(Ahli PPATK) Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga dan pekerjaan . jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain:melakukan analisis hukum dan memberikan bantuan hukum, termasukmemberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidanapencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan olehPenegak Hukum baik ditingkat Penyidikan maupun pemeriksaan disidang Pengadilan.

Tugas dan Fungsi PPATK adalah :berdasarkan pasal 40 UU RI No. 8 tahun 2010, tugas dan fungsi PPATKadalah :a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisisatau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakpidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Transaksi dari Pengguna Jasa yangbersangkutan;Halaman 87 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SELg.(2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut didugadilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksiyang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelaporsesuai dengan ketentuan UndangUndang ini;(3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasiltindak pidana; atau(4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK

dipersidangan terkait masalah dugaanpencucian uang;e Bahwa Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Ahli sebagai berikut :a) Pendidikan Calon pegawai muda, BankIndonesia Tahun 19981999;b) Kantor bank Indonesia Balikpapan Tahun19992002c) Tugas belajar ke Belanda, tahun20022003d) Penugasan internship di white and CaseLawFirm, Washington, DC, USA, Agustus 2003 s.d Maret 2004;Direktorat Hukum, Bank Indonesia, April 2004 s.d sekarang;e) Direktorat Hukum dan Regulasi, PusatPelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK

analisis hukum dan memberikan pendapathukum berkenaan dengan tindak pidana Pencucian uang danmemberikan keterangan ahli khususnya dibidang tindak pidanapencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan olehPenegak hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupunpemeriksaan di sidang Pengadilan.e Bahwa ahli ditugaskan sebagai Ahli di bidang pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas namatersangka ALI ABU BAKAR DKK berdasarkan Surat kepala PPATKNomor: S /02.3.3/PPATK

Bahwa Penuntut umum tidak menggunakan hasil audit dari akuntan publikatau PPATK untuk menentukan nilai kerugian, akan tetapi Penuntut umumjustru membuktikannya berdasarkan appraisal review yang tidak dikenaldidalam UU TPPU;4. Bahwa dalam mengajukan saksisaksi dipersidangan, tidak sesuai denganketentuan pasal 160 ayat (1) KUHAP bahwa yang pertama didengarketerangannya adalah korban, sedangkan dalam persidangan yangdidengar pertama adalah saksi Husen bukan pihak Bank Danamon ;5.

8070306132 a.n SUNARTO periode 01.01.2022 sampai dengan tanggal 09.06.2022;

Il Badung, diuraikan dalam Sertifikat tanggal 26November 1983 di keluarkan di Denpasar atas nama Gusti Ketut Gede;Bahwa perjanjian jual beli tersebut, ditindaklanjuti dengan pembuatan aktajual beli tanah pada tahun 1997 dihadapan Notaris PPATK Rames Iswarasesuai Akta Jual Beli Nomor 197/KT/1997 dan Nomor 198/KT/1997, masingmasing tanggal 29 September 1997;Bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut, maka terbitlah Sertifikat HakMilik Nomor 3903, Desa Ungasan, Luas 500 m?

dari Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas namaSyahrul Risyadi yang dibuat di Bank BCA KCP JalanDuri Raya JakartaBarat milik Terdakwa 02 Uang tumai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dariRekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama Terdakwa T.Basyarullah yang dibuat di Bank BCA KCP Jalan Muwardi Grogol JakartaBarat 03 Uang tumai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dariSartimah (istri Terdakwa Berdasarkan keterangan Ahl IMuhammad Novian, SH.MH dari PPATK

dari RekeningBCA Nomor Rekening 6920091413 atas namaSyahrul Risyadi yang dibuat di Bank BCA KCPJalanDuri Raya Jakarta Barat milik Terdakwa 02 Uang tumai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluhlima juta rupiah) dari Rekening BCA NomorRekening 2682160064 atas nama Terdakwa T.Basyarullah yang dibuat di Bank BCA KCP JalanMuwardi Grogol Jakarta Barat ; 03 Uang tumai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluhlima juta rupiah) dari Sartimah (istri Terdakwa ; Berdasarkan keterangan Ah IMuhammad Novian, SH.MH dari PPATK

dari Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas namaSyahrul Risyadi yang dibuat di Bank BCA KCP Jalan Duri Raya JakartaBarat milik Terdakwa 02Uang tumai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dariRekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama Terdakwa T.Basyarullah yang dibuat di Bank BCA KCP Jalan Muwardi Grogol JakartaBarat 03 Uang tumai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dariSartimah (istri Terdakwa Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, SH.MH dari PPATK

dari Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas namaSyahrul Risyadi yang dibuat di Bank BCA KCP JalanDuri Raya JakartaBarat milik Terdakwa 02Uang tumai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dariRekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama Terdakwa T.Basyarullah yang dibuat di Bank BCA KCP Jalan Muwardi Grogol JakartaBarat 03 Uang tumai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dariSartimah (istri Terdakwa Berdasarkan keterangan Ah IMuhammad Novian, SH.MH dari PPATK

No.983 K/Pid.Sus/2014 03 Uang tumai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dariSartimah (istri Terdakwa Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, SH.MH dari PPATK tanggal06 Juli 2012, bahwa perbuatan Terdakwa T.

RATU SAMAGAT dengannomor rekening 1460089888999 tanggal 16 Agustus 2010.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013 sebesarRp3.033.000.000, atas nama DARYONO beserta lampirannya berupaIdentitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013 sebesarRp2.575.000.000, atas nama DARYONO beserta lampirannya berupaIdentitas DARYONO

Pst. 1.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli PrimatamaMoney Changer Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli2013 sebesar Rp3.033.000.000, atas nama DARYONObeserta lampirannya berupa ldentitas DARYONO danDokumen Pelaporan ke PPATK; 2.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli PrimatamaMoney Changer Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli2013 sebesar Rp2.575.000.000, atas nama DARYONObeserta lampirannya berupa ldentitas DARYONO danDokumen Pelaporan ke PPATK; Bahwa menurut saksi dokumen tersebut

(satu miliarOe ee Bahwa mengenai semua transaksi yang dilakukan olehDARYOO di kantor saksi dilaporkan ke Pusat Pelaporan danAnalisa Transaksi Keuangan ( PPATK ); Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rekening koran CVRATU SAMAGAT; 7272 222 222 one noe ene nnene Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yangdiperlinatkan di persidangan sebagai berikut : = BB No. 153: BB No. 154: Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi yang diberikan di depanpersidangan, Para Terdakwa tidak memberikan

mengevaluasiinformasi berdasarkan Pasal pasal 26 huruf a UndangUndangNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uangsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25Tahun 2003 terhadap transaksi keuangan yang berindikasitindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003.e Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan PPATK

setelahadanya laporan ke PPATK tentang adanyatransaksimencurigakan dari Pihak Penyedia Jasa Keuangan adalahdilakukannya proses analisis.e Selanjutnya apabila dari hasil analisis tersebut berindikasitindak pidana, maka berdasarkan Pasal 26 huruf g UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 yang menyatakan bahwaPPATK melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yangberindikasi tindak pidana pencucian uang kepada

Kepolisiandan Kejaksaan.e Demikian pula berdasarkan Pasal 40 huruf d UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa dalammelaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi analisisatau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakpidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Sehinggaberdasarkan ketentuan tersebut, tindakan PPATK setelahadanya laporan ke PPATK tentang adanyatransaksimencurigakan dari Pihak Penyedia Jasa Keuangan adalahdilakukannya proses analisis atau pemeriksaan.Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut.Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupaLaporan hasil Audit BPKP dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negaraatas kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan atau tindak pidana pencucianuang (TPPU

.> Untuk membeli perhiasan antara berupa: Logam Mulia 10 gram Logam Mulia 0,5 gram=" Gelang Rantai Cincin Ukir=" HP Oppo F11 Warna Hitam Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI dari PPATK ARDHIANDWIYOENARTO,S.H., M.H., :> Terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uangsecara sempurna dilakukan dalam tiga tahap Penempatan (placement),Pelapisan (layering), Integrasi (integration), Namun, tindak pidanapencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketigatahapan tersebut

(lima puluh juta rupiah ) yang antara lain digunakan :> Untuk membiayai kebutuhan seharihari.> Untuk membeli perhiasan antara berupa: Logam Mulia 10 gram Logam Mulia 0,5 gram=" Gelang Rantai Cincin Ukir=" HP Oppo F11 Warna Hitam Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI dari PPATK ARDHIANDWIYOENARTO,S.H., M.H., :> Terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uangsecara sempurna dilakukan dalam tiga tahap Penempatan (placement),Pelapisan (layering), Integrasi (integration), Namun, tindak

FERDY SANJAYA SEMBIRING;Bahwa terdakwa atas pekerjaan membuka Rekening atas nama terdakwasendiri,atas nama AGUSTINA,atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA,atas nama FITRIANI mendapatkan upah dari FREDY SANJAYA SEMBIRINGsebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah ) yang antara laindigunakan :> Untuk membiayai kebutuhan seharihari.> Untuk membeli perhiasan antara berupa: Logam Mulia 10 gram Logam Mulia 0,5 gram Gelang Rantai = Cincin Ukir=" HP Oppo F11 Warna HitamBahwa Berdasarkan Keterangan AHLI dari PPATK

saksi FERDY SANJAYASEMBIRING;Bahwa terdakwa atas pekerjaan membuka Rekening atas nama terdakwa sendiri,atas nama AGUSTINA, atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, atas namaFITRIANI mendapatkan upah dari FREDY SANJAYA SEMBIRING sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah ) yang antara lain digunakan :> Untuk membiayai kKebutuhan seharihari.> Untuk membeli perhiasan antara berupa: Logam Mulia 10 gramLogam Mulia 0,5 gramGelang RantaiCincin UkirHP Oppo F11 Warna HitamBahwa Berdasarkan Keterangan AHLI dari PPATK

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkanoleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yangdiduga berasal dari tindak pidana.

,MHBahwa saksi bekerja sebagai pegawai PPATK dan tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa jabatan, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ahli dari PPATK antaralain melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaandengan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yangdilakukan oleh penegak hukum;Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang dapat diartikan sebagai suatuperbuatan yang = dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh

dibangunpada tahun 2013; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah biaya pembangunan rumahdari almarhum XXXXXXXXX atau bukan; Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul rumah = almarhumXXXXXXXXX, dan tanah yang ditempati membangun rumah; Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan almarnum XXXXXXXXX;Bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugatmengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:Fotokopi Akta Jual Beli Tanah atas nama Penjual bernama Hj Aminahdan atas nama pembeli Abdul Kadir Djamaluddin Nomor4/PPATK

15 08 2005 yang dibuat Haji Hilman Dinar P SH selaku PPAT di KabupatenBandung terletak di Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk KabupatenBandung Provinsi Jawa barat,e Hak milik Adat Persil No.91 a D.Ill Block Centeng Kohir No.849 Seluas 294 m2AJB No.232/2007 tgl 19042007 yang di buat oleh Doctorrandus Haji YayatSudaryat , Camat selaku PPATK sementara di Kecamatan Parongpong terletakdi jin.

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehpihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang berasal hasiltindak pidana;Bahwa saldo terakhir di Rekening BCA No.0373650754 atas nama DWISETIAWAN dalah sebesar Rp.945.900.000, (sembilan ratus empat pululima juta sembilan ratus ribu rupiah);Bahwa tidak ada batasan maksimal untuk para Nasabah untukmenyetorkan uangnya di BCA;Bahwa 2016 Rekening No. 0373423367 danNo.0373650754 atas nama DWI SETIAWAN mendapatkan transfer uangdari Nomor

berbunyi Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapatmeminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangkaatau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi; Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi Penyidik,penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelaporuntuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patutdiduga merupakan hasil tindak pidana dari:a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK

Bahwa ahli adalah Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK). Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli di PPTK adalahmemberikan bantuan hukum baik untuk kebutuhan internal maupuneksternal PPATK, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya dibidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaanyang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat penyidikan maupunpemeriksaan di sidang pengadilan.

Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang.

Bahwa fungsi PPATK berdasarkan Pasal 40 PP TPPU adalah sebagaiberikut :a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Bahwa dalam perbuatan pidana pencucian uang, harus ditemukan faktapenempatan uang pada Rekening yang mencurigakan dan / atau telahterjadi transaksi transfer tertunda sebagai penempatan transfer yangmencurigakan telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang dan atauLaporan Pengguna Jasa telah terjadi transaksi yang patut dicurigakan danatau Lembaga PPATK. Bahwa untuk mengetahui telah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uangtersebut, harus dilakukan :1. Melakukan Audit oleh Editor Akuntan Publik.2.

Adanya Laporan transaksi yang mencurigakan dari Lembaga PenggunaJasa dan / atau Lembaga PPATK tidak diketahui asal usulnya atasharta kekayaan yang patut dicurigai dan telah terjadi penyamaran.3. Penempatan uang diperoleh dari hasil kejahatan yang bersumber darisumber kejahatan.

saksi pernah membuka rekening BCA cabng Tanjung perakSurabaya atas kehendak sendiri; Bahwa sampai sekarang yang memegang buku tabungan dan ATNMnya saksi sendiri;127Bahwa saksi pernah minta uang kepada Terdakwa tahun 2010;Bahwa saksi ada menerima transferan uang dari Terdakwa,tetapi tidak tahu dari rekening siapa;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkansemuanya;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pulamengajukan Ahli dari Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK

), dibawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut :42.Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM;Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Ahlibenar semuanya;Bahwa Ahli di PPATK sebagai analis hukum transaksi Keuangan senior;Bahwa kepanjangan dari PPATK adalah Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan;Bahwa tugas saksi adalah memecahkan masalah hukum, memberikanadvis hukum pada pimpinan PPATK dan Direktoratdirektorat yang adapada PPATK;Bahwa terhadap transaksi perbankan

Ahli bisa memberikan pendapathukum;Bahwa PPATK dalam menganalisa suatu transaksi adalah Bankmelaporkan terlebih dahulu kepada PPATK terkait adanya transaksiyang mencurigakan;Bahwa batasan transaksi tersebut adalah Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) ke atas, transaksi tersebut berupa penarikan danpenyetoran dan penerimaan;128Bahwa modus terjadinya TPPU bisa menggunakan rekening orang lain,keluarga, suami/istri, saudara, membeli asset dengan menggunakannama orang lain;Bahwa transaksi mencurigakan

Rikson Sinaga dan TnAndreas Tjokro;1 (satu)berkasANDREASTJOKRO 97.Fotocopy Akta Notaris dan PPATK ElokKurniat, SH tanggal 28 Pebruari 2013Nomor : 150, Kuasa Direktur CV. MutiaraJaya An. Tn. Rikson Sinaga dan AndreasTjokro;1 (satu)berkasANDREASTJOKRO 98.Fotocopy Akta Notaris dan PPATK ElokKurniat, SH tanggal 28 Pebruari 2013Nomor : 153, Kuasa Direktur CV. MutiaraJaya An. Tn. Rikson Sinaga dan TnAndreas Tjokro;1 (satu)berkasANDREASTJOKRO 99.

Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok 1 (satu) ANDREASKurniat, SH tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor berkas TJOKRO: 152, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An.Tn. Rikson Sinaga dan Tn Andreas Tjokro;97. Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok 1 (satu) ANDREASKurniat, SH tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor berkas TJOKRO: 150, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An.Tn. Rikson Sinaga dan Andreas Tjokro;98.

Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok 1 (satu) ANDREASKurniat, SH tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor berkas TJOKRO Him 184 dari 308 hlm Putusan No. 63/Pid.Sus. TPK/2016/PN. Bdg : 153, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An.Tn. Rikson Sinaga dan Tn Andreas Tjokro; 99. Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok 1 (satu) ANDREASKurniat, SH tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor berkas TJOKRO: 151, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An.Tn. Rikson Sinaga dan Tn Andreas Tjokro; 100.

Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok 1 (satu) ANDREASKurniat, SH tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor berkas TJOKRO: 152, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An.Tn. Rikson Sinaga dan Tn Andreas Tjokro;453. Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok 1 (satu) ANDREASKurniat, SH tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor berkas TJOKRO: 150, Kuasa Direktur CV. Mufiara Jaya An.Tn. Rikson Sinaga dan Andreas Tjokro;454.

Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok 1 (satu) ANDREASKurniat, SH tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor berkas TJOKRO: 153, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An.Tn. Rikson Sinaga dan Tn Andreas Tjokro;455. Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok 1 (satu) ANDREASKurniat, SH tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor berkas TJOKRO: 151, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An.Tn. Rikson Sinaga dan Tn Andreas Tjokro;456. Manual book Might Incinerator dari Millenium 1 (satu) Ir. GURNITAGlobal Hitec berkas DJANABUANA457.

Putusan No. 27/Pid.B/2010/PN.Mal30e Bahwa benar saksi saat itu ditunjuk sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) program DAK (Dana AlokasiKhusus) bidang pendidikan T.A 2007 berdasarkan SK BupatiNomor 27 tahun 2007 tentang penunjukkan PPATK dan PAAPBD tahun Anggaran 2007.e Bahwa benar sekitar bulan April 2007 bertempat di Aula SMPN1 Malinau telah dilaksanakan sosialisasi petunjuk teknispelaksanaan kegiatan DAK bidang Pendidikan TA 2007 yangintinya dilakukan secara Swakelola yang mana pada

Sedangkan bagian VII huruf Dmenyatakan bahwa Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawabterhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah.Dalammenjalankan tugasnya Kepala sekolah dibantu oleh Komite Sekolah/Majelis Madrasah.Bahwa pertanggungjawaban penggunaan DAK adalah Kepala Sekolahbertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui PPTK danPPTK bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.Bahwa tugas saksi sebagai PPATK adalah mengelola administrasipenggunaan DAK, memonitor pelaksanaan di lapangan

(PPATK RI), dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 2128/Pid.Sus/2018/PN Pig Bahwa ahli merupakan menjabat sebagai ketua kelompokadvokasi pada direktur Hukum PPATK RI; Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat ReskrimumPolda Sumsel dan Ahli memberikan keterangan sebagaimana BeritaAcara Pemeriksaan Ahli dan Ahli menyatakan Berita Acara pemeriksaanAhli tersebut adalah benar; Bahwa sebelum kepokok perkara ahli menjelaskan apa yangdimaksud dengan

diawali dengan apa yang disebut followHal 52 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.the mony, yang dimaksud mony tidak hanya dimaknai uang tetapi bisajuga berupa aset harta kekayaan ;Bahwa siapapun yang menerima aliran uang dari TPPU harusdiperiksa itu adalah ranah penyidik, sejauh mana penyidik bisamembuktikan ;Bahwa segala sesuatu dalam konteks pidana setiap unsur wajibdibuktikan termasuk sejauh mana uang tersebut mengalir, dandibatasi dengan ada tidaknya dasar transaksinya;Bahwa PPATK

Kemudian dilakukan analisis dandisampaika ke penyidik yang berwenang apakah ada indikasi TPPUatau tidak, perlu laporan analis dari PPATK;Bahwa jika laporan analis itu tidak ada dalam hal ini prosesnyabersumber dari dua hal yaitu dari analis PPATK dan analis Penyidik;Bahwa dalam sebuah TPPU ada sistem pembuktian terbalik,pembuktian terbalik berkaitan dengan aset kekayaannya apakahbersumber dari Sumber yang sah atau tidak dan bukan berkaitanbukan perbuatan pidananya;Bahwa pada dasarnya seperti itu,

Dalampenegakan hukum TPPU maka wajib dilakukan penyitaan aset ataubarang yang diduga berasal dari kejahatan.Dalam penegakan hukum TPPU maka wajid penelusuran uangdilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Jika seorang ada melakukan transfer atau mengalihkan sejumlah danakepada orang lain. tidak dapat serta merta dikategorikanmenyembunyikan atau menyamarkan jika ternyata konteks pengalihantersebut tidak dibuktikan.Dalam pembuktian TPPU khususnya menerima pengalihan ataupenempatan

Bahwa ahli adalah Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK).

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang.

Bahwa fungsi PPATK berdasarkan Pasal 40 PP TPPU adalah sebagaiberikut :a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Bahwa dalam perbuatan pidana pencucian uang, harus ditemukan faktapenempatan uang pada Rekening yang mencurigakan dan / atau telahterjadi transaksi transfer tertunda sebagai penempatan transfer yangmencurigakan telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang dan atauLaporan Pengguna Jasa telah terjadi transaksi yang patut dicurigakan danatau Lembaga PPATK. Bahwa untuk mengetahui telah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uangtersebut, harus dilakukan :1. Melakukan Audit oleh Editor Akuntan Publik.2.

Adanya Laporan transaksi yang mencurigakan dari Lembaga PenggunaJasa dan / atau Lembaga PPATK tidak diketahui asal usulnya atasharta kekayaan yang patut dicurigai dan telah terjadi penyamaran.3. Penempatan uang diperoleh dari hasil kejahatan yang bersumber darisumber kejahatan.