• Bahwa RUPS LB yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat Akta No. 41/2009 dengansuara bulat memutuskan:a.

  LB yang terutang dalam Akta No. 41/2009tersebut melalui RUPS LB PT SPP.

  Pemohoan telahmeminta Termohon untuk menyelengarakan RUPS LB PT SPP,melalui surat Pemohon No. N&A/NP/SSJW/IV/20110115 tanggal1 April 2011, Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS LB PTSPP, disertai dengan tembusan kepada Termohon Il.

  Menetapkan agenda RUPS LB PT SPP dimaksud, yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegang sahamdalam RUPS LB PT SPP sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 41tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta;4.

  Menetapkan agenda RUPS LB PT. SPP yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegangsaham dalam RUPS LB PT. SPP sebagaimana disebutkan dalam AktaNo. 41 tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin,Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;.

• Bahwa dalam pelaksanaan RUPS Luar Biasa ke1 (pertama) tersebutternyata hanya dihadiri oleh Termohon selaku pemegang saham (limaratus lima puluh dua) lembar saham atau sebesar 60 % (enam puluhpersen) saham / hak suara perseroan saja, sedangkan berdasarkanketentuan Pasal 102 ayat (1) Undangundang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan mengatur bahwa :Ketentuan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang pengambilankeputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 89 mutatis mutandisberlaku bagi keputusan RUPS

  Fotocopy Tanda Terima Surat Undangan Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Pertama, tanggal16 November2015, (bukti P3) ;4. Fotocopy Berita Acara dan Daftar hadir Pelaksanaan RUPS luar biasa(RUPS LB), tanggal 16 Desember 2015, (bukti P4) ;5. Fotocopy Tanda Terima Surat Undangan Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Kedua, tanggali17 Desember2015, (bukti P5) ;6. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.

  oleh para pemegang saham dalam kedudukan hukum sebagai pemilikperseroan ;Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbatas adadibagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan dan RUPS LB sebagaimana diaturdalam pasal 78 UndangUndang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan RUPS tahunan maupunRUPSLB sepenuhnya merupakan inisiatif dari Direksi sebagaimana diatur dalampasal 79 (1) dan dapat juga dilakukan atas permintaan sebagaimana diatur dalampasal

  ketiga sebagaimana yangdimaksudkan dalam pasal 86 ayat (5) UndangUndang Nomor : 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ;Menimbang, bahwa dalam hal pelaksanaan RUPS, menurut ketentuan yangdiatur dalam pasal 86 ayat (1), (2), (3), dan (4) UndangUndang Nomor : 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebihdari 2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili.

  EMR Indonesia melakukan sendiripemanggilan RUPS PT EMR Indonesia sebagaimana dalam perkara in casu ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) Direksimenyelenggarakan RUPS dengan didahului pemanggilan RUPS dengan demikianPemohon selaku Direktur PT.

• Dwitunggal Teknik Utama;

• Copyan akta pendirian PT Guna Persada yaitu Akta No 01 tgl 02-10-2003 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 23 tgl 19-01-2006 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 02 tgl 16-09-2006 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 01 tgl 08-01-2007 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 03 tgl 21-01-2008 Notaris

  Tia Agustina, SH di Kota Dv epok;

• Copyan Akta RUPS No 04 tgl 15-11-2011 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.

• Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (Bukti P14) menyatakan :Pasal 79:1)Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakill1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

  Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b ;(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Pasal 80 :(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan

  RUPS ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohonmohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusansebagai berikut :1.

  Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ;Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 222 PK/Pdt/2009b. Mata acara RUPSLB adalah : Menetapkan Susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta ;c. Jangka waktu pamanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan ;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill ;e.

  Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ;b. Mata acara RUPSLB adalah : Menetapkan Susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta ;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan ;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill ;e.

• BumimasMegahprima yang telah disepakati oleh para pemegang saham adalahmengenai Kuorum RUPS yang menyatakan bahwa RUPS dapatdilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dalam RUPS ( vide Korum Kehadiran, Keputusan RUPS danHak Suara Pasal 10 ayat (1) huruf a);Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT.

  II) yang mencatat seluruh hal yang dibicarakandalam RUPS tersebut dan membuat minuta/ Berita Acara RUPS LuarBiasa Turut Tergugat I:Dalam RUPS Luar Biasa tersebut oleh Penggugat kembalimengemukakan keberatankeberatannya, akan tetapi Ketua RapatSdr.

  Penggugat dalam RUPS Luar Biasa tersebut menyatakan tidaksetuju terhadap ketiga agenda, sedangkan Sdr. Djadjang Tanuwidjaja(Tergugat II) dan PT Intitacon Lestari (Tergugat ) menyatakan setuju.Dengan demikian mengingat agenda RUPS kesatu dan Agenda RUPSkedua saling berkaitan yaitu berkenaan dengan perubahan seluruhAnggaran Dasar Turut Tergugat , RUPS tidak dapat mengambilkeputusan atas kedua agenda RUPS yang diusulkan tersebut;Catatan:Sdr.

  RUPS tersebutdan membuat minuta/ Berita Acara RUPS Luar Biasa Turut Tergugat ;RUPS Luar Biasa tertanggal 9 Juli 2009 tersebut menyetujui untukmengangkat anggota Direksi dan Komisaris Turut Tergugat terhitungsejak ditutupnya rapat tersebut dengan susunan sebagai berikut:DireksiDirektur Utama: Sdr.

  Djadjang Tanuwidjaja selaku Direktur UtamaTurut Tergugat yang dapat menyelenggarakan RUPS. Sebagai pemegangsaham mayoritas, kehadiran Tergugat dan Tergugat II dalam RUPS yangdiadakan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama TurutTergugat I, mengakibatkan RUPS sah berdiri (memenuhi syarat minimumkorum RUPS yang ditentukan Anggaran Dasar Turut Tergugat yaitu lebihdari 1/2 ) dan karenanya dapat mengambil keputusan tanpa perluHalaman 16 dari 50 hal. Put.

• ., yang dimohonkan banding, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

• Menolak gugatan Provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
• Menyatakan bahwa RUPS-LB PT.

  RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

  Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

  keputusan RUPS, Direksi,dan.

  Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

• Menyatakan bahwa RUPS tanggal 11 April 2011 yang disahkan oleh Notaris sah sacara hukum ;4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh saham atas nama TERGUGAT/Ir. Bakrie Tengge kepada PENGGUGAT ;5. Menghukum Turut Tergugat I/Jenny Jauwhannes serta Turut Tergugat II/PT. SOG INDONESIA untuk patuh terhadap putusan ini ;6.

  Jkt.SelMenimbang bahwa selanjutnya, Pengadilan akan membahas tentang sahnyapenyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diatur dalam Undangundang PerseroanTerbatas ( Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), Bab V,pasal 75 s/d pasal 91;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 ayat (2) disebutkan :Penyelenggaraan RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) atau lebih dari

  Dalam hal Direksitidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut :a permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS tersebut;Menimbang, bahwa hal ini dalam hubungannya dengan alat bukti Penggugat,yaitu alat bukti dengan tanda bukti P17. P18, P20, P21, P23, P26, berupaPanggilan/Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Tanda Terima SuratPanggilan/Undangan RUPS PT. SOG INDONESIA, telah membuktikan PT.

  RUPS, yang bunyipasal 80 tersebut secara lengkap sebagai berikut :1 Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7),pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.PN.

  Put No.341/Pdt.G/201 1/2 Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksidan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS.3 Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuatjuga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham

  izin penyelenggaraan RUPS, dengan perkataan lain bahwa salah satu bunyidari amar Penetapan tersebut adalah memerintahkan dan mewajibkan Direksi dan/atau18Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

• salinan Berita Acara Rapat yang dikirimkan kepadaPenggugat, yang menghadiri RUPS tersebut yaitu : Ny.

  ) hari RUPS tidak pernah mengadakan RUPS lainnya sehinggakeputusan pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.b.

  Bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa "Penggugat telah diberhentikansementara berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan padatanggal 7 April 2006, sehingga harus diselenggarakan RUPS paling lambat 30hari setelah RUPS tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan kepadaPenggugat selaku Komisaris melakukan pembelaan diri (poin 8. a.

  tanggal 7 April 2006 dankeputusan yang diambil dalam RUPS tersebut dinyatakan sebagaiperbuatan melawan hukum sehingga RUPS tersebut beserta akibathukumnya minta dibatalkan demi hukum.

  Sri Taslim sebagai Komisaris diambilberdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan pasal 13 ayat (3) jo.

• Tentang permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kKewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lain(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) adalah direksi.

  Nomor 3570 K/Pdt/201616.17.18.19.RUPS (vide Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007).RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana yangditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 80 ayat (5));Bahwa penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari KetuaPengadilan Negeri bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat(vide Pasal 80 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas).

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/atau;b.

  mengenai:a) Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan atau;b) Perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadirdalam RUPS;Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak dapat menyatakan bahwaTermohon Kasasi/Termohon telah menyelenggarakan

  RUPS sehinggapermohonan RUPS dengan mata acara yang lebin khusus dari ParaPemohon Kasasi/Para Pemohon menjadi tidak beralasan hukum;Bahwa dengan adanya pengakuan menyepakati tidak perlu menyampaikanlaporan keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 dari TermohonKasasi/Termohon.

• BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;

• Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 5 Agustus 2019 kepada Bapak RASYAD CHASAN;
• Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 5 Agustus 2019 kepada Bapak TUKIMAN KIJAH;
• Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT.

  BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;

• 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tertanggal 20 Agustus 2020;
• 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah, tertanggal 20 Agustus 2020;
• 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

  BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

• 1 (satu) bundel asli Risalah Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang Memiliki Kekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BCMG Tani Berkah;
• 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

  saat RUPS karena Denni tidak punya jabatandi PT.

  pada saat itu juga RUPS akan menentukan diterima atau tidakditerima.

  RUPS Luar Biasa tersebut adalah atas suratpermohonan dari PT.

  bertindak sendiri atas nama direksi, ada haknya dan sudah diaturdalam UUPT itu untuk memimpin RUPS, mengundang RUPS dan lainsebagaimnya.

  RUPS LuarBiasa PT.

• USI melalui RUPS LBtertanggal 8 September 201 1;Bahwa sesungguhnya keputusan yang diambil dalam RUPS LB tersebut adalahkeputusan semua pemegang saham, sekalipun dalam pelaksanaannya yang hadir dalamrapat tidak semua pemegang saham.

  Dalil ini harus ditolak karena menyimpang dari faktasesung guhnya; 2 2222222 22 aBahwa pelaksanaan RUPS LB telah dilakukan dengan proses dan prosedur yang benarkarena: 26Undangan Pemanggilan RUPS LB telah dikirimkan paling lambat 15 hari sebelumpelaksanaan RUPS LB.

  Dalam hal inianggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkanalasannya. Keputusankeputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukandengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi,antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilaitepat oleh RUPS.

  Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksi tersebut hanya dapat diambilsetelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Kesempatanmembela diri ini tidak diperlukan dalam hal Direksi yang bersangkutan tidak keberatan ataspemberhentian tersebut.

  Pemberhentian Direksi tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPS, tanggal keputusandalam hal pemberhentian dilakukan diluar RUPS, tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusanRUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan apabila pemberhentian dilakukandiluar RUPS. Selanjutnya menurut Pasal 106 UU.No.40 Tahun 2007, anggota Direksi juga dapatdiberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

• CLS tanggal 30 November 2011 karena masih adaperkara menyangkut tentang RUPS PT. CLS tersebut dan jugaada surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. DirjenAHU tanggal 8 April 2011 No. AHU.AH.092461 yang tidakmendaftarkan RUPS PT. CLS sebelumnya. Dengan demikianundangan RUPS PT. CLS untuk tanggal 30 November 2011adalah cacat hukum karena mempergunakan Akta Notarisyang tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI;Bahwa untuk memastikan RUPS PT.

  CLS dan ditunggusampai jam 15.00 WIB dan kenyataannya pada jam 15.00 WIBlewat sedikit personil peserta RUPS PT. CLS berkumpul dilantai Ill dan hadir Tergugat Il yang merupakan sebagaiNotulis di dalam RUPS PT. CLS tersebut;Bahwa Kuasa Penggugat sangat keberatan untukdilaksanakan RUPS PT. CLS tersebut, tetapi Tergugat beserta dengan Para Pemegang Saham lainnya dan jugaTergugat Il tetap melaksanakan RUPS PT.

  Tembusan surat tersebutdisampaikan juga kepada Tergugat III;Bahwa Kuasa Penggugat yang menghadiri RUPS PT.

  CLS in casu Tergugat adalah sah, walaupun adagugatan tentang RUPS yang dilaksanakan sebelumnya. Karena tidak adasatupun dasar hukum yang melarang atau menyatakan tidak dapatdilaksanakan RUPS apabila ada perkara yang berkaitan dengan pelaksanaatau ketidaksahan RUPS sebelumnya.

  Surat Undangan RUPS Pertamatanggal 15 Oktober 2011 yang dikirimmelalui Paket JNE No.PKUAA0001840581 1 tanggal 21Oktober 2011 yang ditujukan kepadaPenggugat;b. Pengumuman media massa yangdikirim melalui Paket JNE No.1686549190007 tanggal 3 November2011;Namun RUPS Tahunan PT.

• kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS);8.

  RUPS sebagaiorgan perseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan ekslusiftertentu yang diberikan UUPT.

  RUPS sebagai organperseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan ekslusif tertentu yangdiberikan UUPT.

  tahunan danagar menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan perusahaankepada Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1), (2), (3) dan (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya ;2) RUPS tahunan wajiob diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku terakhir ;3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dalam Pasal 66

  Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b;7) Dewan komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;8) RUPS yang diselenggarakan direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yangberkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mataacara rapat lainnya

• Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu.""Pasal 16"1 ."2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu."

  "(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

  Pada tanggal 18 Maret 2021, Pemohon melalui kuasanya sekali lagimelakukan kunjungan kepada Alamat Terdaftar Termohon untukmenyampaikan surat Permintaan RUPS kepada Direksi (Lihat Bukti P6)dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

  i:"Pasal 80"(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:"a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuail dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;"Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan

  kepada Direksi (BuktiP6) dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Unilink Prima untuk pengangkatan pengurus yang baru ;
  2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp.126.000,-(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

  Bentuk RUPS mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan /atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar, dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS4.

  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagiPerseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumumanakan diadakan nya RUPS dan persyaratan lain nya untukpenyelenggraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturanperundang undangan di bidang pasar modal.Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 79 UUPT, yaitu :Ayat (5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktuPaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7)

  : Dewan Komosaris wajid melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Bahwa sebagaimana aturan tersebut diatas maka Pemohon berhakmengajukan permohonan Penyelenggaraan RUPS;Bahwa sebagai pemilik 1.400 lembar saham, Pemohon sama sekali tidakpemah diberikan laporan pembukuan, sehingga Pemohon sama sekali tidakmengetahui laporan keuangan serta laporan laba rugi

  Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memiliki hakuntuk mengajukan RUPS kepada Pengadilan Negeri Surabaya.Bahwa atas dasar uraian dan dasar dasar permohonan tersebut diatas, mohonkiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraanRUPS PT.

  Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 di Pasal 9 tentangKepengurusan Perseroan poin ke 2 diatur bahwa para anggota direksidiangkat oleh RUPS untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, tentunyamenurrut hakim hal ini bertentangan dengan Pasal 94 ayat (2) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwaanggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkatkembali , dan pengangkatannya tentunya melalui RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 94 ayat

• permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.8.

  yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.17.

  Bahwa apabila Direksi tidak melakukan RUPS maka pemegang sahamdapat mengajukan permintaan RUPS melalui surat tercatat kepada DewanKomisaris.

  melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima, maka Pemohon RUPS yang adalahpemegang saham mengajukan permohonan RUPS ke Dewan Komisaris danDewan Komisaris yang mengadakan sendiri RUPS tersebut dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

  Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir, dalam RUPS Tahunan, harus diajukansemua dokumen dari laporan tahunan Perseroan, sedangkan RUPS lainnyadapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan.

• RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris Utama PT.

  (4)Surat tercatat sebagaimana dimaksud ayat (3) yang disampaikanoleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada DewanKomisaris ;Ayat (5)Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;c.

  RUPS PT. BAA yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010oleh Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh tidak sah,karena apabila seandainya benar (quod non) Direksi (incasuPenggugat) ada menolak melaksanakan RUPS, maka pihakyang semestinya berhak melaksanakan RUPS adalah DewanKomisaris bukan Komisaris Utama sesuai ketentuan Pasal 79ayat (6) dan (7) jo.

  No. 08/Pdt.G/2010/PNLsm diPengadilan Negeri Lhokseumawe sehubungan adanya pelanggaranketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dalam pelaksanaan RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010.Dengan demikian Tergugat semestinya menolak menerbitkan SuratKeputusan pengesahan RUPS PT.

  Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT. Bumi Aspalindo Aceh yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010.

• , waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Bahwa dengan demikian, Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawanhukum yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Akte PendirianTergugat Ill (Akte Nomor 10 tanggal 24 September 2014 yang dibuat olehNotaris Rovandy Abdams tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTPenjaminan Kredit Daerah

  Banten) juncto ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT(Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 9 Oktober 2015tersebut juga dihadiri olen Notaris Rita Elfida, S.H., selaku notaris yangditunjuk oleh Tergugat III untuk membuatkan akta RUPS Luar Biasa ini,namun tidak dapat dihadiri oleh Penggugat karena pada saat RUPSdadakan ini diselenggarakan oleh Para Tergugat, Penggugat sedangberada di luar kota Serang dan bukti RUPS Luar Biasa ini dilakukan secaramendadak

  adalah undangan RUPS Luar Biasa dengan pelaksanaan RUPShanya berselang (1) satu hari:Halaman 3 dari 27 hal.Put.

  Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa padatanggal 9 Oktober 2015 yang sebelumnya telah dilakukan penyampaianundangan RUPS Luar Biasa kepada para pemegang saham dengan suratundangan nomor 515/dir/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015;Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 9 Oktober 2015menghasilkan keputusan memberhentikan dengan hormat Penggugat darijabatan Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dengan alasanPenggugat sudah tidak menjadi Pengurus PT Banten Global Developmentdan telah diangkat

  Ditutup RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3)c. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataud.

• Nomor 1892 K/Pdt/201510.11.12.13.RUPS di tempat kedudukan Perseroan, yaitu:"RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamAnggaran Dasar";Bahwa dengan demikian tempat penyelengaraan RUPS pada angka 8diatas tersebut tidak sesuai UUPT sehingga cacat hukum dan tidak sah;Bahwa hasil RUPS tersebut di tuang dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat Perseroan Terbatas PT Panyindangan (d/h N.V.

  Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PerseroanTanggal 7 Februari 2009 (dibawah tangan) diduga telah dibuat/disusunsebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 tersebut;Didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PerseroanTanggal 7 Februari 2009, terdapat data peserta rapat (pemegang saham)yang tidak benar (palsu), dimana faktanya si pemegang saham dimaksudtidak pernah hadir didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Tanggal

  dari alasan sebagaimana dimaksud diatas, adalah jikaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PerseroanTanggal 7 Februari 2009 dibuat/disusun pada saat diselenggarakannyaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, maka namanamapeserta rapat yang tercantum didalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 sesuaidengan namanama peserta rapat yang hadir;.

  Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 terdapat nama dan tandatangan IbuAriani Lawu.

  Ada fakta bahwa pimpinan RUPS saat itu (Direkturlama) telah lalai melakukan kewajiban dengan tidak menandatanganirisalah/berita acara rapat (RUPS) yang dipimpinnya sendiri, sehinggaakhirnya menimbulkan persoalan hukum seperti dalam perkara a quo.Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasberbunyi sebagai berikut:(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan

• Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 6 huruf aUUPT, yaitu :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

  BUMI ULU TALO serta dalam Pasal 80 ayat(2) UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja,bukan mengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan olehPemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/kondisi yang menunjukkan adanya kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS: Maka oleh karenanya permohonan ini harusditolak.3.

  Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT jelas diaturbahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentangPenyelenggaraan RUPS memuat juga ketentuan mengenai :a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.4.1.

  kegiatan usaha sesuai denganmaksud dan tujuan dibuatnya PT, kalau Direksi itu ada kesulitan dalammelakukan halhal yang dia tidak bisa lakukan sendiri, dia harusmengundang Pemegang saham dalam sebuah RUPS misalnya dia mintaSupporting tambahan modal dsb ;Bahwa Undangundang PT itu mengatur 2 (dua) kategori RUPS, RUPSTahunan dan RUPS lainnya, RUPS lainnya yang sering disebut RUPSLuar Biasa, Direksi berkewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunanuntuk mempertanggung jawabkan kegiatan kepengurusan Perseroan

  RUPSkemudian bisa meminta kepada Dewan Komisaris, kalau Dewan Komisaristidak bisa, dan tidak mau menyelenggarakan RUPS bisa meminta kepadaPengadilan Negeri untuk ditetanbkan Pemegang saham menyelenggarakanRUPS sendiri tujuan menyelenggarakan RUPS itu antara lain mintapertanggung jawaban dari Direksi dan Komisaris, bagaimana Direksi danKomisaris tidak hadir dalam RUPS, penyelenggaraan RUPS tidak akanberhasil dan tidak akan ada maknanya ;Bahwa Muatan penetapan Pengadilan Negeri ada di pasal 80 ayat