Kewenangan Mengadili PerkaraBahwa Gugatan Penggugat tertanggal 23 Maret 2017 telah kelirudiajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Karena Gugatan Penggugat didasarkan atas adanya hubungankerjasama dalam bentuk suatu PERSEROAAN TERBATAS yangbernama PT. GRAHA FORTUNA KENCANA yang berdomisili diJakarta Selatan dengan alamat di JI.

April 2017 (BuktiP3) serta Daftar Ulang Izin Ganguan Nomor1787/1790/1179/2.1/0601/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 (Bukti P4)serta Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM84/upd/wpj.01/KP.0203/2008 tanggal 15 April 2008 dan Kartu Pelayanan PajakMedan Barat (Bukti P5) dan dilengkapi lagi dengan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak Nomor PEM38/CU/WPJ01/KP.0203/2008tanggal 25 Juni 2008 (Bukti P6), nyatalan Pemohon adalah BadanHukum Indonesia yang mematuhi ketentuan Hukum Indonesia untuksuatu badan hukum Perseroaan

.;- 1 (satu) berkas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroaan Terbatas PT. Provision Multimedia Nomor 06 tanggal 02 Februari 2010 dari Notaris IYEN SUHESTI, SH. ;- 2 (dua) unit Reciver Skynindo tipe HD 800;Dikembalikan kepada Terdakwa;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah );

Bahwa Penggugat adalah perusahaan perseroaan terbatas berbentukbadan hukum yang bergerak di bidang Kontraktor/Suplier danberkedudukan kantor di Jalan Sultan Thana No. 774, Kelurahan BungoTimur, Kabupaten Bungo, dalam hal ini diwakili oleh H. Ismail Ibrahim selakuKuasa penuh untuk dan atas nama PT. Bungo Pantai Bersaudara,berdasarkan Akte Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 2 Tanggal 01 Mei2003 dihadapan Ahmad Yani, SH, Notaris di Kabupaten Bungo;3. Bahwa Penggugat (PT.

Foto Pengesahan Badan hukum Perseroaan dengan No. AHU1852.AH.01.01.

Eksepsi Penggugat Tidak Berkapasitas Mengajukan Gugatan( Diskualifikasi atau Gemis Aan Hoedanigheid) .Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 6 dan pasal 82 UU No.1 tahun1995 tentang Perseroaan Terbatas bahwa: Badan Hukum ( legalentity) apabila terjadi sengketa di pengadilan yang dapat bertindakdihadapan hukum adalah Pesero yang di wakili oleh : Direktur Utamasebagai Legal Mandatory atau Kuasa Menurut Hukum .Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam perkara Aquo SusilowatiHadiodjojo tidak disebutkan dengan

Nomor 1806 K/Pdt/2017(3) Membuat daftar hak dan kewajiban serta asset/kekayaanperseroan terbatas (NV);(4) Menagih piutangpiutang (hak) dari perseroan terbatas (NV)tersebut;(5) Menerima tagihantaghian para kreditor dan melakukanpencocokan dengan daftar yang dibuat likuiditor sesuaipemeriksaan verivikasi likuiditor sesuai hasil pemeriksaan/verivikasi likuiditor;(6) Membayar utangutang perseroan terbatas dengan menggunakankekayaan perseroaan terbatas (NV);(7) Membuat catatancatatan/pembukuan tentang

No.341 K/Pdt/201 1dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.Bahwa Pasal 14 ayat (1) menentukan Menteri bertindak selaku RUPS dalam halseluruh saham persero dimiliki oleh Negara dan bertindak selaku pemegangsaham pada Persero, dan perseroaan terbatas dalam hal tidak seluruhsahamnya dimiliki oleh Negara.

., 14.Hardi Widoyo, Seluruhnya karyawan Perseroaan di PT.

Putusan Nomor : 04/Pid.SusTPK/2016/PN.JmbBahwa negara diperbolehkan mendirikan Perseroan Terbatas (PT),sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 11 Tahun 2003 tentangBUMN, negara dibolehkan mendirikan perusahaan baik perusahaanumum atau persero, dimana perusahaan umum, sahamnya 100%dimiliki negara, sedangkan di persero, saham negara batas nominalsahamnya 51% dan mekanisme negara mendirikan perseroaan terbatasdengan badan hukum lain, harus tunduk kepada Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, dimana harus ada perjanjianyang dibuat di depan Notaris dan nanti terakhirnya harus adapengesahan dari Menkum dan ham, setelah ada pengesahan dariMenkum dan Ham, bahwa negara sudah sah sebagai pemilik dariBUMN yang berbentuk perseroaan terbatas;Bahwa operasional setelah terbentuknya perseroan terbatas,sebagaimana ditentukan dalam Undangundang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, pasal 11 bahwa negara dalam hal ini tidakcampur tangan lagi dalam pengelolaan perseroan dan diserahkankepada

direksi yang ditunjuk;Bahwa status keuangan negara dalam perseroan terbatas, diatur dalamUndangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,mengatur hal ini negara sudah memisahkan keuangan tersebut menjadisaham dan bukan menjadi kekayaan lagi tetapi adalah harta kekayaanperseroaan tadi, jadi dalam hal ini negara diberikan semacam sahamselain itu merunjuk kepada 56% saham dan 44% lagi adalah milik oranglain yang itu juga termasuk harga kekayaan yang terpisahkan;Bahwa apabila telah menjadi perseroaan

(Fotokopisesuai dengan asli);Akta Nomor: 06, tanggal 01 Maret 2007, Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Pemegang Saham Perseroaan Terbatas PT. PanduCitra Mulia, yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Addy S, S.H.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU01358.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal14Januari 2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan AnggaranDasar Perseroaan (Fotokopi Sesuai dengan asli);Akta Nomor; 106, Tanggal 16 Agustus 2008, Pernyataan,Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.

.,3,4,5 6 sampai 13 ) pada intinya Penggugatmendalilkan :o Semasa hidupnya Tn.Hadi Soebroto mendirikan Perseroan Comanditer CV KERBAU berkedudukan di Surakarta.o Kemudian untuk mengembangkan usahanya Tn.Hadi Soebrotomengembangkan usahanya , membubarkan CV KERBAU kemudianmenjadi Perseroaan Terbatas PT.KERBAU berkedudukan di SalaHal 23 dari 34 Putusan Nomor : 1/Pat.SusHKI1./2018/PN.Smg.e Bahwa selanjutnya dalam posita angka (5,6) didalilkan : pada tanggal31 Agustus 1999, Tn.Hadi Soebroto atas nama

Yap Lam Pho,Yap Lim Kian dan Yap Lim Tjin semua pedagang danbertempat tinggal di Buitenzorg penghadap tersebut menyatakankepada saya bahwa oleh Perseroaan Terbatas tersebut telah dijualdan karena itu dengan milik penuh diserahkan kepada Yap LamPho, Yap Lim Kian dan Yap Lim Tjin;Dengan Akta 7 Januari 1942 Nomor 4 Persil yang dimaksud dalam Aktaini dibalik nama atas nama perkumpulan Tiong Hoa Hwe KoanTjiandjoer * yang berkedudukan di Cianjur; Bahwa sebagaimana Pengalihan Karena jual beli Akta Nomor

Misalnya bekaspemegang hak sejak tanggal 24 September 1960 tidak pernah datanguntuk minta konversi hak atas tanahnya dan tidak diketahui lagikewarganegaraan dan domisilinya, Warga Negara Asing yang tidakberdomisili di Indonesia, Badanbadan Hukum yang sudah dibubarkanatau dinyatakan organisasinya terlarang atau Badanbadan Hukumyang dalam kenyataannya sudah tidak lagi menjalankanketatalaksanaan sebagai mana mestinya, yaitu tidak ada Pengurusanatau Pengurus tidak lengkap, tidak pernah membayar pajak perseroaan

BANK YUDHA BHAKTI, yang berkedudukan di GedungPrimagraha Persada, Jalan Gedung Kesenian No. 37, Jakarta10710, dalam hal ini diwakili oleh Budi Setyo Sukarno selakuDirektur Utama perseroaan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSuryantara, SH., dan kawan, Staf Satker Penyelesaian KreditBermasalah (PKB) PT.

Saptaguna Dayaprima dengan keteranganSurat Informasi Saldo No. 013/RS/Kontpluit/IV/14 RekapitulasiPembayaran per 31 Maret ;1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor S5.216/03/2007 tentang IzinTempat Usaha Berdasarkan UndangUndang GangguanGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tertanggal 1032007 ;1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroaan TerbatasPemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

Saptaguna Dayaprima dengan keteranganSurat Informasi Saldo No. 013/RS/Kontpluit/IlV/14 RekapitulasiPembayaran per 31 Maret ;1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor S5.216/03/2007 tentang Izin Tempat UsahaBerdasarkan UndangUndang Gangguan Gubernur Provinsi DaerahKhusus lbu Kota Jakarta tertanggal 1032007 ;1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroaan TerbatasPemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Hal. 70 dari 84 hal. Put.

Bank rakyatIndonesia cabang parepare hanya selaku kantor cabang secara hirarkis kantorpusat selaku Induk Perusahaan haruslah diikutkan sebagai Pihak berperkarakarena amat nyata dalam UndangUndang Perseroaan Teratas No.40 tahun 2007yang menjalankan fungsifungsi badan hukum selaku subyek hukum diwakili olehDireksi dan atau pengurus dari Perseroaan dimaksud; Begitupula dengan pihak Terlawan III yang didudukan dalam perkara aquo,amat nyata selaku subyek hukum dalam perkara aquo adalah Negara selakuPemerintah

PATRA JASA sepakat untuk mengimbrengkanaseitnya berupa tanah dan bangunan yang ada diatasnyasebagai penyertaan modal perseroaan di PT. PATRAINDONESIA;ii. Kedua belah pihak sepakat untuk mengkonversikan piutangpemegang sahamnya di PT. PATRA INDONESIA sebagaitambahan penyertaan modal perseroan;b. Kesepakatan yang dibuat dan ditandangani oleh Pihak PT.INDOBUILDCO (Turut Tergugat) dengan PT PATRA JASA(Penggugat), pada tanggal 31 Desember 1996 yang intinya:i. Pihak PT.

PATRA JASA sepakat untuk menginbrengkanasetnya berupa tanah dan bangunan yang ada diatasnyasebagai penyertaan modal perseroaan di PT. PATRAINDONESIA;ii. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan hutangpiutang yang timbul pada pihak PT. PATRA JASA (Penggugat);ili. Kedua belah pihak akan berusaha mencari sumberpendanaan guna pengembangan usaha;C.

Bank rakyatIndonesia cabang parepare hanya selaku kantor cabang secara hirarkis kantorpusat selaku Induk Perusahaan haruslah diikutkan sebagai Pihak berperkarakarena amat nyata dalam UndangUndang Perseroaan Teratas No.40 tahun 2007yang menjalankan fungsifungsi badan hukum selaku subyek hukum diwakili olehDireksidan atau pengurus dari Perseroaan dimaksud; Begitupula dengan pihak Terlawan III yang didudukan dalam perkara aquo,amat nyata selaku subyek hukum dalam perkara aquo adalah Negara selakuPemerintah

Hijriah S Russeng, KewarganegaraanIndonesia,Pekerjaan Karyawan Swasta.Beralamat di Perum Jatijajar Blok E 12 No.RT/RW.005/014, Kelurahan Jatijajar ,;KecamatanTapos, Kota Depok, Povinsi Jawa Barat.Bertindak dalam Jabatannya selaku DirekturPT.BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR,berdasarkan Akta Pendirian Perseroaan TerbatasNo.14 tanggal 30 November 2012 yang dibuatdihadapan Notaris Andi Gustar,SH., dan telahdisahkan Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU09977.AH.01.01.

Atasan pejabat yang menetapkan keputusan atau.c. atas putusan Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat danjawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta buktibukti tertulis danketerangan saksi yang diajukan didalam persidangan, maka terdapat faktahukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagaiberikut :Bahwa Penggugat adalah sebuah perseroan terbatas (PT) yang didirikanberdasarkan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas Nomor: 14 tanggal30 November 2012