Ditemukan 384 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-06-2012 — Upload : 23-10-2012
Putusan PN DENPASAR Nomor 121/Pid.Sus/2012/PN.Dps.
Tanggal 14 Juni 2012 — I KETUT BAYU SUKACANDRA
2612
  • adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal115 ayat (1) UU.RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Menimang, bahwa setelah surat Dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwadan penasehat Hukumnya menhajukan Eksepsi, selanjutnya terhadap EksepsiTerdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan Sela tertanggal 15 Maret 2012 yang pada pokoknya menolak Eksepsi /keberatan dari Penasehat Hukium
Register : 27-08-2015 — Putus : 31-12-2015 — Upload : 23-06-2020
Putusan PA KEDIRI Nomor 422/Pdt.G/2015/PA.Kdr
Tanggal 31 Desember 2015 — Penggugat melawan Tergugat
185
  • Bahwa dari uraianuraian diatas maka alasanalasan gugatan telahmemenuhi Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukium Islam jo Pasal 19 huruf fPP Nomor 9 Tahun 1975 dan tujuan perkawinan yaitu membentuk(keluarga) rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974) tidak mungkin lagi dicapai;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon agar yang terhormatKetua Pengadilan Agama Kediri C.q Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberkenan memeriksa dan selanjutnya
Register : 27-04-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 198/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 15 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : MOERAH binti KASTUR Diwakili Oleh : NUGROHO, SH
Terbanding/Penggugat I : TURAH BIN KIBAN
Terbanding/Penggugat II : RAMINAH binti KIBAN
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak
8864
  • dari pihak KISWORO danSURYANTO dengan alasan mereka bukan sebagai pihak dalam perkara a quo.Demikian juga terhadap pihak BPN Kabupaten Demak selaku pihak yangmenerbitkan kedua SHM tersebut, apabila tidak dijadikan sebagai pihak TurutTergugat dan apabila gugatan pokoknya dikabulkan, maka pihak BPN Demak tidakterikat dan tidak tunduk pada putusan perkara a quo yang menyatakan SHM Nomor00923/Desa Ketanjung atas nama KISWORO dan SHM Nomor 00924/DesaKetanjung atas nama SURYANTO tidak mempunyai kekuatan hukium
Register : 02-02-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm
Tanggal 13 Juni 2017 — Penggugat : Ali Imran Tergugat : PT.Bank Sahabat Sampoerna.Tbk
6528
  • . , adalah tidak samadengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah pemahamanyang keliru dan sangat dangkal serta menyesatkan, karena UUHT dengandengan tegas mempersamakan Hak Tanggungan dengan Irahirah Demikeadilan..... adalah sama dengan putusan yang berkekuatan hukium tetap,yang langsung dapat dieksekusi (vide pasal 6 UU No. 5 tahun 1996 Jo.Permenkeu No. 27/PMK.06/2016, tanggal 19 Pebruari 2016), dalam hal inieksekusi dilaksanakan melalui Lembaga Parate Eksekusi; Bahwamenyangkut putusan
Putus : 25-07-2013 — Upload : 12-08-2013
Putusan PN MEULABOH Nomor 67/Pid.B/2012/PN.Mbo
Tanggal 25 Juli 2013 — RAJA SYAH ALAM Bin ZULFAKAR
274
  • Gampong Kuta PadangKecamatan Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatubarang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) pasangsepatu Merk Adidas dan 2 bungkus Mie Instan Rasa Kaldu Ayam. yang seluruhnyaatau sebahagian kepunyaan Orang lain yaitu milik Ferri Sucandra, Dengan MaksudUntuk dimiliki secara melawan Hukium
Register : 27-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 30 Nopember 2020 — Pemohon:
H. MOHAMAD JUSUF
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung.
9839
  • Adapun pada intinyaputusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1) UU No. 8 tahun1981 tidak mempunyai kekuatan hukium mengikat sepanjang tidakdimaknai Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan suratperintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya Surat perintah penyidikan.
    Jadi tindakanTermohon yang tetap memaksakan melakukan penyidikan danmenetapkan Pemohon sebagai tersangka padahal diketahuinyaakar perselisihan antara Pemohon dengan Pelapor masih diperiksadi Mahkamah Agung, telah menempatkan hukium pidana bukansebagai ultimum remedium, tapi menempatkan hukum pidanasebagai premium remedium atau hukum sebagai obat utama,bukan hukum sebagai obat terakhir. Menurut pendapat Prof.
Register : 15-04-2013 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 39/PDT/2013/PT SMDA
Tanggal 5 Juni 2013 — Pembanding/Penggugat : HUSIEN DJUFRI,SE
Terbanding/Tergugat : M.BASYARA,Bsc
Terbanding/Tergugat : AHMAD SOPYAN
Terbanding/Tergugat : H.RENO
Terbanding/Tergugat : BUPATI BERAU
3917
  • Menyatakan menurut hukium Tergugat IV telah melakukan perbuatanmelawan hukum :2).
Register : 28-11-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4419/Pdt.G/2018/PA.Sda
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
101
  • Pasal 116H1m.18 dari 24 hlm Putusan No. 4419/Pdt.G/2018/PA.Sdahuruf ( f ) Kompilasi Hukium Islam, yang mengisyaratkan bahwa suami istri incasu Penggugat dan Tergugat terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam saturumah tangga, telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agungRepulik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 menyatakanunsur pokok dalam pasal 19 huruf ( f )
Register : 15-10-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 481/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 9 April 2015 — - Ungkap Aritonang, SH LAWAN - Tuan Boy Zuherman - Ny. Sekar Mila - Tuan Ir. Sabaruddin Hasibuan - Ny. Dra. Ellen Ida Lumongga Simanjuntak - Adi Pinem, SH
10616
  • Gugatan penggugat terhadap objek perkara yang sama , secara nyatatelah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan ;Bahwa sesuai dengan surat putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMedan dengan No.637/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang amarnya al.menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;Bahwa oleh karena gugatan penggugat telah diperiksa dan diputusoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka gugatanpenggugat patut dinyatakan batal demi hukium ;2.
Register : 07-10-2015 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 993/Pdt.G/2015/PAJP
Tanggal 24 Agustus 2016 — Irfan Syahkuala bin H Nazmi S, S.H.,M.M.; Ella Purnama Sari binti Umar Said;
9039
  • Bahwa dalam permohonan talak dan hakhadhanah ini Pemohon memohon kepada majelis hakim bahwa,meskipun pada prinsipnya hak asuh atas anak berada di pihak ibunamun dikarenakan Termohon ternyata justru tidak mengembanamanah tersebut dengan berperilaku yang amat sangat tercela bahkanmembahayakan kejiwaan anak maka dan karenanya demi hukium dandemi kemaslahatan anak pengasuhan anak harus diserahkan kepadaayahnya in casu Pemohon, yang nyatanyata sangat perhatian danmenyayangi anak serta memiliki kKemampuan
Register : 08-09-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PA DEMAK Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Dmk
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10918
  • Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Termohonkonpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada ketua pengadilan AgamaHalaman 8 dari 31 halamanPutusan Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.DmkDemnak untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,(satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Pemohon Konpensi/TergugatRekonpensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telahberkekuatan hukium tetap;Berdasarkan hal hal yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat sudilahkiranya Majelis
Register : 25-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 400/Pid.B/2020/PN Sim
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
BARRY SUGIARTO, SH
Terdakwa:
Mangasi Siagian
604
  • kepadaterdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, MajelisHakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan keadaankeadaan yangmemberatkan dan keadaankeadaan yang meringankan sesuai denganketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untukmemberantas tindak pidana Judi;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa sudah pernah di hukium
Register : 22-07-2010 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 489/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 14 Juli 2011 — RINALDY PUSPOYO M e l a w a n PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq.Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Cq.Kejaksaan
695215
  • dahulumeskipun ada banding ataupun kasasi (uitveorbaar bijvoorraad), oleh karena persyaratan sebagaimanaantara lain termaktub dalam pasal 180 HIR belum cukup terpenuhi, maka tuntutan tersebut haruslahditolak ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebahagian Perlawanan Pelawan, makasebagai pihak yang kalah, terlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang telahdianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar Putusan di bawah ini ;Memperhatikan akan ketentuan dalam HIR dan KUHAP serta peraturan Hukium
Register : 02-05-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 261/ PDT.G/2011/PN.JKT SEL.
Tanggal 14 Februari 2012 — KH. YUSUF SUPENDI, Lc MELAWAN HILMI AMINUDIN DR. SALIM ASEGAF ALJUFRIE DR. SURAHMAN HIDAYAT, MA. IR. H. TIFATUL SEMBIRING MA’MUR HASANUDIN, MA. AUS HIDAYAT NUR FAHRI HAMZAH 1. AHLI WARIS Alm. KH. RAHMAT ABDULLAH Alm. KH. RAHMAT ABDULLAH, H.M. ANIS MATTA LUTHFI HASAN ISHAQ
111110
  • Yusuf Supendi dipecat PKS karena Pelanggaran Berat (bukti P9) ;Fotocopy dari fotocopy Talimat Nomor 02/D/DPPPKS/VI/1426 tertanggal 13Juli2005 DPPPKS (bukti P10) ;Fotocopy dari fotocopy Somasi dari Kuasa Hukium Yusuf Supendi kepada paraPimpinan PKS Nomor 1904/ADSWSWP/VI/2011 tanhggal 19April2011 (buktiP11);Fotocopy dari fotocopy Anggaran Dasar PKS tertanggal 26Nopember2005 (buktiP12) ;Fotocopy dari fotocopyNidzom Azasi Ketetapanh Majelis Syuro PKS tertanggal 25Juli2000 (bukti P13) ;Fotocopy dari fotocopy
    tidak satupun keterangan saksisaksi tersebut yangdapat dijadikan sandaran bagi kebenaran dalil Penggugat tentang Perbuatan melawan Hukumyang dilakukan oleh para Terguat, maka Majelis tidak dapat menjadikan keterangan saksisaksi tersebut sebagai bukti pendukung bagi dalildalil gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa sedangkan dari buktibukti Penggugat selain dan selebihnyaantara lain bukti P4 Surat Yusuf Supendi kepada Ketua Dewan Syariah Pusat PKStertanggal 13April2008 dan bukti P11 Somasi dari Kuasa Hukium
Register : 10-09-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PA BANTUL Nomor 788/ Pdt.G/2012/PA.Btl.
Tanggal 24 April 2013 — PEMOHON DAN TERMOHON
201
  • dalam masa iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah).6 Bahwa oleh karena perceraian talak merupakan penderitaan bagi istri, makaTergugat Rekonpensi selaku suami wajib memberikan biaya Mut'ah kepadaPenggugat Rekonpensi sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a jo Pasal 158 huruf bKompilasi Hukum Islam sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).7 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi pernah melalaikan kewajibannyasebagaimana ketentuan Pasal 80 angka 4 huruf b Kompilasi Hukium
Register : 05-11-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 11-07-2016
Putusan PA SIDOARJO Nomor 3535/Pdt.G/2015/PA.Sda
Tanggal 20 April 2016 — PENGGUGAT & TERGUGAT
120
  • Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukium Islam, yangmengisyaratkan bahwa suami istri in casu Penggugat dan Tergugat terusmenerusterjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan dapat hiduprukun dalam satu rumah tangga, telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat;Menimbang, bahwaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung RepulikIndonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan unsur pokokdalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sejauhmana
Putus : 16-01-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 661 K/Pdt/2011
Tanggal 16 Januari 2012 — DIREKSI PT. PERTANI (PERSERO) CQ. KEPALA PT. PERTANI WILAYAH JAWA BARAT, ; NYONYA CICIH SUKAESIH,
3827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwasejak kasus korupsi tersebut berjalan sampai dengan pelaksanaan eksekusiselesai, Penggugat tidak pcrnah mcnggunakan koridor hukium yang berlaku,padahal menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 3 Tahun1971, Penggugat dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasanbarangbarangnya kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga)bulan setelah pengumuman hakim ;Hal. 12 dari 25 hal. Put.
Register : 24-03-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 18-08-2019
Putusan PA SELONG Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.SEL
Tanggal 5 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
6550
  • Menyatakan hukium menolak gugaatn para Penggugatseluruhnya;3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Bahwa atas jawaban dan eksepsi dari Tergugat 1, 2, dan 3 tersebut,Para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik secara terulistertanggal 8 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :Dalam Eksepsi1.
Register : 18-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Son
Tanggal 3 Juni 2021 — Pemohon:
YAYASAN LEMBAGA PENELITIAN PENGKAJIAN dan PENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SORONG
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
13237
  • kerugian negara/perekonomian diatas Rp. 5 milayar termasuk kebijakan penghentian Penyidikan danpenuntutan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepalaKejaksaan tinggi, maka terhadap Permohonan Praperadilan yangdilakukan Pemohon Praperadilan dalam perkara a quo, denganmenjadikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat sebagai TermohonPraperadilan 2, tidaklah tepat menurut hukum, karena tidak memilikikewenangan mandat dalam perkara a quo, dan karena itu tidak dapatdiminta pertangungjawaban hukium
    Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Son Halaman 56 dari 62milayar termasuk kebijakan penghentian Penyidikan dan penuntutan,pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala Kejaksaan tinggi,maka terhadap Permohonan Praperadilan yang dilakukan PemohonPraperadilan dalam perkara a quo, dengan menjadikan Kepala KejaksaanTinggi Papua Barat sebagai Termohon Praperadilan 2, tidaklah tepat menuruthukum, karena tidak memiliki Kewenangan mandat dalam perkara a quo, dankarena itu tidak dapat diminta pertangungjawaban hukium
Register : 25-11-2013 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 18/PDT.G/2013/PN.LBJ
Tanggal 21 Agustus 2014 — Penggugat:
IDA FARIDA BINTI H. PANTANG
Tergugat:
1.RUSMIN NURYADIN BIN EFENDI
2.MARJUNI (TOKO ADI PUTRA)
3.HUD USMAN BIN ABDULLAH USMAN
4.HENDRIKUS HIBUR BIN LORENS NGABUR
10144
  • untuk obyek 4.4 dan milik Tergugat IV untuk obyek angka 4.2 ;21Menimbang, bahwa sedangkan yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, hanya terhadap 1 (satu) obyek sengketa yang diakui dandibenarkan oleh Tergugat 1 yang telah dijuailnya yaitu berupa 1 (satu) unit mesin gilingpadi, sedangkan terhadap obyek sengketa angka 3.2 dan 3.4 diakui secara tersirat dalamjawabannya telah dijual untuk membayar utangutangnya Penggugat dan Tergugat ,sehingga diperoleh fakta hukium bahwa