Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip tehnik teknik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 11-06-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 08/PID.TPK/2013/PT PDG
Tanggal 9 Juli 2013 — Pembanding/Terdakwa : DRS. DONI ASMI
Terbanding/Jaksa Penuntut : ERMAN SYAFRUDIANTO, SH
Turut Terbanding/Terdakwa : DRS. WENDRI AZMA
84 — 53
  • PasamanBarat Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun anggaran 2009 sekarang Staf pada KantorKecamatan Pasaman Kab.
    Pasaman Barat Nomor550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dimana salah satunyaterdakwa II Drs. DONDI ASMI (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) ditunjukselaku PPTK DAK tahun 2009. Adapun terdakwa I Drs.
    No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDGmembiayai pengadaan modal transportasi darat, rawa/sungai dan kepulauan untukmendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasankawasan produksidaerah tertinggal dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganNomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Alokasi Dana Khusus tahun 2009 Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Tekhnis DAK yang ditetapkanoleh Menteri terkait.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1358 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2013 — Drg. YENNEKE TANUDJAYA, M. MRS binti EDDA YUSUF TANUDJAYA
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanah Laut atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pelaihari, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 445/100/RSUDHB/IV/2004 tanggal1 April 2004 tentang Petunjuk Tekhnis
    Boejasin Pelaihari, Surat Keputusan Nomor : 355Tahun 2005 tanggal 5 Mei 2005 tentang Petunjuk Tekhnis PengaturanPembagian Jasa Pelayanan Peserta Askes Gakin pada RSUD H.
    disebutkan dalam dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan olehmereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 445/100/RSUDHB/IV/2004 tanggal1 April 2004 tentang Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PA SORONG Perdata Agama
Register : 14-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 05-05-2021
Putusan PA SORONG Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Srog
Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
28 — 17
  • Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasaHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0081/Padt.P/2017/PA.Srogdirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 17-11-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 366/Pdt.P/2014/PA.SIT
Tanggal 15 Desember 2014 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
11 — 0
  • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.13.12.10
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 17-11-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 219/Pdt.P/2014/PA.Sit
Tanggal 15 Desember 2014 — PEMOHON I PEMOHON II
16 — 1
  • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondodengan Nomor
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Pengesahan Nikah
Putus : 28-05-2015 — Upload : 08-11-2018
Putusan PA SITUBONDO Nomor 70/Pdt.P/2015/PA.Sit
Tanggal 28 Mei 2015 — PEMOHON I,PEMOHON II
41 — 12
  • untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimanatercantum dalam Serita Acara pemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon dan Pemohon II padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah diumumkan padapapan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal 20 November 2014 dalam tenggangwaktu 14 (empat betas) hari. hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasidan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaan perkaratersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) di bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang.undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun2009 tentang perubahan kedua atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadiwewenang Pengadilan Agama
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 06-09-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 28-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 32/PID.TPK/2013/PT BNA
Tanggal 3 Oktober 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Mawardi Bin Jamaluddin
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Iqbal, SH.
91 — 25
  • Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Aceh Selatan tahun anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;
    • AcehSelatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan DanaOtonomi Khusus (OTSUS) tahun 2009, saksi Khairil Anwar, SE BinSarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) tahun anggaran 2009,pada waktu antara tanggal 10 November 2009 sampai dengantanggal 15 Desember 2009 atau setidaktidaknya dari bulanNovember tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan danPerkebunan Kab. Aceh Selatan, JlIn.
    Nomor: 32/Pid.Tipikor/2013/PTBNA Warna daun : Hijau Warna polybag : Hitamagemembeli22 Kondisi bibit : Bebas hama / penyakit Ukuran polybag :17cmx21cmx0,08 mm Sumber bibit : Pusat Penelitian Kopi dan Kakao JemberJawa Timur, PPKS Medan atau lainnyayang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pemerintah); Persyaratan tekhnis lainnya : Bibit bersertifikat yangdikeluarkan oleh BP2MB;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun2007 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan PemerintahNomor 12
    YustiarYuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksiKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan bertentangan denganKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah Sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007Tentang Perubahan Ketujuh Kepres Nomor 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / JaSa Pemerintah,Lampiran BAB.
    KU954.1/058/209;age66Menimbang, bahwa dalam kegiatan ini juga telah diangkatKHAIRIL ANWAR, SE (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagaipejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK);Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur pasal diatasterlihat adanya rangkaian perbuatan langsung atau tidak langsungyang dilakukan secara sadar dan saling mengetahui yang dilakukanoleh terdakwa MAWARDI, Ir.
    Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
    Register : 05-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 13-03-2017
    Putusan PT JAYAPURA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
    Tanggal 25 Oktober 2016 — YUNUS WANIMBO
    93 — 55
    • Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalamupaya penanggulangan kemiskinan pedesaan; Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut:a.b.Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal); Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d.
      Selanjutnya atas inisiatifnya sendiri SaksiYAFET JIKWA mencari orangorang yang mau ditunjuk menjadi TPKD diDistrik Kelila tanpa melalui mekanisme Musyawarah Distrik (Musdis) yangdiatur dalam Petunjuk Tekhnis Pencairan dan penggunaan Dana UrusanBersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua BaratTahun Anggaran 2012;Bahwa sekira bulan September tahun 2012, Saksi YAFET YIKWAmenghubungi Terdakwa YUNUS WANIMBO melalui telephone supayaTerdakwa YUNUS WANIMBO datang ke rumah kos Saksi YAFET
      dari Ketua dan Bendahara;* Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) dari Dinas BPMK KabupatenMamberamo Tengah;Permohonan pembukaan rekening penampung dana PNPM TPKD Kelilatersebut disetujui oleh Bank Mandiri Cabang Wamena, sehingga terbitlahrekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Keliladengan Nomor Rekening : 15400110 10067;Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YUNUSWANIMBO bersamasama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFETJIKWA tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
    Putus : 16-04-2013 — Upload : 15-06-2015
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/TUN/2013
    Tanggal 16 April 2013 — SALIM S. MENGGA, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT, DKK
    61 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • DAN WAKIL KEPALA DAERAH;5 Bahwa tindakan Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan Ketua KomisiPemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 13/Kpts/KPUProv.033/PKWK/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil GubernurPada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 tertanggal 22Agustus 2011 adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan denganaturan Badan itu sendiri in casu KPU yakni Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis
      Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b dan d serta i yangberbunyi Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman kepada ASAS JUJUR,KEPASTIAN HUKUM, PROFESIONALITAS, Oleh karena itu :1 Tindakan Tergugat sebagai Badan Penyelenggara Pemilu dalam menerima, meneliti,memverifikasi syaratsyarat kelengkapan berkas kandidat Calon Gubernur dan WakilGubernur Sulawesi Barat Periode 20112016 tidak sesuai dengan aturan yang telahdiatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis
      keputusan tersebut mengandung cacat yuridis dan merugikan calon kandidatlain yang telah memenuhi prosedur, aturan dan syaratsyarat Calon Gubernur danWakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Sulawesi Barat Periode 20112016;Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalildalil posita tersebut diatas, maka tindakanTergugat dalam menetapkan Surat Keputusan obyectum litis telah nyatabertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010Tentang Pedoman Tekhnis
      Dan jugabertentangan dengan azas Pedoman Penyelenggaraan Pemilu khususnya azas Jujur,Kepastian Hukum dan Profesionalitas Pasal 2 huruf b dan d serta i, sebagaimanadimaksud pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b dan d serta I dan oleh karenanya SuratKeputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor :13/Kpts/KPUProv.033/PKWK/2011 Tentang Penetapan
    Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
    Register : 19-06-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 24-11-2017
    Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/ Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg.
    Tanggal 6 Nopember 2017 — AZHARI, ST Bin A. DJAMBAK, HS;
    105 — 63
    • .;10. 2(Dua) Lembar Copy Legalisir Spesifikasi Tekhnis Bahan kain Pengadaaan Pakaian dinas dengan jumlah Bahan Kain 1774 Potong Tanggal 10 November 2015.;11. 3(Tiga) Lembar Copy Legalisir Buku Kas Umum Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015.;12. 1(satu) Bundel Copy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/717/PDH Desa/XXXV/2015 Tanggal 18 Desember 2015 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan
      dandokumendokumen tekhnis lainya;Tidak menetapkan nilai jaminan penawaran, karena sesuaiketentuan pasal 107 ayat (7) PP No.4 tahun 2015, tentangperubahan keempat PP No. 54 tahun 2010, tentangpengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk pelaksanaan etendering tidak diperlukan jaminan penawaran;Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barangtersebutmelalui user id Ketua Pokja IV;Melaksanakan proses tender mulai dari proses pendaftaran,pemasukan penawaran, evaluasi (Adm, tekhnis dan harga),melakukan pembuktian
      kualifikasi, dan menetapkan pemenangtender dan menyampaikanya kepada PPK dan kemudianmembuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KepalaULP; Bahwa pada tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 30November 2015 Pokja IV melakukan evaluasi penawaran (adm,tekhnis dan harga) dari sembilan perusahaan yang memasukanpenawaran yaitu :CV.
      Belanja Jasa Tekhnis Rp. 1.500.000. Belanja Cetak Rp. 4.445.000, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp. 3.000.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 10.582.000.
      Menerima rancangan dokumen pengadaan dari PPK melaluiSekretariat ULP berupa, HPS, Spesifikasi Tekhnis dan dokumendokumen tekhnis lainya;3. Tidak menetapkan nilai jaminan penawaran, karena sesuaiketentuan pasal 107 ayat (7) PP No.4 tahun 2015, tentangHalaman 88 dari 155 Putusan No.27/Pid.SusTPK/201 7/PN.Plg.perubahan keempat PP No.54 tahun 2010, tentang pengadaanbarang dan jasa pemerintah, untuk pelaksanaan etendering tidakdiperlukan jaminan penawaran;4.
      Melakukan evaluasi administrasi tekhnis dan harga terhadap penawaranyang masuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :Halaman 119 dari 155 Putusan No.27/Pid.SusTPK/201 7/PN.Plg.9.
    Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
    Register : 17-11-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 20-01-2015
    Putusan PA SITUBONDO Nomor 583/Pdt.P/2014/PA.Sit
    Tanggal 18 Desember 2014 — PEMOHON I PEMOHON II
    12 — 0
    • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
      administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari Kepala , Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondodengan Nomor 145
    Pengadilan PN MEDAN
    Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-03-2016
    Putusan PN MEDAN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
    Tanggal 13 Juli 2015 —
    58 — 6
    • / KPTS / 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang pembentukan kelompok kerja pengadaan barang/ Jasa pemerintah pada dinas pekerjaan umum daerah kota Padangsidimpuan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.f. 1(Satu) Set surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum daerah kota Padangsidimpuan nomor : 760/ 070.1/ SK / 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang perubahan atas surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum daerah kota Padangsidimpuan nomor : 760 / 051.1/ SK / 2011 tentang pembentukan organisasi staf tekhnis
      Daftar prestasi yang dicapai tanpa tanggal bulan Desember 2011l. 1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPK nomor : 031 / ASPPK / SDA / 2011 tanggal 2 Januari 2011 tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungai Batang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.
      Padangsidimpuan Selatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.m. 1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPK nomor : 011 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulan Oktober 2011 tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungai Batang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.
      Padangsidimpuan Selatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.n. 1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPK nomor : 017 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulan November 2011 tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungai Batang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.
      Padangsidimpuan Selatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.o. 1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPK nomor : 021 / ASPPK / SDA / 2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungai Batang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec. Padangsidimpuan Selatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.p. 1(Satu) lembar surat teguran Pengawas lapangan kepada CV.
      Padangsidimpuan Selatan TA2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 011 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulan Oktober 2011tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungaiBatang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.
      Daftar prestasi yang dicapai tanoa tanggal bulan Desember 20111(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 031 / ASPPK / SDA / 2011 tanggal 2 Januari 2011 tentangkemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungai Batangangkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.
      PadangsidimpuanSelatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.. 1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepadaPPK nomor : 011 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulan Oktober2011 tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliransungai Batang angkola di kelurahan WHanopan Sibatu Kec.Padangsidimpuan Selatan TA 2011. berikut 1(Satu) lembarlampirannya.1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepadaPPK nomor : 017 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulanNovember
      Daftar prestasi yang dicapai tanpa tanggal bulan Desember 20111(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 031 / ASPPK / SDA / 2011 tanggal 2 Januari 2011 tentangkemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungai Batangangkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.
      PadangsidimpuanSelatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 017 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulan November2011 tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliransungai Batang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.Padangsidimpuan Selatan TA 2011. berikut 1(Satu) lembarlampirannya.1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 021 / ASPPK / SDA / 2011 tanggal 2 Desember
    Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
    Register : 16-11-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 28-09-2019
    Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 275/Pdt.P/2017/PA.LLG
    Tanggal 7 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
    10 — 1
    • dapat dijatunkanpenetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 November2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanpedoman tekhnis
      administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutHal 5 dari 10 hal, Penetapan No.275/Padt.P/2017/PA.LLGdapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama sebagaimana
    Pengadilan PA SORONG Perdata Agama
    Register : 03-05-2017 — Putus : 26-05-2017 — Upload : 21-01-2020
    Putusan PA SORONG Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Srog
    Tanggal 26 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
    19 — 10
    • dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;Halaman 5 dari 11 halaman,Penetapan Nomor 0031/Padt.P/2017/PA.SrogPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 09Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis
      administrasi dan tekhnis peradilan agamabuku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaanperkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah bahwa Pemohon
    Pengadilan PA SORONG Perdata Agama
    Register : 04-09-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 05-03-2019
    Putusan PA SORONG Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Srog
    Tanggal 27 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
    20 — 10
    • ditunjuksegala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaanperkara ini;Halaman 5 dari 11 halaman,Penetapan Nomor f/Pat.P/2018/PA.SrogPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 06September 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
      administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon
    Pengadilan PA SORONG Perdata Agama
    Register : 14-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 16-05-2019
    Putusan PA SORONG Nomor 91/Pdt.P/2017/PA.Srog
    Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
    19 — 7
    • penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkaraini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
      administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon
    Pengadilan PA SORONG Perdata Agama
    Register : 14-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 16-05-2019
    Putusan PA SORONG Nomor 89/Pdt.P/2017/PA.Srog
    Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
    19 — 14
    • penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkaraini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
      administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon
    Pengadilan PA SORONG Perdata Agama
    Register : 03-05-2017 — Putus : 26-05-2017 — Upload : 05-05-2021
    Putusan PA SORONG Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Srog
    Tanggal 26 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
    59 — 15
    • dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 09Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaiHalaman 5 of 11 halaman,Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Srog.dengan ketentuan pedoman tekhnis
      administrasi dan tekhnis peradilan agamabuku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaanperkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon
    Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
    Putus : 16-11-2010 — Upload : 25-10-2014
    Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 248/PID.B/2010/PN.TPI
    Tanggal 16 Nopember 2010 — - ARDIANSYAH ALS BAIM (Terdakwa) - ZAINUR ARIFIN SYAH, SH. (JPU)
    83 — 16
    • Dokumen Enginer (EE) Spesifikasi tekhnis Gambar-Gambar Program Sarana Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Dermaga Desa Rejai Kec. Senayang (Tambahan) 50M2 ;4. Dokumen Owner Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Desa Rejai (Tambahan) 50M2 ;5. Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 03 Tahun 2004 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kab. Lingga ;6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU dan Perhubungan Kab.
      Singkep Mandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dan konsultam Pengawas ;15. Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang Perhubungan Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPK-DMP/DPU-P/2008. Tanggal 15 September 2008 ditujukan kepada Ketua Unit Pengadaan Barang dan Jasa ;16. SPP 30% dan SPP 100% SP2D 30% dan 100% ;17. Surat Teguran PPK Konsultan Pengawas Nomor : 01/PPK-DPU-P/2008. Tanggal 26 November 2008 ;18.
      IskandarIderis, BE., selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yaitu saksi Togi Simanjuntak dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) saksi Akbar S, ST., TimProfesional Hand Over (PHO), Unit Pengadaan Barang / Jasa(saksi Mohd. Ikhsan Fansuri, ST), Said Nursyahdu = danbendahara saksi Wahyudi Eka Putra yang hasil rapatnya adalah :.
      IskandarIderis, BE selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yaitu saksi Togi Simanjuntak dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) saksi Akbar S, ST., TimProfesional Hand Over (PHO), Unit Pengadaan Barang / Jasa(saksi Mohd. Ikhsan Fansuri, ST), Said Nursyahdu = danbendahara saksi Wahyudi Eka Putra yang hasil rapatnya adalah :.
      IskandarIderis, BE selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yaitu saksi Togi Simanjuntak dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) saksi Akbar S, ST., TimProfesional Hand Over (PHO), Unit Pengadaan Barang / Jasa(saksi Mohd. Ikhsan Fansuri, ST), Said Nursyahdu = danbendahara saksi Wahyudi Eka Putra yang hasil rapatnya adalah:.
      IskandarIderis, BE selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yaitu saksi Togi Simanjuntak dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) saksi Akbar S,ST, TimProfesional Hand Over (PHO), Unit Pengadaan Barang / Jasa(saksi Mohd. Ikhsan Fansuri, ST), Said Nursyahdu danbendahara saksi Wahyudi Eka Putra yang hasil rapatnya adalah :.
    Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
    Register : 27-03-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 25-02-2014
    Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
    Tanggal 4 Juni 2013 — -H. LUKDIANSYAH BIN H. SAMIRHAN -SUPARNO. ST BIN SUMARNO
    59 — 17
    • Muhamad Amin Raihani ,Pengawas Tekhnis Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum saksi sendiri selaku PPTKdan Budi,ST selaku PPK melakukan pemeriksaan kelapangan;bahwa saksi tahu seharusnya yang melakukan pemeriksaan kelapangan adalah TimPHO untuk Serah Terima Pekerjaan Pertama dan Tim FHO untuk Serah TerimaPekerjaan kedua tapi karena keterbatasan personil maka Dinas Pekerjaan Umum tidakmembentuk Tim PHO maupun FHO tapi saksi yakin pemeriksaan dilakukan secaramaksimal;bahwa saksi mengetahui kalau tanggal
      Muhamad Amin Raihani , Pengawas Tekhnis Lapangan dari Dinas PekerjaanUmum saksi sendiri selaku PPK dan Imbing Urai selaku PPTK dan semua yang hadirdilapangan waktu itu menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;bahwa setahu saksi pekerjaan telah selesai 100% dan telah dibayarkan 100% dansewaktu Konsultan Pengawas melapor kepada saksi selaku PPK kalau pekerjaan sudahselesai 100% maka yang seharusnya pekerjaan diperiksa oleh Tim PHO Tim FHO tapiberhubung kekurangan personil di Kantor Dinas PU maka Tim
      Terdakwa II diminta oleh PPK untuk membuatPerhitungan Perubahan Pekerjaan (addendum) dan Justifikasi Teknis;bahwa setelah dilakukan Addendum terdapat pekerjaan tambah kurang yangTerdakwa II cantumkan dalam Beck Up Quantity berupa::* pemasangan kayu galam pada saluran sekunder = sebanyak 38.612 batang danpekerjaan Box Culvert,* Pasangan batu belah sekunder sebanyak 3.043,42 M3* Tanah Urug sebanyak 11.999,33 M3;bahwa Terdakwa II bersama dengan PPK, PPTK, Pengawas Tekhnis PU danKontraktor Pelaksana
      Budi,ST Bin Gagar Kilat* Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)....Imbing Urai,ST.
      ,MT Bin Iper R.Tarip* Pengawas Tekhnis Lapangan.............ccceeseeeeee Ainul Abidin,Amd Bin Asmuni MuginiBahwa sesuai dengan keterangan saksi Syaiful Alam,ST, saksi Budi,ST, saksi ImbingUrai,ST.,.MT, saksi Ainul Abidin, Amd Proyek Pekerjaan Pembangunan FisikPematangan lahan AlunAlun Kota Puruk Cahu tersebut dananya bersumber dari DanaAlokasit Umum dari APBD Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 sebesarRp. 5.080.450.000,dima milyar delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)untuk Pekerjaan