Jangka waktu pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat mengambil keputusan sah sekurang-kurangnya dengan persetujuan 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham dikeluarkan;d.

Bahwa setiap proses RUPS Luar Biasa PT.

PENYELENGGARAAN RUPS LB PT.

BdgUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk saling memastikan kinerja Direksi danDewan Komisaris sehingga saling ada kontrol dalam menjalankan roda perusahaan;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam praktiknya sering dikenal sebagaiRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajibdiadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun bukuberakhir

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, quorom kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan UPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUUPT (UU No. 40 tahun 2007) atau anggaran dasar; dan /ataub.

Pada prinsipnya, kegiatan perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:1)Kegiatankegiatan yang memerlukan persetujun RUPS sebagaimana disebutdalam anggaran dasar perseroan.Kegiatankegiatan yang memerlukan persetujun RUPS sebagaimana disebutdalam perturan perundangundangan yang berlaku.Kegiatankegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknyajuga dilakukan dengan persetujuan RUPS, meskipun tidak diharuskan olehanggaran

atas permohonanPerseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga;49.

Pasal 80 ayat (3) UUPT mengatur bahwa Penetapan Ketua PengadilanNegeri yang mengizinkan pemanggilan RUPS kepada pemegang sahammemuat juga ketentuan mengenai:a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangkawaktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undang undang ini atau anggaran dasar; dan/ataub.

Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeriwajib memenuhi syarat formilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, yaitu:e Bentuk RUPS, yaitu RUPS tahunan atau RUPS lainnya;e Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham:e Jangka waktu pemanggilan RUPS: Kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanoengambilankeputusan RUPS; dan Penunjukan ketua rapat;Jika Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tidak memenuhi syaratformilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, maka pemanggilan RUPStidak

Ketua Pengadilan Negeriuntuk penyelenggaraan RUPS, termasuk permohonan kuorum RUPS ketiga,wajib memuat mata acara rapat.Pasal 80:(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakanmata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;Mata acara rapat merupakan hal yang sangat penting dalam RUPS yangmerupakan Organ Perseroan tertinggi;Materialitas dari mata acara rapat menentukan klasifikasi RUPS, jumlahkuorum kehadiran, dan suara persetujuan (voting) sebagaimana diaturdalam

dapat memohon kepada Ketua PengadilanNegeri untuk kuorum RUPS ketiga.

Bali Semesta Agung ( PT.BSA );

Bali Semesta Agung);

Bintang Hasta Putradidirikan pada tanggal 16 Pebruari 2010 dan pada RUPS PT. Bintang HastaPutra tanggal 20 Desember 2015 Notulen RUPS disembunyikan oleh TergugatII;Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 jam 15.00 Wib Tergugat Il denganmengatasnamakan para pemegang saham PT. Bintang Hasta Putra datang kekantor Tergugat VII untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT.

Bintang Hasta Putradidirikan pada tanggal 16 Pebruari 2010 dan pada RUPS PT. Bintang HastaPutra tanggal 20 Desember 2015 Notulen RUPS disembunyikan oleh TergugatII;8. Menyatakan pada tanggal 23 Mei 2017 jam 15.00 Wib Tergugat Il denganmengatasnamakan para pemegang saham PT. Bintang Hasta Putra datang kekantor Tergugat VII untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT.

Bintang Hasta Putra TJINDRIJAWATItertanggal 14 November 2016 tentang Permintaan diadakan RUPS., telahbermaterai cukup selanjutnya di beri tanda P 4;Fotokopi Surat Undangan RUPS dari PT. BINTANG HASTA PUTRA DEALERLPG 3 KG PT. PERTAMINA tanggal 24 November 2017, Nomor079/BHP/LPG/XI/2017 tentang Undangan RUPS., telah bermateraiselanjutnya di beri tanda P 5;Fotokopi Surat Undangan RUPS dari PT. BINTANG HASTA PUTRA DEALERLPG 3 KG PT.

PERTAMINA tanggal 16 November 2018, Nomor0134/BHP/LPG/X1I/2018 tentang Undangan RUPS., telah bermaterai cukupselanjutnya di beri tanda P 6;Fotokopi NOTULEN RUPS PT. BINTANG HASTA PUTRA tanggal 27Desember 2016, Fotokopi tersebut disahkan oleh IRWAN ISMURATNO, S.E.,S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Pacitan tanggal 28 Desember 2016, telahbermaterai cukup selanjutnya di beri tanda P 7 ;Fotokopi NOTULEN RUPS PT.

Bintang HastaPutra adalah RUPS sebelum RUPS tanggal 20 Desember 2015 yaitu BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Tidak Pernah Terdapat Pemanggilan / Undangan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. ExpraMotor;1) Bahwa dalam faktanya Para Pengguggat tidak pernahHalaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKmenerima atau mendapat Pemanggilan atau Undangan dalambentuk apapun berkaitan dengan kegiatan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ataupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

;(2) : Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajibdicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS;b) Disamping itu) penyelenggaraan RUPSLB telahbertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (5)dan (7) serta Pasal 81 ayat (1) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimanaterurai sebagai berikut :> Pasal 79 ayat (5) dan (7) UU No. 40 tahun 2007(Kutipan):(5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan

yang disyaratkanoleh undangundang, sebagaiamana yang tercantum dalamPasal 82 UndangUndang Perseroan, yaitu sebagai berikut :> Pasal 82 UU No. 40 Tahun 2007 (kutipan):(1) : Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak mempertimbangkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS;(2) : Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar;(3) : Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan mata

Bahwa disamping itu tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugatakibat dari penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS LuarBiasa yang dituangkan kedalam Akta No. 29/2013 telah melanggarhukum dan juga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dimanakerugian yang timbul adalah sebagai berikut :1) Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah jelas dan nyatanyata melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasatertanggal 4 April 2012 Jo.

Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;Cc Betentangan dengan kesusilaan baik atau;d Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkandalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.Berdasarkan penjelasan doktrin diatas beserta penjabarannya adalahjelas bahwa tindakan Para Tergugat dalam penyelenggaraan RUPS LuarBiasa yang kemudian dituangkan kedalam Akta No. 29 tanggal 26Desember 2013 dibuat dihadapan Turut Tergugat nyatanyata tidaksesuai dengan tata cara RUPS yang benar

melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)baik dalam bentuk fisik atau nonfisik sesuai ketentuan UndangUndangNo.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah tidak sah;Bahwa, Saksi Ahli menerangkan tentang SAH atau Tidaknya suatuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) , seperti diatur dalam Pasal 75Halaman 33 dari 57 Hal.

Jkt.Pst.121 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaiberikut :RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS iainnya(luarbiasa/RUPSLB) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroanatau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama(harus di dalam wilayah RI), kecuali disetujui Semua pemegangsaham dapat dilakukan di luar kedudukan dan tempat kegiatan usahatetapi tetap di dalam wilayah RI;RUPS tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6bulan setelah tahun buku

Jkt.Pst.sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;e RUPS hanya membahas agenda RUPS yang telah ditentukan yangtidak bertentangan dengan kepentingan perseroan; Materi/agendaRUPS sudah harus dibagikan kepada pemegang saham yang akanmengikuti RUPS; Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS denganSurat

Vantec IndomobilLogistic;Bahwa, Saksi bukan sebagai Pemegang Saham, namun Saksi mengikutirapat (meeting) dalam RUPS sesuai dengan intruksi Perseroan Terbatas;Bahwa, Saksi mengetahui pernah ada RUPS di Wisma Indomobil, akantetap tidak mengetahui agenda RUPS dan Penggugat tidak diundanguntuk hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang SK, Penurunan jabatan dan yanglainnya;Halaman 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2017/PN.

Vantec Indomobil Logistics diangkat berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai akte notaris tanggal742016, nomor 14.

kuasa dari Penggugat Konvensi untuk tidak hadir dalam RUPStersebut karena adanya surat penolakan tersebut;Bahwa pada rapat Kedua RUPS PT.

Nomor 2177 K/Pdt/2012adalah tentang RUPS PT.RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuangdalam Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris,di Pekanbaru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht vangewisde) mutatis mutandis Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor20 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto,S.H.

;Bahwa setiap hasil RUPS Tahunan, baik PT.

RCS dan Karim Tano Tjandra vis a vis selama keduaperseroan itu eksis dan tentu akan melakukan RUPS setiap tahun, makaselama itu pula akan selalu digugat oleh PT. RCS dan Karim Tano Tjandradengan objek gugatan mengenai Undangan Rups dan mengenaiPelaksanaan RUPS;Halaman 32 dari 35 hal. Put.

RASmelaksanakan RUPS tahunan;Bahwa satu perkara diantaranya sudah mempunyai putusan berkekuatanhukum tetap yakni perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT Jo.perkara Perdata Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI Jo. Nomor 2177 K/Pdt/2012adalah RUPS, PT. RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuang dalamAkta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2009yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris, di Pekanbarumutatis mutandis Akta RUPS PT.

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului Pemanggilan RUPS;Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili

ini berjumlah 85.000 (delapan puluh lima ribu) sahamatau sebesar 46 % (empat puluh enam persen) dari selurunh saham yang telahdikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini yaitu sejumlah 212.500 (duaratus dua belas ribu lima ratus) saham sehingga ketentuan mengenai kuorumPenetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 15 dari 20kehadiran tidak terpenuhi, dan RUPS tidak dapat dilangsungkan, RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian dari jumlahseluruh saham dengan

dan tidak mencapai kuorum;Ayat (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah selurunh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kKecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar.Menimbang, bahwa berpegang pada ketentuan dalam Pasal 86 ayat (2),(3), dan ayat (4) undangundang yang dimaksud, dan oleh karena Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pertama mengenai kuorum kehadiran tidakterpenuhi

, selanjutnya diadakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) kedua dengan mengundang pemegang saham sebagaimana undanganrapat tanggal 31 Januari 2019 yang isinya untuk menghadiri RUPS kedua padahari Jumat tanggal 8 Februari 2019 dengan agenda RUPS Kedua sama denganRUPS Pertama (bukti P21) dan untuk bukti P21 sama dengan bukti P25tentang undangan rapat walaupun bukti P25 tanpa ditunjukkan aslinya, namunkarena isinya sama dengan bukti P21, maka bukti P25 yang dimaksud dapatditerima sebagai bukti;

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 25% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama untuk seluruh agenda rapat ;6. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Simasindo Intitama dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 25% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama untuk seluruh agenda rapat ;7. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah ;8.

Menetapkan Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama berdasarkan penetapan ini ;9. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT. Simasindo Intitama untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT. Simasindo Intitama kepada seluruh pemegang saham ;10.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Saham (RUPS) PT.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka TERMOHON Ill menyatakansetujuatas permintaan pemanggilan RUPSLB terhadap TERMOHON yang diajukan oleh PEMOHON, dikarenakan hal tersebut sesuai denganketentuan yang tercantum dalam Pasal 78 UUPT, yaitu :(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir ;(3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejaka. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)c. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3)6). RUPS dapat mencabut Keputusan pemberhentian sementara tersebutatau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan batal7).

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota direksiyang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri6. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut7. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementaraanggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya8.

Oleh karena tidak pernah di selenggarakan RUPS maka secaraotomatis Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan membela diriuntuk memberikan penjelasan baik dalam RUPS maupun diluar RUPS Oleh karena dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpenonaktifan Pengugat tidak pernah diadakan RUPS untuk mengambilkeputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut maka menurut hukum pemberhentian sementaraPengguat berdasarkan surat Internal Memo Nomor: 363/BAS/IX /2015tanggal

Sohor Gang Sederhana RukoNomor: 10 Pontianak berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS ) sebagaimana salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 7tanggal 22 April 2015 dibuat dihadapan Notaris Agung Sri Sadhono, SHNotaris di Pontianak ;4.

diri dalam RUPS terkecuali TERGUGATmenyelengarakan RUPS untuk membahas pemberhentian sementaraPENGGUGAT, sehingga karena itu pemberhentian sementaraPENGGUGAT berdasarkan Surat Internal Memo Nomor363/BAS/IX/2015, tanggal 22 September 2015 bukan merupakantindakan penyalahgunaankekuasaan/keadaanyang menguntungTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dansebaliknyamerugikanPENGGUGAT ;5.

Bukti T-8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;23. Bukti T-8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;24. Bukti T-8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;25. Bukti T-8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;26. Bukti T-8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safii;27. Bukti T-8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safii;28.

Bukti T-8.g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;29. Bukti T-8.h : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;30. Bukti T-8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;31. Bukti T-8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;32. Bukti T-8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;33. Bukti T-8.l : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;34.

;Bukti T8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan

RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;Bukti T8.1 : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safi;Hal 31 Putusan No.571/Pid.B/2018/PN.Sby.34.

Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;30. Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;31.Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untukSusastro Soephomo;32. Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;33.

;Bukti T8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untukSafii;Bukti T8.g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safi;Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan

RUPS LB Tahun 2017 untukSafii;Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;Bukti T8.1 : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untukSafii;Bukti T9 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.

;8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketigadilangsungkan;9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelahRUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;.

Bahwa Pasal 88 UUPT mengatur penyelenggaraan RUPS apabila kuorumkehadiran tidak tercapai, yaitu dengan mengurangi kuorum kehadirantersebut pada RUPS kedua.

Perlu dicatat bahwa UUPT dan AnggaranDasar Perseroan/Akta Nomor 17/2011 memberikan kemudahankemudahan untuk menjamin terlaksananya RUPS, sehingga pun apabilakuorum kehadiran tidak mencukupi dalam RUPS pertama dan RUPS keduamaka sesuai dengan Pasal 86 ayat (5) UUPT besarnya kuorum untukmenyelenggarakan RUPS dapat dimohonkan kepada Ketua PengadilanNegeri, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Para Termohon Kasasi yangmengklaim tidak dapat dilaksanakannya RUPS karena terhalang olehbesaran kuorum dalam

Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak menanggapi permintaanpelaksanaan RUPS, maka Pemegang Saham dapat memintakandiadakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 80 ayat(1) UUPT);d. Kuorum RUPS untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan adalah 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan disetujui paling sedikit2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal88 ayat (1) UUPT);e.

Apabila kuorum RUPS pertama tidak tercapai maka akandilaksanakan RUPS kedua (Pasal 88 ayat (2) UUPT);f.

Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenal:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/atau;b. perintah yang mewayjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalamRUPS.Hal 22 dari

ARGA PURA berkaitandengan Pemberesan utang Termohon setelah adanya putusan Pengadilan NiagaPengadilan Negeri Semarang;Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat (2) RUPS

; Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izinuntuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka

waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

PT.ARGAPURA;Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya RUPS oleh Direksi danKomisaris PT.

Menurut saya tidak bisa , karena kalau RUPS sudahdinyatakan batal maka isinya tidak bisa dikatakanmenjadi RUPS Luar biasa, itu batal kecuali jikasemuanya setuju ;44Dalam hal akta Risalah RUPS sudah di akta notarilkan oleh Notaris, bolehkah AktaRisalah RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa di satukan dalam satu Akta ?

Dari pengalaman RUPS dan RUPS LB itu kita bedakanbegini , kalau RUPS agendanya tentang biasanyapemeriksaan laporan keuangan , misalnya menentukanDireksi dan hal standar lainnya , tetapi kalauPerusahaan akan melakukan action tertentu , yangmungkin tidak berulang ini biasanya pakai RUPS LB ,RUPS LB biasanya agendanya investasi , akuisisi , itukenapa dilakukan karena tidak diatur dalam AnggaranDasar makanya pakai RUPS , sedangkan di Tbk adaketentuan OJK yaitu transaksi signifikan dan benturankepentingan

;Itu lazim tidak, RUPS Luar biasa mengajukan audit sedangkan di RUPS Tahunantidak mengajukan Audit ?

Dari pengalaman kami , RUPS itu mungkin Cuma ditunda, penundaan itu skornya Cuma Quorum, akibatnyabila di perusahaan Tbk kalau tidak quorum RUPS ituditunda , karena ada sengaja pemegang saham yangtidak mau terjadi RUPS ;Ditundanya bisa bertahuntahun ?

RUPS Tahunan untuk tahun Ke4 masih dalamtahun yang bersangkutan ;Dalam materi RUPS tadi yang dibicarakan RUPS yang diangkat dalam LaporanKeuangan Tahun 1, 2 dan bukan Laporan Keuangan tahun terakhir, apakah sahmenurut ketentuan hukum ?

Dalam RUPS tersebutPenggugat menolak adanya RUPS tersebut karena RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan neraca Tahun 2011sampai 2014 belum dibuat dan belum diserahkan kepada Penggugat ;9. Bahwa berdasarkan Neraca tahun 2006 sampai 2010 jelaslah bahwaPerusahaan PT.

) tanpa memberikan undangan kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPS tersebut.

Dalam RUPS tersebut Penggugat menolak adanyaRUPS tersebut karena : RUPS diadakan hanya melampirkanNERACA tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan belumdiserahkan kepada Penggugat .....

tercantum secara terang dan jelas Bahwa dalam 3 kalipanggilan RUPS Penggugat tidak pernah hadir, akan tetapi kemudianuntuk kepentingan RUPS dimaksud Penggugat telah mengirim seseorangbernama Sdri.

2011sampai tahun 2014 akan dibahas pada Rapat UmumPemegang saham ( RUPS ) yang akan dilaksanakanpada bulan Desember 2014 ;Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS PT.

Megah Prima diluar RUPS Maret2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril pernyataan KeputusanPemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima5.Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atasKeputusan keputusan Para Pemegang Saham Turut Tergugat yang tertuang dalam akta akta tersebut dibawah ini berikut setiapdan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atausehubungan dengan :1.

Bumimas Megahprima dan/ atausurat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroanPT.Bumimas Megahprima yang diterbitkan setelah keputusan parapemegang saham PT.Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret2009;9.Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonanperubahan anggaran dasar PT.Bumimas Megahprima danperubahan data Perseroan PT.Bumimas Megah Prima sehubungandengan Keputusan Para Pemegang Sahan PT.Bumimas MegahPrima diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusantentang persetujuan

Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalamkeputusan yang mengikat diluar RUPS aquo,Terbanding/Penggugat asal seharusnya tidak melakukantindakan perubahan apapun diluar yang ditentukan;.

Bahwa sirkuler yang disusun dan dibuat oelhTerbanding/Penggugat asal dimana diatasnya dilekatkankeputusan yang mengikat diluar RUPS, maka berdasarkanapa yang telah ditetapkan dalam keputusan yang mengikatdiluar RUPS tersebut Para Pembanding/Tergugat danTERGUGAT Il asal meyakini tidak ada penambahan danatau pengurangan maka diparaf oleh ParaPembanding/Tergugat dan Tergugat II asal, ternyatasirkuler aqguo menyimpang dari keputusan yang mengikatdiluar RUPS yang mendahuluinya yaitu secara sengajaTerbanding

Bahwa perubahan yang dibuat Terbanding/Penggugat asaldalam sirkuler aquo, selain bertentangan dengan keputusanyang megikat diluar RUPS taggal 2 Pebruari 2009 aquoHal 7 dari 14 Hal. Put.

hukum Direksi PT Sac Nusantara yang didasari RUPS yang sah,adalah Direksi yang dibentuk berdasarkan RUPS yan g dihadiri alm Tuan RudyMax Gustav saat hidup.

terpenuhi sehingga dengan demikian RUPS sah untukmengambil keputusan.6 Bahwa harus ditolak dahl Penggugat yang menyatakan bahwa sejakmeninggalnya Alm.Rudi Max Gustav Schulz tahun 1997 Tergugat Iselalu gagal melaksanakan RUPS dengan alasan 86,42 % pemegangsaham tidak hadir dan tidak memberikan suara dalam RUPS.

dimana dalamPenetapan Kuorum RUPS dinyatakan bahwa RUPS hares dilaksanakan dalamtenggang waktu 14 hari setelah pemanggilan Rapat.

C16564 HT,01,04TH99tanggal 17 September 1999.sehingga dengan demikian meskipun Penetapan Kuorum RUPS yangdikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ( dimana 8 tahun kemudian)dinyatakan batal oleh Pengadilan yang sama, namun putusan tersebut tidaklagi mempunyai implikasi terhadap keabsahan dari Keputusan RUPS yangtelah selesai dilaksanakan.e Bahwa antara Penetapan Ijin Kuorum RUPS dengan Keputusan RUPS sendirimerupakan 2 (dua) produk hukum yang berbeda.

Bahwa antara satu RUPS dengan RUPS lain yang diselenggarakan olehTergugat I mempunyai ketentuan kuorum dan kepentingan yang berbedabedaserta dilaksanakan secara terpisah antara satu dengan lainnya, dan lagi pulaTergugat I bisa saja melaksanakan RUPS kapanpun sepanjang diperlukan bagikepentingan Perseroan (vide : Pasal 78 ayat 4 UU No.40 Tahun 2007),sehingga sepanjang RUPS yang dilaksanakan telah memenuhi ketentuankuorum yang diatur dalam Undang undang dan Anggaran Dasar Perseronmaka RUPS yang dilaksanakan

Muroaji Makariki Mandiri pada tanggal 14 Pebruari 2012 telahmelayangkan panggilan RUPS yang dilakukan dengan Surat Tercatat yangmasingmasing ditujukan kepada Saudara Suasan selaku Komisaris denganSurat bernomor: 178/PT.M3/11/2012 dan saudara Lie Tjiau Hok selakuDirektur dengan Surat bernomor: 179/PT.M3/11/2012, akan tetapi panggilansebagaimana dimaksud sampai dengan tanggal dan hari yang telahditentukan yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan RUPS pertamasehingga dengan demikian, korum RUPS

Menentukan RUPS tahunan PT. Muroaji Makariki Mandiri;3. Menentukan mata acara RUPS adalah:Hal. 4 dari 27 hal. Put.

Menentukan jangka waktu pemanggilan untuk menghadiri RUPS adalahselama 14 (empat belas) hari;5. Menentukan korum kehadiran adalah 1% (satu per empat) saham atau25% dari jumlah total saham PT. Muroaji Makariki Mandir;6. Menentukan pengambilan keputusan RUPS berdasarkan musyawarahuntuk mufakat;7. Menentukan Ketua Rapat dalam RUPS adalah Tuan Victor NG, DirekturUtama PT. Muroaji Makariki Mandiri;8. Memerintahkan Komisaris dan Wakil Direktur untuk hadir dalam RUPStersebut;9.

Yang kemudian diikuti dengan RUPS LuarBiasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2012 bertempat di PT. MuroajiMakariki Mandiri, dimana Direktur Utama diundang secara sah olehKomisaris untuk mengikuti RUPS Luar Biasa tersebut, namun yangbersangkutan tidak hadir maupun tidak memberi kuasa untukmenghadirinya. Dan RUPS Luar Biasa tersebut, telah menguatkankeputusan Komisaris Utama dengan memberhentikan Direktur SaudaraVictor NG secara tetap dan mengangkat Direktur PT.

Faktafakta tersebutterkait dengan kehadiran Penerima Kuasa dari para Termohon pada saatpelaksanaan RUPS tertanggal 6 Agustus 2012.

karenatidak hadir di rapat RUPS dan katanya Terdakwa datang bersamaanaknya untuk membuat akta berdasarkan bukti berita acara RUPSLuar biasa dan keterangan itu diberikan bersama dengan notulen yangdibuat ; bahwa setelah saksi tidak hadir pada RUPS tersebut, saksimendapatkan tembusan hasil RUPS yakni saksi mendapatkanpemberitahuan tentang hasil RUPS tentang penggantian direksi yaituanak dari terdakwa , sedang secara resmi, saksi tidak memperoleh tembusannya ;20 bahwa dampak yang ditimbulkan dengan

; bahwa saksi tidak tahu bahwa RUPS yang tanggal 13 Maret 2012adalah dibawah tangan dan menurut kami karena Saksi meninggalkanrapat maka seharusnya tidak ada RUPS bahwa saksi kurang tahu sebenarnya yang dimasalahkan adalah Aktatanggal 17 Maret 2012 ataukah RUPS tanggal 13 Maret 2012. karenaRUPS tanggal 13 Maret 2012 adalah dibawahtangan ; bahwa sebelum tanggal 13 Maret 2012 apakah komisaris pernahmengundang direktur utama untuk mengadakan RUPS Saksi tidak tahudan pada saat RUPS Luar biasa, saksi

Hal manadikaitkan dengan keterangan ahli, maka bila dikaitkan dengan suratpermohonan tanggal 11 Februari 2012 kepada direksi tidak adatindakan untuk mengadakan RUPS lalu Dewan Komisaris mengundang79direksi untuk mengadakan RUPS, maka kalau RUPS yang diadakan olehDewan Komisaris harus ada Penetapan Pengadilan Negeri.

RUPS yangdilaksanakan di Hotel Regent Malang , dan dari hasil RUPS padatanggal 13 Maret 2012 di Hotel Regents Malang yang berupanotulen tersebut oleh Terdakwa dengan atas Kuasa dari RUPS PTHARDLENT MEDIKA HUSADA dibawa ke Notaris Malang bernama EkoCahyono pada tanggal 17 Maret 2012 dan dibuat Akta RUPS luarbiasaNo. 17 tanggal 17 Maret121 Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakimmemeriksa dan meneliti bukti surat berupa Akta RUPS luarbiasa PTHARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 17 tanggal 17 Maret

berhak melakukan RUPS tanpaadanya izin dari Pengadilan, sedangkan yang harus meminta izinPengadilan untuk melakukan RUPS adalah pemegang saham dimanaapabila RUPS diadakan oleh pemilik modal maka yang harus dilakukanoleh pemilik modal adalah harus dengan penetapan pengadilan ,sedangkan apabila yang mengadakan RUPS tersebut adalah komisarisdan ini sesuai dengan persyaratan dalam UndangUndang No. 40 tahun2007, maka Komisaris tidak memerlukan penetapan pengadilanuntuk mengadakan RUPS ;Menimbang, bahwa

akta nomor 08, tanggal 19 Juni 2020;

yang kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI, dan setiap serta seluruh keputusan RUPS / keputusan lain pemegang saham P.T SUMBER SENTOSA CEMERLANG dalam bentuk apapun, yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 03 Desember 2018 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

5. Menyatakan:

1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;

2.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan SuratTercatat dan/atau dengan iklan dalam SuratKabar.(3). Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal,waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaiHalaman 9 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.

;Bahwa saksi menelfon kepada stafnya pak David mengenai AgendaRUPS dan setelah 2 (dua) minggu ada email mengenai RUPS bulanMei tahun 2020;Bahwa yang hadir di RUPS adalah Pak David;Bahwa didalam RUPS disebutkan bahwa tentang perubahan PengurusPT;Bahwa saksi meminta notulen dari hasil RUPS dan hasil notulentersebut di berikan oleh staf Pak David;Bahwa saksi pernah meminta undangan RUPS dari Pak David tetapitidak diberikan;Bahwa meskipun tidak ada undangan RUPS tetapi Akta tetap dikeluarkan atas perintah

Jkt.Utrdengan ketentuan Pasal 82 ayat ( 1) dan ( 2 ) UUPT, yang berbunyisebagai berikut:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan....(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat ...4.

waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.(4) Perseroan wajib

Bahwa Pemanggilan RUPS itu dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Utr Bahwa dalam panggilan RUPS itu dicantumkan tanggal, waktu, tempatdan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.