Indikasi disharmoni tersebut semakin kuatdengan perginya tergugat dari rumah kediaman bersama sehingga terjadiperpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, setelah itu baikpenggugat maupun tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain.Sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secara jelastidak disebabkan oleh suatu hambatan geografis atau tekhnis karena selamapisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tinggal di wilayahKabupaten Jeneponto, yang sangat

yang rencananya Ganja tersebut akandibagikan oleh Anak kepada teman teman Anak;Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.SusAnak/2017/PN JapBahwa 3 (Tiga) bungkus plastik bening diduga Ganja yang ditemukandidalam Jok Motor Milik Anak tersebut adalah benar berupa narkotikagolongan I dalam bentuk tanaman ( Positif mengandung Ganja ) sesuai hasilpemeriksaan (uji laboratorium) Badan POM R. di Jayapura Nomor :PM.01.05.1101.10.17.8877 tanggal 07 Nopember 2017 yang ditanda tanganioleh B, Apt sebagai menejer tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 06 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negarayang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkannya kepadanya yang digugat oleh orang atau bandan hukumPerdata 5= = 222 nnn nn na nnn nnn nnn ne nnn ee ne nn cee nn ee nnn ne nenHal 11 Putusan No. 256/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2 dapatdiberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan PerangkatDesa secara tekhnis

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 7 Agustus 2019, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Tidakdapat dilakukan pemeriksaan perbandingan, karena pembanding yangtersedia tidak memenuhi syarat tekhnis, sehingga tidak dapat disimpulkan(No Decision);. Cap Stempel bukti QCS adalah non identik dengan Cap Stempelpembanding KCS, atau dengan kata lain Cap Stempel Kepala Kampunng20 Ilir Palembang, bukti yang dipersoalkan pada : 1 (satu) lembar suratKeterangan hak Usaha atas nama Sukardjo diatas kertas segeltertanggal 12 Maret 1962, tersebut pada Bab . A.

tersebut; Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt, menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merk Luffmanadalah produk tembakau dan berdasarkan UU RI Nomor : 36 Tahun 2009,Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis

Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt, menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UU RI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Temb akau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbh.Kesehatan yang secara tekhnis

berlaku; Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt, menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UU RI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis

;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan DanPerikanan Kabupaten Sinjai Nomor : 13 Tahun 2008 tentang PengangkatanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK SKPD) Dana Alokasi Khusus2(DAK) Tahun 2008 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai, Ir.Budiaman selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai,mengangkat Ir. Sulesty.

SA, MP. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008 pada DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai;Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Perpres Nomor : 08 Tahun 2006tentang Perubahan Keempat atas Keppres No. 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mempunyai tugas, wewenang dantanggung jawab sebagai berikut :a.b.Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;Menetapkan

No. 729 K/PID.SUS/2013Bahwa Terdakwa sebagai Kasubdin PUK Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Sinjai diberi tugas dan wewenang sebagai Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK) pada proyek pembangunan Balai Benih Ikan (BBI)tahun anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan DanPerikanan Kabupaten Sinjai Nomor : 13 Tahun 2008 tentang PengangkatanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK SKPD) Dana Alokasi Khusus(DAK) Tahun 2008 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai;Bahwa

Ruppa Anggota Tekhnis Hukum Balai Harta PeninggalanMakassar, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Penugasanmasingmasing tertanggal 20 Desember 2011 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah register No: 53/SK/Dal/Pdt/X1I/2011/PN. Maros tanggal 23 Desember 201 1; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT,; DAN1.

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 06 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

1 (satu) ekor kijang yang dibawa olehTerdakwa;Bahwa keahlian yang Ahli miliki yaitu pernah mengikuti Diklat PengendaliEkosistem Hutan di PDK Kadipaten pada tahun 2007 selama 1 minggu,kemudian tahun 2008 sampai 2014 di Direktorat Penyidikan danPengamanan Hutan, selanjutnya dari tahun 2014 sampai sekarang di BalaiKSDA Bali sebagai Koordinator perlindungan Kehutanan;Bahwa saat ini Ahli bekerja di Kantor Balai KSDA Bali Denpasar sebagaiKoordinator Perlindungan Hutan;Bahwa Ahli memiliki sertifikasi Tekhnis

diperairan Desa Batu Belubang Kab.Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kepulauan BangkaBelitung tahun 2009 sebagai staff Dinas Dinas Pertambangan dan Energi PropinsiKepulauan Bangka Belitung dan sejak bulan Desember 2011, saksi menjabat selakuInspektur Tambang di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan BangkaBelitung hingga sekarang ini;Bahwa sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap tekhnis

FATMAWATI BintiMUSTAFA KAMAL (didakwa dalam berkas perkara terpisah), selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan danPerikanan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danBendahara Pengeluaran Pembantu APBD Tahun Anggaran 2015, padatanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal

Hitam Putih tidak layak untuk menampung benih ikan, seharusnyaberdasarkan spesifikasi tekhnis pengadaan benih ikan yang ditetapkanoleh terdakwa selaku PA tanggal 05 Oktober 2015, setelah melakukanpembelian benih ikan lele, gurame dan nila, maka CV.

pencairan, membantu PPTK menyiapkan dokumenHalaman 42 dari 109 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bg.Harga Perkiraan Sendiri dan membantu PPTK menyiapkan Surat PerjanjianKerja ( Kontrak)Bahwa benar Pengangkatan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran PembantuBidang Budidaya Perikanan pekerjaan pengadaan benih ikan tahun anggaran2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bahwa selanjutnya dalam Buku Il tentang Pedoman Tekhnis AdministrasiHal. 7 dari 27 hal. Put.

Nomor 2155 K/Pdt/201417.18.19.20.21.dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RepublikIndonesia, halaman 101 AL angka 1 disebutkan:Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukanatas dasar hakhak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan,Hak Sewa dan lainlain;Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang melaksanakan eksekusi (pasal 195 ayat (6) dan ayat (7));Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor

Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo NusaCV. MonarucoCV.A. AlifahHalaman 117 dari 200 Putusan No.14/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.PdgBahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV.A.

Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo NusaCV. MonarucoCV. A. AlifahBahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. A.

Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :1 CV. Fajar Utama2 CV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo NusaoN Dn fF WwWCV. Monaruco9 CV.A. Alifahe Bahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :e CV. Jaya Karanae PT. Bilgis Nusantarae CV.A.

Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :1 CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo NusaCV. MonarucoCV. A. AlifahOo ON WD Nn FB WO WNHalaman 157 dari 200 Putusan No.14/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Pdge Bahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :1 CV. Jaya Karana2 PT.

Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :1 CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo Nusaont Nn on FF WY NYCV. Monaruco9 CV.A. Alifahe Bahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :e CV. Jaya Karanae PT. Bilgis Nusantarae CV.A.

Banten TA. 2013;200. 5 (lima) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.032/ DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600 SK.032/DBT/2013, tanggal

15 Pebruari 2013 tentang penetapan koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegitan pada Unit kerja dinas Bina Marga dan tata Ruang Prov.

ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten ;203. 1(Satu) bendel Foto Copy dilegalisir Dokumen penelitian kontrak nomor : 761/149.2 /SPK/PJ-KTI/ DBT/VII/ 2013 Tanggal 29 Juli 2013 nilai Rp. 23.419.786.000,- ;204. 1 (satu) berkas Term Of Reference (TOR) pekerjaan pembangunan jembatan Kedaung terletak di Kecamatan Sepatan Timur Batas Wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten TA. 2013 bulan Februari 2013 ;205. 1(Satu) Buku Dokumen Pekerjaan Perencanaan Tekhnis

Banten TA. 2013;5 (lima) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan KepalaDinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.032/DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penetapan KoordinatorPejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatanpada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013berikut 5 (lima) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Margadan Tata Ruang nomor : 600 SK.032/DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013tentang

Sutadi, S.T., M.Si menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentang Penetapan KoordinatorPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatanpada Unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran,dengan susunan sebagai berikut : Muchtar Sutanto, ST, Msi selaku Koordinator PPTK.; Dinihari Mulya Lestari, MT selaku PPTK.

Sutadi, S.T, M.Si menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentang Penetapan KoordinatorPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatanpada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran,dengan susunan sebagai berikut : Muchtar Sutanto, ST, Msi selaku Koordinator PPTK ; Dinihari Mulya Lestari, MT selaku PPTK ;Pada tanggal 27 Pebruari 2013 Ir. H.

Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentangPenetapan saksi Muchtar Sutanto, ST, Msi sebagai Koordinator PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (Koordinator PPTK) dan saksi Dinihari MulyaLestari, M selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) ;3. Tanggal 27 Pebruari 2013 saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku PenggunaAnggaran menerbitkan SK.No : 600/SK.040/DBT/2013, tentang PenunjukanPanitia peneliti pelaksanaan kontrak selaku Ketua saksi RobbyCahyadi,ST,MT ;4.

Tjt.e Tim Tekhnis (KPPT,DISHUTBUN, BPN,PENGENDALIANLINGKUNGAN, DINASPERTANIAN, BAPPEDA,ASISTEN I, PEMERINTAHKECAMATAN/ DESA)mengadakan pengkajian dalamhal ini perusahaan dimintauntuk melakukan presentasi didepan tim tekhnis dankemudian turun kelapangan.e Bila izin bisa diproseskemudian tim tekhnis memintakepada perusahaan untukrisalah pertimbangan tekhnispertanahanyang dilengkapidengan data lokasi di BPN.Bila data seluruhnya lengkap maka di rekomendasikan untuk dikeluarkan izinlokasi.Saksi menerangkan

Bahwa rangkaian proses perkawinan yang dimulai daripeminangan harus dimaknai sebagai perbuatan hukum yang dilakukanoleh kedua mempelai, yang karena terkait dengan ketentuanketentuanhukum lain serta adat kebiasaan serta tata krama pergaulan dalammasyarakat setempat, maka tekhnis pelaksaannya dilakukan olehkeluarga calon mempelai lakilaki dengan keluarga calon mempelaiperempuan. Meskipun demikian, pada hakikatnya, pihak prinsipal dariperbuatan hukum tersebut adalah kedua calon mempelai.

Bahwa demikian halnya dengan serah terima uang belanja,meskipun tekhnis penyerahan, penerimaan, penyimpanan, pengelolaanserta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan oleh kedua mempelai,namun demikian perbuatanperbuatan tersebut pada dasarnya adalahperbuatan kedua mempelai. Pihak keluarga hanya bertindak sebagaiwakil karena secara tekhnis kedua mempelai tidak memungkinkan untukdilibatkan menangani secara langsung.Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan nomor 497/Pdt.G/2021/PA Mrs.

(Fotokopi matrik biayamobilisasi alat berat terlampir);Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Sewa (Account No. 01715070534) yang diasumsikan sebagai biaya untuk tahun 2006 sebesar Rp.6.000.000,00 (poin 3) dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa biayaatas sewa tersebut kepada perseorangan sehingga secara tekhnis PemohonBanding tidak dapat mencatat sebagai biaya accrual, dikarenakan invoices baruditerbitkan pada saat penagihan.

(Fotokopi Glterlampir dalam Lampiran 10);Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Coal Hauling (AccountNo. 01713020534) yang diasumsikan dicatat terlalu besar sesuai data ledgerRp.2.920.770.384,00 (poin 5) dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwaatas tagihan biaya Coal Hauling tersebut terlambat Pemohon Banding terimasehingga secara tekhnis Pemohon Banding tidak dapat mencatat sebagai biayaaccrual, namun secara biaya belum dicatat pada tahun 2006.

(Fotokopi Bukti Pembayaran dan Bukti potong terlampir dalam Lampiran 11);Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Pemeliharaan Kendaraan(Account NO. 01715060530) yang diasumsikan sebagai biaya untuk tahun2006 sebesar Rp. 41.273.923,00 (poin 6) dengan ini Pemohon Bandingsampaikan bahwa atas tagihan biaya pemeliharaan kendaraan tersebutterlambat Pemohon Banding terima sehingga secara tekhnis Pemohon BandingHalaman 13 dari 85 halaman.

(Fotokopi GL dan Bukti Pembayaran terlampir dalam Lampiran 12);Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Analisa Batubara(Account No. 01716 10 534) yang diasumsikan sebagai biaya untuk tahun2006 sebesar Rp. 205.005.427,00 (Poin 7) dengan ini Pemohon Bandingsampaikan bahwa atas tagihan biaya analisa batubara tersebut terlambatPemohon Banding terima sehingga secara tekhnis Pemohon Banding tidakdapat mencatat sebagai biaya accrual, namun secara biaya belum dicatat padatahun 2006.

Dengan iniPemohon Banding tidak setuju untuk dikoreksi dikarenakan atas tagihan biayatersebut terlambat Pemohon Banding terima sehingga secara tekhnis PemohonBanding tidak dapat mencatat sebagai biaya accrual, namun secara biayabelum Pemohon Banding catat pada tahun 2006, oleh karenanya menurutpendapat Pemohon Banding dapat dibebankan di tahun 2007 dikarenakansecara prinsip biaya tersebut adalah benar terjadi dan belum pernahdibebankan di tahun sebelumnya dan secara biaya dapat dibebankan sesuaidengan