Tjt.e Tim Tekhnis (KPPT,DISHUTBUN, BPN,PENGENDALIANLINGKUNGAN, DINASPERTANIAN, BAPPEDA,ASISTEN I, PEMERINTAHKECAMATAN/ DESA)mengadakan pengkajian dalamhal ini perusahaan dimintauntuk melakukan presentasi didepan tim tekhnis dankemudian turun kelapangan.e Bila izin bisa diproseskemudian tim tekhnis memintakepada perusahaan untukrisalah pertimbangan tekhnispertanahanyang dilengkapidengan data lokasi di BPN.Bila data seluruhnya lengkap maka di rekomendasikan untuk dikeluarkan izinlokasi.Saksi menerangkan

Bahwa rangkaian proses perkawinan yang dimulai daripeminangan harus dimaknai sebagai perbuatan hukum yang dilakukanoleh kedua mempelai, yang karena terkait dengan ketentuanketentuanhukum lain serta adat kebiasaan serta tata krama pergaulan dalammasyarakat setempat, maka tekhnis pelaksaannya dilakukan olehkeluarga calon mempelai lakilaki dengan keluarga calon mempelaiperempuan. Meskipun demikian, pada hakikatnya, pihak prinsipal dariperbuatan hukum tersebut adalah kedua calon mempelai.

Bahwa demikian halnya dengan serah terima uang belanja,meskipun tekhnis penyerahan, penerimaan, penyimpanan, pengelolaanserta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan oleh kedua mempelai,namun demikian perbuatanperbuatan tersebut pada dasarnya adalahperbuatan kedua mempelai. Pihak keluarga hanya bertindak sebagaiwakil karena secara tekhnis kedua mempelai tidak memungkinkan untukdilibatkan menangani secara langsung.Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan nomor 497/Pdt.G/2021/PA Mrs.

hukum adalah suatu tindakan yangsedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaanyang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, danpada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil daripemiliknya;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda ituseluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atauarti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis

permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA Adl. tanggal 24 Maret 2021, joSurat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama AndooloNomor W21A6/481/KU.01/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, hal mana telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PA Una.Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 06 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat.

Benhar Jaya Mandiri tidak lolos karena hanya memasukkan suratpenawaran namun tidak melengkapi persyaratan sehingga perusahaantersebut gugur disebabkan tidak memenuhi syarat kualifikasi administrasi.Bahwa untuk tahapan evaluasi tekhnis Kelompok Kerja (Pokja) PengadaanBarang/Jasa juga tidak turut melakukan evaluasi secara kolektif tetapiHalaman 14 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUSTPK/2017/PT MDNevaluasi tekhnis hanya dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) sajayaitu saksi Suhadiwinata,

S.Sos yang kemudian memutuskan sesuai hasilevaluasi tekhnis yang lulus kwalifikasi yaitu 4 perusahaan yaitu:1.

Benhar Jaya Mandiri tidak lolos karena hanya memasukkansurat penawaran namun tidak melengkapi persyaratan sehinggaperusahaan tersebut gugur disebabkan tidak memenuhi syarat kualifikasiadministrasi.Bahwa untuk tahapan tahapan evaluasi tekhnis Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa juga tidak turut melakukan evaluasi secara kolektiftetapi evaluasi tekhnis hanya dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja)saja yaitu saksi Suhadiwinata, S.Sos yang kemudian memutuskan sesuaihasil evaluasi tekhnis

GUNTUR, S.Pd BIN ALBERT AMIT, yang telah memberikan keterangan padapokoknya adalah sebagai berikut: bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenPulang Pisau dengan jabatan Kasie Pemeriksaan dan Penyidikan dan berdasarkanSK Bupati Pulang Pisau Nomor : 45/HUK.2011 tanggal 18 Januari 2011 jugamenjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan yangmempunyai Tugas dan Tanggungjawab:* Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :berupa PemelihraanRutin/

MUHAMMAD RIZALI,SE BIN AMDJAD SYUKUR (alm), yang telah memberikanketerangan pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenPulang Pisau yang bertugas sebagai Pelaksana Sub.Bagian Tata Usaha danberdasarkan SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 45/HUK.2011 tanggal 18 Januari2011 juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dansebagai PPTK pada Kantor Satpol PP saksi tidak mengetahui tugas dantanggungjawab karena saksi tidak pernah

Kegiatan (PPTK Kegiatan);* MOH.RAZALT selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK Rutin);133134 bahwa setahu saksi pada Kantor Satpol PP ada Dana berupa Anggaran untukKegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan pada TahunAnggaran 2011 Belanja Langsung adalah Rp. 889.389.000,(Delapan ratusdelapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)sedangkan Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 1.360.532.942,43 (satu milyar tigaratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh

Kegiatan (PPTK);* GUNTUR,S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK);SK Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 61 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK), Bendaharawan Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu BendaharaPenerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun 20011, yaitu :*H.RUSAIDI ZULKIFLILSP.MBA selaku Pengguna Anggaran / PejabatPenandatangan SPM* KURNI D.

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).....MOH.RIZALI,SE3. Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) .....GUNTUR,S.Pd;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Mohamad Rizali,SE, saksiGUNTUR,S.Pd, saksi ELITA,A.Md dan keterangan Terdakwa bahwa Belanja Langsungpada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2011sebesar Rp. 899.389.000,( Delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus delapanpuluh Sembilan ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan : No.

NAMOHALU tanpa persetujuan /SETUJU BAYAR dari SEPTIANUS GEA dan SAROZATULO GEA selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan tanpa sepengetahuan PejabatPenerima Barang sehingga pengadaan barang ATK tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan barangnya sama sekali (FIKTIF) yangtidak didukungmengakibatkan dokumen pertanggungjawaban dana tersebut13dengan bukti yang LENGKAP dan SAH.

NAMOHALU TANPA terlebih dahulu MENGUJI KEBENARANMATERIL dan MENELITI KEBENARAN dokumen pertanggungjawaban dana14ATK PADAHAL pemesanan, pembayaran dan penerimaan barang tanpapersetujuan / SETUJU BAYAR dari SEPTIANUS GEA dan SAROZATULOGEA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan tanpa sepengetahuanPejabat Penerima Barang sehingga pengadaan barang ATK tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan barangnya sama sekali (FIKTIF) yangmengakibatkan dokumen pertanggungjawaban dana tersebut

LOTUS TANPA terlebih dahulu MENGUJI KEBENARANMATERIL dan MENELITI KEBENARAN dokumen pertanggungjawaban danatersebut PADAHAL pemesanan, pembayaran dan penerimaan barang tanpapersetujuan / SETUJU BAYAR dari SEPTIANUS GEA dan SAROZATULOGEA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan tanpa sepengetahuanPejabat Penerima Barang sehingga pengadaan barang berupa belanja PesananFotocopy / Penggandaan Surat Menyurat tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan barangnya sama sekali (FIKTIF

Bendahara Pengeluaran karena kewenangan untuk MENYIAPKANDOKUMEN ANGGARAN) dan MENGENDALIKAN PELAKSANAANKEGIATAN adalah kewenangan SEPTIANUS GEA dan SAROZATULO GEAselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan Pasal12 Ayat (5) huruf a dan c PermendagriNo. 13 Tahun 2006sebagaimana telahdiubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPermendagri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerahyang berbunyi : PPTK mempunyai tugas mencakup :a.

Bendahara Pengeluaran karena kewenangan untuk MENYIAPKANDOKUMEN ANGGARAN dan MENGENDALIKAN PELAKSANAANKEGIATAN adalah kewenangan SEPTIANUS GEA dan SAROZATULO GEAselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan Pasal12 Ayat (5) huruf a dan c PermendagriNo. 13 Tahun 2006sebagaimana telahdiubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPermendagri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerahyang berbunyi : PPTK mempunyai tugas mencakup :a.

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 24 Mei 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Apt. selaku Deputi Manajer Tekhnis Badan POMLampung dan Dian Sari, Amd.

Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang Cipta Karya tahun anggaran 2011;56. Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09 /PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum ( SPAM ) Sungai Imus Kec. Buay Pemaca;57.

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan BidangCipta Karya tahun anggaran 2011;Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal O7 April 2011 untukpengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa AirMinum ( SPAM ) Sungai Imus Kec.

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang/jasa; Namun untuk menetapkan Spesifikasi tekhnis barang/jasa,kemudian menetapkan HPS dan membuat rancangan kontrakbukan saksi yang melakukan.Bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia/kontraktor dalam kegiatanpembangunan SPAM Sungai Imus Tahun Anggaran 2011 pada DinasPU Kabupaten OKU Selatan, adalah PT.

Citra SalimSerasi yang bernama Anton sebagai Staf Teknik yang bertugasmemonitor pekerjaan secara keseluruhan baik pengadaan pipa,pekerjaan pembangunan dan melaporkannya kepada Terdakwa, danNiko untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat adiministrasi dantagihan pembayaran, sedangkan Terdakwa sendiri hanya memonitordan menunggu laporan saja dari tim tekhnis tersebut;Bahwa berdasarkan laporan yang diterima terdakwa dari tim teknisperusahaan yang ada di lapangan, untuk kesepuluh sectionpemasangan pipa

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang CiptaKarya tahun anggaran 2011;56) Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasanpelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum (SPAM)Sungai Imus Kec.

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang CiptaKarya tahun anggaran 2011;Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasanpelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum ( SPAM) Sungai Imus Kec.

Idwar untuk menyiapkan seluruh Dokumendokumen untuk pengajuanAddendum kedua tanpa dilakukan Jastifikasi Tekhnis, dan PPTK pada saat itutidak mengetahui tentang adanya pembuatan Addendum kedua terhadap SuratPerjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 650.A/010/AMDSPK/CKOTSUS/2013tanggal 25 Oktober 2013, di dalam amandemen kedua tersebut terjadiperpanjangan waktu pelaksanaan selama 40 hari sehingga waktu pelaksanaanberakhir menjadi tanggal 02 Desember 2013, dan pada akhir batas waktukontrak amandemen ke 2 berakhir

Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1)Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis PencalonanPemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya atas perkara Nomor: 09/Halaman7 dari 122 halaman Putusan Nomor : 172/G/2013/PTUNJKT.G/2013/PTUN.PLK dan terakhir telah diperkuat oleh putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta yang teregister dengan perkara

Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1)Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis PencalonanPemilinan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;Halaman 11 dari 122 halaman Putusan Nomor : 172/G/2013/PTUNJKT.Bahwa sebelum keluarnya Putusan dari Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangkaraya Nomor : 09/G/2013/PTUN.PLK, Para Penggugat telah berkirimsurat secara resmi tanggal 15 Mei 2013 kepada Gubernur KalimantanTengah, kepada DPRD Kabupaten Barito Timur dan kepada Tergugat untuktidak

ia terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyoselaku Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS) pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai BendaharaPengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 berdasarkan SKBupati Empat Lawang Nomor: 954 / 341T KEP/DDPKAD / 2010 Tanggal 30April 2010 bersamasama Saksi Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai NegeriSipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawangdan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

PT.PLGBahwa ia terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyoselaku Calon Pegawai N'egeri Sipil (CPNS) pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai PengeluaranSatuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 berdasarkan SK Bupati EmpatLawang Nomor: 954/341/KEP/DDPKAD/2010 tanggal 30 April 2010bersamasama Ssaksi Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipil padaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Tata CaraPembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana DesaSetiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang TahunAnggaran 2016;+ Petunjuk Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17.a Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian danPenggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup KabupatenSidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;** Keputusan Kepala Desa Padangloang Alau Nomor: 06 Tahun2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan TimPelaksana Tekhnis

Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS+ Petunjuk Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17.a Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian danPenggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup KabupatenSidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;* Keputusan Kepala Desa Padangloang Alau Nomor: 06 Tahun2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan TimPelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa TahunAnggaran 2016 Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue

PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Cokelat (G1)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Jambu Mente(G1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;.

bulan sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanyadisita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebutdengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yangmencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu)bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;Menetapkan barang bukti berupa:PTO (Petunjuk Tekhnis

Penyidik Pembantu sejak tahun2010 sampai dengan sekarang;Bahwa sesuai KUHAP, didalam surat Panggilan tidak perludicantumkan tentang adanya SPDP dan surat Perintah Penyidikan,arena sesuai Perkap Kapolri Nomer 14 Tahun 2012 juga tidakmenyebutkan dalam panggilan untuk mencantumkan Laporan,SPDP, Penyidikan dan dalam Pasal 27 UUD 1945 hanyamenyebutkan pemanggilan dilakukan secara tertulis denganmenerbutkan surat panggilan dengan dasar laporan polisi dan dalamJuklak Juknis (petunjuk pelaksanaan Petunjuk Tekhnis

Laporan Polisi; Bahwa SPDP tidak wajib dicantumkan, karena sesuai pasal 109KUHAP tidak mewajibkan dicantumkan SPDP, sedang dalamPetunjuk Pelaksana Petunjuk Tekhnis tidak ada pencantuman SPDP,hanya isi dasar surat panggilan antara lain tentang : Pasal 112 KUHP,Undang Undang Kepolisian dan Laporan Polisi; Bahwa dalam Surat Pemanggilan dicantumkan : identitas, kapandipanggil dan dipanggil sebagai apa, kalau sudah ditetapkan sebagaitersangka, lalu dipanggil sebagai tersangka, kemudian perkara yangdisangkakan

PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;b. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);c. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Cokelat (G1)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;d.

sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disitadan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut denganketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupimaka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;Menetapkan barang bukti berupa:1) PTO (Petunjuk Tekhnis