Ditemukan 1847 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pernurunan pembubuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 27-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2506 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — MUSTOFA bin USMAN, DKK VS AISJAH (Alm) dan SIDI MURSALIN, DKK
139 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan pengertian bidang menurut Kamus Besar BahasaIndonesia (Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2001) pada halaman148 adalah:1 n permukaan (yg) rata dan tentu batasnya: kubus itumempunyai enam ; 2 n ukuran panjang (5 hasta) untukmengukur panjang (tikar, layar, kulit, dsb): berapa tikar ini; 3 nlapangan (dl arti lingkungan pekerjaan, pengetahuan, dsb): perburuhan; 4 n segi pandangan; aspek: masalah itu harusditinjau dr ilmu ketatanegaraan; 5 p kata penggolong bagiBahwa berdasarkan pengertianpengertian
    Besar Bahasa Indonesia (Penerbit BalaiPustaka, Jakarta, 2001) pada halaman 1006 disebutkanpengertian se adalah: bentuk terikat dr esa 1 satu: ....e Sedangkan pengertian bidang menurut Kamus BesarBahasa Indonesia (Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2001)pada halaman 148 adalah:1 n permukaan (yg) rata dan tentu batasnya: kubus itumempunyai enam ; 2 n ukuran panjang (5 hasta) untukmengukur panjang (tikar, layar, kulit, dsb): berapa tikar ini; 3n lapangan (dl arti lingkungan pekerjaan, pengetahuan, dsb): perburuhan
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 08-06-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.HADI SUTRISNO
2.ARMAN SAPUTRA
3.MUHAMMAD AMIN
4.MUHAMMAD RUDI
5.MARYANTO NURJAMIN
Tergugat:
PT. ANUGERAH TRIDAYA MANDIRI
193 — 57
  • tidak mengindahkan petunjuk dan perintah majikan/Pengusaha makapenolakan petunjuk dan perintah dari majikan tersebut adalah menyalahi perjanjianmenurut Pasal 1603v, dan pada umumnya buruh/pekerja harus melakukanpekerjaannya ditempat yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sesuai dengankehendak majikan/Pengusaha jika tempat itu tidak ditetapkan dalam perjanjian,pekerjaan harus dilakukan ditempat dimana menurut keadaan dan sifat pekerjaan,pekerjaan itu harus dilakukan sesuai dengan asas pokok hukum perburuhan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-02-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 36/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
PT G4S Security Services Perseroan, Diwakili oleh Torkis David Parlaungan Batubara
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA DIRJEN PPK DAN K3 RI
460 — 1005
  • (Print Out);Surat dari Sutriyono tanggal 13 April 2005 Perihal: HubunganKerja (Fotokopi dari fotokopi);Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan denganpembandingnya, masingmasing diberi tanda T1 sampai dengan T48,sebagai berikut:T1:T4:T5:UndangUndang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang PernjataanBerlakunya Undangundang Pengawasan Perburuhan Tahun1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk SeluruhIndonesia.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-08-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 169/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
LINDA LILIANINGSIH, ST
Tergugat:
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
342 — 1275
  • Bukti T1: UndangUndang Nomor 3 Tahun 1951 tentang PernyataanBerlakunya UndangUndang Pengawasan Perburuhan TahunHalaman 51 dari 95 Halaman. Putusan Nomor 169/G/2019/PTUN. JKT2. Bukti T23. Bukti T34. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T91948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk SeluruhIndonesia. (fotokopi);: UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan. (fotokopi);: UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem JaminanSosial Nasional.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 21-12-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 264/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
ABDUL HAFIZ, DKK.
Tergugat:
PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
249 — 59
  • P13e:Bukti P13f;Bukti P13:Bukti P13h:Bukti P13i:Bukti P13):Bukti P14a:Bukti P14b:Bukti P15:Bukti P15a:Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat tertanggal31 Oktober 2018 No. 565/9496/HI Jamsos.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Periode 19992001.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) April 2000.Pemberitahuan tertanggal 11 April 2001, No. 059/GAS/IV/2001,tentang Perubahan Gaji Pokok Pekerja Mulai April 2001.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Periode 20012003.Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
    Hadi Subchan;Bahwa ahli merupakan dosen dan ahli hukum perburuhan;Bahwa norma dalam hukum perburuhan terbagi menjadi norma heteronom dan normaotonom;Bahwa norma heteronom adalah halhal yang diatur dalam peraturan perundangansementara norma otonom adalah hal yang tidak diatur dalam peraturan perundangan;Bahwa contoh norma otonom adalah PK, PP, PKB dan peraturan internal perusahaan;Bahwa contoh norma heteronom adalah undangundang, peraturan menteri, dan putusanpengadilan;Bahwa apabila terjadi pertentangan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-02-2008 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1111/Pdt. G/2008/PN. JKT. Sel
Tanggal 6 Agustus 2009 — 1. PT. MAHAMERU CITRA (“MAHAMERU”) 2. PT. CENTRA AKTIVINDO. Lawam (1). CCA Management BV (“CCA l”L (2). CCA International Limited (3). CCA Holdings Limited
159 — 86
  • Jangka waktu 60(enam puluh) hari tersebut dapat diperpanjang berdasarkan jumlah hari dalam waktumana pihak yang cidera janji terhalang untuk memperbaiki cidera janji tersebut karenaadanya keterlambatan yang tak terhindarkan, didefinisikan sebagai setiap keterlambatanyang dialami oleh pihak yang cidera janji disebabkan oleh sengketa perburuhan,kecelakaan yang tak terhindarkan, perintah pihak ketiga, kerusuhan sipil, huruhara, dankecelakaan kecelakaan lain; bencana alam dan situasisituasi lain yang
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 3/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 30 Mei 2018 — PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN, KERAJINAN TEKSTIL, KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (PK FSB GARTEKS SBSI) PT. INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY melawan: 1. GUBERNUR BANTEN 2. PT INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY
284 — 157
  • Prinsip, Tujuandan Upaya, khususnya dalam :Pasal 9 ayat (1) Tentang Prinsip, yang berbunyi :Organisasi inimemperjuangkan keadilan sosial, ekonomi dan politik.Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) tentang Tujuan yang berbunyi:Organisasi ini memiliki tujuan :Ayat (1) berbunyi: Meningkatkan kesejahteraan anggota;Ayat (2) berbunyi:menegakkan dan membela hakhak buruh hinggatercapainya Perjanjian Kerja Bersama;Pasal 11 Ayat (1) berbunyi: Berpartisipasi aktif dalam mempengaruhikebijakan pemerintah di bidang perburuhan
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Umum
Register : 09-04-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PN SURAKARTA Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Skt
Tanggal 21 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ENDANG SAPTO PAWURI, S.H.
Terdakwa:
WILDAN ADHYASTHA NAVIAN Bin ALAN MARHELAN
83 — 250
  • terdakwa ;Bahwa Secara hukum, memproduksi adalah, membikin/membuat danmenghasilkan suatu barang;Bahwa Dalam perkara ini terdakwa memproduksi suatu obat;Bahwa Yang membikin / membuat dalam arti melakukan perbuatansecara konkret adalah para pegawai produsennya;Bahwa Kalau ahli membaca surat dakwaan, para pegawai ini sebelummelakukan pekerjaannya mereka dilatih terlebih dahulu;Bahwa Bahanbahan ahli tahu karena membaca surat dakwaan akantetapi ahli tidak hapal;Bahwa Kalau dikaitkan dengan hubungan perburuhan
Pengadilan PN MEULABOH Perdata Tanah
Putus : 04-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN MEULABOH Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mbo
Tanggal 4 September 2017 — SUPARDI S, Berkedudukan di Jl. Tgk Di Blang Lor. Seulanga Gp. Lamdingin Kec. Kota Alam Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Marsian, SH Advokat, beralamat di Jl. Blang Tgk. II Lr. Tiga Desa Lam Lagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10-01-2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. ILATUNG, Bertempat tinggal di Desa Kuta Padang Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2.DIREKTUR PT. MIFA BERSAUDARA , Bertempat tinggal di Gedung TMT 19 F! Suite 901 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta Alamat Kantor Di Meulaboh Jl. Meulaboh-Tapak Tuan Km. 8 Desa Peunaga Cut Ujong Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada DADI MIRADI, SH dan YASIR ARAFAT CANIAGO,SH advokat pada Kantor Advokat SOPHAN SOSILO TUMANGGOR, SH.MH beralamat di Jln. Syiah Kuala Lr. Kulu No. 1 Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan- Meulaboh, Kab. Aceh Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3.CAMAT MEUREUBO , Bertempat tinggal di Jl. Datok Jenggot Meuh Mereubo Tp. Ladang Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dalam hal ini memberikan kuasa Kepada JAUHARI Pegawai pada Kantor Camat Kecamatan Mereubo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4.KEPALA DESA BALEE , Bertempat tinggal di Gp. Balee Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat , selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
156 — 26
  • Bahwa terkait hubungan Penggugat dengan kelompok yangdisebutkan Penggugat dalam posita 11, 12 gugatan termasukKeuchik Aji Ibrahim dan Tergugat llahtung, merupakan hubungankerja perburuhan dalam konteks Pekerjaan Penyiapan Lahan untukPemukiman Transmigrasi yang seluruh biayanya bersumber darikeuangan negara bukan uang pribadi Penggugat, bahkan Penggugatpada posita 7 gugatan mengakui bahwa pembukaan lahan tersebutjuga menggunakan alat berat TNI Angkatan Darat;7.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 11-11-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 13-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 182/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG
Tanggal 23 Februari 2015 — ABDULLATIF; DOHARMAN SILABAN; EDI SUSANTO; SUMALI; MAMAN BIN,SUPARMAN, DKK; LAWAN; PT.PERSISI CILEUNGSI MAKMUR;
65 — 8
  • BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa danmengadili perkara perkara perselisihan perburuhan dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Nama : ABDULLATIF ,Tempat Tgl Lahir : Indramayu,21111974Kewarganegaraan : Indonesia,Beralamat di : Griya Alam Sentosa,U,12A/7,Rt/Rw,009/009,Des/Kel,Pasirangin,Kec,Cileungsi BogorPekerja; : PT Persisi Cileungsi Makmur,Nama : DOHARMAN SILABAN
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-07-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
Tanggal 16 April 2021 — - MUHAMMAD ANWAR (PEMOHON KASASI/TERGUGAT) - PT FREEPORT INDONESIA (TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)
307 — 186
  • sendiri maupun halanganyang seharusnya dapat dihindari pengusaha;Halaman 30 dari 76 halaman Putusan nomor 3/Pdt.SusPHI/2021/PN Jap12.13.14.15.16.Bahwa dengan hanya membayar hakhak berupa upah pokok saja tidakbenar sehingga masih ada hakhak dari Tergugat yang belum diselesaikandalam masa penyelesaian perselisihan PHK ini;Bahwa dalil posita poin 24 sampai dengan 26 tentang upah proses 6 bulanitu dasarnya adalah KEPMEN 150/2000 yang didasari dari UU Nomor 22tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-01-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 / PDT.SUS-PHI / 2015 / PN.BDG
Tanggal 13 Juli 2015 — 1.DJOHAN WAHYUDHI, SE ;2.NUR FAHMI FUAD ;3.EDI SOEWARDOJO ;4.JUSUF ARIFANDY ;5.VERRE C. M BOESTAMI ,DKK; L A W A N; PT INDOFARMA (Persero) Tbk; PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IGM),;
110 — 31
  • Apt 058312/DIR/SK/V1/2014 18 Juni 201415 Rahmawati 05831 1/DIR/SK/V1/2014 18 Juni 201416 Juwardi 058318/DIR/SK/V1/2014 18 Juni 2014 12.Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 Para Penggugat dengan tegasmenolak SK Tergugat (Direksi) karena tidak dilandaskan dengankesalahankesalahan maupun alasanalasan yang nyata dan jelas daripelanggaran Para Penggugat dan itu. merupakan tindakanbertentangan dengan normanorma hukum perburuhan, sehingga ParaPenggugat mengajukan Hak Bela & Bertanya yang dibuat oleh Ke16Karyawan
    Supervisor / 9,430,250 5 47,151,250VIIL.17 24.Bahwa adanya tindakan apriori dari Tergugat dengan memberikan SP1 s/d SP 3 dan memberikan surat PHK serta tidak membayar upahPara Penggugat yang tidak didasari keterangan dan alasan kesalahanyang jelas sebagaimana diatur menurut aturan perundangundangantenaga kerja berlaku terhadap ke 9 orang karyawan dari ParaPenggugat juga telah melaporkan tindakan tersebut pada kantorDisnakertrans melalui surat undangan Penggugat tentang gunamemediasi permaslahan perburuhan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-01-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 8 Agustus 2017 — WINARSO, dkk : GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
161 — 114
  • adalah Ketua Federasi Perjuangan BuruhIndonesia cabang DK Jakarta dan staff advokasi Pimpinan Pusat FederasiPerjuangan Buruh Indonesia dengan SK pencatatan (terlampir );Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FederasiPerjuangan Buruh Indonesia di atur sebagai berikut :Pasal 15 pengurus Pimpinan Cabang ayat (7) huruf i berbunyi mewakilikepentingan anggota cabang di dalam dan di luar pengadilanPasal 22 struktur dan wewenang pimpinan cabang ayat ( 7 ) huruf c angka3 membantu penyelesaian kasus perburuhan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-05-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 15 Nopember 2016 — PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI (PK FSB NIKEUBA) PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk ; 1. KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dkk
82 — 40
  • ., Ahli memberikanpendapat sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasKristen Indonesia dan Ahli dalam Bidang Perburuhan ;Bahwa untuk mendirikan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yangmelahirkan UU No. 21 tahun 2000 sebagai landasan untuk berserikatdi Indonesia, ada 2 konvensi dari 2 organisasi perouruhaninternasional yaitu konvensi ILO No 87 dengan keputusan PresidenNo. 83 tahun 1992 dan konvensi ILO No. 98 yang di
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-06-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 14 Juli 2020 — Pemohon:
Federasi Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika
Termohon:
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua
317 — 6085
  • Bahwa Pemohon tidak sepantasnya mengajukan permohonan ini karenaNota pemeriksaan bersifat rahasia sehingga tidak boleh di ungkap kePublik sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1951 TentangPernyataan berlakunya UU Pengawasan Perburuhan No. 23 Tahun 1948yang sejalan dengan ketentuan Pasal 17 huruf Undangundang tentangKeterbukaan informasi Publik.3.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Lain-lain
Register : 09-04-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN SURAKARTA Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Skt
Tanggal 21 Juni 2018 — Penuntut Umum: DIDIK ARIYANTO, S.H. Terdakwa: 1.SUWARDI als TATANG bin SARIMAN alm 2.MARYANTO als. GLENTO bin TUKINO 3.HERI DWI MANTO bin REBU. 4.JAJA ISWORO als. JAJA bin SUROTO 5.SUSILO als. SUS bin MASRIN.
95 — 9
  • Terdakwa;Bahwa secara hukum, memproduksi adalah, membikin/membuat danmenghasilkan suatu barang;Bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa memproduksi suatu obat;Bahwa yang membikin / membuat dalam arti melakukan perbuatan secarakonkret adalah para pegawai produsennya;Bahwa kalau saya membaca surat dakwaan, para pegawai ini sebelummelakukan pekerjaannya mereka dilatih terlebih dahulu;Bahwa bahanbahan saya tahu karena membaca surat dakwaan akan tetapisaya tidak hafal;Bahwa kalau dikaitkan dengan hubungan perburuhan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 05-10-2011 — Putus : 02-02-2012 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 49/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 2 Februari 2012 — SUMALI, SH.,MH; RODJAI S IRAWAN, SH.,MH Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
78 — 49
  • Hukun Pejabat Negara danPejabat Lainnya huruf A menyebutkan secara tegas bahwa yang dimaksud Pejabat Negaralainnya dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain:1.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;2.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;3.Hakim Pengadilan Pajak;4.Hakim Ad Hoc Peradilan Tindak Pidana Korupsi;5.Hakim Ad Hoc Pengadilan Niaga; 1026.Hakim Ad Hoc Peradilan Hak Asasi Manusia;7.Hakim Ad Hoc pada Peradilan Perikanan ;8.Hakim Ad Hoc Perselisihan Perburuhan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 23-09-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby
Tanggal 23 September 2013 — 1. PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR 2. PT. KALTIM MEDIKA UTAMA VS PT. DRIVER KALTIM MELAMINE
283 — 212
  • ., C.N.Umur 40 tahun, sebagai ahli dengan bersumpah telah memberikan keterangan danpendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak dalam perkara ini; Bahwa saksi bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas AirlanggaSurabaya dalam mata kuliah Hukum Kepailitan dan Hukum Perburuhan; Bahwa filosofi hukum kepailitan adalah terbayar dan terjaminnya hakhak parakreditor atas harta debitor secara adil, seimbang dan proporsional; Bahwa esensi dari hukum
Pengadilan PN PALOPO Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN PALOPO Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Plp
Tanggal 9 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. LUSIANA GROUP INDONESIA
Tergugat:
PT Vale Indonesia Tbk
326 — 188
  • suatu doktrin namanya pacta suntservanda itu pasal 1320 KUHPerdata dikaitkan dengan Pasal 1338KUHPerdata, jadi suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinyamengikuti pasal 1320, itu mengikat berlaku sebagai undangundanguntuk mengikat para pihak yang membuatnya;Bahwa kalau bicara Pasal 1320 dan Pasal 1340 KUHPerdata ituberbicara tentang perjanjian pada umumnya dan kalau kita bicaratentang umbrella agrmenent itu ketentuan umumnya ada pada pasal1601 KUHPerdata mengenal 3 jenis pemberian jasa yaitu: Perburuhan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-04-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 7 Nopember 2013 — 1. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 2. FEDERASI SERIKAT BURUH INDONESIA (FSBI);1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA, 2. PT. HANSOLL INDO
157 — 63
  • Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak sepertiberunding kolektif untuk menyatakan pendirian, pendapat, hak untukmengadakan perjanjian perburuhan dan perlindungan hukum ;3. Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan buruh pada bidangpekerjaan serta mewujudkan rasa persatuan sesama buruh tanpamembedakan lakilaki dan perempuan ;1.8.4. Mencapai kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya melalui kondisikerja yang layak ;Pasal 9 FungsiUntuk mencapai tujuan, organisasi ini berfungsi :I.