terhadap putusan Pengadilan NegeriSangattatanggal 21 Maret 2006 Nomor: 01/Pid.B/2006/PN.Sgt, permintaan banding tersebutmana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Pebruari 2009 secara patut dan seksama; eeeSurat Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 15 Juni 2011 Nomor: W.18U7/04/PID.01.04/V1/2011 yang dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa yang memberitahukan secara patut serta memberi kesempatan untukmemeriksa / mempelajari berkas perkara banding dalam tengang

dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan KuasaTergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan Bandingbagi Para Penggugat/Pembanding adalah dihitung 14 (empat belas) hari setelahpembacaan Putusan Pengadilan tersebut; Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukanPermohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor:50/G/2011/PTUNMDN, tanggal 5 September 2011, sehingga permohonan Bandingtersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tengang

Bahwa untuk keseragaman dokumen milik Pemohon, oleh KantorCatatan Sipil harus maka Pemohon mengajukan permohonan diengadilan Negeri setempat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan pemohonajukan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasardengan harapan semoga dalam tengang waktu yang tidak terlalu lama sudah diterapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan di pandang cukup, agarmendapatkan sebagai berikut :1.3.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya, dan biaya untuk pemanggilan selanjutnya tidak ada lagi(telah habis);Menimbang, bahwa oleh karena (panjar) biaya perkara habis, makaMajelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untukmenegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kisaran telahmengeluarkan Surat Teguran Nomor: W2A.11/1602/HK.05/IX/2019 tanggal 17September 2019;Menimbang, bahwa setelah lewat tengang

AdministrasiKependudukan menyatakan sebagai berikutPasal 27 ayat (1) : Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakkelahiran:Bahwa sesuai dengan ketntuan Pasal 32 Undangundang No 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) Tahundilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tengang

untukHal 4 dari 7 hal Put No.163/B/2020/PT.TUN.JKTumum tanggal 5 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal didampingiKuasa Hukumnya, Kuasa Tergugat serta Tergugat Il;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 111/G/2019/PTUN.BDG, tersebut PenggugatPrinsipal/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung pada tanggal 17 Maret 2020;Menimbang, bahwa apabila dihitung tengang

., haruslahCikUatkan; 22 22 en en ene n nnnMenimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 UndangUndang Nomor 51Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tengang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalahdalam perkara ini (Penggugat / Pembanding) dihukum untuk membayar segalabiaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkatbanding besarnya ditetapbkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dalam memutus perkara tingkat

banding ini terjadibeda pendapat (disenting opinion) antara Ketua Majelis dengan dua anggotamajelis, perbedaan pendapat tersebut dengan alasan pertimbangan sebagaiaMenimbang, bahwa menurut Ketua Majelis (yang beda pendapat) gugatanPenggugat / Pembanding diajukan belum melebihi tenggang waktu sebagimanadimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tengang Peradilan Tata UsahaNegara, masih 90 hari sebab cara penghitungan untuk mengajukan

, tanpa dihadiri oleh Tergugat II/Terbanding maupun Kuasanya ;Menimbang, bahwa kepada pihak yang tidak hadir pada saat pembacaanputusan telah diberitahukan dengan Surat pembaritahuan amar putusan padatanggal 22 Pebruari 2017; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 213/G/2016/PTUN.JKT tersebut pihak Penggugat/Pembandingtelah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Maret 2017; Hal 5 dari 8 hal Put No.132/B/2017/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa apabila dihitung tengang

Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat diDesa Dinoyo Tengang Nomor 80 Surabaya akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahuidi mana Tergugat berada;5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan AgamaKabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

selebihnya;Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah Putusan dalam tingkat pertama danterakhir serta mengikat kedua belah pihak;Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan iniselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak PutusanArbitrase ini diucapkan;Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau yang diberikan kuasa olehArbiter untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin atas biaya Pemohon danTermohon dalam tengang

Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam, sehingga petitum angka dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa tengang gugatan Penggugat untuk mengasuh2 orang anaknya setelah terjadi perceraian disetujui oleh Tergugat danhalmana juga sesuai dengan maksud Pasal 105 (a) Kompilasi HukumMenimbang, bahwa didalam sidang Tergugat menyanggupi untukmembayar nafkah kepada 2 orang anak tersebut setiap bulannya sebesarRp.1.000.000, kesanggupan mana mengikat kepadaTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk

Kependudukan menyatakan sebagai berikut .e Pasal 27 ayat (1) : Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh pendudukkepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiranpaling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak kelahiran;e Bahwa sesuai dengan ketntuan Pasal 232 Undangundang No. 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan Pelaporan kelahiran yangmelampaui batas waktu 1 (satu) Tahun dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,tengang

No. 0010/Pdt.G/2016/PA.Stgkemudian pindah ke rumah kediaman bersama di jalan Gang DesaTanjung Tengang Kabupaten Melawi, sampai bulan November 2015;Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga)orang anak yang diberi nama:1. ANAK I, umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarangikut Pemohon;2. ANAK Il, umur 13 (tiga belas) tahun, sekarang ikutPermohon;:3.

Batasan Desa Sake Kecamatan Kabupaten Sintang,kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di jalan Gang DesaTanjung Tengang Kabupaten Melawi, sampai bulan November 2015;Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga)orang anak yang diberi nama:1. ANAK I, umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarangikut Pemohon;2. ANAK Il, umur 13 (tiga belas) tahun, sekarang ikutPermohon:Hal. 7 dari 20 Put. No. 0010/Pdt.G/2016/PA.Stg3.

perkara perlawanan a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkaneksepsi dari para Terlawan, namun Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkaneksepsi dari Terlawan I semula Penggugat, sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terlawan I semula Penggugat pada eksepsi point pertamamengemukakan bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan alasanantara lain gugatan perlawanan / verzet yang diajukan Pelawan telah melewati tenggangwaktu yang ditentukan undangundang;Menimbang, bahwa mengenai tengang

waktu pengajuan perlawanan dalamperkara perlawanan a quo apakah diajukan dalam tengang waktu yang dibenarkan olehperaturan perundangundangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana teruraidi bawah ini;Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe telahmemberitahukan mengenai putusan verstek Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor12/Pdt.G/2011/PNLsm kepada Pelawan semula Tergugat melalui Kantor WalikotaLhokseumawe pada tanggal 16 Januari 2012;Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri

Ikap RT. 02, RW. 01, No. 22, Kelurahan Langkai,Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut:Di bawah sumpahnya saksi tersebutmemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il sudah lama karenasaksi berteman ; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami isteri yang menikah padatahun 1984 di Tengang Menteng, Kabupaten Pulang Pisau, dan mempunyai5 (lima) orang anak; Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Pemohon Il menikah

mengurus Akta Nikah Pemohon dan Pemohon Il;Saksi Kedua:Wandeh bin Piyu Kubek, tempat tanggal lahir Bentot, 25 Desember 1959,agama Khatolik, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Tjilik RiwutKm. 7, RT. 001, RW. 011, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan RayaKota Palangka Raya;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il sudah lama karenasaksi berteman ;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami isteri yang menikah padatahun 1984 di Tengang

Bahwa dengan demikian tentang tengang waktu pengajuangugatan Tata Usaha Negara ini telah memenuhi ketentuan pasal 55UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dan oleh karenanya gugatan Tata Usaha Negara ini formil dapatditerima ; Tentang Kepentingan Penggugat : Bahwa akibat terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut maka Penggugattelah dirugikan, sebab Sertifikat Hak Milik tersebut berada diatas tanahHal. 7 dari116 Halaman Putusan Perkara No.109/G/2013/PTUNMDNPenggugat, yang

Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap dalam tengang waktu 60 (enam puluh) hari pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam register yang disediakan untuk itu ; 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

dari perkawinan antara Penggugat denganTergugat, yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir diDenpasar, pada tanggal 02 Agustus 2010, untuk pemeliharaan, perawatan,pendidikan, kesehatannya diberikan kepada Tergugat tanpa mengurangi hakHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 276/Pat.G/2017/PN Dps.Penggugat mengunjungi anak setiap saat untuk mencurahkankasihsayangnya sebagai seorang ayah ;Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap dalam tengang

Bahwa sesuai dengan ketntuan Pasal 32 Undangundang No 23 Tahun 2006 tentangAdnimistrasi Kependudukan pelaporan kelahiran yang melampaui Batas waktu 1 (satu) tahundilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan NegeriMenimbang. bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tengang waktukelahiran pemohon. hingga dengan didaftarkannya permohonan ini ke Pengadlian Negeri Sampang,telah melampaui waktu lebih dari 1 (satu) tahun:Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 06 Tahun 2012 tentang pedoman penetapanpencatatan

Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap dalam tengang waktu 60 (enam puluh) hari pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam register yang disediakan untuk itu ;--------------------------------------------------------------------------5.

Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap dalam tengang waktu 60 (enam puluh) hari padaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam register yangdisediakan untuk itu ; nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nc nnn ncns5.

dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan KuasaTergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan Bandingbagi Para Penggugat/Pembanding adalah dihitung 14 (empat belas) hari setelahpembacaan Putusan Pengadilan tersebut; Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukanPermohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor:50/G/2011/PTUNMDN, tanggal 5 September 2011, sehingga permohonan Bandingtersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tengang