Ditemukan 1900 data
870 — 551
., kalimat tersebutsepengetahuan saksi untuk surat komisi B terkait permintaan tidakdilakukan RDP tidak boleh keluar dikarenakan hanya menjadikewenangan Ketua DPRD Propinsi Kalteng;Bahwa saksi mengetahui akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan olehKPK terkait uang Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)Halaman 43 Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.Pstmenurut penyidik terkait dengan suap untuk dilakukan RDP padahalseharusmya RDP tetap dilakukan dan saksi telah melaporkan kunjunganke Kantor
TRIMULYONO HENDRADI
Terdakwa:
DEDDY HANDOKO
160 — 57
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa DEDDY HANDOKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (suap) secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
164 — 0
Uang sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN pada tanggal 5 Oktober 2015, Daftar BB No.19 ;19) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran tunai Bank BRI tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening 037801000168306 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR, dengan penyetor atas nama ANDRI SOPHAN, keterangan Uang titipan perkara suap
132 — 37
tahun2013 telah diterima pertanggung jawaban Direksi oleh pemegang sahamdalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Bank Sumut dan tidak adapersoalan maka Direksi beserta bawahannya termmasuk juga TerdakwaZulkarnaen dalam melaksanakan operasional Bank tidak dapat dimintakanpertanggung jawaban secara hukum apalagi hukum pidana kecuali HasilRUPS (Rapat Umum Pemegang Saham ) yang mengusulkan / melaporkanbahwa Direksi dan bawahan nya telah melakukan tindak pidana karenaadanya mark up, fiktif dan menerima suap
154 — 70
tidak pernah ke pasir impun kerumah Toto Hutagalung, atau ke pila UjungBeurung;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;4.SAKSI: ADHLIAL AFWAN IZWAR, S.Stp (disumpah) menerangkan : bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik KPK;bahwa benar keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik KPK yang tercantum dalamBAP itu sudah benar;bahwa yang saksi terangkan di Penyidik KPK mengenai perkara suap
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
327 — 78
Tapi kalau aspek kerugiannegara terkait Suap, tipuan atau paksaan maka akan lari kepada ranahpidana hal ini menunjukkan bahwa persoalan substansi terkait pengambilankeputusan penganggaran jika dipersoalkan maka harus dilakukanpenyelesaian terlebih dahulu;Bahwa sejak ada PP 38/2016 upaya pemulihan kerugian negara menjadilebih efisien dan efektif dibanding dengan pemulihan melalui jalur litigasi;Bahwa Pasal 39 PP 38/2016 menetapkan metoda penghitungan kerugiankeuangan negara.
jika pemeriksa melakukan pemeriksa belummempunyai sertifikat pemeriksa maka pemeriksaan menjadi batal ataudapat dibatalkan;Bahwa jika pemeriksaan untuk pemeriksaan keuangan dimungkinkanpemeriksaan sample yang dapat divalidasi, jika untuk tujuan tertentu tidakdapat dengan sample karena sudah fokus pada sesuatu yang dinyatakankemungkinan terjadinya penyimpangan karena pemeriksa difokuskan padasesuatu untuk menilai adanya fraud sehingga tidak mungkin dilakukansecara sampel;Bahwa yang dimaksud dengan suap
Pbrmengambil keuntungan uang (Suap) untuk kepentingan pribadi pejabattersebut; Bahwa dalam buku Ahli yang berjudul : Paradoks Rasionalitas PerluasanRuang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap KinerjaKeuangan Negara halaman 331, menyebutkan kerugian negara dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum khususnya pidanaapabila kerugian negara mengandung kekurangan yuridis yaitu :a. Paksaan (dwang), contoh suap.b.
Penipuan, contoh cek tertulis Rp100.000,00 padahal diserahkanRp300.000,00; Bahwa Jika ada proyek di daerah menggunakan dana APBD dan padaproses penganggaran serta pekerjaan ada pemberian uang (suap) laluada kerugian negara, maka menurut ahli termasuk ranah pidana sepertidalam buku yang ahli sebutkan.
233 — 132
uang yang diterima oleh Terdakwa dari ASEP YUSUF HENDRAPERMANA;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangandiatas dan telah terbukti bahwa penerimaan uang oleh Terdakwa dari ASEPYUSUF HENDRA PERMANA melalui Rukimin Tjahjanto alias Andreas dan saksiSuherwin, ternyata dilakukan Terdakwa dengan cara pemaksaan dan bukanatas kemauan dan inisiatif dari saksi ASEP YUSUF HENDRA PERMANAsendiri, sehingga tidak beralasan untuk menyatakan ASEP YUSUF HENDRAPERMANA sebagai orang yang memberi Suap
Terbanding/Terdakwa I : PASIRUDDIN DAULAY
Terbanding/Terdakwa II : ELEZARO DUHA
Terbanding/Terdakwa III : MUSDALIFAH
Terbanding/Terdakwa IV : TAHAN MANAHAN PANGGABEAN
Terbanding/Terdakwa V : TUNGGUL SIAGIAN
Terbanding/Terdakwa VI : FAHRU ROZI
Terbanding/Terdakwa VII : TAUFAN AGUNG GINTING
286 — 162
SekretarisHal 259 dari 355 hal.Put.No.26/Pid.SusTpk/2019/PT.DKI230.27.28.29.30.31:32.Daerah Provinsi Sumatera Utara (KPID Provsu) nomor005/300/V/2015 tanggal 07 Mei 2015;3(tiga) lembar copy dokumen berkop Jaringan MasyarakatMandiri (JMM) Sumatera Utara yang berjudul PernyataanSikap Stop Korupsi dan Suap;2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan jawabanatas pertanyaan pansus terhadap Lporan KeteranganPertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera UtaraAkhir Tahun 2014;2 (dua) lembar asli dokumen
224 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mestinya dalam hal ini saksi Costaristo Teedijadikan Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku atausetidaktidaknya ditetapbkan oleh Penuntut Umum atau MajelisHakim Judex Facti, tetapi itulah kenyataanya sehingga tersiar diMedia Ambon Express, Kamis 30 Maret 2017 bahwa aparatPenyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terima suap Rp5,4 miliar, danyang sementara diproses penyelidikannya oleh Kejaksaan AgungRI.Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factitingkat pertama pada halaman 438 paragraf
270 — 126
Dana Operasional Mentri NonAPBN ini, atas arahan dan perintah Mentri, biasanya disediakan oleh parajajaran pejabat di bawah mentri (Eselon 1, dan 2) melalui sumbersumberyang tidak sah, seperti penerimaan suap/gratifikasi, pbemotongan anggarankegiatan Kementrian yang telah di anggarkan di APBN, dan kegiatankegiatan penghimpunan dana secara tidak patut lainnya.
Menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebutada hubungannya dengan jabatannya.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin Penyelenggara Negara yangpertama adalah keharusan Penyelenggara Negara untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggarayang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang
sikap batinorang yang memberi suap seperti itu.Menimbang, bahwa jika Penyelenggara Negara tersebut mengetahuiatau patut menduga bahwa pemberian hadiah atau janji dilakukan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ataumenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungannya dengan jabatannya, tidak ditentukan bahwa PenyelenggaraNegara mengetahui atau patut diduga bahwa orang yang memberikan hadiahatau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi
Menurut pikiran orang yangmemberi hadiah atau janjitersebut ada hubungannyadengan jabatannya.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin Penyelenggara Negara yangpertama adalah keharusan Penyelenggara Negara untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggarayang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang sikap
batinorang yang memberi suap seperti itu.Menimbang, bahwa jika Penyelenggara Negara tersebut mengetahuiatau patut menduga bahwa pemberian hadiah atau janji dilakukan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ataumenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungannya dengan jabatannya, tidak ditentukan bahwa PenyelenggaraNegara mengetahui atau patut diduga bahwa orang yang memberikan hadiahatau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi
276 — 94
Dana Operasional Mentri NonAPBN ini, atas arahan dan perintah Mentri, biasanya disediakan oleh parajajaran pejabat di bawah mentri (Eselon 1, dan 2) melalui sumbersumberyang tidak sah, seperti penerimaan suap/gratifikasi, pbemotongan anggarankegiatan Kementrian yang telah di anggarkan di APBN, dan kegiatankegiatan penghimpunan dana secara tidak patut lainnya.Contohcontoh pembiayaan DOM Non APBN yang terjadi padaKementrian ESDM antara lain adalah:e Biaya Iklan dan Pencitraan Kementrian ESDM dan Pencitraan
Menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebutada hubungannya dengan jabatannya.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin Penyelenggara Negara yangpertama adalah keharusan Penyelenggara Negara untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggarayang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang
sikap batinorang yang memberi suap seperti itu.Menimbang, bahwa jika Penyelenggara Negara tersebut mengetahuiatau patut menduga bahwa pemberian hadiah atau janji dilakukan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ataumenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungannya dengan jabatannya, tidak ditentukan bahwa PenyelenggaraNegara mengetahui atau patut diduga bahwa orang yang memberikan hadiahatau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi
Menurut pikiran orang yangmemberi hadiah atau janjitersebut ada hubungannyadengan jabatannya.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin Penyelenggara Negara yangpertama adalah keharusan Penyelenggara Negara untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggarayang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang sikap
batinorang yang memberi suap seperti itu.Menimbang, bahwa jika Penyelenggara Negara tersebut mengetahuiatau patut menduga bahwa pemberian hadiah atau janji dilakukan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ataumenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungannya dengan jabatannya, tidak ditentukan bahwa PenyelenggaraNegara mengetahui atau patut diduga bahwa orang yang memberikan hadiahatau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi
111 — 35
Dari 30 perbuatan itu bisa dikategorikan dalam 7 jenis,terdiri dari 2 pasal yang berkaitan dengan kerugian negara, kemudian 12pasal berkaitan dengan suap menyuap, 5 pasal berkaitan denganpenggelapan dalam jabatan, 3 pasal berkaitan dengan pemerasan, 6 pasalberkaitan dengan perbuatan curang, 1 pasal berkaitan dengan pengadaanbarang dan jasa, dan 1 pasal berkaitan dengan gratifikasi. Inti dari korupsi ituadalah bribery/suapmenyuap.
283 — 122
dengan jatuh tempo Debitur tetap akanmembayar ( memperhitungkan bunga berbunga ;Apabila Kreditur macet maka untuk menghindari adanya bunga berbungamaka Kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap agunan akan tetapibiasanya hal tersebut telah diperjanjikan dalam surat perjanjian ;Satu perjanjian tidak dapat dikenakan pidana kecuali Kreditur ada menerimasuap dari Debitur apabila menyangkut yang bukan miliknya;Dalam satu perjanjian ada sifat melawan hukum tetapi melawan hukumperdata, tetapi kalau ada suap
TRIMULYONO HENDRADI
Terdakwa:
DEDDY HANDOKO
339 — 59
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa DEDDY HANDOKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (suap) secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.SETIATI, SH
3.FAUZAN EKA PRASETIA,SH
Terdakwa:
1.PRIYANTO ALS MBAH PRI
2.ANIK YUNI ARTIKASARI ALS. TIKA
290 — 135
- 5 (lima) lembar printout Undang-undang RI No.11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap.
- 1 (satu) lembar Curiculum Vitae atas nama Anik Yuni Artikasari berikut 16 (enambelas) lembar percakapan screenshot chatting WA dari Anik Yuni Artikasari kepada Bu Yani Manager.
572 — 215
Hal ini saksi tahu baru kemarin saat kejadian, jadisaksi tanya loh kenapa bisa kejadian seperti ini, ada saksinya bernamaBagus mengatakan Pak memang Rahmat ditelepon terus dikejar terussama Pak Lukman Abbas, nah kenapa Rahmat tak lapor ke saksi ; Bahwa saksi tidak tahu hubungan mengumpulkan uang dalammemberikan suap yang katanya kepada anggota DPR Pusat ; Bahwa soal Rahmat mengumpulkan uang Rp. 1.800.000.000,kemudian diganti sama dollar, pada saat itu saksi tidak tahu ; Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRBahwa Terdakwa menunggu laporan kegiatan dari Lukman Abbas dan halitu Terdakwa sampaikan melalui SMS kepada Lukman Abbas; Bahwa ketika pertemuan di rumah dinas Terdakwa, Terdakwa pernahmenyampaikan kepada para anggota dewan agar mempercepat persiapan pelaksanaan Pon ;Bahwa setahu Terdakwa saudara Johar Firdaus tidak pernah memintauang untuk revisi Perda tersebut dan Terdakwa tidak pernah menerimakeuntungan dalam revisi Perda tersebut; Bahwa mengenai adanya suap
secara khusus tidak pernah berkoordinasi dengan Johar Firdaus, secara umum di pertemuan agartemanteman bisa mempercepat semua proses termasuk masalah pon.Secara terbuka terdakwa sampaikan dan bahkan saksi pertemukan anggota DPRD dan dinas terkait ;Bahwa Johar Firdaus tidak pernah mengatakan pada terdakwa pansus dananggota DPR meminta sejumlah uang untuk merevisi perda ; Bahwa terhadap revisi Perda maupun terkait menandatangani SK BKT, terdakwa tidak pernah menerima sesuatu ;Bahwa kalau mengenai suap
Dunir untuk dibagi kepada seluruh Anggota DPRD Riauadalah bertentangan dengan kewajiban hukum Anggota DPRD Riauselaku Penyelenggara Negara yang dilarang melakukan korupsi, kolusidan nepotisme, termasuk menerima uang suap atau menerima gratifikasidalam melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Anggota DPRDtersebut, namun semua perbuatan yang dilakukan oleh M. Faisal Aswan,M.
308 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari pertimbangan hukum tersebut sungguh merupakan pertimbanganyang keliru, sehingga jelas Terdakwa menerima uang dari beberapaPerusahaan Pemenang lelang, maka aspek hukumnya adalah suap yangmeskipun diadopsi ke ranah/kualifikasi "korupsi" akan tetapi tidak adakerugian keuangan negara.b.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
300 — 111
adanya perbuatan salah yangdilakukannya walaupun itu dimaksudkan untuk menyukseskan pembangunan jalan danjembatan di Kabupaten Lampung Tengah yang masih tergolong daerah miskin yangpada pokoknya sebagai berikut, yaitu: (1) bahwa Terdakwa benarbenar telah mengakuiperbuatannya menyuap oknumoknum Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengahyang menurut Terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi meskipundalam kondisi keterpaksaan dan tekanan dari pihak tertentu bahkan keserakahan daripeminta uang suap
202 — 132
selesainya perbuatanmenerima adalah jika terdapat suatu perbuatan menerima dari suatu pemberian,dimana kekuasaan atas benda/hadiah telah beralih secara nyata ke tangan ataukedalam kekuasaan penyelenggara negara yang menerima;Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah yang dimaksud dalam pasal 12huruf b ini adalah menerima sesuatu yang berupa bendabenda (berwujud atau tidakberwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga, berguna, atau bermanfaat, atausegala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima, bahwa suap
205 — 84
Sehingga yang dapatmempertanggungjawabkan secara pidana adalahmededadersebagai peserta delik.Dalam perkara suap (bribery)adalah seseorang memberikansesuatu kepada orang lain agar orang tersebut tergerak untukmelakukan sesuaatu atau tidak melakukan sesuatu dengansyarat pemberiannya harus dimuka, tidak boleh dibelakang.Bahwa dari kajian DEMERSEMENmengenai de autonomiematriel van het strafrechtlebin dikenal dengan administratifpenal law yang tujuannya untuk membatasi antara ranahhukum administratif