Ditemukan 2307 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permusyawaratan permusyawatan permusyawartan permusyawarahan permusyaratan permusyawaratn permusyawarat permusyawarah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Maret 2017 — FERRI DWI ADRIANSAH, S.E., bin CHAIDIR HAKAM;
1035 — 736 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi dipidana oleh Pengadilan Negeri Jambi karena melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima pembayaran pelunasan maju atas kredit, kemudian uangnya tidak disetorkan kepada ... [Selengkapnya]
  • hukum pada UndangUndang TindakPidana Korupsi yaitu terkait pemahaman perbuatan melawan hukum adalahdiartikan secara formil artinya mesti jelas peraturan perundangundangan yangdilanggar pelaku pidana, maka dihubungkan dengan jenis danhierarkiperaturan perundangundangan menurut Pasal 7 Ayat (1) UndangUndangHal. 55 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundanganterdiri atas:UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia;Ketetapan Majelis Permusyawaran
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 12-03-2012 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 16 Agustus 2012 — MOH ZEIN MUSTAFA melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
76 — 45
  • DALAM PORKORK PERKA RA, ==eses=nenexeneeeesneensseeseeenenerenemaunneeinnnenmemennneotesnen1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk verklaard).2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.792.000 (TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU RUPIAH).9899Demikian ........Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya pada hari SENIN tanggal 13 Agustus2012, oleh kami LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH.
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama
Register : 21-11-2017 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA BANGIL Nomor 1930/Pdt.G/2017/PA.Bgl
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 11
  • berdasarkan ketantuan pasal 181HIR. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala perturan perUndangUndangan yang berlakudan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 3.091000, (tiga juta sembilan puluh saturibu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-07-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 22 Juli 2014 — NAZARUDDIN, DKK
73 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rapatMPR, DPR, DPRD baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luargedung MPR, DPR, dan DPRD.Lebih lanjut dalam UndangUndang Nomor : 22 Tahun 2003 tentangsusunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan PerwakilanRakyat Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) yangsecara tegas mengatakan (undangundang yang berlaku saat prosespemeriksaan di Pengadilan Negeri tetapi tidak menghapuskan undangundang sebelumnya).Anggota Majelis Permusyawaran
Pengadilan PN DONGGALA Perdata
Register : 06-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN DONGGALA Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Dgl
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
1.ABDULLAH YAHYA SOUMENA
2.MUHTAR
3.ARUS SIDORA
4.ABDUL HALIM
5.MASLONO
Tergugat
6.TAKWIN, S.Sos.I.
7.ABD. RASYID, A.Md
8.TAUFIK M. BURHAN, S.Pd., M.Si
9.SYAFRUDDIN. K
10.SUDIRMAN
11.ERLANSYAH
12.BURHANUDDIN
13.MASPUANG, SH
14.ASGAF
15.ZULHAM, S.Pd
16.ALEX, SE
17.NASRUDDIN
18.ABU BAKAR ALJUFRIE, SE
19.SYAFRUDDIN MAHYUDIN
20.SUBHI, S.Pd
21.BAHTIAR
22.MOH. TAUFIK
23.RUSLAN, S.Pd
24.FARIDA
25.H. BURHAN YADO, S.Sos
26.NURJANNAH, S.Ag
27.SYAFIAH, S.Ip., M.AP
28.SYAIFUL MANSYUR LAMBOKA
29.I WAYAN PUTRA SANDIYASA
30.KELVIN SAPUTRA

162 — 89
  • Jadi itulahyang dilaksanakan oleh Kepala Daerah seperti apa kebijakan ituberdampak luas, penting dan strategis;Bahwa ada 3 (tiga) kriteria yaitu strategis, penting, berdampak luasdalam kehidupan masyarakat itulah hak interpelasi jadi tidak berdampakluas bagi masyarakat seharusnya tidak perlu hak angket.fungsiPengawasan lain saja yang digunakan atau meminta keterangan darikepala daerah kenapa Teknologi Tepat Guna ini begini adanya;Bahwa di desa ada yang namanya BPD (Badan Permusyawaran Desa)sehingga
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 17-09-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2602/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.DARMAWATI LAHANG, SH
2.RISTA ERNA SOELISTIOWATI, SH
Terdakwa:
JANAH Alias DJANAH
118 — 227
  • (lima ribu rupiah).Halaman 66 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2019/PN SbyDemikannlah, diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakimpada tanggal 5 Desember 2019 oleh: Maxi Sigarlaki, SH ,MH sebagai ketuaMajelis, Sapruddin, SH. dan R. Mohammad Fadjarisman, SH. MH masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterouka untuk umum, oleh Majelis Hakim yang sama dan didampingioleh :Wenny R. Anas, S.Sos, S.Pd, SH, MH.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 25-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 8/PDT-LH/2021/PT BNA
Tanggal 25 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT.Kalista Alam Diwakili Oleh : Sri Yuni Hartati, SH,CN, Dkk
Terbanding/Tergugat : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
205 — 125
  • Hukum AcaraPerdata Daerah Luar Jawa, serta peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Pelawan tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 13 Oktober2020 Nomor 6/Pdt.Bth/2019/PN Skm, yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding/semula Pelawan untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaran
Pengadilan PN Parigi Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN Parigi Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Prg
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
DJONI KANDOLLA
Tergugat:
1.Desmon Palari
2.Oktier Abersata
3.Yorri Matindas
4.Yatrin Eirene
5.Jefri Lamani
6.Taufik
7.Hikma Jafar
8.Yohanes Rumoroy
9.David Pulungan,SE
10.Olga Manembu
11.NINING
12.Arnold Legi atau Arnold
13.Pelaksana Tugas Kepala Desa Olobaru PLT
14.Kepala Kecamatan Parigi Selatan
15.Bupati Kabupaten Parigi Moutong
157 — 97
  • Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa,Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Padt.G/2019/PN Prg22.23.24.25.26.oleh sebab itu tidak pantas dan tidak layak menjadi Panitia PemilihanKepala Desa (P2KD) Desa Olobaru, karena belum berkemampuan untukmenjalankan peraturan tersebut diatas, dan hal ini dapat dilihat dari hasilkinerjanya.Bahwa Tergugat XIII sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Olobaru,kurang memperhatikan kenerja Badan Permusyawaran
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 39/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
MARSAN
Tergugat:
BUPATI BANGGAI LAUT
131 — 54
  • Penggugat mendapatkan Dokumen obyeksengketa dari Pihak Badan Permusyawaran Desa itupun berbentuk Copyan,berdasarkan hal tersebut diatas jelaslah bahwa Tergugat telah melanggar AsasKeterbukaan ini.Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraandan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dantidak diskriminatif.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 28/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
Basyir, M.Pd.B.I.
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
390 — 200
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 317.000, (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah); Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakimpada hari SENIN tanggal 27 Juli 2020 oleh kami CHRISTIAN EDNIPUTRA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERNA DWI SAFITRI, S.H.dan IKAWATI UTAMI, S.H. masingmasing sebagai HakimHakimAnggota.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-12-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 106/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG
Tanggal 22 Desember 2014 — SRI JOKO WALUYO BIN H. MUHAMMAD SAID (terdakwa)
83 — 20
  • Diadakan pada 22 Juli 2010, yang dibahas dalamRapat/ Musyawarah tersebut yaitu mengenai melakukan Pembentukan Panitiadimana dibentuk ada 8 (delapan) kelompok kemudian dilakukanPembentukan/ Penunjukan Kepengurusan Kepanitiaan dan adanya permintaandari Masyarakat Desa mengenai adanya permohonon pengembanganpenerima bantuan menjadi + 100 KK (seratus Kepala Keluarga). .58Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Kapala Desa SRI JOKO WALUYO danperangkat desa, Badan Permusyawaran Desa (BPD) ada 3 orang, semua
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2478 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Juli 2014 — ISKANDAR bin SARTALIP
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa selaku Kepala Desa Semoi Dua menandatangani danmenerbitkan Peraturan Kepala Desa Semoi Dua Nomor : 001 Tahun2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis PelaksanaanBantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa SemoiDua, namun Peraturan Desa tersebut dibuat tanpa adapengesahan/penetapan dari Badan Permusyawaran Desa (BPD) yangberarti telah terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangandengan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desasebagaimana dalam ketentuan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-09-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 76/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
Budi Raharjo
Tergugat:
Kepala Desa Kebonagung Andi Kristiyanto, S.E
245 — 168
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 329.500, (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratusrupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariSenin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami RIDWAN AKHIR, S.H., M.H. selakuHakim Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H. , dan ERNA DWISAFITRI, S.H. masingmasing sebagai HakimHakim Anggota.
Pengadilan PN PALEMBANG
Putus : 17-01-2014 — Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 111/PDT.G/2013/PN.PLG
Tanggal 17 Januari 2014 —
36 — 3
  • Menolak Gugatan Penggugat selebihnya.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran majelis hakim padahari Kamis tanggal Jumat tanggal 17 Januari 2014 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SHselaku.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-02-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 07/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 26 Agustus 2014 — KARLAN VS BUPATI MUSI BANYUASIN; WIRDAN ALI HAZ
79 — 28
  • Rota dengan nomor urut 5.Bahwa Panitia Penyelenggara Pemilihan Kades itu diketuai oleh ISHARSINATRA, yang dibentuk oleh Badan Permusyawaran Desa (BPD) BabatBanyuasin yang diketuai oleh Harjono, sebagaimana ditentukan dalam PPNo. 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 35 huruf d, yang berbunyi BPDmempunyai wewenang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.Bahwa surat suara yang telah dicoblos sebagai hasil pemilihan dikumpulkandi Balai Desa yang berasal dari 11 Tempat pemungutan Suara (TPS), masingmasing
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 06-09-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 10/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
SYAFRUDIN
Tergugat:
BUPATI TANAH BUMBU
232 — 110
  • BuktiT23 : Fotokopi sesuai dengan sli,Berita Acara Sumpah Anggota Penggantian Antar WaktuBadan Permusyawaran Desa Desa Mudalang dan DesaGusunge Kecamatan Kusan Hilir, Tanggal 2 Juli 2021;24. BuktiT24 : Fotokopi sesual denganfotokopi, Berita) Acara Musyasyawarah PerubahanSusunan Kedudukan Anggota BPD Desa GusungngePeriode 20202026, Tanggal 27 Juli 2021, besertalampiran;25.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-08-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 56/PDT/2017/PT.BTN
Tanggal 2 Agustus 2017 — Ny. YUHANAN. L a w a n : JUMAH Bin DJAENI, 1. Kepala Desa Pete. 2. Camat Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang,
43 — 41
  • PenggugatIntervensi menghibahkan tanah lain untuk keperluan mendirikan KantorDesa Pete baru yang sudah disanggupi oleh Pihak Penggugat Intervensi.Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat Intervensi diatas, telah jelas dan terang bahwa tanah obyek gugatan sesungguhnyameskipun secara formil masih tercatat dalam Buku Desa C No. 1571Persil 32 S atas nama Penggugat Asal, akan tetapi berdasarkan faktaberikut buktibukti berupa pengakuan Penggugat Asal kepada BapakMarjuk selaku Ketua Badan Permusyawaran
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-01-2021 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
ACHMAM FHAMROZIE
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO.
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO
325 — 169
  • Menyatakan Obyek sengketa Surat Badan Permusyawaran desa (BPD)Desa Pademonegoro Nomor : 141/002/XII/BPD/2020 Tanggal 22Desember 2020 Perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon KepalaDesa Terpilin atas nama ISPRIYANTO adalah sah dan memiliki kekuatanhukum ;4. Menyatakan surat suara sejumlah 470 (empat ratus tujuh puluh) yangdinyatakan tidak sah oleh Tergugat adalah sesuai dengan ketentuandan memiliki Kekuatan hukum ;5.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2014 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 03 / PID.TPK/2014/PNTK
Tanggal 10 April 2014 — WELLY KUSTANTI, SPD Binti HG. KUSNO.
168 — 26
  • (lima riburupiah).Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Senen 7 April 2014dengan susunan Majelis; FX. SUPRIADI , SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTAJI, SHMH dan SURISNO, SH.MH (Adhoc Tipikor) masingmasing sebagai hakim anggota.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-05-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 13/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
1.Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H.
2.Morlan Simanjuntak
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
Intervensi:
ANATONA NAZARA
231 — 178
  • Masa Jabatan 20192024 (ic.objeksengketa) (vide bukti P1 = bukti T11 = bukti T II Inv1);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Tergugat(i Gubernur Riau) dalam menerbitkan objek sengketa a quo, telahmemenuhi ketentuan prosedur sebagaimana ketentuanUndangUndangNomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaran Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan PerwakilanRakyat Daerahjo.