Fatah pada tanggal 5 Agustus 1969, maka Sertifikat Hak Milik No41/ Mensere/ 1998 atas nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No 58/Mensere/ 1998 atas nama Tergugat Il, Sertifikat Hak Milik No 59/ Mensere/1998 atas nama Tergugat III, dan Sertifikat Hak Milik No 63/ Mensere/ 1998atas nama Almarhum Bong Tjin Knong Suami dari Tergugat IV dan Bapakdari Tergugat V, serta Sertifikat Hak Milik No 105 / Mensere/ 1998 atasnama Tergugat I, haruslah dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.Bahwa

Seluma;1 (Satu) Iembar permohonan Kekurangan Pengembalian Salah Transferkepada Bpk.Lison dari Bagian Keuangan Mutiara Sawit Seluma;1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Upah pekerjaan borongan angkutanbuah internal yang ditanda tangani sdr.Lison diatas materi 6000, Periode 01s/d 31 Januari 2019 a/n Lison;1 (Satu) lembar permohonan pembayaran Periode 01 s/d 31 Januari 2019;1 (Satu) lembar Kwitansi Periode 01 s/d 28 Februari 2019 a/n Lison;1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Progres Kontraktor No41

Bahwa Pada tanggal 29 Januari 1997 Penggugat Memperoleh sebidang tanah,berdasarkan proses jual beli Sertifikat Hak Milik 372 tahun 1988 antara NyonyaZubaidah Rizalaih Haulussy / Lestaluhu. berdasarkan Akta jual Beli yangdibuat oleh PPAT Arnasya Ahadiah Pattinama, SH dengan No41/13/Sirimau/JB/I/1997. Dan kemudian Penggugat melakukan proses baliknama atas nama Penggugat yaitu: TAN SIMON TANASAL/SIMON TANASAL,dengan luas 51.770 M2 ( lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh meterpersegi).

Edwin Maulana Bonatua Panjaitan sebagaisalah satu ahli waris almarhum Parulian Fachrudin Panjaitan sesuaidengan penetapan Pengadilan Agama kelas A Pontianak No41/Pdt/2014/PAPTK tanggal 13 Februari 2014; Sebagai Para Tergugat dalam perkara diatas adalah sebagai berikut :1:Tan Tje San Alias Hasan Matan (sebagai Tergugat 1 perkara Aquo),pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Hasanuddin No. 155. KelurahanSungai Jawi Dalam. Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianaksebagai Tergugat ;a..

TB Simatupang No41 Jakarta 12550 berdasarkan Surat Kuasa yangditandatangani oleh Ir Ambardy Efensi, M.Si. selakuPPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok Antasari,Direktorat Jenderal Bina Marga KementrianPekerjaan Uumum Republik Indonesia tertanggal 17Maret 2016, diselanjutnya disebut sebagaiTERBANDING IV semula TERGUGAT IV;5. Badan Pertanahan Nasional Kota Depok beralamat di Jalan BoulevardKota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang,Depok dalam hal ini dikuasakan kepada Bisyahril,SH.

permohonan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung RI untuk yang kedua kali terhadap putusan kasasi dalamperkara perdata no. 41/Pdt.G/2008/PN.Prm, sehingga secara hukumperkara Aquo Prematur adanya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Repliknya Pembantah telahmembantah dengan menyatakan yang diajukan PK ke Mahkamah AgungRl adalah mengenai adanya dua putusan yang berbeda dari dua peradilanyang berbeda tingkatannya sehingga menurut Pembantah dengan adanyaperbedaan dua buah putusan tersebut, putusan perkara no41

adanya pihak yang dirugikan, Menurut Majelis HakimUU No 41 Tahun 1999 mengisyaratkan dengan tegas bahwa pelanggaran terhadapketentuan dalam UU tersebut bersifat melawan hukum dalam ranah public dan bukan privatatau pribadi yang dirugikan dan pledoi ini juga harusdikesampingkan; Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa mengenaiperbuatan terdakwa yang bertujuan untuk kepentingan Mesjid dan bukan pribadi untukmencari keuntungan semata, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam UndangUndang No41

INLET 3272/DS.MULIA OUTLET 3242/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO40 HUSIN 8 52 3179/DS .MULYA 7150 INLET 3192/DS.MULYA OUTLET 3162/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO41 MARYONO 8 56 3235/DS.MULIA 7150 INLET 3256/DS.MULIA OUTLET 3226/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO42 SISWANTO 9 16 4086/DS.MULIA 7150 INLET 4115/DS.MULIA OUTLET 4085/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO43 GUNAWANS YAH 9 18 4173/DS.MULIA 7150 INLET 4178/DS .MULIA OUTLET 4148/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO44 SUJARKO 9 23 4153/DS.MULIA 7150 INLET 4168/DS.MULIA

ENDRO SUB SHM NO SUB SHM NO39 CAHYONO 49 3 3249/DS.MULIA 7150 INLET 3272/DS.MULIA OUTLET 3242/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO40 HUSIN D2 8 3179/DS.MULYA 7150 INLET 3192/DS.MULYA OUTLET 3162/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO41 MARYONO 56 4 3235/DS.MULIA 7150 INLET 3256/DS.MULIA OUTLET 3226/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO42 SISWANTO 16 a 4086/DS.MULIA 7150 INLET 4115/DS.MULIA OUTLET 4085/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO43 GUNAWANS YAH 18 2 4173/DS.MULIA 7150 INLET 4178/DS.MULIA OUTLET 4148/DS.MULIASUB SHM NO

OUTLE 3162/DS.MULYA 0ET MULYA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NO41 MARYONO 56 aan 7 INL 3256/DS. OUTLE 3226/DS.ET MULIA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NO42 SISWANTO 16 von INL 4115/DS. OUTLE 4085/DS.ET MULIA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NO43 van 18 wULee tnt 4178/ps. outLE 4148/ps.ET MULIA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NO44 SUJARKO 23 wuLtA INL 4168/DS. OUTLE 4138/DS.ET MULIA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NO45 PARYONO 27 1138/08. So INL 4157/DS.

menjalankan tugas selaku PPAIW di lingkungan KementerianAgama Kabupaten Solok yang memilki kKewenangan membuat Akta Ikrar Wakaf.Hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah KementerianAgama Propinsi Sumatera Barat Nomor : Kw.03/106/.KP.0705/605/204 (sebagaibukti tergugat F);2) Bahwa tergugat F dalam menjalankan tugasnya selaku PPAIW telah sesuaidengan syaratsyarat dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Ketentuan dan syaratsyarat penyelenggaaran ikrar wakaf diatur dalam UURI No41

Dewan Pengurus Cabang SerikatBuruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Lahat yangberalamat di Jalan Lintas Sumatera No 81, kampong 02,Desa Banjar sari, Kecamatan Merapi Timur, KabupatenLahat, Provinsi Sumatera Selatanberdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2016,yang telah diRegisterdi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Palembang Nomor22/SK/2017/PHI.PLG selanjutnya disebut sebagai ParaPenggugat;LAWANPTSinar Baru Wijaya Perkasa,berkedudukan di Jalan Residen A Rozak No41

GowaBahwa keberatan para pembanding yang pada pokoknya menerangkanbahwa JUDEX FACTIE tidak mencermati atau dianggap keliru bahwa Alm SomaiBin Muhammad (Kakek para Penggugat) telah menguasai dan menggarap tanahNegara seluas + 0.44 Ha (+4.400 M) dengan persil No 41 D III Kohir No. 699 C1terletak di lingkungan Bontobila Kelurahan Tubajeng Kecamatan BajengKabupaten Gowa adalah tidak benar karena tanah yang digugat oleh parapenggugat / para Pembanding berdasarkan dalil gugatannya adalah persil No41 DIIl

Perbuatan Terdakwa memberikan komisi sesuai SE No41/Dirop/0303tanggal 20 Maret 2003 dalam upaya meraih dan mencari pelangganbaru dan besarnva biaya didasarkan pada izin KANWIL POS yanguangnya dari hasil penjualan jasa Pos terhadap Telkomsel dan uanghasil pendapatan tersebut belum menjadi keuntungan dan belumdisetor ke Negara sehingga tidak dapat dikatakan uang Negara ;Menurut pendapat kami bahwa Majelis Hakim tersebut tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya sebab :1.1.1.

POS JAKARTA sejak tahun 2005sampai persidangan berlangsung menjelaskan bahwa SE41/Dirop/0303 tanggal 20 Maret 2003 telah dicabut karenabertentangan dengan peraturan / UndangUndang yang ada ;Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan komisi kepadapelanggan tidak sesuai dengan SE No41/Dirop/0303 tanggal20 Maret 2003 dalam JUKLAK Point IV B yang berbunyiKomisi yang dapat diberikan itu hanya 3 010 sedangkan dalampelaksanaannya Komisi diberikan melebihi ketentuan yaitusebesar 5 010 sampai 6 010 untuk semua transaksi

Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No41 Tahun 2004 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 42/ Tahun 2006,yang menjelaskan bahwa syarat sah untuk menjadi NAZHIR tidak lagidibatasi sekurangkurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyakbanyaknya10 orang , namun dalam konteks ini NAZHIR bisa berbentuk (a).Perseorangan, (b). Organisasi atau (c).

PerkebunNusantara XII Surabaya semester II Th. 2011 ;Bahwa atas dasar permintaan bagian Tanaman dan bagianKayu dan tanamansemusim terhadap kebutuhan pupuk tunggal Semester IT 2011, yang telah disetujui direksimaka dilaksanakan proses pengadaan pupuk melalui metode pelelangan umum dengantahapan proses ;Bahwa diterbitkan pengumuman pelelangan umum No41/085/RKS/IX/2011 tanggal 8 September 2011 yangditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasamelalui papan pengumuman di Kantor PTPN XII

(Persero)dan unit kerja serta melalui internet di Portal KementerianBUMN ,http//wwww.bumn.go.id/ptpn 12/peluangpelelangan umum sub bidang usaha usahapupuk2/yangtertanggal 15 September 2011 ;Bahwa dilaksanakan pengambilan dokumen pelelangan No41/085/IX/RKS/ 201 1tanggal 12 September 2011 ;Bahwa dilaksanakan Aanwijzing pada tanggal 20 September2011 dikantor pusat PTPN XII (Perseo) Jalan Rajawali 44Surabaya ;Bahwa dilaksanakan pemasukan Dokumen PenawaranPenawaran adminsitrasi (Sampul I) dan penawaran

Tarmizi Hasan status dan kedudukan dari segihukum sebagai penerima kuasa untuk melaksanakan pekerjaan CarryOver Pembangunan Gudang Beku Terintegrasi pada Dinas KelautanPerikanan Provinsi Aceh tahun anggaran 2017;Bahwa dalam perjanjian yang tertuang dalam akta No41 tertanggal 31Oktobr 2017 Notaris Salimah S.H., M.Kn di Banda Aceh yang isinyaantara lain penerima kuasa harus melaksanakan pekerjaan tersebutsesual dengan aturanaturan yang tertuang dalam rincian pekerjaansebagaimana mestinya dan haruS

Tapanuli Selatan Sipirokyang telah diberikan Menteri Kehutanan RI sesuai Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK.244/MenhutII/2011 tanggal 29 April 2011 sehinggaHalaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Psptuntutan Penggugat atas ganti tanah atau ganti kerugian atas kedua bidangobjek sengketa tidak beralasan secara hukum. hal itu disebabkan kalupunada surat tanah yang di punyai Penggugat yang berbentuk Sporadik yangditerbitkan baik kepala Desa atau Notaris maka sesuai Undangundang No41

BERDASARKAN Pasal 9 UUD Negara RepublikIndonesia Jo Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014, seharusnyaTergugat secara khusus tidak mengangkat Carlos Rajaguguk,SH No41 sebagai anggota LKS Tripartit Nasional mewakili KSBSI, karenamerupakan pelanggaran hukum dan melanggar UU Hak Cipta Pasal113 ayat (2) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf c,d,f dan/atau h UU RI No 28Tahun 2014 berdasarkan hal tersebut mohon untuk dibatalkan.Halaman 26 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUNJKT7.

halaman 2 dari 53UndangUndang yang berasal dari kawasan hutan tanpa Izin dari pejabatyang berwenang , mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, danturut serta melakukan perbuatan mencoba melakukan kejahatan dipidanajika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu ,bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 122 huruf (a)UU No 6 tahun 2011tentang Keimigrasian dan pasal 50 ayat (3)huruf m Jo pasal 78 ayat (12) UU No41

Terhadap Barang bukti 1 (Satu) Unit Buldoser warna kuning merk Komatsutipe D60 D8 dan 6130 (enam ribu seratus tiga puluh) batang pohon kelapasawit; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (15) undang undang no41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah bersifat imperatif, bahwa Semuahasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alatalattermasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatandan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampasuntuk Negara.

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengankeinginan Penggugat yang berkehendak untukmengganti nadzir dan atau membatalkan ATWkarena sangat bertentangan dengan UU khususnyapasal 3, pasal 45 UU No41 tahun 2004 tentangwakaf ;.

66 Tahun 2010 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 58 C ayat (1) tentang pengelolaan satuanpendidikan.Bahwa pendapat Tergugat VI akan terkesan netral dan obyektif sekiranyapendapatnya bukan merupakan pendapat pribadi, tetapi pendapat selaku PejabatPembuat Akte Ikrar Wakaf, sebagai Pejabat Publik yang dalam berpendapat danbertindak semestinya berpedoman pada standar baku berupa ketentuan yang telahdiatur dalam UU No41