Ditemukan 1847 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pernurunan pembubuhan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 28-10-2015 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Mei 2016 — RAHMAT HIDAYAT, DKK (132 Orang) Melawan 1. PT.GEOSERVICES, 2. CNOOC SES Ltd, 3. PT. MESCO SARANA NUSANTARA
312 — 45
  • Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Pendapat Hukum (Legal Opinion) Putusan PHI No.270/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt PstHalaman 71 P 209 tertulis dari Ahli Hukum Perburuhan, Dr. M Hadi Subhan, S.H.,M.H., CN.455. Bukti Fotocopy sesuaidengan aslinya Curiculum Vitae Ahli HukumP210 Perburuhan Dr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 31-05-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 28 September 2017 —
56 — 19
  • Bahwa meskipun gugatan PENGGUGAT kepada para TERGUGAT ini tidak dalamlingkup perselisihan perburuhan atau perselisihan hubungan industrial ,karena bukan termasuk perselisihan hak, perselisihan kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja dan/ atau perselisihan antaraserikat pekerja / serikat buruh yang menjadi kewenangan PengadilanHubungan Industrial ( PHI ) sebagaimana dimaksud UU No. 2 tahun 2004 ;namun untuk lebih memudahkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat dan/ atau Majelis Hakim
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 29/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 29 Januari 2014 — - SYUMAN TAKDIR ALS ADI
98 — 33
  • Tiga Berlian dalam PaketPekerjaan Ruang Bansal Rawat Inap tersebut telah melimpahkan kewenangannyakepala pelaksana pekerjaan yaitu terdakwa ( Syuman Takdir alias Adi ) atau dikenaldengan istilah pinjam bendera;Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perburuhan hubungan hukum dapatterjadi dalam bentuk tertulis dan lisan;Menimbang, bahwa kendatipun tidak ditemukan adanya perjanjian tertulisterkait dengan peranan terdakwa sebagai pelaksana dilapangan pada paket pekerjaanRuang Bangsal Rawat Inap Puskesmas
    Tiga Berlian dalam PaketPekerjaan Ruang Bansal Rawat Inap tersebut telah melimpahkan kewenangannyakepala pelaksana pekerjaan yaitu terdakwa ( Syuman Takdir alias Adi ) atau dikenaldengan istilah pinjam bendera;Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perburuhan hubungan hukum dapatterjadi dalam bentuk tertulis dan lisan;Menimbang, bahwa kendatipun tidak ditemukan adanya perjanjian tertulisterkait tentang peranan terdakwa sebagai pelaksana dilapangan pada paket pekerjaanRuang Bangsal Rawat Inap Puskesmas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-01-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
ASEP SURYANA. DKK
Tergugat:
PT. PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN DAN NIAGA
75 — 19
  • Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4Pusat ) No 1282/1308/27871/IX/PHK/82005, tanggal 31 Agustus2005 ;b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( PT.TUN ) JakartaNomor 444/ G/ 2005/ PTTUN.JKT, tanggal 13 Juni 2006;Halaman 15 dari 128 hal. Putusan No 9/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTc. Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor.193 K/TUN/2007tanggal 18 Juni 2008;d.
    Sementara itu, ketentuan yang dirujuk dalamKUHPerdata sebagaimana dimaksud Pasal 396 tersebut di atas,adalah Bagian Kedua (mengenai Perjanjian Perburuhan PadaUmumnya), Bagian Ketiga (mengenai Kewajiban Majikan), BagianKeempat (mengenai Kewajiban Buruh), dan Bagian Kelima (mengenaiBermacammacam Cara Berakhirnya Perhubungan Kerja YangDiterbitkan dari Perjanjian).e.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 335/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 29 Maret 2021 — PT Kerasaan Indonesia Lawan Sugeng Imam Suprapto
196 — 47
  • terlihat sekali alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukanPenggugat kepada Tergugat adalah penuh dengan rekayasa, dimanasecara logika setiap orang pasti memahami, bahwa Penggugat tidakmemiliki kapasitas mencampuri urusan pribadi Tergugat atau mengusirTergugat maupun Susilawati atau penduduk Nagori Kerasaan II dari daerahNagori Kerasaan Il, karena mengusir penduduk suatu daerah bukanlahkewenangan sebuah perusahaan, dan yurisdiksi masalah yang ditanganoleh perusahaan hanyalah terkait masalah perburuhan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 145/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat DPP APINDO Jawa Barat
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PD FSP TSK SPSI
2.DPD FSP LEM SPSI
3.PD FSP KEP SPSI
4.PD FSP RTMM SPSI
700 — 2961
  • dalam persidangan A quo, Penggugat telah menghadirkan saksibernama Budi Danubrata yang merupakan pengusaha garmen di KotaCimahi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan kondisiangka UMK tahun 2020 seperti dalam objek sengketa mengakibatkanperusahaan garmen sulit mendapatkan keuntungan yang maksimal;Bahwa dalam persidangan A quo, Penggugat juga menghadirkan ahliyang bernama Saut Christianus Manalu)= dan pada pokoknyamemberikan pendapat bahwa berunding adalah Hak Dasar dalampengaturan tentang perburuhan
    Hal ini sesuai denganpendapat ahli Penggugat, Saut Christianus Manalu, yang berpendapat bahwaberunding adalah Hak Dasar dalam pengaturan tentang perburuhan danmekanisme Penangguhan adalah bagian dari hak berunding antara Pengusahadan Buruh. Keterangan Ahli dari Tergugat II Intervensi, Holyness N.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 22-01-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — HERO SAMUDRA, SH., MH. vs 1. PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
63 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan olehPengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejakgugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri danoleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakmemori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;Penyelesaian perselisihan menurut Pasal 32 dan 33 UU Nomor 2 Tahun 2008bukan merupakan sebuah syarat tahapan yang wajib dilaksanakan, berbedahalnya dengan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 25-03-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 11/PDT.SUS-PHI/2015/PN Pal
Tanggal 10 Agustus 2015 — ULFIAN DKK VS DIREKTUR UTAMA PT. FAIRCO MITRA ANEKA WOOD INDISTRI DKK
66 — 9
  • sedangkan penjatuhan sanksi menurut Penjelasan UU No. 2 Tahun2004 dimaksudkan agar ketentuan undangundang ini dapat ditegakkan atauditaati ;Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yangdimaksudkan dengan sanksi tidak dijelaskan secara tegas dalam PenjelasanUmum UU No. 2 Tahun 2004, akan tetapi ditinjau dari optic hukum, istilah sanksimengandung pengertian hukuman atau penghukuman, yang dalam hukumKeperdataan disebut dengan istilah denda, yang lazimnya dikenal dalam duniaketenagakerjaan/perburuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-04-2015 — Upload : 19-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 2 April 2015 — PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO VS 1. GUGUN GUNAWAN, DKK
51 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DASAR GUGATAN1.Bahwa UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial Pasal 87 menyebutkan bahwa : SerikatPekerja / Serikat Buruh dan Organisasi Serikat Buruh dapat bertindaksebagai kuasa hukum Serikat Buruh untuk beracara di PengadilanHubungan Industrial untuk mewakili anggotanya;Bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanismepenyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pengadilan HubunganIndustrial
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-12-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 231/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
Tergugat:
1.Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
2.Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
531 — 1538
  • (fotokopi dari fotokopi);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sanggahannya Tergugattelah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi suratsurat yang telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehinggadapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti T 1sampai dengan T 19, sebagai berikut :1.2.3.Bukti T 1Bukti T 2Bukti T 3UndangUndang Nomor 3 Tahun 1951 tentangPernyataan Berlakunya UndangUndangPengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 17-07-2017 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 407/Pdt.G/2016/PN Smg
Tanggal 17 Juli 2017 — Tuan Satya Laksana PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Bank Jateng,dkk
180 — 69
  • Nindyo Pramonodalam tulisannya berjudul 7anggung Javab dan Kevajiban Pengurus PT(Bank) Menurut UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan BankIndonesia , hal. 17, yang menyatakan : Saya berpandangan bahve sifathubungan perburuhan antara Direksi PT dengan PT yang dinakilinya itulayak untuk ditinggalkan dalam era sekarang ini.
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Putus : 04-08-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pal
Tanggal 4 Agustus 2015 — HUTMAN,DKK VS DIREKTUR UTAMA PT. FAIRCO MITRA ANEKA WOOD INDISTRI, DKK
75 — 20
  • sedangkan penjatuhansanksi menurut Penjelasan UU No. 2 Tahun 2004 dimaksudkan agarketentuan undangundang ini dapat ditegakkan atau ditaati ;Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yangdimaksudkan dengan sanksi tidak dijelaskan secara tegas dalamPenjelasan Umum UU No. 2 Tahun 2004, akan tetapi ditinjau dari optichukum, istilah sanksi mengandung pengertian hukuman ataupenghukuman, yang dalam hukum Keperdataan disebut dengan istilahdenda, yang lazimnya dikenal dalam dunia ketenagakerjaan/perburuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 02-08-2012 — Putus : 25-10-2012 — Upload : 30-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/TUN/2012
Tanggal 25 Oktober 2012 — PT. SAWIT KALTIM LESTARI vs 1. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 2. PT. TRI AGATONA;
157 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sedang apabila menurut peraturanperundangundangan yang bersangkutan seseorang yang terkena suatukeputusan TUN yang tidak dapat ia setujui boleh mengajukan keberatankepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, maka keberatan yangdapat diajukan kepada instansi tersebut dinamakan prosedur keberatan.Contohcontoh prosedur banding administratif yang disebut dalam penjelasana.l. adalah prosedurprosedur penyelesaian sengketa TUN melalui: MajelisPertimbangan Pajak, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 11-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/PDT.SUS/2010
SUYATI, DKK.; PT. BARATA WAHANA MAS
85 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perkara yang sedang dipertimbangkan olehjudex facti saat ini adalah persoalan perburuhan, sedangkan buki T5adalah suatu persoalan lain yang tidak ada relevansinya denganpokok perkara ini ;Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 366 K/Pdt.Sus/2010 Bahwa judex facti di dalam pertimbangannya menyatakan : denganpengunduran diri SPN PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-10-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — 1. TAUFIK HIDAYAT, DKK VS 1. PT. MESCO SARANA NUSANTARA
209 — 378 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat hukum dari Ahlihukum Perburuhan Universitas Airlangga Sdr. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., CN.,(Bukti P220) yang menyatakan bahwa pekerjaan Pemohon Kasasi tidaklah dapat dikategorikan sebagai pekerjaan jasa penunjang;4. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan secara utuh keterangan ahliyang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi yaitu Somali, S.H., MH..,;5.
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Putus : 27-06-2012 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.JMB
Tanggal 27 Juni 2012 — ONG JIMMY ANGESTI melawan 1. CHU PING HAN, baik dalam kapasitas selaku Direktur maupun Pemegang Saham P.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T. USI ), 2. CHU CHUN TA, dalam kapasitas selaku Komisaris maupun selaku Pemegang Saham P.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T. USI ),
644 — 703
  • berdasarkan Gugatan Poin diatas, maka Penggugat telah mengajukan tuntutanterhadap pembayaran upah kepada para Tergugat, sebagaimana yang juga ditegaskandalam Petitum Gugatan No. 5, yang berbunyi : Menghukum Tergugat I dan II untukmembayar biaya ganti rugi materil sebesar Rp.850.000.000, (delapan ratus lima puluhjuta rupiah); Bahwa pengajuan tuntutan terhadap Pembayaran upah yang diajukan oleh Penggugatadalah salah alamat, karena berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,segala perselisihan perburuhan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 22-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
HENGKI MARTABAYA, SE
Tergugat:
PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG LAMPUNG SATU
154 — 39
  • Bahwa UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaianperselisihan perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Waris
Putus : 10-05-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 10 Mei 2017 — 1. Florentina Belawan Hajang Hau, Alamat Sambaliung RT. 015, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;dkk M E L A W A N : 1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Branch Samarinda Mulawarman, Jalan Mulawarman Nomor. 23 Lt. 1, Samarinda 75112, dalam hal ini diwakili kuasanya : (1). Supardi : Area Operation Head - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Samarinda, (2). Rini Chandrawati: Area Business Control officer - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2015 sebagai TEBANDING I semula TERGUGAT I ;dkk
128 — 48
  • (Kamus Hukum rangkuman Istilan danHalaman 44 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMRPengertian Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, HukumIslam, Hukum Perburuhan dst........ ).. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 7 angka 15 dan yang secarajujur mengakui bahwa Para Penggugat tidak mengetahui Posisi keuanganyang ada dalam tabungan atas nama Alm.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 07-10-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 5 April 2017 — DESTA TRIYANTO, dkk.; Melawan; PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI;
156 — 30
  • yaitutentang kedudukan hukum (legalitas standing) dari penerima kuasa ParaPenggugat dalam mengajukan gugatan a quo, pendapat majelis bahwa, setelahmeneliti surat kuasa dari Para Penggugat majelis menemukan fakta ParaPenggugat adalah benar anggota dari Federasi Serikat Pekerja Rokok TembakauMakanan dan minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI);Menimbang, bahwa ketentuan pasal 87 UU No.2 tahun 2004 tentangHalaman 57 dari 64 Putusan Nomor: 167/Pdt.SusPHI/2016/PN .BdgPenyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-07-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 141/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
PT. WIRAKARYA SAKTI diwakili oleh Hoesin (Direktur)
Tergugat:
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
539 — 537
  • (fotokopi dari fotokopi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun1951 Tentang Pernyataan Berlakunya UndangUndang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR.23Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.(fotokopi dari fotokopi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun2004 Tentang Sisten Jaminan Sosial Nasional.(fotokopi dari fotokopi);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.