Pontianak Kota;Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HelenaSuntang dan telah dikarunia 2 ( dua ) orang anak dan saat ini telah bercerai;Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan akta kelahiran anak pemohon yangbernama Natalia Vivi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6174/G/2010terrtanggal 3 Maret 2010;Bahwa kemudian Pemohon juga ada mengajukan salinan kedua namun oleh CatatanSipil dibuatkan Akta kelahiran baraus ebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor21/KHG/2006;Bahwa

Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan akta kelahiran anak pemohon yangbernama Natalia Vivi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6174/G/2010terrtanggal 3 Maret 2010; Bahwa kemudian Pemohon juga ada mengajukan salinan kedua namun oleh CatatanSipil dibuatkan Akta kelahiran baru sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor21/KHG/2006; Bahwa dengan kejadian tersebut ternyata anak pemohon memiliki 2 ( dua ) aktakelahiran yang berbeda dengan nama yang sama dan hal tersebut secara Administrasitidak dibenarkan

ketentuantersebut diatas adalah tepat permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor6171CR030820160002, tertanggal 20 September 2016 atas nama Norman dan HelenaSuntang bersesuai dengan keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon telah melangsung perkawinan dengan Helena Suntangdan saat ini telah bercerai;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor21

Bahwa tanah milik Penggugat tidak pernah dijadikan objek sengketa oleh(Almh) Pannala, akan tetapi ahli waris dari (Almh) Pannala menunjuktanah milik Penggugat sebagai miliknya padahal itu bukan yangdisengketakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor21/PTS/PDT.G/1999/PN.EKG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan Nomor 88/PDT/2000/PT.SULSEL;Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterimaoleh Pengadilan Negeri Enrekang dengan putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PNEnr.

terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor3/Pdt.G/2018/PN Enr tanggal 12 November 2018 Juncto PutusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor 94/PDT/2019/PT Mks, tertanggal 22April 2019;Mengadili Sendiri: Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Almarhumah Julusi: Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor21

/PTS/PDT.G/1999/PN.EKG, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesiselatan Nomor 88/PDT/2000/PT.SULSEL, dinyatakan Batal; Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yangpernah dijadikan objek sengketa oleh Pannala melawan Sobeng sesuaidengan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor21/PTS/PDT.G/1999/PN.EKG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan Nomor 88/PDT/2000/PT.SULSEL, dengan luas dan batasbatassetelah dibelah 2 (dua) Jalan Tani, sebagai berikut :a.

bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidanganMajelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, KOTDA MATARAM, Sebagai PenggugatMelawan :TERGUGAT, KOTA MATARAM, Sebagai Tergugat Pengadilan Agama tersebut ; Telan membaca dan mempelajari berkas perkara ; Telan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal O7 Januari2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.P/2021/PA.Mtr. dari Pemohon;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untukmencatat pencabutan tersebut dalam Regiter Perkara;3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesarRp..272.000, (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan dalam permusyawaratan Majelis diDenpasar, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengantanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra.

Penggugat.Melawan :Tergugat, tempat/tanggal lahir Padang, 10 april 1974, umur 46, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KecamatanKuranji, Kota Padang , sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut ;Telanh membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjaupada tanggal 1 Februari 2021 dengan register perkara Nomor21

Membebankan biaya perkara Sesuai peraturan yang berlaku;SUBSIDAIR Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di mukapersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor21/Pdt.G/2021/PA.min tanggal 5 Februari 2021 Tergugat telah dipanggil kealamat yang tertera dalam gugatan

2021 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pengugatdan Tergugat masingmasing hadir Kuasa Hukumnya;Menimbang bahwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan secara lisan di persidangan bahwaPenggugat telah meninggal dunia, pada tanggal 31 Maret 2021;Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat pada persidanganpada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 telah menghadapkan Surat Kematian Nomor21

selanjutnyaMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 27/Pdt.SusPHI/2021/PN PgpMenimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan/menghadapkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor189/SK/4/2021/PN Pgp., tanggal 1 April 2021, telah menunjukkan bahwa KuasaHukum Penggugat telah menerima kuasa dari Penggugat Prinsipal pada tanggal 2Februari 2021, selanjutnya sebagaimana Surat Kematian Nomor21

Ketua Pengadilan Negeri Muara TewehNomor 21/Pdt.G/2018/PN Mtw, tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang menyidangkanperkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mtw, tanggal 13 Desember 2018, tentangPenetapan Hari Sidang;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya padaDesember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Tewehpada tanggal 13 Desember 2018 dan terdaftar dengan Register Nomor21

Tergugat sudahmemberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuandari Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutangugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan awal, danPenggugat belum membacakan gugatannya, sehingga dengan demikian pihakTergugat belum sama sekali memberikan tanggapan atau jawaban terhadapgugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor21

To'Pao, Lembang Pakala,Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja,selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale padahari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dengan register perkara Nomor21/Pdt.G/2021/PA.Mkl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagaiberikut:Bahwa

dengan surat keterangan, kKemudian memperhatikan suratKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Makale NomorW20A12/SK.96/LPBP/2021/PA.Mkl Tentang Pembebanan Biaya Perkara padaAnggaran Negara tertanggal 15 Maret 2021 maka seluruh biaya perkaradibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2021sejumlah sesuai dengan perkara ini;Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungandengan perkara ini.MENETAPKANMengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor21

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telahdikarunia 2 orang anak yaitu;(1) XXXX ;Nomor21/Pdt.P/201 7/PA.Pt.halaman 1 dari 6 halaman(2) XXXX ;.

Foto kopi (Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanMargoyoso Kabupaten Pati Nomor : XXXX tanggal XXXX, bukti P2;Nomor21/Pdt.P/201 7/PA.Pt.halaman 2 dari 6 halaman3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXXX tanggalXXXXyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti P3;4.

Nomor 459 K/Pdt/2017dan digunakannya Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 yang sengaja dimohonkan olehTergugat dengan melanggar hukum dan didasari itikad buruk kebohonganoleh Tergugat;(Terlampir bukti P2 );.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr tertanggal 18 Mei 2004 cacat hukum dan olehkarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalambentuk apapun;3. Menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan atasPenetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr,tertanggal 18 Mei 2004 batal demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;4.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 cacat hukum dan olehkarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalambentuk apapun;3. Menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan ataspenetapan dan/Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jrtanggal 18 Mei 2004 batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;4.

Bahwa isi pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:" Menimbang bahwa, terhadap pokok sengketa berupa produk hukumPenetapan Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2004 Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr yang oleh Penggugat Terbanding dimohonkanHalaman 15 dari 26 hal. Put.

Bahwa Judex Facti yang menyatakan Penetapan Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 melanggar Buku PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Buku Il,cetakan ke4 Mahkamah Agung RI, Tahun 2002 adalah salah dalampenerapannya dan bertentangan pula dengan Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Bab II Asas PenyelenggaraanKekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakanperadilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;6.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Perkara Nomor21/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lainnya yang bertalian;3.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 209/PENHS/2020/PT.TUN.SBY,tanggal 2 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan ;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Kupang Perkara Nomor21/G/2020/PTUN.KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, yang dimohonkan banding besertasuratsurat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimanadiuraikan di atas, sehingga

Kamis, tanggal 17 September 2020 sebagaimanaternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera padatanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada hariJumat, tanggal 18 September 2020; Pada bagian akhir dari Memori Banding,Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusandengan amar sebagai berikut:Membatalkan :Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor21

perkarayang timbul dalam perkara ini;AtauApabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon kiranya diberikanputusan yang seadiladilnya menurut hukum (Ex a quo et bono);Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Tergugat danPembanding/Tergugat ll Intervensi, Teroanding/ Penggugat mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 9 September 2020 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 16September 2020, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor21

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor21/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, yang dimohonkanbanding tersebut; dengan ;MENGADILI SENDIRI:. DALAM EKSEPSI;Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat Il Intervensi bahwa PengadilanTata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili sengketa in;ll DALAM POKOK PERKARA ;1. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;2.

MANIU TUNDU Tani, alamat Desa Mamahan KecamatanGemeh, Kabupaten Talaud dahulu sebagai TERGUGATVl sekarang sebagai TURUT TERGUGAT IV;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yangberhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMembaca surat gugatan Para Penggugatsekarang Para Terbanding tertanggal 29 Maret 2010,yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 01 April 2010,dalam register perkara Nomor21/PDT.G/2010/PN.THNA. selengkapnya

11Maret 2011 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 11 Maret 2011dan kontra memori banding tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Pembanding' semulaTergugat I/Tergugat Vdan kepada Turut Terbanding semula Tergugat Il, kepada fTurut Terbanding Ilsemula Tergugat Ill, kepada Turut Terbanding Illsemula Tergugat IV dan kepada Turut Terbanding IVsemula Tergugat VI masing masing pada tanggal 08Juni 2011 ;Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaanberkas (inzage) perkara Nomor21

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dariPembanding semula Tergugat dan Tergugat V telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata caraserta memenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, oleh karena itu) permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis HakimPengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti sertamencermati dengan seksama berkas' perkara, besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahunatanggal 14 Pebruari 2011, Nomor21

Kitab Undang undang Hukum Perdata ;Peraturan perundangundangan lainnya yangterkait;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembandingsemula para Tergugat dan Tergugat V; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahunatanggal 14 Pebruari 2011, Nomor21/PDT.G/2010/PN.THNA. yang dimohonkan bandingtersebut ;MENGADIL!

I SENDIRIDALAM EKSEPSI :29 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahunatanggal 14 Pebruari 2011 Nomor21/PDT.G/2010/PN.THNA. yang dimohonkan bandingtersebut ;DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan para Penggugat/para Terbandingtearsebut; Menghukum para Penggugat/para Terbanding untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh riburupiah) .Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi

tanggal lahir Lae Mate, 01 April 1978, agama Islam,pekerjaan Tukang Becak, pendidikan Sekolah Dasar, tempatkediaman di Kota Subulussalam, sebagai Tergugat;Mahkamah Syar'iyah tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanMahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G/2020/MS.Sus dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Bahwa Sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan bukan sengketaadministrasi terkait dengan Beschiking yang diterbitkan oleh Tergugatwalaupun dalam petitum surat gugatan Para Penggugat, memohonPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal atautidak sah pencatatan peralinan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari dengan pemegang hak terakhir tercatat atasnama H. Rochaini.

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini dikaitkan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam pendaftaran tanah berdasarkanketentuan konversi bekas hak milik Indonesia, maka objek perkara dalamhal ini Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat InCasu: Pencatatan peralihan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari dengan pemegang hak terakhir tercatat atasnama H.

Bahwa pemrosesan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat termasuk pendaftaran peralihan haknya, InCasu: pencatatan peralihan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari dengan pemegang hak terakhir tercatat atasnama H. Rochaini telah sesuai dengan peraturan perundangan yangHalaman 13 dari 30 halaman.

Bahwa terlebih lagi Tergugat Il Intervensi selaku pemilik dan/ataupemegang hak atas objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari, Gambar Situasi tanggal 30 November1980 Nomor 7605, atas nama Nyonya H. Rochaini, berdasarkanperolehan hak seperti dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor593/251/411.936/1988 tanggal 2 Agustus 1988 yang dibuat oleh dandihadapan Soekarnaen Adiwasono, Camat Benowo, Surabaya;8.

Rochaini;12.Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat IllIntervensi adalah merupakan satusatunya orang yang berhak atassebidang tanah seperti diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari, Gambar Situasi tanggal 30 November1980 Nomor 7605;13.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sudah sepatutnyamenurut hukum setiap gugatan terhadap objek sengketa berupaperalihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor

Turut Tergugat, tidakdatang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Praya sebelum dikirim ke Pengadilan TinggiMataram,Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbandingsemula Para Tergugat tertanggal 13 Juni 2016, yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Juni 2016, kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa HukumPara Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Juni 2016 Nomor21

pertimbangan hokum YudexFactie Praya di dalam putusan perkara a quo telah secara obyektifmenilai dan mempertimbangkan segiSsegi hukum dari keseluruhan faktafakta yang terungkap didalam persidangan, sehingga menurut hematPara Terbanding bahwa secara hukum MEMORI BANDING ParaPembanding tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan dalampemeriksaan perkara Tinggkat Banding, oleh karena hal itu telahdipertimbangkan dengan secara tepat dan benar oleh Yudex Factiesebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor21

Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjukmemeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ditingkat banding ini untukmenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;1.2.3.Menolak Permohonan Banding Para Pembanding tersebut ;Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding ;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor21/PDT.G/2015/PN.PYA tanggal 07 April 2016 yang dimohonkan bandingMenghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yangtimbul akibat adanya perkara ini ;Dan/atau bilamana Yang Mulia

Majelis Hakim Perkara Tingkat Banding iniberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum ;Halaman 15 dari 19 putusan Perdata Nomor 81/PDT/2016/PT.MTRMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelahmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkarabeserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor21/Pdt.G/2015/PN.Pya, tanggal 7 April 2016, dan Memori banding yangdiajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat sertaKontra Memori banding

rupiah );Mengingat UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 tentangHalaman 17 dari 19 putusan Perdata Nomor 81/PDT/2016/PT.MTRPeradilan Umum, R.Bg serta Peraturan Perundang undangan lain yangberhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembandingsemula Para Penggugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor21

gugatan Para Penggugat seluruhnya ; Menghukum Para Penggugat secara tanggung' rentenguntuk membayar seluruh' biaya perkara yang hinggakini ditetapkan sejumlah Rp.357.000, (tiga ratuslima puluh tujuh ribu rupiah) ;Membaca akta pernyataan permohonan banding yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi = padatanggal 15 Oktober 2009 bahwa kuasa hukum paraPenggugat / para Pembanding telah mengajukan permohonanbanding agar perkaranya yang diputus' oleh PengadilanNegeri Jambi tanggal 30 September 2009 Nomor21

bahwa oleh karena para pihak pembanding/ Para Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalamperadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding,maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilantersebut dibebankan kepadanya ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan beserta ketentuan hukum yang bersangkutan =;MENGAODitIeoLI ; Menerima permohonan banding daripara Pembanding / semula paraPenggugat tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambitanggal 30 September 2009 Nomor21

Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor21/Pdt.G/2019/PN Wgp, tanggal 16 Januari 2020;3.

tidak lagi memakai tanah Penggugat (sebagai pemiliktanah yang sah) untuk menanam dan memagari tanah atau berbagaiupaya untuk menguasai tanah tersebut tanpa syarat ;Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secaratanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.956.000,(dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPGMembaca Akta Pernyataan Permohonan = Banding Nomor21

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor21/Pdt.G/2019/PN.Wgp, tanggal 16 Januari 2019;3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan NegeriWaingapu untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara aquo.MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat/Pembandinguntuk seluruhnya.2.

Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa Kontra Memori Bandingtersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada ParaPembanding, semula Tergugat I,dan Tergugat II , masingmasing tanggal 6Februari 2020;Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor21/Pdt.G/2019/PN Wgp kepada Pembanding.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor21/Pdt.G/2019/PN Wgp, tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Para Pembanding, semula Tergugat I,dan Tergugat.

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Mojokerto, menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2021Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 April 2021 Nomor21/Pid.Sus/2021/PN Mijk ;2. Relaas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa kepada Terdakwa telahdiberitahukan adanya permintaan banding tersebut pada tanggal 30April 2021;3.

itupermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding tertanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya keberatanatas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebutkarena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, olehkarena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untukHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 530/PID.SUS/2021/PT SBYmembatalkan putusan Pengadilan Mojokerto tanggal 15 April 2021 Nomor21

memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada halhal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan PengadilanTingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengantepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanyamemori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Surabayamemeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 April 2021 Nomor21

Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang undangN omor 51 Tahun 2009 tentangperubahan.......... 0.0.0 eeeperubahan kedua atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang peradilan tata usaha Negara maka secara formalPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harusmenyatakan permohonan banding tersebut dapatditerima; cee e ere eee ee eee eee ee eee eeeMenimbang, bahwa Penggugat / Pembanding' tidakmengajukan memori banding maka Majelis Hakim mengambilalih Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21

/ G/2011/PTUN.SBY tanggal 29 SeptemberBQ ges o cece os eee 2 anne o sreeee snes sree sue aes ome eames ame SaneMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim TingkatBanding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkasperkara yang bersangkutan antara lain Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya , Nomor21/ G/2011/PTUN.SBY tanggal 29 September 2011 BeritaAcara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,bukti bukti dan saksi para pihak serta surat suratlainnya yang berhubungan dengan

olehPengadilan Negeri Banda Aceh dengan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Bnatanggal 23 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:Mengadili:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayarbiaya perkara sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebutdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor21

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor21/PDT/ 2019/PT BNA tanggal 11 April 2019 juncto Putusan PengadilanNegeri Banda Aceh Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 23 Januari2019;Dengan Mengadili Sendiri:Dalam Provisi:1. Mengabulkan gugatan provisi seluruhnya;2. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat II untuk menundapelaksanaan lelang atas jaminan/agunan kredit Penggugat berupa:a.

Nomor 3049 K/Pdt/2019 Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor21/PDT/2019/PT BNA tanggal 11 April 2019;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Simalungun, yang menerangkan bahwa telah diberikesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkasperkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan dimaksud,sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat bandingyang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusanPengadilan Negeri Simalungun tanggal 26 Februari 2020 Nomor21

PengadilanNegeri Simalungun Nomor : 21/Pid.Sus/2020/PNSIM pada hari Senin tanggal26 Februari 2020.Demikianlah pemohon sampaikan permohonan Banding ini, semogayang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi dapat memberikan keadilan yangseadiladilnya kepada pemohon, karena permohonan Banding ini merupakanusaha dan upaya pemohon dalam mencari keadilan, dan pemohonmengucapkan banyak terima kasih.Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca,meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas perkara Nomor21

/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 26 Februari 2020 yang dimintankan banding,Pengadilan Tingkat Banding terlebin dahulu mempertimbangkan putusanPengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan menelitiberita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 26 Februari 2020 Nomor21/Pid.Sus/2020/PN Sim, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbanganHakim Tingkat Pertama dalam

menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akandijatuhnkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapatmendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generaleprevention) dan prevensi khusus (Speciale prevention) untuk membuat efek jera(deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treatment) danmemberikan shock therapy terhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 26 Februari 2020 Nomor21