Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor: 722/1975, terdaftar atas namaXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1970, sebagai anaklakilaki dari pasangan suami istri XXXXX dan XXXXxX, diterbitkan atasnama Walikotamadya Kepala Daaerah Tingkat Il Bandung, tertanggal 21Januari tahun 1975, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, Bukti T.1;.

Bahwa, benar dalam APBD tahun anggaran 2008 dan tahun2009 terdapat program/kegiatan penyelenggaraan Rapat KerjaPanitia Knusus DPRD Kota Bandung yang tercantum dalam :e Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daaerah (SKPD) tahun 2008 Nomor1.20.1.20.04.15.01.5.2 dengan nilai Rp.9.199.712.500,(sembilan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuhratus dua belas ribu lima ratus rupiah) serta DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) tahun

Negara atau perekonomianNegara sebagai akibat perbuatan terdakwa sedangkan tentangkerugian riil tidak perlu dibuktikan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangdiajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti dalampersidangan terungkap sumber dana keuangan dalam kegiatanpenyelenggaraan Rapat Kerja Panitia Khusus DPRD Kota Bandungtahun 2008 dan tahun 2009 adalah dari dana APBD Kota Bandung yangyang tercantum dalam :e Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daaerah

No. 04/G/2013/PTUN.PLK.Tata Cara Pencalonan Pemilinan Umum Kepala Daaerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 huruf E angka 1 f angka 6 menyebutkan KPUPulang Pisau dapat menolak pendaftaran bakal pasangan calon dari partaipolitik/gabungan partai politik, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan minimalpersyaratan jumlah suara sah atau kursi bagi partai politik/gabungan partai politik,dengan mengembalikan berkas perndaftaran bakal pasangan calon kepada partaipolitik atau gabungan

Bahwa, benar dalam APBD tahun anggaran 2008 dan tahun2009 terdapat program/kegiatan penyelenggaraan Rapat KerjaPanitia Knusus DPRD Kota Bandung yang tercantum dalam :e Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daaerah (SKPD) tahun 2008 Nomor1.20.1.20.04.15.01.5.2 dengan nilai Rp.9.199.712.500,(sembilan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuhratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sertaDokumen...Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD

atau perekonomianNegara sebagai akibat perbuatan terdakwa sedangkan tentangkerugian riil tidak perlu dibuktikan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksiSsaksi yangdiajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti dalampersidangan terungkap sumber dana keuangan dalam kegiatanpenyelenggaraan Rapat Kerja Panitia Khusus DPRD Kota Bandungtahun 2008 dan tahun 2009 adalah dari dana APBD Kota Bandung yangyang tercantum dalam : e Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daaerah

menetapkan landasan hukum terkait pengurusan izindan penarikan retribusi terhadap izin izin dimaksud, maka PemerintahDaerah juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011Tentang Retribusi lzin Gangguan dimana dalam aturan dimaksud,dijelaskan mengenai pengertian izin gangguan adalah izin yang diberikanbagi tempat tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 Jo Stbl tahun 1940 Nomor 14dan Nomor 450;Bahwa, dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daaerah

menetapkan landasan hukum terkait pengurusan izin danpenarikan retribusi terhadap izin izin dimaksud, maka Pemerintah Daerah jugatelah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang RetribusiIzin Gangguan dimana dalam aturan dimaksud, dijelaskan mengenai pengertianizin gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat tempat usahaberdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926Jo Stbl tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;Bahwa, dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daaerah

daerahseharusnya Terdakwa justru memberikan informasi kepada pimpinannya yaituBupati dan Pimpinan Dewan bahwa permintaannya tidak bisa dilaksanakankearena tidak ada aturannya, namun dalam hal ini Terdakwa justrumenggunakan kewenangannya tersebut untuk tetap menganggarkan BantuanKesejahteraan Persiapan Pensiun Para Pimpinan dan Anggota Dewan denganalasan perintah atasan, pada segala hal yang berkaitaan dengan penggunaankeuangan daerah menjadi tanggung jawab Terdakwa karena jabatannyasebagai pengelola keuangan daaerah

saksi Frimei Darwisno Saragih, juga menerangkan bahwasaksi tinggal di Jalan Makmur, tidak jauh dari lokasi tanah sengketa, dan menjadi ketuaRT dari tahun 2013 s/d sekarang, dimana sebelum saksi ketua RT adalah Panggabean dansebelum Panggabean adalah Pak Rahman, dan nama lokasi tersebut sekarang adalah RT04/RW 02, desa Baru, dan setahu saksi tidak ada nama Syaripudin menjadi ketua RT dilokasi tanah sengketa tersebut, Cuma ditempat lain, saksi mengetahui bahwa Syaripudinpernah menjadi ketua RT di daaerah

Bahwa, benar dalam APBD tahun anggaran 2008 dan tahun2009 terdapat program/kegiatan penyelenggaraan Rapat KerjaPanitia Knusus DPRD Kota Bandung yang tercantum dalam :e Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daaerah (SKPD) tahun 2008 Nomor1.20.1.20.04.15.01.5.2 dengan nilai Rp.9.199.712.500,(Sembilan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuhratus dua belas ribu lima ratus rupiah) serta DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) tahun

Negara atau perekonomianNegara sebagai akibat perbuatan terdakwa sedangkan tentangkerugian riil tidak perlu dibuktikan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksiSsaksi yangdiajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti dalampersidangan terungkap sumber dana keuangan dalam kegiatanpenyelenggaraan Rapat Kerja Panitia Khusus DPRD Kota Bandungtahun 2008 dan tahun 2009 adalah dari dana APBD Kota Bandung yangyang tercantum dalam :Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daaerah

500/23.2/EKtanggal 28 Januari 2013 tentang Pengangkatan Badan Pengawas PD.Agrotama MandiriHalaman 20 dari 189 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2016/PN Pik253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor :12 Tahun 2008 tanggal 07 Mei 2008 Tentang Pendirian PerusahaanDaerah Perkebunan Agrotama MandiriCopy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor :13 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Daaerah

Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 13Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Daaerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Agrotama Mandiri255.

23.2/EKtanggal 28 Januari 2013 tentang Pengangkatan Badan Pengawas PD.Agrotama MandiriCopy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor :12 Tahun 2008 tanggal 07 Mei 2008 Tentang Pendirian PerusahaanDaerah Perkebunan Agrotama MandiriCopy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor :13 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Perubahan KeduaHalaman 178 dari 189 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPkK/2016/PN Pik255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.atas Peraturan Daaerah

Bahwa benar saksi pernah diminta oleh pihak yayasanDjojohadikusumo untuk meneliti arca yang tersimpandisana yaitu) sekitar tanggal 19 Desember 2007 dansetelah saksi membentuk team untuk meneliti acaratersebut dapat di ketahui bahwa benar arca tersebutbernama Nandisawahanamurti salah satu koleksi dariMuseum Radya Pustaka Surakarta, arcaNandisawahanamurti tersebut adalah benar termasuk80benda cagar budaya, yang berasal dari abad ke 7(tujuh) Masehi yang merupakan bagian bangunan candiyang terdapat di daaerah

Kabupaten Bangka Selatan TahunAnggaran 2017, yang dananya berasal dari APBD tahun 2017;Jabatan Saksi adalah sebagai Panitia Pemeriksa / Penerima HasilPekerjaan pada pelaksanaan Belanja Makan dan Minuman padakegiatan Penguatan fungsi Kesektariaan dan AdministrasiHalaman 187 dari 573 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Perkantoran serta Belanja makan dan minum pada kegiatanFasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bupati dan Wakil Bupatipada Sektariatan Daaerah Kabupaten Bangka Selatan TahunAnggaran

Saksi tandatangani danSaksi memberikan keterangan tidak dibawah tekanan;Saksi bekerja sebagai PNS sebagai Staff di bagian umumperlengkapan SETDA Kabupaten bangka Selatan;Saksi hanya mengetahu bahwa Terdakwa diajukan kepersidangankarena dugaan Tindak pidan korupsi dalam pelaksanaan BelanjaMakan dan Minuman pada kegiatan Penguatan fungsiKesektariaan dan Administrasi Perkantoran serta Belanja makandan minum pada kegiatan Fasilitasi Kelancaran PelaksanaanTugas Bupati dan Wakil Bupati pada Sektariat Daaerah

Selatan Tahun Anggaran 2017, yang dananya berasal dariAPBD tahun 2017;Bahwa kaitan atau hubungan Saksi dalam perkara ini yaitu karenaSaksi menandatangani berkas berkas pencairan /pembayarankegiatan salah satunya Berita Acara penerimaan barang sertaSPJ dalam kegiatan pelaksanaan Belanja Makan dan Minumanpada kegiatan Penguatan fungsi Kesektariaan dan AdministrasiPerkantoran serta Belanja makan dan minum pada kegiatanFasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bupati dan Wakil Bupatipada Sektariatan Daaerah

fungsi Kesektariaan dan AdministrasiHalaman 195 dari 573 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Perkantoran serta Belanja makan dan minum pada kegiatanFasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bupati dan Wakil Bupatipada Sektariatan Daaerah Kabupaten Bangka Selatan TahunAnggaran 2017;Bahwa Saksi diangkat sebagai Panitia Penyimpan barang dalamkegiatan pelaksanaan Belanja Makan dan Minuman pada kegiatanPenguatan fungsi Kesektariaan dan Administrasi Perkantoranserta Belanja makan dan minum pada kegiatan

FasilitasiKelancaran Pelaksanaan Tugas Bupati dan Wakil Bupati padaSektariatan Daaerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran2017 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah KabupatenBangka Selatan Nomor 188.4/3/VIII/2017 tanggal 16 Januari 2017;Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai penyimpan barangdaerah da Pengurus barang daerah sebagaimana KeputusanSurat Keputusan Sekda Kabupaten Bangka Selatan 188.4/4/ VIII/2017 tanggal 16 Januari 2017 adalah:o Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang

,Notaris di Jakarta ;Bukti T.I 14 : Photo copy Surat KeputusanMenteri Kehakiman RI Nomor : 027288.HT.01.01.Th.88,tanggal 18 Agustus 1988 ;Bukti T.I 15 : Photo copy Surat dari BupatiKepala Daaerah Tingkat II Bogor, tertanggal 21 April 1990,Nomor : 593.82/226Pem/KPPGT ;Bukti T.I 16 : Photo copy Surat dari BadanPertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tertanggal 18 Mei1995, Nomor : 460.2/149/ILPrw/KPN/95, tentang pemberianizin lokasi ;Bukti T.I 17 : Photo copy Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat

Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT.BGL.4) Belanja Makan dan Minum Tamu sebesar Rp. 1.437.740.000, (satu milyar empat ratus tiga puluh juta tjuh ratus empatpuluh ribu rupiah)Berawal adanya Nota Dinas dari masingmasing bidangseperti dari bidang Bupati, bidang Wakil Bupati, bidangSekretaris Daerah serta bidang Umum dan Perlengkapanpada Pemerintah Daaerah Kabupaten Mukomuko yangditujukan kepada Saksi SYARIFUDIN, S.IP Bin SYARIF.Bahwa atas nota dinas tersebut kemudian TerdakwaMARTANI Binti PATROK membuat konsep

Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT.BGL.1)Terhadap Belanja Tamu Daerah sebesar Rp. 4.591.364.400,(empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratusenam puluh empat ribu empat ratus rupiah)Berawal adanya Nota Dinas dari masingmasing bidangseperti dari bidang Bupati, bidang Wakil Bupati, bidangSekretaris Daerah serta bidang Umum dan Perlengkapanpada Sekretariat Daaerah Kabupaten Mukomuko yangditujukan kepada Saksi SYARIFUDIN, S.IP Bin SYARIF.Bahwa atas nota dinas tersebut kemudian TerdakwaMARTANI

PT.BGL.Terdakwa MARTANI Binti PATROK bersamasama denganSaksi SYARIFUDIN, S.IP Bin SYARIF pada KegiatanPenyediaan Makanan dan Minuman tersebut tidakdilaksanakan atau tidak diadakan sesuai dengan senyatanya.4) Belanja Makan dan Minum Tamu sebesar Rp. 1.437.740.000, (satu milyar empat ratus tiga puluh juta tjuh ratus empatpuluh ribu rupiah)Berawal adanya Nota Dinas dari masingmasing bidangseperti dari bidang Bupati, bidang Wakil Bupati, bidangSekretaris Daerah serta bidang Umum dan Perlengkapanpada Pemerintah Daaerah

BadanPermusyawaratan Negeri (BPN) Nakupia yang hadir;Bahwa saksi menyatakan saksi tidak melihat penandatanganan suratkesepakatan karena yang mewakili Badan Permusyawaratan Negeri(BPN) Nakupia untuk menyaksikan penandatanganannya adalahWakil Ketua;Halaman 52 dari 79 halaman Putusan Nomor 14/G/2020/PTUN.ABNBahwa saksi menyatakan saksi hadir saat sosialisasi mengenaipemilihan yang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten MalukuTengah Nomor 03 Tahun 2006, dimana yang memberikan sosialisasiadalah Kabag dari Pemerintah Daaerah

Putusan Nomor 27 P/HUM/2013Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;Bahwa terhadap permohonan a quo, berdasarkan Pasal 24A Ayat (1)UUD 1945 (Hasil Perubahan Ketiga) yang menegaskan bahwaMahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujiperaturan perundangundangan di bawah UndangUndang, sementaradalam permohonan judicial review atas Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2013 tentang Angaran Pendapatan Belanja Daaerah terkaitanggaran

bersebelahan namun jika lebihmaka diadakan sosialisasi;Saksi menyatakan berdasarkan Ketentuan Pasal 144 ayat (2) Peraturan DaerahKota Mataram Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pengaturan Tata Bangunan danLingkungan, yang menyebutkan bahwa:Apabila pemegang ijin mengalih kanhak atas tanahnya yang telah men dapatkan ijin membangun dan pelaksana anpembangunannya belum selesai atau belum dimulai, maka ijin membangun harusdibalik nama kepada pemegang hak atas tanah yangBahwa setahu saksi dalam Peta Peraturan daaerah

argumentasi Penggugatsebagaimana dalil gugatannya pada point 10 halaman 14 danpoint 11 halaman 15 yang membantah kebenaran perubahanakta PT Bina Citra Niaga melalui RUPS/RUPSLB, notabene hasilRUPS/RUPSLB aquo hasilnya menihilkan jabatan Penggugatdan Tergugat V serta kepemilikan saham masingmasingPenggugat dan Tergugat V, juga tak dapat dijadikan dasarmelekatkan adanya kepentingan hukum (legal standing) kepadaPenguggat sebab berkait dengan perubahan akta aquo sedangterproses pidananya ditingkat Kepolisian Daaerah

lima juta lima ratus delapan puluhsembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) ternyata telah disalahgunakan untuk keperluan yang tidak diatur dalam RAPBDes dan/atau dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan demikianperbuatan Terdakwa bersamasama dengan Asep Hidayat (Kepala Desa)dan Lilis Sumiyati (Bendahara Desa) tersebut, telah bertentangan denganUndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara joPermendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daaerah

Balikpapan.Bahwa tanah perwatasan tersebut di atas, diperolen Penggugat dengancara membuka, memanfaatkan dan menguasai tanah Negara sejak tahun1979 sampai dengan sekarang (selama + 38 tahun) secara berturutturutdan tidak pernah ditelantarkan dengan tujuan untuk dimiliki dan untukbercocok tanam antara lain padi, jagung, singkong, nanas, cempedak,pisang, kelapa serta tanaman lainnya untuk mencukupi kebutuhankehidupan keluarga Penggugat seharihari.Bahwa seiring dengan adanya (berlakunya) Peraturan Daaerah

Dan seperti apa yang diceritakandiatas bahwa daerah harus dapat bersinergi dengan kepentingan nasionalyaitu dengan menggali potensi daaerah namun tidak menghambat rencanaPemerintah Pusat dalam mengembangkan investasi yang dapatmemberikan satu nilai yang besar bagi pembangunan nasional.Bahwa karenanya rencana tersebut disesuaikan dengan rencanarencanaPemerintah Pusat sehingga proses pembangunan daerah berdasarkanotonomi daerah tersebut maupun pengembangan investasi yang berskalainternasonal dapat