Ditemukan 597 data
111 — 7
Agung RI No. 3Tahun 2016 serta disyaratkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2015, Pasal 8;11 Bahwa dari aturan tersebut tidak ada satu kalimat pun yangmengharuskan pengambilan uang tersebut terlebih dahulu harusdilakukan penelitian (verivikasi) oleh Tergugat adapun aturanKonsinyasi yang berlaku hanya kalimat yang mengatakan uangtersebut dapat diambil di Kepaniteraan Pengadilan Negeri disertaidengan surat pengantar dari Tergugat; 12 Bahwa dari atauran
46 — 16
selalu berjalanbersama sehingga dapat dilihat oleh keluarga baik Tergugat maupun Penggugatyang selalu menyampaikan informasi kepada saya Sebagai lstri yang tidakmenginginkan hubungan keluarga sebagai suami istri di rusak oleh orang lain;Bahwa Penggugat pada Gugatan nomor 12 tentang surat permohonan ijin ceraikepadaSekretaris Daerah Biak Numfor yang kemudian dikabulkan oleh SekretarisDaerah untuk mengeluarkan surat ijin cerai dengan nomor surat : 181/1751tanggal 20 Januari 20016 adalah menyalahi atauran
Sumaryo, SH
Terdakwa:
Natalis Wiliam Kora
158 — 44
Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritanyang berlaku.3. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belumkembali ke Kesatuan.4.
32 — 6
FAJAR SAHRI binTerbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagai pelaku usaha bersamasama memperdagangkanbarang dan/atau jasa yang yang tidak mencantumkan tanggalkedaluwarsa dan atau tidak memasang label atau membuatpenjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isibersih, komposisi , atauran pakai, tanggal pembuatan akibatsampingan, nama dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untukpenggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuatmelanggar pasal pasal
setidak tidaknyadisuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Tulungagung , telah secara bersama sama atau bertindak sendirisendiri baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atauyang turut serta melakukan sebagai pelaku usaha telah memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mencantumkantanggal kedaluwarsa dan atau tidak memasang label atau membuatpenjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, beras / isi bersih,komposisi , atauran
62 — 30
Bank Pasific dilikuidasi oleh Tim Likuidasi sesuaidengan ketentuan dan atauran hukum yang berlaku dan terhitung sejaktanggal 8 Maret 2007 selurun asset PT. Bank Pasific (DL) telahdiambilalih/diserahkan oleh Tim Likuidasi PT. Bank Pasific (DL) kepadaPemerintah selaku kreditur;.
MARTHIN KOGOYA, S.H,.M.M.
Terdakwa:
Willyams Fernando Rahangmetan
119 — 59
Bahwa Terdakwa tidak menghayati atauran disiplinkeprajuritan yang berlaku.3.
201 — 60
adalah BPSK dengan alasan keputusan BPSK tidak taat azas yaitumanfaat, keselamatan konsumen, atau kepastian hukum, yang diajukan baik olehkonsumen maupun oleh pelaku usaha.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama darigugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti surat P1 s/d P5 yangdiajukan oleh pihak penggugat dipersidangan ternyata pihak penggugat tidak dapatmembuktikan dalildalil gugatanya bahwa BPSK telah bertindak melampaui bataskewenangannya atau melanggar atauran
44 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan TinggiBandung telah salah dan menerapkan hukumatau. aturan yang berlaku, yaitu) PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 khusus Pasal 32,yang menjadi pertimbangannya pada halaman 7alinea 5, dan berdasarkan prinsippemberlakuan atauran perundang undangan,termasuk Peraturan Pemerintah tersebut,tidak berlaku surut, sedangkan Majelis Hakimmemberlakukan Peraturan Pemerintah tersebutterhadap bukti P1 dan P2 yang terjadisebelum Peraturan Pemerintah tersebutberlaku, yaitu) Pasal
AHMAD EDY ARIFIN, SH
Terdakwa:
YOTO Als BAYAN Bin SUPENO
38 — 8
dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan tindak pidana yangdilakukannya sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapatidak lain adalah dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang bahwa dalam perkara ini barang siapa dilihat darikemampuan bertanggungjawab maka majelis berpendapat unsur barang siapamerupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segalaperbuatan dilakukan yang melanggar atauran
281 — 238
bahwa objek yang dimohonkandalam surat Penggugat dimaksud adalah permohonan bongkar danblokir atas sebuah bangunan yang bukan hak milik penggugat danjuga tidak berada/berdiri di atas lahan atau tanah milik Penggugatoleh sebab itu Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenangpununtuk menetapkan pembongkaran atau pemblokiran atasbangunan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak serta mertadiwajibkan untuk mengeluarkan Keputusan Pejabat TUN hanyaberdasarkan permohonan Penggugat melainkan harus didasarkanpada atauran
Inrefnis, SH
Terdakwa:
Hardi Hamsyah
115 — 55
Bahwa Terdakwa tidak menghayati atauran disiplinkeprajuritan yang berlaku.3.
32 — 6
saksimembayar jasa kepada terdakwa karena sudah mengantar saksi dan saksi tidak merasadiperas oleh terdakwa;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;Menimbang bahwa telah juga didengar keterangan saksi Verballisan dibawah sumpahyang pada pokoknya meneangkan sebagai berikut :1Saksi RONALDOBahwa sebelum kejadian saksi tidak kenal dengan terdakwa, setelah saksi melakukanpemeriksaan baru saksi mengenal terdakwa;Bahwa selama pemeriksaan terdakwa, saksi memeriksa sesuai dengan atauran
ADE AZHARIE, SH.
Terdakwa:
RAHMAD PADJA ALIAS NOMAN ALIAS PAPA FIA BIN SYAHRIL PADJA.
358 — 244
menggunakan hukum yangsesuai dengan Syariat Islam atau Negara Islam sehingga apa bila disuatu negara tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan SyariatIslam maka wajib hukumnya untuk di perangi Sampai negara tersebutmenggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat islam.e Thogut yakni pemerintah di suatu negara yang tidak menggunakanhukum yang sesuai dengan Syariat Islamtermaksud Pemerintah RepublikIndonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islamsehingga wajid hukumnya untuk tidak mengikuti atauran
menggunakanhukum yang sesuai dengan Syariat Islam atau Negara Islam sehingga apabila di Suatu negara tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan SyariatIslam maka wajiod hukumnya untuk di perangi Ssampai negara tersebutmenggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat islam, Thogut yaknipemerintah di suatu negara yang tidak menggunakan hukum yang sesuaidengan Syariat Islamtermaksud Pemerintah indonesia yang tidakmenggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga kita wajib hukumnyauntuk tidak mengikuti atauran
berhenti Sampai negera tersebut menggunakan hukumyang sesuai dengan syariat islam.ae Bahwa seruan atau perintah dari Ustad YASIN pada saat Terdakwamengikuti kajian Khusus di Masjid Kompleks Darul Ansor Kayamanya Posoyaitu lebin banyak memberikan motifasi dan semangat agar tetap istiqomah(tetap dalam ketaatan) untuk berjuang menegakan daulah islamiyah denganmenimbulkan kebencian terhadap Thogud (Pemerintah Indonesia) dananshor Thoqut (Aparat Kepolisian) dengan menyampaikan apabila tidakmentaati atauran
yang menggunakan hukum yang sesualdengan Syariat Islam atau Negara Islam sehingga apa bila di suatu negara tidakmenggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam maka wajib hukumnyauntuk di perangi Sampai negara tersebut menggunakan hukum yang sesuaidengan Syariat islam, Thogut yakni pemerintah di suatu negara yang tidakmenggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islamtermaksud Pemerintahindonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga kitawajib hukumnya untuk tidak mengikuti atauran
61 — 17
sesuatu yang seluruhnyaatau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukankarena kejahatan.3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkankarena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untukitu.4 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatanatau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu atauran
Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatanatau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu atauran pidana,jika berbedabeda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yangpaling berat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertadikuatkan dengan barang bukti yang dibenarkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwaTerdakwa telah melakukan perbuatan
36 — 8
Tulungagung atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Tulungagung , sebagai pelaku usaha telah memproduksi dan / ataumemperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan atautidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat /isi bersih, komposisi , atauran pakai, tanggal pembuatan akibat sampingan, nama dan nama pelakuusaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut
29 — 14
Bahwa Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritanyang berlaku.3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinanaandisiplin di Satuan.4.
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
Yohendra Molle
123 — 28
Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yangberlaku.3.
Zulkarnain, SH.
Terdakwa:
Alfread Fakland, S.T.
133 — 31
Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yangberlaku.3.
MARTHIN KOGOYA, S.H,.M.M.
Terdakwa:
Aderyanus Enock
78 — 30
Terdakwa tidak =menghayati atauran disiplinkeprajuritan yang berlaku.Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 163K/PM.II19/AD/XI/20182 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampaisekarang.Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukumansebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil danseimbang dengan kesalahan Terdakwa.Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harusdibebani untuk membayar biaya perkara.Menimbang
487 — 393
Menjawab pertanya tersebut diatas, makaPEMOHON dalam hal ini akan membahas tentang ketentuan Gelar Perkarayang diatur oleh PERKAP 12/201 4.Bahwa berdasarkan Pasal 69PERKAP 12/2014 menyatakan sbb:Gelar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf e,dilaksanakan dengan Cara:a. gelar perkara biasa; dan b. gelar perkara khusus)Bahwa merujuk pada atauran PERKAP 12/2014Pasal 70 yang berbunyi(1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a,dilaksanakan pada tahap:n0 nnn nn nnn