Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SARAH ,E BUKORSYOM, S.H.
Terdakwa:
NIKEN NURHALIA RAMADHANTI
167 — 87
  • pembayaran dana taktis tersebut karenaSaksi selaku PPAT tidak bisa menolak ketika /ist dana taktis diserahkankepada staf Saksi, setelah /ist tersebut Saksi terima, maka saksi berkewajibanharus membayar dana taktis tersebut.Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan yang mewajibkan Saksi untuk membayar danataktis tersebut adalah Bendahara Penerima kantor pertanahan Kota SorongTerdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti.Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah ada sangsi
    Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kemudahan walaupun PPAT telahmembayarkan dana taktis tersebut namun Saksi sebagai staf hanya mengikutisaja karena sebelumnya juga sudah di wajibkan untuk membayar dana taktistersebut.Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu ada sangsi/denda jika tidakmembayarkan dana taktis kepada pihak BPN karena Saksi belum pernah tidakmembayarkan.
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 27-04-2020 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 14-K/PM.III-13/AD/IV/2020
Tanggal 26 Juni 2020 — Oditur:
Ismiyanto,SH
Terdakwa:
Rudi Setiawan
195 — 125
  • Bahwa sebelum menjadi pokok perkara ini, Terdakwa pernahmelakukan tindak pidana Asusila pada tahun 1999 danperkaranya dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0814 Jombanguntuk dijatuhi hukuman disiplin dengan sangsi berupa penundaanpangkat.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dandiancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.: Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Tender
Register : 13-01-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 001/G/2016/PTUN.SMG
Tanggal 2 Maret 2016 — PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAI Melawan DIREKTUR RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
160 — 76
  • Bahwa dalam gugatannya Romawi IV angka 13, Penggugat menyatakanperhitungan prestasi pekerjaan menurut Penggugat adalah sebesar 69,8%, namunmelalui Surat Nomor 04/SIPPSP/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal PenolakanUsulan Penetapan Sangsi Pencantuman Dalam Daftar Hitam yang ditujukan kepadaTergugat, dalam Lampirannya Penggugat menyatakan perhitungan prestasi pekerjaanmenurut Penggugat adalah sebesar 8290%.
Pengadilan DILMIL III 15 KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 23-07-2014 — Putus : 26-09-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 30-K / PM.III-15 / AD / VII / 2014
Tanggal 26 September 2014 — Sertu Hendrik Karamulla.
78 — 41
  • yang memberatkan danhalhal yang meringankan dikaitkan dengan tuntutan Pidana olehOditur Militer selaku Penuntut umum, apabila diamati dengan sudutpandang dari sisi obyektif, maka Majelis Hakinm menilai efek jerah danefek cegah bukan diukur dari lamanya Pidana semata tetapi dampakyang lebih luas ada sisi sisi dan faktor pembinaan personil TNI dankesejahtraan TNI dan keluarga juga perlu dijadikan pertimbangandalam menjatuhkan pidana, apalagi sejak Terdakwa ditetapkansebagai Terdakwa telah mendapat sangsi
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Anak
Register : 29-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Pli
Tanggal 20 April 2020 — LAHMUDIN Bin AMIRUDIN
253 — 178
  • Bahwa dapat Saksi jelaskan peraturan yang di buat oleh PondokPesantren Assuhada yaitu larangan buat santri untuk berpacaran selamamenjadi santri di Pondok opesantren Assuhada Bahwa adapun saksi yang di berikan kepada sanitri yang melanggar dariperaturan yang di tetapkan oleh Pondok Pesantren Assuhada adalahmemberikan sangsi Scorsing selama satu minggu tidak mengikutipembelajaran di Pondok Pesantren Assuhada Bahwa dapat Saksi jelaskan santri yang yang bersekolah di Pondokpesantren Assuhada ada dua
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 20-09-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 52/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
JOKO PITONO, S.Sos, M.Si.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
282 — 608
  • /VII/BKPSDM/2019,Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan(obyek sengketa), dengan Konsideran factual menimbangKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :862.3/IV/.127/A.SK/VII/BKD/2016, Tanggal 11 Juli 2016 Perihalmenjatuhkan Hukuman disiplin berupa penurunanpangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahunadalah merupakan sangsi administrasi yang sama yangdijatukan dan diberikan kepada
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-01-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 001-K/PM.II-09/AD/I/2016
Tanggal 7 April 2016 — KAPTEN CPM YUDIANSYAH,S.T,
150 — 51
  • apabila dibiarkan akan mempengaruhidisiplin dan tata tertib di kesatuan Terdakwa dan akanditiru oleh prajurit yang lain.3 Bahwa perbuatan poligami Terdakwa dapat ditiru dandilakukan oleh prajurit TNI di wilayah Kodam IISriwijaya Palembang, dan akibat perbuatan Terdakwa inidapat berpengaruh pada kehidupan prajurit TNI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit dikesatuanTerdakwa, oleh karena itu agar memberikan efek jera bagiTerdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya,Majelis perlu memberikan sangsi
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum Penipuan
Register : 16-12-2014 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 258_Pid_B_2014_PN-Ktp_Hukum_06032015_Penipuan
Tanggal 9 Maret 2015 — LILIS TJAHAJA Alias LILIS Anak Perempuan Dari CAN SADIKIN (Alm)
53 — 2
  • KWIpada tanggal 16 Juli 2014; Bahwa terdakwa menerangkan setelah melihat besi yang beradadi Pabrik, sdr, JIMMY dan saksi MICHAEL sempat sangsi karenatidak yakin;e Bahwa terdakwa menerangkan hanya menjual besi skrap yangsudah terpotongpotong kepada saksi MICHAEL karena mesinmesin yang ada di PT.
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 12-04-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN MAGELANG Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Mgg
Tanggal 3 Mei 2016 — YULI WINANTO
92 — 8
  • Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)Ahli menjelaskan pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edarterhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri ataupun yangdiimpor untuk diperdagangkan dapat dikenai sangsi pidana sesuai Pasal 142Undang Undang RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.Ahli menjelaskan :1). Dalam Surat keputusan Ka Badan POM RI No.HK.00.05.52.4040tanggal 9 oktober 2006 tentang KATEGORI PANGAN, Minumanberalkohol adalah termasuk dalam katagori Pangan2).
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2016 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 527/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 17 April 2017 — - BILLIH RACHMAN (PENGGUGAT) - EDDY SURYANTO (TERGUGAT I) - RAHMAD NAULI SIREGAR, SH (TERGUGAT II)
95 — 77
  • PANCAKARSA BANGUN REKSA berupa menggunakan uangPerusahaan tanpa seizin dari pimpinan Perusahaan sebesar Rp. 1.811.935.8300 (satu miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapanratus tiga puluh rupiah) ;Bahwa oleh karena tindakannya tersebut, maka Tergugat dr /Penggugat dk Ic.Budi Prasetia diberi sangsi berupa pemberhentian / pemecatan dalam jabatannyasebagai anggota Direksi Perseroan pada PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 26-11-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 232/PHI.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 24 April 2014 — PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA >< ANDRIYANSYAH, dkk
94 — 34
  • Dalampertemuan tersebut para PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensimenolak pelanggaran yang dituduhkan dan juga sangsi Surat Peringatan Ill( tiga ) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Rekonpensi /PENGGUGAT Konpensi.Bahwa dalam pertemuan Bipartite tersebut para PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi juga menegaskan agar TERGUGAT Rekonpensi /PENGGUGAT Konpensi mencabut Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)(Bukti PR.20);Bahwa pada tanggal 9 April 2013 TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGATKonpensi mengeluarkan surat
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H. Muzazin
2.Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri
336 — 236
  • MasaHalaman 68 dari 114 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unrkampanye ada waktu pelaksaan kampanye yaitu masa kampanye 3 harisetelah DCT sampai 3 hari sebelum coblosan, diluar itu maka termasukpelanngaran pemilu sehingga ada sangsi administrasi dan pidananya.
    daripengawasan pasif berdasarkan laporan masyarakat dan pengawasan aktifberdasarkan temuan oleh panwaslu; Bahwa pemahaman definisi kampaye yang dipahami oleh masyarakatberbeda dengan pengertian kampanye peraturan perundangundangan.Dalam menentukan unsurunsur kampaye harus didasarkan pada definikampaye dalam peraturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa Untuk kampaye yang dilakukan diluar jadwal atau lokasi yangtelah dtentukan maka peyelengagran dan perserta pemilu. yangmelaksanakan kampaye dapat dikenakan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3163 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — PRESIDEN Rl, dkk vs MARUWAH,
75 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahun dan ayat (3)menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikan palinglama 1 (satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis;7) Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga di wilayah penanganan wajibmeninggalkan dan mengosongkan' selambatlambatnya 90(Sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak;Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulanSeptember 2008 dan Oktober 2008;Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhiketentuan pada ayat (1) di atas akan diberi sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 07-02-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Februari 2017 —
104 — 61
  • Sehubungan dengan kasus memberikan keterangan palsu, maka patutuntuk dipertimbangkan bahwa adanya tindakan Interogasi yang dituangkandalam BAP, pemberian sangsi Surat Peringatan Ill hingga PemutusanHubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah bagiandari upaya untuk menghalanghalangi Penggugat Rekonpensi dalammenjalani fungsinya dan tugasnya sebagai ketua Serikat Pekerja.Maka berdasarkan segala dalil yang terurai diatas, Tergugat /PenggugatRekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
M DAMIRI MS
Tergugat:
Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat PUPR Bina Marga Provinsi Lampung
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
174 — 93
  • Bahwa apabila ada orang yang melakukan penggarapan dilokasi tanahdarat dan tanah rawa Pedukuhan dan sekitarnya tanpa seizin Pemukaadat dan Kepela Marga akan diberikan sangsi berupa denda uang, yangmana uang tersebut digunakan untuk keperluan adat sepertiPerlengkapan adat, Kesenian, Pakaian adat, termasuk bensin BapakFerry dari Tangerang ke Pengadilan Negeri ini menggunakan uang itupak;Bahwa mengenai batas tanah adat mara Tegamoan Pagar Dewa sudahada Penetapan tapal batas yang di Putuskan dan disahkan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 11-05-2020 — Putus : 18-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 12/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 18 September 2020 — Penggugat:
1.DESI ULANTATARI.S.H.
2.RIKA SUSTRI, S.P.
3.Dian Burlian, S.H
Tergugat:
1.1. PENJABAT KEPALA DESA LUBUK RUSO
2.Desniati, S.E
3.M.Amin, S.E, MM
247 — 172
  • .> Tidak pernah di beri sangsi administratif dan/atau sejenisnya.> Tidak pernah di berhentikan sementara tetapi langsungdiberhentikan begitu saja.2. Keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek gugatan inibertentangan dengan pasal 5 (lima red ) PERMENDAGRI NO. 67Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangakatdesa.> Pasal 2 berbunyi :a. Perangkat desa di angkat oleh kepala desa dari warga Desayang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.b.
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 25-11-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 48
  • sebagai berikut :Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b,Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1)huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat(1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 dapat dikenai sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-03-2007 — Upload : 28-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2961K/PID/2006
Tanggal 26 Maret 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBER vs. ADE ARDAYA Bin H. SURYADI
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa disamping itu keadaan Terdakwa yang pada waktu perbuatantersebut dilakukan, Terdakwa saat itu sudah berpendidikan tinggi, artinyasudah bukan SLTA lagi, karena sudah mengenyam perguruan tinggi(Universitas Tujuh Belas Agustus) Cirebon, sehingga kami (Penuntut Umum)menilai bahwa Terdakwa sudah matang dalam cara berpikir, mana yangbenar dan mana yang salah enurut hukum, sudah tahu aturanaturanhukumpositif dan menyadari adanya sangsi hukum, serta normanorma yang adadalam msyarakat, tahu dan menyadari
Pengadilan PN RAHA Pidana Khusus
Register : 07-10-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN RAHA Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah
Tanggal 10 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.Tajuddin, S.H. MH
2.IRSAN ZULFIKAR DJAFAR, SH., MH
3.Agus R. Senjaya, S.H.,M.H
4.IPUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H
5.Sitti Darniati, S.H.
Terdakwa:
ASRI Bin MUHTAR
166 — 111
  • kawasan hutan konservasi;Bahwa ditetapkan sebagai kawasan Hutan Konversi oleh Balai KonservasiSumber Daya Alam yang berwenang masalah hutan konversi tersebut;Bahwa dengan menggunakan alat GPS untuk menentukan bahwa wilayahtersebut merupakan kawasan hutan konversi;Bahwa untuk mengangkut kayu wajibd untuk semua yang punya hasil kayuuntuk mengangkut kayunya, karena untuk keperluan apapun untukmengangkut kayu tersebut perlu ada nota angkutanya;Bahwa sangsinya kalau tidak ada nota angkutanya adalah sangsi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 29 Februari 2016 — NURLELA BINTI NURDIN SOLEH
95 — 13
  • .= Merekomendasikan kepada Fasilitator Kecamatan untuk mengadakanMAD (Musyawarah Antar Desa) Khusus, terkait sangsi fisik atastunggakan SPP di Kelurahan Mariana Ilir.Bahwa benar dalam SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) terdapat bungapinjaman yaitu sebesar 1,5 % perbulan dari pokok pinjaman ataumenyesuaikan suku bunga lembaga keuangan terdekat diwilayah kecamatanmasingmasing ;Bahwa benar jumlah tunggakan dari 18 kelompok yang belum disetorkanoleh saudari NURLELA ke UPK Kecamatan Banyuasin I jumlah
    anggaran 2012 di Kelurahan Mariana Ilir KecamatanBanyuasin I yaitu := Melakukan supervisi langsung bersama tim kelembagaan KecamatanBanyuasin I kepada Kelompok Peminjam dana SPP.= Merekomendasikan kepada Fasilitator Kecamatan untuk melaksanakan rapatkelembagaan sehubungan dengan permasalahan tersebut.= Mengeluarkan surat penghentian sementara perguliran simpan pinjam diKecamatan Banyuasin I.= Merekomendasikan kepada Fasilitator Kecamatan untuk mengadakan MAD(Musyawarah Antar Desa) Khusus, terkait sangsi