Ditemukan 271 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diah dinas diska dasar diubah diyah dilah dinah didah dijah dirah
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
1.ZAIBUL Gelar DATUAK KABASARAN NAN ITAM
2.FARIDAH
Tergugat:
2.ISNA
3.AIDA AMIR
4.NOTARIS/PPAT, DELLON ANAS, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
224 — 371
  • Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat padapoin 2 untuk menyatakan hubungan kekerabatan seseorang secara adatbukan kewenangan Pengadilan Negeri Padang Panjang, karena untukmenyatakan kekerabatan seseorang itu berdasarkan pengakuan dari masingpihak yang saling berhubungan kekerabatan yang dibuat sendiri sepihakkemudian disah dan dikukuhkan oleh KAN setempat, sehingga memintakepada Pengadilan untuk menetapkan hubungan kekerabatan kepadaPengadilan Negeri Padang Panjang adalah
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-12-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN Bna
Tanggal 5 Mei 2014 — Ir. DJOKO S. SUMITRO Bin SUBADIYO
75 — 20
  • Helmi Ali, MM/Kadisbudpur KotaSabang;Bahwa saksi membuat dan menandatangani Berita Acara Anwijing (PenjelasanPekerjaan) tertanggal 24 Mei 2010;Bahwa Penjelasan saksi kepada peserta lelang adalah mengenai , antara lain:e Kapal yang berhubungan keselamatan penumpang gambar kontsruksikapal harus disah dan diketahui oleh Dirjen Perhubungan laut;e Konstruksi dan pembangunan harus sesuai dengan gambar yangdisahkan;e Ketebalan fiber yang diharuskan sesuai aturan yang berlaku(kementrian perhubungan laut)
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 12-03-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Pemerintah Provinsi Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Provinsi Riau
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq.Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Riau Cq. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Plus Provinsi Riau
164 — 91
  • Yayasan.Bahwa dengan berlakunya UndangUndang Yayasan tersebut, makaPENGGUGAT KONPENSI telah mendaftarkan YAYASAN BINA SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) RIAU, ke Kementerian Hukum dan HAM, namundikarenakan Nama YAYASAN BINA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) RIAUtidak bisa dipakai lagi sesuai dengan aturan di Kementerian Hukum danHAM, maka nama Yayasan berubah menjadi YAYASAN BINA SUMBERDAYA INSANI RIAU, hal ini sesuai dengan Akta Perubahan Nomor: 13Tanggal 28 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris ALFERI , SH dantelah disah
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 15-10-2018 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 432/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD ONE PERCENT MC INDONESIA
Tergugat:
1.BENNY GUMILAR
2.RONNY ACHMAD BANTERANG
3.Drs. YONGKIE BAYUKESTI SATRIAWAN
4.EDI BOEDHI SOESILA
5.Drs. HILMAN DJAJADIREDJA
6.ENGGAR SANTOSA
7.BUDI SETIAWAN
8.AYI SETIADI NUGRAHA
9.NAHAR IMRAN SYIANISH
10.AZHARI IRHAM
11.RADEN BOBBY BUDIMAN
12.DANDAN HARDIANA
13.DEDY RUSDARMADI PRAWIRODIPRODJO
14.DADANG KUSNADI
15.DICKY KUSNIADY
16.EMAN SURAHMAN
17.NATIKIN
18.GANI ABDURRACHIM
19.Drs. GOY GAUTAMA
20.DELLI
21.HERU LUKITA
22.IKMAN BANJAR SETIADI
23.INDRA PRANAJAYA
24.SETIA SUSILA
25.KANDAR
26.LUCKY HENDRAWAN
27.MOCHAMAD AYUB ZULKARNAEN
28.SUTRISMAN
29.SENA SAPTA NUGRAHA
30.ONDRE HERMANUS
31.SYAIFUL ILYAS
32.RAMLAN
33.ENO WARSITO
34.PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD MC INDONESIA
35.YULIANI IDAWATI, S.H., Sp.N
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1232 — 643
  • mengadaada.16.Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT Point 16 dan 17 serta 19 yangpada intinya meyatakan : Bahwa Akta Pendirian Nomor: 05 tanggal 13Oktober 2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertamenyatakan bahwa TERGUGAT sampai TERGUGAT XXXIV telahmelakukan Perbutan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365KUHPadtBahwa Akta Pendirian : O5 tanggal 13 Oktober 2015 tentangPerkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia (BBMC) ITERGUGATXXXIV yang dibuat dihadapan Notaris dalam hal ini TERGUGAT XXXVdan disah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-09-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 29 September 2011 —
40 — 10
  • eececcecccceseseeeeeseceeseeeesBahwa pertanggungjawaban anggaran tahun 2004sebetulnya sesuai agenda sudah ditutup, karena anggaran itumulai tanggal 1 Januari 2005 s/d tanggal 31 Desember2005 ;Bahwa hasil pertemuan di Rumah Makan Sie Master padasaat itu sangat keos sekali, karena dari pihak Dewan sesuaidengan keinginannya agar dicairkan anggaran terkait dengankegiatan tahun 2004, tetapi saksi tetap mempunyai prinsippada tertip anggaran, bahwa anggaran bisa dicairkan padatahun anggaran yang telah disah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 27 Juli 2015 — THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum.
257 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hasil audit BPKP Perwakilan Maluku yang tidak pernahada, yaitu :" Bahwa Judex Juris dalam putusan Mahkamah Agung a quo dalampertimbangan putusan yang mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tertuang pada halaman 147 (hanya 1 halaman), sebagaiberikut :"Bahwa fakta persidangan dan fakta hukum, rill terbukti adanya kerugianNegara dengan hasil audit BPKP Petwakilan Maluku yaitu danabersumber dari PBB, BPHTB, DAU, dan Dana Penampungan Tahun2007, tidak pernah dimaksukkan ke Kas Daerah dan tidak disah
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-04-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 20 Oktober 2020 — I DEWA KETUT ALIT DHARMAWAN, DKK VS BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG
204 — 249
  • Saat itu kami mengadakan pertemuan denganpara penggugat sebagai calon penyewa atas asset yang dikuasai olehPemkab Klungkung;Bahwa saat pertemuan itu ada beberapa yang keberatan karena nilainyamenjadi tinggi, dimana nilai besaran sewa yang telah ditetapkan olehappraisal telah disah kan dengan ketetapan Bupati;Bahwa saat itu. belum dibuatkan perjanjian sewa yang baru, karenatahapannya harus ada sertifikat hak pengelolaan dulu, sehingga perjanjianlanjutannya belum terbit;Bahwa saat rapat tersebut ada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 01-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1970 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 1 Desember 2011 — Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebutbaru sampai ke DPRD Kota Malang setelah Anggaran DPRD atauRanperda APBD telah disahkan menjadi Perda ;Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menyusun AnggaranDPRD Kota Malang Tahun 2004 adalah PP No.110 Tahun 2000 yangtelah dicabut dan diganti dengan SE Mendagri No.161/8211/SJTanggal 29 Desember 2003, tetapi kenyataannya PP No.110 Tahun2000 masih tetap dipergunakan karena belum ada pencabutan dariPemerintah walaupun sudah. dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ;Bahwa Ranperda APBD Kota Malang disah
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
109 — 30
  • Biayayang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan diverifikasi oleh SekretarisDesa dan disahkan oleh Kepala Desa selanjutnya BendaharaPengeluaran kas desa membuat surat permintaan Pembayaran SPPADD Tahap sejumlah 70% dan DD Tahap sejumlah 60% yangdisetujui oleh Kepala desa dan diverifikasi oleh Sekretaris desa dandisertai dengan lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangsudah ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan diverifikasi olehHalaman 236 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIkSekretaris Desa dan disah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 17-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
JAJANG SAEPUDIN, SH
Terdakwa:
EDDY SUPRIYADI Bin MUHAMAD HUSEN
226 — 53
  • Kota Tasikmalaya, dengan pedoman pelaksanaan tugas dantanggung jawab:e Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite KONIhasil Musyawarah Nasional Indonesia Pusat, dengan Keputusan nomor :04/MUSORNASLUB/2017 tanggal 21 Februari 2017.e Undangundang RI No 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional Bahwa penunjukan dan penetapan saksi sebagai Bendahara KONI KotaTasikmalaya adalah Hasil Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT)Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya, yang disah
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
RAMLY TOTO, S.Ipem. MMPD Alias RAMLY
101 — 44
  • Bahwa mekanisme dalam penyusunan kurikulum yakni dilaksanakanpada awal tahun pelajaran yakni di bulan Juli pada kegiatan MusyawarahGuru Mata Pelajaran (MGMP) dalam kegiatan tersebut masingmasing GuruMata pelajaran menyusun perangkat pembelajaran untuk dibuatkankurikulum pelajaran selama satu tahun pelajaran, setelah itu dikirim ke Dinasprovinsi Maluku untuk disah kan.