Ditemukan 597 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-10-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 9/Pdt.G.S/2016/PN.Smd
Tanggal 15 Nopember 2016 — EFFENDIE SASTRAATMADJA sebaga Penggugat dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Willayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede sebagai Tergugat
1117
  • Agung RI No. 3Tahun 2016 serta disyaratkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2015, Pasal 8;11 Bahwa dari aturan tersebut tidak ada satu kalimat pun yangmengharuskan pengambilan uang tersebut terlebih dahulu harusdilakukan penelitian (verivikasi) oleh Tergugat adapun aturanKonsinyasi yang berlaku hanya kalimat yang mengatakan uangtersebut dapat diambil di Kepaniteraan Pengadilan Negeri disertaidengan surat pengantar dari Tergugat; 12 Bahwa dari atauran
Register : 27-05-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 10-04-2018
Putusan PN BIAK Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Bik
Tanggal 11 Mei 2016 — - KALEP AMPNIR,SH - NONCE D. WAKUM,S.Sos
4616
  • selalu berjalanbersama sehingga dapat dilihat oleh keluarga baik Tergugat maupun Penggugatyang selalu menyampaikan informasi kepada saya Sebagai lstri yang tidakmenginginkan hubungan keluarga sebagai suami istri di rusak oleh orang lain;Bahwa Penggugat pada Gugatan nomor 12 tentang surat permohonan ijin ceraikepadaSekretaris Daerah Biak Numfor yang kemudian dikabulkan oleh SekretarisDaerah untuk mengeluarkan surat ijin cerai dengan nomor surat : 181/1751tanggal 20 Januari 20016 adalah menyalahi atauran
Register : 10-09-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 05-11-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 198-K/PM.III-19/AD/IX/2020
Tanggal 2 Nopember 2020 — Oditur:
Sumaryo, SH
Terdakwa:
Natalis Wiliam Kora
15844
  • Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritanyang berlaku.3. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belumkembali ke Kesatuan.4.
Putus : 24-05-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Tlg
Tanggal 24 Mei 2016 — I. RIJA EFENDI Bin NYOTO ; II. NUR HAMIM bin KAYAT ; III. MUHAMAD BASOFI bin KHOMARUDIN ; IV. GANANG ANUGERAH MOHAMAD IMANULLOH bin SUGENG ; V. FAJAR SAHRI bin SAMSUDIN
326
  • FAJAR SAHRI binTerbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagai pelaku usaha bersamasama memperdagangkanbarang dan/atau jasa yang yang tidak mencantumkan tanggalkedaluwarsa dan atau tidak memasang label atau membuatpenjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isibersih, komposisi , atauran pakai, tanggal pembuatan akibatsampingan, nama dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untukpenggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuatmelanggar pasal pasal
    setidak tidaknyadisuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Tulungagung , telah secara bersama sama atau bertindak sendirisendiri baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atauyang turut serta melakukan sebagai pelaku usaha telah memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mencantumkantanggal kedaluwarsa dan atau tidak memasang label atau membuatpenjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, beras / isi bersih,komposisi , atauran
Register : 18-08-2015 — Putus : 30-10-2015 — Upload : 15-02-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 428/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 30 Oktober 2015 — MENKEU RI CQ.DIRJEND PAJAK CQ.KEPALA KANWIL DIRJEND PAJAK JAKARTA PUSAT CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SDN >< NY.HANDARA JOELIARDI,CS
6230
  • Bank Pasific dilikuidasi oleh Tim Likuidasi sesuaidengan ketentuan dan atauran hukum yang berlaku dan terhitung sejaktanggal 8 Maret 2007 selurun asset PT. Bank Pasific (DL) telahdiambilalih/diserahkan oleh Tim Likuidasi PT. Bank Pasific (DL) kepadaPemerintah selaku kreditur;.
Register : 26-02-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 27-K/PM.III-19/AD/II/2018
Tanggal 22 Mei 2018 — Oditur:
MARTHIN KOGOYA, S.H,.M.M.
Terdakwa:
Willyams Fernando Rahangmetan
11959
  • Bahwa Terdakwa tidak menghayati atauran disiplinkeprajuritan yang berlaku.3.
Register : 02-03-2017 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 64/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pbr
Tanggal 10 April 2017 — PT PLN Persero Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Pekanbaru vs WAHAB SIHOMBING
20160
  • adalah BPSK dengan alasan keputusan BPSK tidak taat azas yaitumanfaat, keselamatan konsumen, atau kepastian hukum, yang diajukan baik olehkonsumen maupun oleh pelaku usaha.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama darigugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti surat P1 s/d P5 yangdiajukan oleh pihak penggugat dipersidangan ternyata pihak penggugat tidak dapatmembuktikan dalildalil gugatanya bahwa BPSK telah bertindak melampaui bataskewenangannya atau melanggar atauran
Upload : 05-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/PDT/2011
UMAR MUCHSIN; PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
4430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim Pengadilan TinggiBandung telah salah dan menerapkan hukumatau. aturan yang berlaku, yaitu) PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 khusus Pasal 32,yang menjadi pertimbangannya pada halaman 7alinea 5, dan berdasarkan prinsippemberlakuan atauran perundang undangan,termasuk Peraturan Pemerintah tersebut,tidak berlaku surut, sedangkan Majelis Hakimmemberlakukan Peraturan Pemerintah tersebutterhadap bukti P1 dan P2 yang terjadisebelum Peraturan Pemerintah tersebutberlaku, yaitu) Pasal
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN TUBAN Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tbn
Tanggal 10 September 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD EDY ARIFIN, SH
Terdakwa:
YOTO Als BAYAN Bin SUPENO
388
  • dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan tindak pidana yangdilakukannya sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapatidak lain adalah dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang bahwa dalam perkara ini barang siapa dilihat darikemampuan bertanggungjawab maka majelis berpendapat unsur barang siapamerupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segalaperbuatan dilakukan yang melanggar atauran
Register : 06-12-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 30-G-2016-PTUN-PDG
Tanggal 11 April 2017 — LEONARDUS TAMBA LAWAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI BALDUIN PURBA
281238
  • bahwa objek yang dimohonkandalam surat Penggugat dimaksud adalah permohonan bongkar danblokir atas sebuah bangunan yang bukan hak milik penggugat danjuga tidak berada/berdiri di atas lahan atau tanah milik Penggugatoleh sebab itu Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenangpununtuk menetapkan pembongkaran atau pemblokiran atasbangunan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak serta mertadiwajibkan untuk mengeluarkan Keputusan Pejabat TUN hanyaberdasarkan permohonan Penggugat melainkan harus didasarkanpada atauran
Register : 01-02-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 134-K/PM.III-19/AL/II/2017
Tanggal 27 April 2018 — Oditur:
Inrefnis, SH
Terdakwa:
Hardi Hamsyah
11555
  • Bahwa Terdakwa tidak menghayati atauran disiplinkeprajuritan yang berlaku.3.
Register : 29-04-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN KOTABUMI Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Kbu.
Tanggal 6 Juli 2015 — DEDDY TERNANDO Bin SLAMET
326
  • saksimembayar jasa kepada terdakwa karena sudah mengantar saksi dan saksi tidak merasadiperas oleh terdakwa;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;Menimbang bahwa telah juga didengar keterangan saksi Verballisan dibawah sumpahyang pada pokoknya meneangkan sebagai berikut :1Saksi RONALDOBahwa sebelum kejadian saksi tidak kenal dengan terdakwa, setelah saksi melakukanpemeriksaan baru saksi mengenal terdakwa;Bahwa selama pemeriksaan terdakwa, saksi memeriksa sesuai dengan atauran
Register : 15-12-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1580/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ADE AZHARIE, SH.
Terdakwa:
RAHMAD PADJA ALIAS NOMAN ALIAS PAPA FIA BIN SYAHRIL PADJA.
358244
  • menggunakan hukum yangsesuai dengan Syariat Islam atau Negara Islam sehingga apa bila disuatu negara tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan SyariatIslam maka wajib hukumnya untuk di perangi Sampai negara tersebutmenggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat islam.e Thogut yakni pemerintah di suatu negara yang tidak menggunakanhukum yang sesuai dengan Syariat Islamtermaksud Pemerintah RepublikIndonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islamsehingga wajid hukumnya untuk tidak mengikuti atauran
    menggunakanhukum yang sesuai dengan Syariat Islam atau Negara Islam sehingga apabila di Suatu negara tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan SyariatIslam maka wajiod hukumnya untuk di perangi Ssampai negara tersebutmenggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat islam, Thogut yaknipemerintah di suatu negara yang tidak menggunakan hukum yang sesuaidengan Syariat Islamtermaksud Pemerintah indonesia yang tidakmenggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga kita wajib hukumnyauntuk tidak mengikuti atauran
    berhenti Sampai negera tersebut menggunakan hukumyang sesuai dengan syariat islam.ae Bahwa seruan atau perintah dari Ustad YASIN pada saat Terdakwamengikuti kajian Khusus di Masjid Kompleks Darul Ansor Kayamanya Posoyaitu lebin banyak memberikan motifasi dan semangat agar tetap istiqomah(tetap dalam ketaatan) untuk berjuang menegakan daulah islamiyah denganmenimbulkan kebencian terhadap Thogud (Pemerintah Indonesia) dananshor Thoqut (Aparat Kepolisian) dengan menyampaikan apabila tidakmentaati atauran
    yang menggunakan hukum yang sesualdengan Syariat Islam atau Negara Islam sehingga apa bila di suatu negara tidakmenggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam maka wajib hukumnyauntuk di perangi Sampai negara tersebut menggunakan hukum yang sesuaidengan Syariat islam, Thogut yakni pemerintah di suatu negara yang tidakmenggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islamtermaksud Pemerintahindonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga kitawajib hukumnya untuk tidak mengikuti atauran
Register : 28-01-2014 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 15/Pid.B/2014/PN.Bjb
Tanggal 2 April 2014 — SUTRISNO DIHARJO Als SUTRISNO Bin SUPARDI.
6117
  • sesuatu yang seluruhnyaatau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukankarena kejahatan.3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkankarena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untukitu.4 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatanatau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu atauran
    Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatanatau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu atauran pidana,jika berbedabeda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yangpaling berat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertadikuatkan dengan barang bukti yang dibenarkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwaTerdakwa telah melakukan perbuatan
Putus : 05-03-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Tlg
Tanggal 5 Maret 2015 — SUKARMAN Alias AMANG Bin Alm. SALABUN ;
368
  • Tulungagung atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Tulungagung , sebagai pelaku usaha telah memproduksi dan / ataumemperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan atautidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat /isi bersih, komposisi , atauran pakai, tanggal pembuatan akibat sampingan, nama dan nama pelakuusaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut
Register : 21-01-2014 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 11-K/PM.III-19/AD/I/2014
Tanggal 27 Maret 2014 — - Praka MUHAMMAD AMIN LINA
2914
  • Bahwa Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritanyang berlaku.3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinanaandisiplin di Satuan.4.
Register : 25-10-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 314-K/PM.III-19/AD/X/2017
Tanggal 11 April 2018 — Oditur:
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
Yohendra Molle
12328
  • Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yangberlaku.3.
Register : 08-12-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 358-K/PM.III-19/AL/XII/2017
Tanggal 24 April 2018 — Oditur:
Zulkarnain, SH.
Terdakwa:
Alfread Fakland, S.T.
13331
  • Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yangberlaku.3.
Register : 01-11-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 165-K/PM.III-19/AD/XI/2018
Tanggal 31 Januari 2019 — Oditur:
MARTHIN KOGOYA, S.H,.M.M.
Terdakwa:
Aderyanus Enock
7830
  • Terdakwa tidak =menghayati atauran disiplinkeprajuritan yang berlaku.Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 163K/PM.II19/AD/XI/20182 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampaisekarang.Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukumansebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil danseimbang dengan kesalahan Terdakwa.Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harusdibebani untuk membayar biaya perkara.Menimbang
Register : 03-08-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 10 /Pid.Prap/2016/PN.Dps
Tanggal 23 Agustus 2016 — ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS TAYLOR melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI CQ. DIREKTUR RESKRIMUM POLDA BALI
487393
  • Menjawab pertanya tersebut diatas, makaPEMOHON dalam hal ini akan membahas tentang ketentuan Gelar Perkarayang diatur oleh PERKAP 12/201 4.Bahwa berdasarkan Pasal 69PERKAP 12/2014 menyatakan sbb:Gelar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf e,dilaksanakan dengan Cara:a. gelar perkara biasa; dan b. gelar perkara khusus)Bahwa merujuk pada atauran PERKAP 12/2014Pasal 70 yang berbunyi(1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a,dilaksanakan pada tahap:n0 nnn nn nnn