Ditemukan 468 data
113 — 51
Sehingga dalam putusan JudexFactie Tingkat Pertama telah memberikan penerangan hukum kepadamasyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidanghukum secara Distinctive thinking (terang, jelas, mampu membedakansatu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatu perkara pidana,khususnya Terdakwa a.n.Lettu Coa Lukman .
18 — 4
segala ombak danbadai yang menerjang biduk rumah tangga, serta ingin mempermainkanperkawinan dan mempermainkan wanita setelah dinikahi lalu memiliki anaklalu. diceraikan tidak bertanggung jawab, betapa besarnya perjuanganTermohon sebagai seorang ibu mengandung dan meregang nyawa melahirkananak Pemohon dan Termohon dan membesarkannya dengan penuh perhatiankarena anak lahir dengan kondisi belum cukup bulan (prematur), tetapi hal initidak dihargai oleh Pemohon, Pemohon tidak bisa berpikir positive thinking
39 — 7
Tumpa berpendapat dalam menghadapi daliyang demikian semestinya Hakim menyesuaikan dengan peristiwa atau faktakejadian yang sebenarnya, tidak boleh berpendapat yang bersifat formalistik(formalistic legal thinking);Menimbang, bahwa berdasar Pasal 178 HIR/189 Rbg dan Putusan MARINOMOR 1043 k/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 Hakimlah yang menentukankwalifikasi hukum atas suatu peristiwa yang diajukan kepadanya;Menimbang, bahwa adanya perbedaan antara wanprestasi disatu pihakdengan perbuatan melawan
277 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti telah keliru atau salah menerapkan hukum atau telahmelanggar hukum yang berlaku dengan menolak gugatanPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi salah menyebut CV Sinar Maja Putra sebagai PTSinar Maja Putra;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya dan memutus perkara a quotelah bertindak secara sewenangwenang, telah menjalankan proses pengadilanyang menyalahi hukum dan telah terjebak dalam pola berfikir terlalu formal(formalistic legal thinking
53 — 10
menyimak (scrutiny) dalildalil posita Penggugat, justruPenggugat telah memasalahkan halhal yang tidak adakepentingan hukumnya (/egal interest) dan kaitan (relevance)dengan dirinya sendiri melainkan memasalahkan masalah antaraTergugat dengan turut Tergugat dan Tergugat Il yang nota beneHalaman 13 dari 57 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Madsudah diselesaikan (completion) oleh lembaga peradilan melaluiputusannya yang sudah in kracht van geveisde dan final andbinding;Cara berpikir yuridis (the way of legal thinking
scrutiny) dalildalil posita Penggugat, justruPenggugat telah memasalahkan halhal yang tidak adaHalaman 42 dari 57 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN MadC.5C.6kepentingan hukumnya (/ega/l interest) dan kaitan (relevance)dengan dirinya sendiri melainkan memasalahkan masalah antaraTergugat dengan turut Tergugat dan Tergugat Il yang nota benesudah diselesaikan (completion) oleh lembaga peradilan melaluiputusannya yang sudah in kracht van geveisde dan final andbinding;Cara berpikir yuridis (the way of legal thinking
151 — 74
kewajibanbagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum.2) Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihathukum bagi tersangka atau terdakwa, digantungkan pada duakeadaaan : Tersangka atau terdakwa tidak mampu menyediakan sendiripenasihat hukumnya, dan Ancaman hukumuman pidana yang bersangkutan didakwakanlima tahun atau lebih.Bahwa dari uraian di atas terutama dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP,yang menegaskan hak tersangka atau terdakwa baik ditinjau daripendekatan Strect Law Formalistik Legal Thinking
120 — 1086 — Berkekuatan Hukum Tetap
memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringanHalaman 14 dari 26 halaman.Putusan Nomor 1435/B/PK/PJK/201 7Xl.2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatandan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepatdan biaya ringanBaik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yang bercorakstrict law atau formalistic legal thinking
93 — 41
orang istri dan anak yang masihmembutuhkan bantuan moril maupun materiil dari Terdakwa.e Terdakwa belum pernah dipidana.Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telahcukup dipertimbangkan secara hukum oleh judex Factie dengan tepatdan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkarapidana a qua, sehingga dalam putusan Judex Factie Tingkat Pertamatelah memberikan penerapan hukum kepada masyarakat sebagaibentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secaraDistinctive thinking
Terbanding/Tergugat I : CAGUS ALIAS BAPAK IWIK
Terbanding/Tergugat II : I WAYAN SUJANA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL LOMBOK TENGAH
74 — 32
perpaduan antara kebenaran formil dengankebenaran empirik secara simultan, disertai Penerapan Hukum YangBerkeadilan.Bahwa sejalan dengan uraian di atas, keseimbangan antara penggalianKebenaran Formal dan Kebenaran Substantive (Materiil) telah dilakukan olehJudex Facti Pengadilan Negeri Praya dengan mengeluarkan PutusanPengadilan Negeri Praya Nomor 10 /Pdt.G/2021/PN.PYA yang mendasarkanpada fakta hukum yang mencerminkan Rasa Keadilan bagi Para Pihak,sebagaimana telah diuraikan J vandevelde a way of thinking
Terbanding/Penggugat : Tn. FLORIANUS ALUI
82 — 62
Oleh karena itulan pendekatanyang mesti dilakukan untuk menuntaskan masalah ini, haruslah jauh dari sikappendekatan yang bersikap formalistic legal thinking secara sempit danekstrem;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamengenai adanya perbedaan penulisan nama (identitas) Terbanding semulaPenggugat dalam surat kuasa dan gugatan dengan nama yang tertera dalamperjanjian yang dijadikan pokok permasalahan (obyek) gugatan.
mendalilkan gugatan kabur (obscuur libel) berdasarkan alasanalasansebagaimana diuraikan dalam jawabannya di bagian eksepsi maupun MemoriBandingnya, dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan sifathukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biayaringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah bolehbersifat terlalu kaku (Stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK
Terbanding/Tergugat II : PT. BALAI LELANG SURYA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
146 — 94
Akan tetapi, berdasarkan pada fakta di persidangan terutama rumusansurat kuasa dan dalldalil gugatan Pembanding semula Penggugat, makasesual asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan danpendekatan tidak boleh bersikap formalistic legal thinking secara sempit danekstrem, maka tugas Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenHalaman 49 dari 64 Putusan Nomor 208/PDT/2020/PT SMRKalimantan (YLPKK) tidaklah tepat kalau ditapsirkan hanya sebatas padamembantu konsumen untuk menerima keluhan konsumen
konsumen, sebagaimana diaturdalam UndangUndang Perlindungan Konsumen dengan PerbuatanMelawan Hukum dikarenakan Terbanding semula Tergugat telahmenghentikan sementara perjanjian kredit, dipertimbangkan denganberpedoman bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuaidengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepatdan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan,tidaklah boleh bersifat terlalu Kaku (stricht law) dan bersifat formalistik(formalistic legal thinking
56 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
133 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berita Acara Penyidikan (BAP), maka Berita AcaraPenyidikan (BAP) yang telah dibuat oleh Penyidik Polri tersebut tentumengandung cacat yuridis;Bahwa demi terciptanya kejujuran dalam tata cara beracara yang baik danbenar serta rasa keadilan dalam koridor hukum pidana, dan sehubungandengan kenyataan yang telah kami dalilkan seperti halnya tersebut di atas,apabila dihubungkan dengan ancaman hukuman yang diancamkanterhadap diri Terdakwa, serta apabila kita mengupas dari segi pendekatanformalistic legal thinking
SILVESTER KANISTAN
Termohon:
KAPOLDA NTT
162 — 119
dan dikaji apakahkeseluruhan tindakan hukum Termohon melakukan tindakan hukum pemanggilanTermohon sebagai TERSANGKA dalam proses penyidikan terhadap tindak pidanaMemberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan yang diduga PEMOHON adalahsebagai PELAKUNYA dalam terjadinya tindak pidana dimaksud telah berjalan sesuaihukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untukmenilai dan mempertimbangkan permohonan praperadilan ini haruslah pendekatanyang bersikap formalistic legal thinking
99 — 37
Penggugat Jadi secararedaksional memang sesungguhnya penulisan identitas Peggugatmemang kurang lengkap, namum oleh karena nyatanya Penggugat telahhadir secara person dipersidangan, tentunya kesalahan pengetikan(clerical error) ini haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan PUTUSAN NOMOR 0087 TAHUN 2017 Halaman 21 dari35 halamanpokok permasalahan yang dikemukakannya (posita fundamentumpetendi) maupun tuntutan (petitumnya), karena sesuai sistem pendekatanyang jauh dari sikap formalistic legal thinking
74 — 33
HalamanPerkara Nomor 1 1/Pid.B 2015/PN Lbh.26perbuatan terdakwa, apalagi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telahmembenarkan/ mengakui adanya halhal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimanaterurai dalam tuntutan penuntut umum;Menimbang, bahwa hal tersebut sematamata demi penerapan keadilan hukumsebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, dimanadalam era yang berlangsung sekarang lebih menekankan kepada Hakim agar tidakbersikap Strict Law dan formalistic Legall Thinking
64 — 6
innocence.Pada Pasal 56 ayat (1) sayategaskan bahwa penyidik wajib memberitahu atashak tersangka untuk mendapat bantuan hukum dan menyediakan penasehat hukumapabila tersangka menolak untuk didampingi maka penolakan tersangka ituhendaknya atau diketahui langsung dihadapan penasehat hukum yang ditunjukpenyidik.Pada kenyataannya berkaitan dengan Pasal 56 ayat (1) penyidik tidakmelakukan kewajiban sesuai dengan KUHAP memberi tahu harus didampingipenasehat hukum.Bahwa dari segi pendekatan formalistic legal thinking
6 — 0
didukung dengan bukti, bahwa saksi saksitidak ada yang tahu Termohon selingkuh dengan lakilaki lain ;Menimbang bahwa oleh karena itu majelis menemukan fakta bahwasebagai penyebab perselsisihan dan pertengkaran karena Pemohon maupunTermohon saling tuduh menuduh , Pemohon menuduh dan menyangkabahwa Termohon pergi ke Hongkong dengan lakilaki lain, sedangkanTermohon menuduh Pemohon telah mempunyai WIL yang bernamaWANITA ,sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon seringberpikiran negative ( negative thinking
11 — 0
initentu harus disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan orang tuanya terlebih gajiTermohon sebagai guru SD sangat tidak mencukupi untuk biaya pendidikan tinggianak Termohon oleh sebab itu pantas dan layak mengenai permintaan Termohonagar biaya nafkah anakanak hingga selesai perguruan tinggi ditanggung olehPemohon selaku bapaknya, biaya nafkah dan pendidikan yang Termohon minta2014.15.tersebut bukanklah untuk pemerasan sebagaimana dalil Pemohon yang selalu penuhcuriga dan berfikir negative (negative thinking
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat Rekonvensi kurang dapat menerima cara PenggugatRekonvensi menangani kesepakatan dengan Creative Design Companyyang bernama "Thinking Room" ;d. Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya dan bersalah atas tindakanmemberikan izin untuk pelaksanaan eksibisi handphone murah merekNexian pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 bertempat di EX"Atrium Plaza Indonesia ;.