SMP, sebagaimana dibuktikansebagai berikut: Saat pelaksanaan RUPSLB tanggal 29 Juni 2010, dimana kantor dalam keadaankosong tanpa ada seorang karyawan pun (foto terlampir); Saat Pemohon kembali mendatangi kantor PT. SMP tanggal 28 April 2011kantor juga tetap dalam keadaan kosong dan Pemohon hanya bertemu dengandengan karyawan bagian gudang (Sdr.

Pemintaan dari Pemohon sebagai Pemegang Saham untuk dilakukan audit tersebutsudah disampaikan berkalikali melalui permintaan secara langsung untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepadaTermohon sebagai Direktur PT. SMP yang dapat Pemohon rincikan sebagai berikutupaya tersebut: Termohon pernah menyelenggarakan RUPSLB pada hari Kamis tanggal 29 April2010 bertempat di kantor PT. SMP JI.

RUPSLB PT.

SMP;Akan tetapi, pada hari pelaksanaan RUPSLB tersebut ketika Pemohonmendatangi kantor PT. SMP ditemukan kantor PT. SMP sudah dikunci seluruhruangannya dan tidak ada karyawan lagi, serta Pemohon hanya dapat masuksampai pada lobby kantor PT. SMP, dan Termohon tidak hadir;Bahwa senyatanya upaya yang dilakukan oleh Pemohon baik sebagai Komisarismaupun Pemegang Saham tersebut adalah untuk mendapatkan dokumen dan keteranganyang terkait dengan keuangan PT.

Termohon tidak melakukan RUPSLB atas permintaan dari Pemohon sebagaiPemegang Saham sebagaimana surat Pemohon tertanggal 24 Mei 2010, sehinggajelas tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. SMP jo. Pasal 79ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Termohon tidak memberikan dokumen yang terkait dengan keuangan PT.

SelanjutnyaPemohon selaku pimpinan sidang membuat berita acara sidang yang padaintinya menyatakan sidang RUPSLB pada 21 November 2017 dinyatakantidak kuorum dan tidak sah untuk mengambil keputusan karena kurang dari14 jumlah pemegang saham yang hadir (vide Pasal 86 ayat (1) UUPT No. 40Tahun 2007). Selanjutnya sidang memutuskan mengagendakan sidangberikutnya pada tanggal 27 November 2017 dengan agenda yang sama;5.

Harifuddin Fahmi hanya mewakili sekitar 35% ataulebih dari 1/3 total 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham.Selanjutnya Pemohon selaku pimpinan sidang membuat berita acara sidangyang pada intinya menyatakan sidang RUPSLB ke2 pada 27 November2017 dinyatakan kuorum dan sah untuk mengambil keputusan berdasarkanketentuan Pasal 86 ayat (4) UUPT. Namun untuk menghargai parapemegang saham, rapat memutuskan untuk melakukan pemanggilan ulangdan agenda sidang tidak dibahas lebih lanjut;.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) juncto ayat (4) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, maka Pemohonselaku pemegang saham dan pun sebagai Direksi selanjutnya mengirikanundang kembali pada tanggal kepada para Pemegang Saham tanggal 27November 2017 untuk mengahadiri sidang RUPSLB yang akandilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017 dengan agenda yang sama.Undangan ini dipublish pada media cetak regional pada tanggal 29November 2017.

Harifuddin Fahmi (wakil/kuasanya) menghadirisidang RUPSLB tanggal 4 Desember 2017 tersebut telah mewakili, makaPemohon selaku pimpinan dalam pertemuan tersebut menetapkan danmemutuskan bahwa RUPSLB tanggal 4 Desember 2017 sepakat untukmengambil keputusan sebagai berikut:1) Menetapkan persetujuan perubahan Pengurus dengan komposisiDireksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pendirian tertanggal12 Januari 2010 Nomor 15 yang dibuat di hadapan Notaris Winarti,SH;2) Menetapkan persetujuan pembatalan

Oleh karena RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017telah memenuhi syarat quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) UUPT, maka sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengajukanpermohonan penetapan keabsahan hasil RUPSLB ini kepada Yang Mulia.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami memohon kepada Hakim YangMulia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penetapan ini agardalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon;2.

elektronik antara PENGGUGAT REKONVENSIdengan TERGUGAT REKONVENSI tersebut merupakan suatu tindakanmaupun perbuatan yang sudah melebihi dari suatu pengajuan surattercatat kepada Direksi TERGUGAT II sebagaimana yang diamanatkanketentuan Pasal 79 Ayat 3 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas.Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 telah terjadi RUPSLB PerseroanTERGUGAT Il, dimana pada RUPSLB tersebut PENGGUGATREKONVENSI menjual atau mengalihkan 75.000 (tujuh puluh lima ribu)saham miliknya

,M.Kn (T24/TTI1) padahari dilaksanakan RUPSLB tanggal 23 Mei 2018, Pembanding semulaPenggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak hadir dan RUPSLB PT DabiAir Nusantara dilaksanakan dengan tanpa kehadiran PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi ;Menimbang, bahwa alasan Tergugat Konpensi/ PenggugatRekonpensi dan Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat Rekonpensi tidakadanya panggilan RUPSLB dengan surat tercatat, karena sesuai surat buktiHal.82 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKIT11A sampai dengan T11M yang pada

RUPS atau RUPSLB, maka ketentuan Pasal86 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang mensyaratkan RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari setengahbagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, tidakdapat diterapkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka persyaratan kuorumkehadiran dan persetujuan dalam RUPSLB yang menjadi acuan dalamputusan ini adalah sebagaimana Pernyataan Rapat PT Dabi Air NusantaraNomor 10 tanggal 24 Mei 2018 (T24

/ TTI1) ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam RUPSLB tanggal 23Mei 2018 kuroum kehadiran pemegang saham tidak melebihi dari jumlah 75%(tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan denganhak suara, maka hal tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1)huruf f dan ayat (3) huruf a Berita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015yang menghendaki kuorum kehadiran dalam RUPSLB lebih dari 75% (tujuhpuluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

Governance) ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensitelah melaksanakan RUPSLB tanggal 23 Mei 2018 tanpa memenuhi ketentuanKuorom kehadiran dan persetujuan pemegang saham lainnya sebagaimanayang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dan Pasal 12 ayat (3) huruf aBerita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015 yang dibuat dihadapanNotaris Linda Herawati,SH., maka terhadap RUPSLB tersebut haruslahdinyatakan

Putusan Nomor 80 PK/Pdt/2012Gugatan Kabur Karena Penggugat Telah Salah Menentukan RUPSLB SebagaiObjek Sengketa2.

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh putusanputusan hasil RUPSLB yanggal 15 Juni 2007, demikian pula terhadapputusanputusan hasil RUPSLB lanjutan yang akan dilaksanakan oleh ParaTergugat, baik yang telah dituangkan ke dalam suatu akta Notaris maupundalam bentuk surat di bawah tangan.";3.

Berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan a quokabur, karena Penggugat telah menganggap pelaksanaan rapat yangmenjadi objek sengketa adalah "RUPSLB", sedangkan tidak pernah adapermohonan Tergugat ataupun produk pengadilan berupa PenetapanPengadilan untuk menyelenggarakan RUPSLB tersebut, akan tetapifaktanya permohonan penetapan yang diajukan oleh Tergugat ataupunPenetapan Pengadilan, atau pelaksanaan Penetapan Pengadilan adalahuntuk melaksanakan "RUPS Tahunan", bukan "RUPSLB

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh putusanputusan hasil RUPSLB yanggal 15 Juni 2007, demikian pula terhadapputusanputusan hasil RUPSLB lanjutan yang akan dilaksanakan olehPara Tergugat, baik yang telah dituangkan ke dalam suatu akta Notarisdalam bentuk surat di bawah tangan.";Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas telah terbukti bahwa dalildalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita telahbertentangan dengan dalil Penggugat dalam petitumnya.

, padahal pada kenyataannya rapat padatanggal 15 Juli 2007 adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(RUPS Tahunan) Tergugat III untuk tahun buku 2002, 2003, 2004, 2005 dan2006, bukan RUPSLB;Bahwa, dalam Anggaran Dasar Perseroan pengertian RUPSLB dan RUPSTahunan adalah sangat berbeda yaitu baik dari segi waktu penyelenggaraanmaupun agendanya, RUPSLB dapat diadakan sewaktu waktu berdasarkankebutuhan suatu perseroan;Bahwa, gugatan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan siapasiapa yang dimaksud

Menyatakan BATAL dan TIDAK MENGIKAT seluruh Akta yangdidasarkan pada RUPSLB PT IDOLA TUNGGAL tanggal 25 Agustus 2006yaitu Akta No 29 tanggal 25 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan NotarisAugustin Beatrice Suyanto, S.H., dengan segala akibat hukumnya.6. Menyatakan TIDAK SAH RUPSLB PT IDOLA TUNGGAL tanggal 10Juli 2008 dengan segala akibat hukumnya.7.

RUPSLB tersebut.Bahwa oleh karena pada saat RUPSLB dibuka pada tanggal 25 Agustus2006, Tuan Andi Sutanto masih hidup dan masih dalam kedudukanhalaman 42 dari 133 lembar Putusan Nomor 234/PDT/2020/PT.DKI.sebagai KOMISARIS PT.

PENETAPAN PN JAKARTA BARAT NO. 921/PDT.P/2011/PN.JKT.BAR.TANGGAL 16 FEBRUARI 2012, BESERTA RUPSLB PT.

2012, yang hanya dihadiri olen Para Tergugat Rekonvensisendiri. dan kemudian Berita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakandengan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta;2.12.Bahwa RUPSLB tanggal 26 Maret 2012, yang diselenggarakan danhanya dihadiri oleh Para Tergugat Rekonvensi sendiri, dan kemudianBerita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakan dengan Akta No. 1 Tahun2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat di hadapan Lenny Janis

Terbanding , Terbanding II, dan Terbanding III yang dibantu olehTerbanding IV melaksanakan RUPSLB tanpa melakukan pemberitahuankepada pewaris Para Pembanding selaku pemegang saham dan komisarisPT. Idola Tunggal.2. Agenda RUPSLB tanggal 25 Agustus 2006 diselenggarakan dengantanpa dasar hukum yang jelas dan melanggar ketentuan UndangUndangPerseroan Terbatas.3.

Castaway Life mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Castaway Life pada tanggal 13 Oktober2014 bertempat di Kantor Anggia Law Office jalan Parungik No. 37 PuncangHijau Sandik Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Terdakwajuga mengundang Nadine Marie Mc.Queen sebagai pemegang 50 % sahamsekaligus Direktur PT. Castaway Life, tetapi Nadine Marie Mc.Queen tidakhadir dan tidak mewakilkan siapapun dalam RUPSLB tersebut.Di dalam rapat tersebut dihadiri :a.

Castaway Life dan mengangkatsaudara AGUS KAMARWAN.Kemudian terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi Berita Acara RUPSLB.Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Browne untuk melakukanpeningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris denganmengatakan Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuatdan ditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tandatangan yang penting segera saya pecat karena saya sudah banyakmengeluarkan uang kemudian

Castaway Life dan mengangkatsaudara AGUS KAMARWAN.Kemudian terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi Berita Acara RUPSLB.Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Browne untuk melakukanpeningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris denganmengatakan Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuat danditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tanda tangan yangpenting segera saya pecat karena saya sudah banyak mengeluarkanuang kemudian

Castaway Lifetertanggal 2 Oktober 2014;Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor569/669/SOSNAKERTRANS/201 4 tentang Perpanjangan IzinMemperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama NADINE MARIEMc.QUEEN tertanggal 7 Oktober 2014;Copy Surat Undangan diselenggaraknnya RUPSLB tertanggal 3 Oktober2014;Copy Surat Keberatan dari pihak NADINE MARIE Mc.QUEEN perihaldiadakannya RUPSLB PT.

., Notaris diBengkulu.. 153 tanggal 29 Januari 2016 tentang AktaPernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PT. Vikri Abadi GroupPemberhentian Yosep Faizal dalamjabatannya sebagai Direktur V Perseroan,Deni Yohanes,SH., Notaris di Bengkulu.. 04 tanggal 1 Maret 2016 Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Vikri Abadi Group kepada Yosep Faizal, Deni Yohanes,S.H, Notaris di Bengkulu;1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 153 tanggal 29 Januari 2016tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group Nomoroo:1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Vikri Abadi Group kepada Yosep Faizal, Deni Yohanes, S.H, Notaris diBengkulu;1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 153 tanggal 29 Januari 2016tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group Nomor30;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Dengan Keputusan Tergugat maka Tergugat telah secara sepihakmengesampingkan Berita Acara RUPSLB Penggugat Nomor 09 tanggal22 Maret 2008 yang dilaksanakan sesuai ketentuan undangundang yaituAnggaran Dasar Akta Pendirian Penggugat ;3.

Rapattersebut tidak mencapai Kuorum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat1.e Anggaran Dasar Penggugat ditetapbkan RUPSLB yang keduadiadakan pada tanggal 22 Maret 2008, yang kemudian telahditetapkan telah menjadi Berita Acara RUPSLB PT. RSHJ AktaNomor 09 tanggal 22 Maret 2008 oleh Notaris Jakarta Ny. SuryatiMoerwibowo, S.H., yang menetapkan perubahan permodalan danbesaran saham dengan susunan pengurus sebagai berikut : Direktur Utama : dr. Suprijanto Rijadi, MPA, PhD ; Direktur : dr.

Berdasarkan Risalah/Notulen RUPSLB Penggugat yang diadakanoleh Pemda DKI Jakarta pada hari yang sama, Sabtu, tanggal 22Maret 2008 di Hotel Gran Melia, Jalan HR.

Bahwa apabila dicermati dengan seksama dan dipertimbangkan dengandasar hukum dari peraturan yang berlaku, maka hasil RUPSLB yangtelah dilakukan pada Sabtu, 22 Maret 2008 oleh Direksi PenggugatHal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 441 K/TUN/2009sebagaimana Berita Acara RUPSLB PT. RSHJ Akta Nomor 09 tanggal22 Maret 2008 oleh Notaris Jakarta Ny. Suryati Moerwibowo, S.H.

Apalagi MajelisHakim Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quoberdasarkan Bukti P6 sudah mengetahui mengenai adanya sengketaperdata mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPSLB sesuai denganBukti T.ll.Int4=P3a, Bukti T.ll.Int5=P3b ;.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

PuteraGriya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalam UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar perseroan danpenetapan ini, dengan syarat : Bentuk RUPS; Yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama: dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri Surakarta.Mata acara rapat atau Agenda rapat adalah untuk membicarakan dan memutuskanperubahan susunan Direksi

Kuorum kehadiran pemegang saham ketiga untuk RUPSLB adalah sebanyak 2 (satuperdua) atau 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlan pemegang saham yangditempatkan dan telah disetor penuh dan syarat sahnya keputusan untuk RUPSLBketiga adalah jika disetujui lebih dan 2 (satu perdua) atau lebih dan 50 % (lima puluhperseratus) dan jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB.

PGS hadir dalam RUPSLB yangdiselenggarakan oleh PEMOHON.a. Memerintahkan Direksi PT. Putera Griya Sentosa yaitu Termohon dan Termohon Ildan atau Dewan Komisaris PT. Putera Gniya Sentosa yaitu temrohon Ill untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Para Pemohon Kasasisangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukumoleh Ketua Pengadilan Negeni Surakarta yang membenikan ijin kepada TermohonKasasi/Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Mawar TaxiKalimantan.Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat/memberhentikanPenggugat dari Jabatan dan kedudukan selaku Direktur tersebut melaluiRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7September 2002 adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya.Menyatakan batal dan tidak memiliki ketentuan hukum Notulen Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 7 September 2002No. 081/RUPSLB/MTK/IX/2002 maupun Akta pernyataan

Mawar TaxiKalimantan.Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat/memberhentikanPenggugat dari jabatan dan kedudukan selaku Direktur tersebut melalui RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September 2002adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengansegala akibat hukumnya .Menyatakan batal dan tidak memiliki ketentuan hukum Notulen Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 7 September 2002 No.081/RUPSLB/MTK/IX/2002 maupun Akta pernyataan

Mawar Taxi Kalimantantentang pemberitahuan Abdul Rahim Muhammad yang dilegalisir PaniteraPengadilan Negeri Balikpapan ;1(satu) bundel foto kopi salinan putusan MARI yang dilegalisir Nomor : 975K/Pdt/2007 tertanggal 11 September 2008 ;Surat Keputusan Pemberhentian (SMT) No. 72 tanggal 14 September2002 ;1(satu) buah Akte Pernyataan Keputusan RUPSLB No: 081/RUPSLB/MTK/IX/2002 tanggal 7 September 2002 ;Surat Penunjukan Gesta Padang, SH dan Henny A.

Rasyid Umar, SH Notaris PPAT di Balikpapan adalahsah dan berharga ;e Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 500 lembar sahambemilai nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada PT.Mawar Taxi Kalimantan ;e Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat /memberhentikan Penggugat dari Jabatan dan kedudukannya selakuDirektur tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tanggal 7 September 2002 adalah sebagai perbuatanmelawan hukum ( onrechtmatige daad ) dengan

Amin Kadir yang telah memecat memperhentikan korban dari Jabatandan kedudukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya.Bahwa temyata dalam putusan Kasasi saksi korban (Abdul RahimMuhammad), jelas perbuatan para Tergugat, termasuk Terdakwa Hj.Rosita AK Binti Amin Kadir yang telah memecat / memberhentikan korbandari Jabatan dan kedudukannya selaku Direktur tersebut melalui RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September2002 adalah

(Bukti P3)Bahwa pada tanggal 11 November 2013 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT Il yang dihadiri oleh seluruhpemegang saham dan pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan DewanKomisaris) termasuk PENGGUGAT dengan Keputusan RUPSLB tersebutadalah menyetujui peningkatan modal dasar yang semula berjumlahRp8.425.000.000,00(delapan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)(Bukti P4)Bahwa keputusan RUPSLB tersebut belum

dapat ditindaklanjutidikarenakan TERGUGAT , TIDAK BERSEDIA menanda tangani BeritaAcara RUPSLB untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlakudengan alas an harus mendapatkan persetujuan dahulu dari KementrianBUMN;Bahwa untuk menindak lanjuti permintaan dari TERGUGAT , TERGUGATll mengirim surat kepada Kementrian BUMN, dengan Nomor 014/PPHTVDIR/WV2014, tanggal 25 Pebruari 2014 perihal Mohon FasilitasiPenyelesaian Masalah Keuangan TERGUGAT Il (terkait Keputusan RUPSLB tanggal 11 Nopember

Purwa Permai merupakan kewenangan ParaPemegang Sahamnya (TERGUGAT dan PENGGUGAT) (Bukti P6);Bahwa berdasarkan Surat dengan Nomor S66/D1.MBU/2014 tanggal 01April 2014 atas persetujuan dari PENGGUGAT , kembali TERGUGAT IImengadakan RUPSLB pada tanggal 16 Juli 2014 dengan agendaPeningkatan Modal Dasar, tetapi oleh TERGUGAT RUPSLB dimintakanuntuk tunda pelaksanaannya tanpa alasan yang jelas ;Bahwa kembali pada tanggal 30 September 2014 (BuktiP7) di adakanRUPSLB TERGUGAT Il danPENGGUGAT menyetujuiuntukdiadakanRUPSLB

Perum Perhutani Ill mengenai hasil RUPSLB PT. Purwakepada pemegang saham PT. Inhutani Ill, hal ini membuktikan bahwaTERGUGAT sampai dengan saat ini, belum pernah meminta persetujuandari PT. PERUM PERHUTANI sebagai Pemegang saham dari TERGUGATIlBahwa Apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan menyetujui untukdilakukan RUPS LB PT.

(Vide Bukti P5)Bahwa apa yang dilakukanoleh PENGGUGAT dengan menyetujui untukdilakukan RUPSLB pada tanggal tanggal 11 Nopember 2013 dan RUPSLBpada tanggal 16 Juli 2014 dan 30 September 2014 adalah telah sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/ MenhutI/2004tanggal 23 Januari 2004 pada pasal 3 (Vide Bukti P.8) Akan tetapi hasil dariRUPS LB tersebut tidak disetujui oleh TERGUGAT , hal mana jelasjelasHalaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 556/PDT/2016/PT.

Bahwa dalam RUPSLB tersebut hadir dan diwakili sebanyak 1.245.930 (satujuta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh) saham yangmerupakan keseluruhan jumlah saham yang dikeluarkan oleh Tergugat IVsampai dengan penyelenggaraan RUPSLB tersebut sesuai dengan Bukti TIV2di atas, sehingga sesuai ketentuan UUPT dan anggaran dasar Tergugat I,RUPSLB tersebut dapat mengambil semua keputusan yang sah dan mengikat;v.

Bahwa dalam RUPSLB Tergugat I di atas, semua pemegang saham dengan haksuara yang sah, TERMASUK PENGGUGAT, DENGAN SUARA BULAT TELAHMENGAMBIL KEPUTUSAN MENYETUJUI MENJAMINKAN SELURUHASET PERSEROAN (Tergugat I)..

RUPSLB) Tergugat I tanggal 2 Juli 2010, namun di sisi lain, Penggugatmenyatakan akta tertanggal 3 Juli 2010, No. 01 yang dibuat oleh Turut Tergugat IVadalah cacat dan batal demi hukum.Bahwa hal ini membuktikan Penggugat tidak memahami hukum dan salahmenerapkan hukum; karena pernyataan cacat dan batal demi hukum serta tidakmepunyai kekuatan hukum seharusnya ditujukan kepada RUPSLB tersebut dan/atau keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut, BUKAN TERHADAPAKTA TERTANGGAL 3 JULI 2010, No. 01 di atas

, dengan agenda peningkatan modal dan perubahankomposisi saham tanpa mengikut sertakan Penggugat tidak terbukti karena Penggugattelah diundang dalam acara RUPSLB tersebut tetapi Penggugat tidak menghadirinya,dan oleh karena didalam RUPSLB tersebut telah memenuhi kuorum, sehinggakeputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut sah secara hukum, dengan demikiantindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI mengikuti RUPSLB dengan agendapeningkatan modal dan perubahan komposisi saham tidak dapat dikwalifikasi

Dimana didalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh seluruh PemagangSaham Perseroan Terbatas PT.

Bapak Hendri Dyafar KomisarisHalaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT BDG13.14.Perihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Semar KencanaSesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agarDireksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalamJangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.Bahwa perbuatan Tergugat I melalui surat No.025/LindaSPH/III/2020 telahmelanggar

Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT SEMAR KENCANA untukhadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMARKENCANA;6. Memberikan ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untukmenunjuk Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPSLB);7.

dalam isinya meminta pula agar DireksiTergugat Il melaksanakan RUPSLB maka dengan ini Tergugat menyampaikan bahwa itu tidak benar.

Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Cibinong keliru karenamengabaikan/tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, yaitu mengenai Terbanding (/n casu: Linda Octora) yangdalam penyelenggaraan RUPSLB Terbanding II telah membuatpermohonan RUPSLB yang melanggar ketentuan hukum Pasal 79 ayat 7UU Perseroan Terbatas, sebagaimana Surat PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB yang ditujukan kepada Pembanding, namunjustru meminta Direksi Terbanding II (/n casu: Mitra Rahardja) untukmelakukan

Bapak Hendri Djafar KomisarisPerihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Semar KencanaSesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agarDireksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalamJangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.Bahwa perbuatan Terbanding melalui Surat No.025/ LindaSPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 tersebut (vide: Bukti P2 (b))telah melanggar

pengadilan yang berkekuatanhukum pasti dalam perkara ini;Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan provisitersebut dihukum untuk membayar uang paksa sebesarRp100.000.000,00 per hari;Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakart Pusat Nomor271/ Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Januari 2015 batal demi hukum;Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, RUPSLB

Thamrin, Nomor 6, Jakarta Pusat;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat rapatrapatdan/atau perikatanperikatan lain dan/atau perbuatan hukum lain yangtimbul kKemudian sebagai pelaksanaan dari/atau yang ada kaitannyadengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor271/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Januari 2015 dan RUPSLB PTSariarthamas Hotel International tanggal 12 Februari 2015;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas kerugianmateril yang diderita olen Penggugat senilai

Nomor 920 PK/Pdt/2019Pengadilan Negeri, dan bukan bukan bukti yang telah ada sebelumnya;Bahwa dalam putusan judex juris tidak terdapat kekhilafan hakimataupun kekeliruan nyata, olen karena pendapat judex juris bertumpu padafakta bahwa Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali) memiliki /egal/standing untuk mohon penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Tergugatadalah sebagai pemegang saham 50 % sehingga memenuhi syaratsebagaimana ditentukan

dalam Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa terbukti permohonan mengadakan RUPSLB dikabulkan olehPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 2015 dan sesuaiketentuan Pasal 80 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, penetapan ijin mengadakan RUPSLB tersebut tidakdapat dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PT.

Ratatexpada tanggal 25 September 2004 di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai"RUPSLB"), hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

samping itu Tergugat telah melampaui kekuasaan yangdiberikan oleh Tergugat Il dengan menggugat Penggugat di Pengadilan (videPasal 1801 KUH Perdata), pada hal berdasarkan Pasal 1802 KUH Perdata telahdinyatakan secara tegas bahwa si kuasa diwajibkan memberikan laporantentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada sipemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya dan dalam hal iniseharusnya Tergugat memberikan laporan tentang apa yang telahdiperbuatnya sehubungan dengan RUPSLB

tersebut kepada Tergugat Il, agarTergugat Il mengetahui tentang pelaksanaan dan hasil dari RUPSLB tersebut,sehingga Tergugat Il dapat mengambil tindakan secepatnya ataupun memintakonfirmasi dari Direksi PT.

telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedang di lainpihak Penggugat mengatakan bahwa Tergugat merupakan kuasa yang sahdan berwenang untuk mengikuti RUPSLB atas nama Tergugat II;Bahwa juga gugatan Penggugat kabur karena mencampur adukkanantara gugatan ganti rugi ex pasal 1365 BW dan ex pasal 1372 BW, dimanaganti rugi ex pasal 1372 BW (penghinaan) tidak dapat dicampur adukkandengan gugatan ganti rugi ex pasal 13865 BW (perbuatan melawan hukum)karena pasal 1372 BW merupakan lex specialis terhadap

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya juga telah melanggar Pasal 1282 (1)BW, karena Pemohon Kasasi di dalam RUPSLB PT. Ratatex untuk danatas nama Pemohon Kasasi Il hanyalah sebagai kuasa dan sama sekalitidak pernah dalam RUPSLB tersebutsecara pribadi mengikatkan diri untukperbuatanperbuatan Termohon Kasasi Il;. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar Pasal 1806 BW.

VIKRI ABADIGROUP pemberhentian Yosep Faizal dalam jabatannya sebagai direkturV perseroan, Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 01 Maret 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

VIKRI ABADI GROUP persetujuanmengangkat pengurus atau anggota Dewan Direksi Perseroan,berikutnya yaitu Tuan Gunawan, yang akan disebut dalam jabatannyasebagai Direktur VI, Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu.1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 01 Maret 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group nomor:33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

dalam jabatannya sebagai Direktur VI, Deni Yohanes, SH,Notaris di Bengkulu.52) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 147 tanggal 25 April2016 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT VIKRI ABADIGROUP persetujuan mengangkat pengurus atau anggota DewanDireksi Perseroan Berikutnya yaitu Tuan M.

, SH, Notaris diBengkulu.52)1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 147 tanggal 25 April 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT VIKRI ABADI GROUPHal. 39 dari 45 hal Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PT BGL.persetujuan mengangkat pengurus atau anggota Dewan DireksiPerseroan Berikutnya yaitu Tuan M.

Bahwa pada awal tahun 2012 terdapat "wacana pengunduran diridewan direksi dan komisaris dan disepakati bersama akanmenempatkan orangorang baru yaitu Melania M Siswaningsih, DewiSusilowati, Misbahilah dan Janticka Satriana sebagai pengelolaperseroan, selanjutnya Tergugat , pada tanggal 19 Maret 2012memberikan undangan Rapat unum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kepada Penggugat untuk hadir pada RUPSLB yangdiselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2012 dengan agenda :1).

Panca Guna Teknik sesuai dengan Akta RUPSLB PT.Panca Guna Teknik No.12 tertanggal 25 Juni 2008, maka ParaTergugat mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnyaapakah Akta Nomor 12 Tanggal 25 Juni 2008 yang dijadikan dasarGugatan tersebut masih berlaku sah atau tidak.

) kepada Penggugat untuk hadir pada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2012 denganagenda :1) Administrasi dan Pembukuan Perusahaan2) Operasional PerusahaanSesuai dengan agenda tersebut pada saat RUPSLB membahastertibnya administrasi dan pembukuan perusahaan dan untukkelancaran operasional perusahaan akan dilakukan pengunduran diri219.29.3Dewan Direksi dan Komisaris yang selanjutnya mengangkat orangorang baru sebagai pengelola perseroanHurufb Angkat 7pahwa setelah mendapatkan dan membaca

Panca Guna Teknik, sehingga Tergugat Rekonpensimasih meminta untuk segera diadakan RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa) dengan agenda susunan Pengurus Perseroan yangbaru dan susunan Pemegang Saham yang baru terhadap PT. Panca GunaTeknik (melalui Surat dari Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi Nomor :023/SP/OG&P/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 Perihal PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT.

Surat No.023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014, Perihal : PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT. PANCA GUNA TEKNIK dan (2). Surat No.05/SP/OG&P/V1V/2014, tanggal 10 Juli 2014, Perihal : Permohonan ke Il ;P11 berupa Surat No. : 023/LKBHWD/JKT1/VII/14, tanggal 30 Agustus2014, perihal Tanggapan atas Surat Rekan : (1). Surat No.023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014, Perihal : PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT. PANCA GUNA TEKNIK dan (2).

Yani bypass Rawamangun Jakarta Timur baru dimulai tahun 1978,sehingga jelas adalah tidak benar dan merupakan suatu keterangan palsusebagaimana dikemukakan oleh Tergugat Ivan Doli Gultom yang bertindakuntuk dan atas nama Perseroan selaku Direktur Utama dalampermohonannya tanggal 21 Juli 2011 yang disampaikan kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Timur dengan maksud untuk memohonPenetapan RUPSLB Ketiga;Bahwa PT President Taksi adalah suatu perseroan terbatas yangberbentuk badan hukum milik sejumlah

Yani tersebutbaru ditempati pada tahun 1978; Bahwa Tergugat mengajukan Permohonan ke Pengadilan NegeriJakarta Timur untuk menetapkan jumlah kuorum RUPSLB Ketigasebesar 5 persen dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkanyang mempunyai hak suara yang sah, dengan acara RUPSLB Ketigauntuk pengisian jabatan yang lowong, padahal sejak tanggal 26 Oktober2008 s/d tanggal 21 Juli 2011 PT.

President Taksi sudah tidak adapengurusnya, sehingga Permohonan RUPSLB Ketiga untuk pengisianjabatan yang lowong adalah suatu keterangan palsu;6.

mereka mengadakan RUPSLB Ketiga pada tanggal 12Oktober 2011 selain acara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri JakartaTimur juga mengukuhkan jabatan mereka terhitung 2011 s/d 2016.

President Taksi (Penggugat beserta pemegangsaham lainnya) untuk menyelenggarakan RUPSLB sekaligus melakukanpemilinan Pengurus PT.

., Notarisdi Jakarta (RUPSLB 19 Juni 2009). Adapun keputusandari RUPSLB 19 Juni 2009 aquo dihadiri oleh 100(seratus persen) pemegang saham Penggugat dan dengansuara bulat menyetujui untuki) Memberhentikan DR.

Griyapesona Mentari berdasarkanhukum yang berlaku ;Bahwa, Tergugat dalam Surat Dirjen AHU yang menjadiObjek Sengketa dalam Gugatan aquo, menjelaskan padapoin 1 Surat Dirjen AHU, bahwa alasan/ dasar dariHalaman 19 dari 59 halaman Putusan Pkr No.01/G/2010/PTUN JKT14.dikeluarkannya Surat Dirjen AHU adalah surat darikuasa hukum Saudara Viriyawan Murti (direktur lamayang diberhentikan berdasarkan RUPSLB 19 Juni 2009),Surat No.

sebelum penyelenggaraan RUPSLB 19 Juni 2009tetap dapat mewakili Penggugat dalam mengajukanPermohonan Perubahan Anggaran Dasar danPemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Ref. 254/Vi/shmp/Itr/2009 tanggal 23 Juni 2009 dan Surat No.296/VIl/shmp/Itr/2009 tanggal 15 Juli 2009, permintaankepada Dirjen AHU/Tergugat adalah hanya sebatas untuk tidakmenerima laporan / pemberitahuan keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Direksi dan Komisaris BaruPenggugat berdasarkan RUPSLB tanggal 19 Juni2009 untuk melakukan akses kepada Tergugat, akan tetapiterhadap Direksi dan Dewan Komisaris Penggugat yang lama,sebelum penyelenggaraan RUPSLB 19 Juni 2009 tetap dapatmewakili Penggugat dalam mengajukan Permohonan PerubahanAnggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ;Menimbang, bahwa Penggugat / PT.

Bahwa sebenarnya gugatan PENGGUGAT pada intinya mempersoalkankeabsahan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT AJI tertanggal 17 September 2010 dan pemberhentianSaudara Dananjaya Trihardjo (in casu PENGGUGAT) dari jabatanDirektur Utama PT AJ. Anehnya, PENGGUGAT mengajukan gugatanpada tanggal 31 Agustus 2010, jauh sebelum RUPSLB PT AJI tersebutdilaksanakan.2.

Jkt.Sel.telah diberhentikan (in casu PENGGUGAT) diberikan hak untukmengajukan pembelaan diri dalam RUPSLB PT AJI.A.3. RUPSLB PT AJI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPTDAN ANGGARAN DASAR PT AJI1.

Bahwa Surat Komisaris PT AJI yang memberhentikan DirekturUtama PT AJI (in casu PENGGUGAT) tertanggal 24 Agustus 2010,Kemudian, RUPSLB yang memberikan kesempatan kepada DirekturUtama PT AJI yang telah diberhentikan (in casu PENGGUGAT)untuk membela diri diselenggarakan pada tanggal 17 September2010. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPSLB tersebut telahsesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (4) UUPT.4.

Bahwa sebagaimana Risalah RUPSLB tertanggal 17 September 2010,agenda RUPSLB antara lain adalah pembelaan diri dari Dananjaya A.Trihardjo (In casu. PENGGUGAT) atas pemberhentian yangbersangkutan dari jabatan dan kedudukannya selaku Direktur UtamaPerseroan PT AJI.Bahwa kemudian PENGGUGAT telah tidak menghadiri RUPSLBtersebut selaku Direktur Utama PT AJI yang telah diberhentikanuntuk menggunakan haknya guna membela diri.

Atas ketidakhadiranPENGGUGAT untuk membela diri dalam RUPSLB tersebut,kemudian RUPSLB mengeluarkan keputusan yang pada pokoknyamenyetujui dan menguatkan keputusan pemberhentian Dananjaya A.Trihardjo (In casu PENGGUGAT) sebagai Direktur Utama Perseroan(PT AJI), sehingga dengan demikian memberhentikan Dananjaya A.Trihardjo (In casu PENGGUGAT) sebagai Direktur Utama terhitungsejak ditutupnya RUPSLB.Bahwa keputusan RUPSLB tersebut telah sesuai dengan ketentuanPasal 106 ayat (6) dan ayat (7) sebagai berikut