganyang tertera dalam kwitansi penerimaan honor Tutor;Menimbang, bahwa ternyata terdapat hubungan kausal antarapelaksanaanprogram KF Tahun Anggaran 2007 yang tidak efektif dan gagal mencapai sasaranyang diharapkan dengan kerugian Negara yang ditimbulkannya sebesarRp.213.850.000,(Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsurDapat merugikan keuangan Negara datau
81 — 32
Junianto Siz(DPO) pada bulan November tahun 2011 sampai dengan Bulantahun 2012 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu atau dalam ktdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilBanda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili psecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya datau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikannegara atau perekonomian negara, Perbuatan tersebut dilakukardengan cara sebagai berikut:Bahwa pada Bulan November tahun 2011 sampai dengan2012 Kab
190 — 50
berikut:Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yangberada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempatlain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yangdijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:5)6)54a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dandeposito berjangka, tabungan, saldorekening koran, giro, ataubentuklainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham,datau
61 — 15
Disamping itu, tindakanpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan datau sarana merupakan bagiankhusus dari pengertian perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkandalam pertimbangan sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepatditerapbkan dalam rangkaian perbuatan terdakwa